DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengembangkan industri rumahan secara efektif dan efisien maka diperlukan peran serta pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan aspek perspektif gender dan perlindungan hak anak;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan www.peraturan.go.id 2016, No. 59 Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4.Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); www.peraturan.go.id 2016, No. 59
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
11.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
12.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 815); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN INDUSTRI RUMAHAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MELALUI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. www.peraturan.go.id 2016, No. 59

Pasal 1

Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan merupakan acuan bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan para pihak yang berkepentingan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan/pengembangan industri rumahan.

Pasal 2

Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan bertujuan untuk melaksanakan pembangunan industri rumahan yang terkoordinasi, efektif, dan efisien agar industri rumahan bertransformasi menjadi usaha kecil dan dapat menjadi sumber penghasilan dan peningkatan pendapatan, ketahanan keluarga serta kehidupan berkelanjutan.

Pasal 3

Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan ini merupakan tindak lanjut kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 4

Ruang Lingkup Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan meliputi 4 (empat) bagian utama yang terdiri dari:

a.prinsip-prinsip pembangunan industri rumahan;
b.langkah-langkah kegiatan;
c.mekanisme koordinasi; dan
d.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. www.peraturan.go.id 2016, No. 59

Pasal 5

(1)Prinsip-prinsip pembangunan industri rumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a antara lain:
1. a.membangun motivasi perempuan untuk maju;
2. b.mengembangkan potensi perempuan dari semula belum berkembang menjadi berkembang;
3. c.meningkatkan kemampuan perempuan pelaku usaha mikro menjadi pengusaha kecil;
4. d.meningkatkan kemampuan perempuan untuk berwirausaha;
5. e.membangun kemampuan perempuan untuk berproduksi;
6. f.adanya komitmen pemerintah daerah;
7. g.merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah;
8. h.mendayagunakan sumber daya lokal;
9. i.mengembangkan industri rumahan untuk terhubung dengan pasar yang lebih luas; dan
10. j.membangun legalitas usaha mikro.
(2)Prinsip-prinsip pembangunan industri rumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan mekanisme pelaksanaan PPEP dimana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas/Badan/Biro yang menangani urusan pemberdayaan perempuan menjadi koordinator pelaksana dengan tetap memperhatikan aspek pemberdayaan, partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Pasal 6

Langkah-langkah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

a.pembentukan tim pengelola;
b.rencana kerja dan jadwal pelaksanaan;
c.koordinasi;
d.identifikasi sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan industri rumahan; www.peraturan.go.id 2016, No. 59
e.identifikasi modul-modul pelatihan;
f.penetapan lokasi;
g.survei pelaku industri rumahan;
h.analisis hasil survei dan penyusunan desain intervensi atau desain kegiatan;
i.penyusunan rencana pelaksanaan;
j.pelaksanaan kegiatan; dan
k.pemantauan dan evaluasi.

Pasal 7

Mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi koordinasi antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Kementerian/Lembaga terkait, Bappeda, Dinas/Badan/Biro yang menangani urusan pemberdayaan perempuan, Satuan Kerja Pemerintah Daerah terkait, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, perbankan, dan perguruan tinggi.

Pasal 8

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan secara berjenjang dengan melibatkan unsur masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan Kementerian/Lembaga.

Pasal 9

Tolok ukur keberhasilan pembangunan industri rumahan dilihat dari meningkatnya jumlah pelaku atau jumlah industri rumahan yang menjadi usaha kecil di seluruh daerah secara merata dan berkesinambungan.

Pasal 10

Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Perempuan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2016, No. 59

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…