DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 19 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Sistem Pengelolaan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846); www.peraturan.go.id 2015, No. 107 2

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
3.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
5.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1210); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG SISTEM PENGELOLAAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem adalah suatu keseluruhan proses, tata cara dan prosedur serta hal lain yang terkait untuk mewujudkan pengelolaan produk hukum yang efektif dan efisien.
2.Pengelolaan adalah kegiatan Pengumpulan, Pengelompokan, Pengolahan, Penyimpanan, Penyebarluasan dan Pemeliharaan produk hukum.
3.Produk Hukum adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama, dan Keputusan Sekretaris Kementerian. www.peraturan.go.id 2015, No. 107 3

Pasal 2

Sistem Pengelolaan Produk Hukum dilaksanakan berdasarkan asas ketertiban, kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Pasal 3

Sistem Pengelolaan Produk Hukum bertujuan:

a.meningkatkan pelayanan dan akses publik terhadap informasi produk hukum;
b.mempermudah penataan dan penertiban dalam pengelolaan produk hukum;
c.mempermudah petugas pengelola dalam mengelola produk hukum dan mempermudah pengguna informasi untuk memperoleh produk hukum secara cepat, mudah, dan tepat waktu; dan
d.mengetahui status peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya apakah dicabut atau mencabut, diubah atau mengubah, dilaksanakan atau melaksanakan peraturan tertentu.

BAB II

PENGELOLAAN

Pasal 4

Pengelolaan Produk Hukum meliputi :

a.pengumpulan produk hukum;
b.pengelompokan produk hukum;
c.pengolahan produk hukum;
d.penyimpanan produk hukum;
e.penyebarluasan produk hukum; dan
f.pemeliharaan produk hukum.

Pasal 5

Pengumpulan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan cara:

a.manual; dan
b.elektronik. www.peraturan.go.id 2015, No. 107 4

Pasal 6

(1)Pengumpulan produk hukum secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan cara:
1. a.membeli;
2. b.hibah;
3. c.hadiah;
4. d.fotokopi;
5. e.menyalin; dan/atau
6. f.tukar menukar.
(2)Pengumpulan produk hukum secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan cara:
1. a.mengunduh;
2. b.menyalin softcopy; dan/atau
3. c.alih data.

Pasal 7

Pengelompokan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikelompokkan berdasarkan:

a.pengelompokan berdasarkan jenis produk hukum; dan/atau
b.pengelompokan berdasarkan bidang pengaturan.

Pasal 8

(1)Pengelompokan berdasarkan jenis produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.nomor;
2. b.tahun;
3. c.judul; dan
4. d.status.
(2)Pengelompokan nomor penerbitan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan nomor penerbitan yang lebih awal.
(3)Pengelompokan tahun penerbitan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan tahun penerbitan yang lebih awal. www.peraturan.go.id 2015, No. 107 5

Pasal 9

(1)Pengelompokan berdasarkan bidang pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
1. a.hukum;
2. b.politik;
3. c.ekonomi; dan
4. d.sosial dan budaya.
(2)Pengelompokan produk hukum bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sistem peradilan pidana anak, kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak, hak asasi manusia, perdagangan orang dan/atau peraturan lainnya yang terkait dengan hukum.
(3)Pengelompokan produk hukum bidang politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemilihan umum, partai politik, pemilihan presiden, pemilihan gubernur dan bupati/walikota, keterwakilan perempuan di parlemen dan/atau peraturan lainnya yang terkait dengan politik.
(4)Pengelompokan produk hukum bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi perbankan, perpajakan, tenaga kerja dan/atau peraturan lainnya yang terkait dengan ekonomi.
(5)Pengelompokan produk hukum bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, sumber daya alam dan lingkungan, pariwisata, kebudayaan, HIV/AIDS, narkoba, konflik sosial, bencana alam, pornografi dan/atau peraturan lainnya yang terkait dengan sosial budaya.

Pasal 10

Pengolahan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dengan cara:

a.inventarisasi;
b.katalogisasi; dan
c.abstraksi.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENGELOLAAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENGELOLAAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2024