DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2019

Nomor: 13
Tahun: 2019
Ditetapkan: 10 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Tata Cara Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 40, www.peraturan.go.id 2019, No. 1594 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6027);
3.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
4.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemantauan adalah kegiatan mengamati, mengidentifikasi, dan mencatat pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yang dilakukan oleh lembaga terkait.
2.Evaluasi adalah kegiatan menganalisis hasil Pemantauan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak.
3.Pelaporan adalah kegiatan menyusun dan menyampaikan hasil Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan sistem peradilan pidana anak.
4.Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
5.Anak Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. www.peraturan.go.id 2019, No. 1594
6.Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
7.Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
8.Anak yang menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
9.Pencegahan adalah upaya mencegah agar anak tidak berkonflik dengan hukum, anak tidak menjadi korban tindak pidana, anak tidak mengulangi perbuatannya, dan anak tidak masuk dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
10.Penyelesaian Administrasi Perkara adalah proses penyelesaian perkara yang meliputi dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan putusan.
11.Rehabilitasi Medis adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk memulihkan kondisi fisik Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.
12.Rehabilitasi Sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental, maupun sosial agar Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
13.Reintegrasi Sosial adalah proses penyiapan Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. www.peraturan.go.id 2019, No. 1594
14.Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak.

Pasal 2

(1)Maksud penyusunan pedoman tata cara Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan ini sebagai acuan bagi Tim Koordinasi yang akan melakukan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.
(2)Selain sebagai acuan bagi Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pedoman ini dapat dijadikan acuan bagi kementerian/lembaga atau pemerintah daerah yang akan melakukan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.

Pasal 3

Tujuan penyusunan pedoman tata cara Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan:

a.adanya prosedur dan langkah yang harus dilakukan dalam mempersiapkan dan melaksanakan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi; dan
b.mempermudah Tim Koordinasi dalam melakukan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.

Pasal 4

(1)Menteri melakukan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan yang dilakukan oleh lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Menteri dalam melakukan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Koordinasi. www.peraturan.go.id 2019, No. 1594

Pasal 5

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan terhadap langkah:

a.pelaksanaan pencegahan;
b.penyelesaian administrasi perkara;
c.pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial; dan
d.pelaksanaan reintegrasi sosial.

Pasal 7

Pemantauan dilakukan dengan cara:

a.pengumpulan data dan informasi;
b.melakukan kunjungan; dan/atau
c.rapat kerja.

Pasal 8

(1)Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan cara mendapatkan data primer dan sekunder berdasarkan survei atau hasil pemantauan di lapangan.
(2)Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan kepada petugas layanan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum untuk mengetahui layanan dan kondisi Anak yang Berhadapan dengan Hukum, permasalahan yang dihadapi, serta kebutuhan yang diperlukan.
(3)Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan oleh pimpinan lembaga yang menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum untuk mengetahui program kegiatan yang dilakukan lembaga yang menangani anak, permasalahan yang dihadapi, serta upaya untuk mengatasi masalah. www.peraturan.go.id 2019, No. 1594

Pasal 9

(1)Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan setelah Tim Koordinasi melakukan Pemantauan.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mensinkronisasikan perumusan kebijakan terkait dengan langkah:
1. a.pelaksanaan pencegahan;
2. b.penyelesaian administrasi perkara;
3. c.pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial; dan
4. d.pelaksanaan reintegrasi sosial.

Pasal 10

Evaluasi dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

Tim Koordinasi melaporkan hasil Pemantauan dan Evaluasi kepada Menteri.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…