DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa masih banyak perempuan yang belum berpartisipasi dalam pemerintahan karena tidak mencalonkan diri sebagai pemimpin kepala daerah atau telah mencalonkan diri namun belum diberikan pelatihan kepemimpinan perempuan bakal calon kepala daerah;
c.bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjamin bahwa setiap warga negara berhak www.peraturan.go.id 2018, No. 313 memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon pemimpin daerah;
d.bahwa untuk melaksanakan pelatihan kepemimpinan perempuan bakal calon kepala daerah perlu disusun Pedoman Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Bakal Calon Kepala Daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Bakal Calon Kepala Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2018, No. 313 Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1531); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN BAKAL CALON KEPALA DAERAH.

Pasal 1

Maksud penyusunan Pedoman Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Bakal Calon Kepala Daerah sebagai panduan bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan pelatihan kepemimpinan perempuan bakal calon www.peraturan.go.id 2018, No. 313 kepala daerah.

Pasal 2

Tujuan penyusunan Pedoman Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Bakal Calon Kepala Daerah yaitu:

a.adanya keseragaman langkah dan tahapan dalam melaksanakan pelatihan kepemimpinan perempuan bakal calon kepala daerah; dan
b.mempermudah fasilitator dalam memberikan pelatihan kepemimpinan perempuan bakal calon kepala daerah.

Pasal 3

Pedoman Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Bakal Calon Kepala Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peserta Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Bakal Calon Kepala Daerah dapat berasal dari:

a.anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
b.pimpinan/pengurus/kader potensial partai politik peserta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota;
c.perempuan pengusaha/profesional;
d.pejabat aparatur pemerintahan; dan
e.pimpinan/pengurus/kader organisasi kemasyarakatan.

Pasal 5

Peserta Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Bakal Calon Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan:

a.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
b.rekomendasi dari pimpinan atau atasan organisasi; dan
c.kesediaan mengikuti pelatihan. www.peraturan.go.id 2018, No. 313

Pasal 6

(1)Peserta Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Bakal Calon Kepala Daerah diberikan:
1. a.paket pelatihan; dan
2. b.materi pelatihan.
(2)Paket pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.tas;
2. b.kerangka acuan;
3. c.daftar peserta;
4. d.jadwal pelatihan;
5. e.buku catatan dan pena;
6. f.tanda pengenal;
7. g.tata tertib pelatihan; dan
8. h.sertifikat pelatihan.
(3)Materi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.praktik kepemimpinan perempuan;
2. b.perempuan politik dalam perspektif agama dan sosial budaya;
3. c.strategi pencalonan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota;
4. d.strategi kampanye;
5. e.teknik mempromosikan diri;
6. f.strategi partisipasi perempuan sebagai pembangun, penengah, dan perunding perdamaian;
7. g.teknik perolehan suara minimal;
8. h.teknik mengawal suara; dan
9. i.pembangunan yang responsif gender.

Pasal 7

Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Bakal Calon Kepala Daerah dilaksanakan menggunakan metode pembelajaran ceramah, presentasi, curah pendapat, diskusi, simulasi, bermain peran, pemecahan masalah yang disesuaikan dengan sasaran dan materi. www.peraturan.go.id 2018, No. 313

Pasal 8

(1)Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Bakal Calon Kepala Daerah dilakukan oleh fasilitator.
(2)Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan yang:
1. a.memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan membangun kebersamaan dengan peserta;
2. b.memiliki sertifikasi pelatihan;
3. c.menguasai substansi yang akan diberikan dalam pelatihan;
4. d.memiliki kemampuan membangun kerja sama kelompok dalam pelatihan agar mampu bekerja dengan pihak lain;
5. e.menunjukkan kepedulian dan pandangan positif terhadap pengalaman, pengetahuan, kemampuan peserta; dan
6. f.bersifat terbuka dalam mendengarkan peserta tanpa penilaian terlalu dini dan memaksakan pendapat.

Pasal 9

Fasilitator dalam melakukan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Bakal Calon Kepala Daerah harus memperhatikan:

a.alokasi waktu yang telah ditetapkan;
b.bahan atau alat yang diperlukan;
c.bahan presentasi; dan
d.lembar kerja peserta.

Pasal 10

(1)Dalam melakukan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Bakal Calon Kepala Daerah, Deputi Bidang Kesetaraan Gender:
1. a.melaksanakan pelatihan untuk pelatih kepemimpinan perempuan bakal calon kepala daerah tingkat pusat; www.peraturan.go.id 2018, No. 313
2. b.melaksanakan pelatihan untuk pelatih kepemimpinan perempuan bakal calon kepala daerah tingkat daerah;
3. c.memfasilitasi pelatihan kepemimpinan perempuan bakal calon kepala daerah di tingkat daerah provinsi;
4. d.menyiapkan fasilitator yang akan memberikan pelatihan kepemimpinan perempuan bakal calon kepala daerah di tingkat daerah provinsi;
5. e.melakukan pembinaan dan pendampingan pelatihan kepemimpinan perempuan bakal calon kepala daerah di tingkat daerah provinsi;
6. f.mengevaluasi pelaksanaan pelatihan kepemimpinan perempuan bakal calon kepala daerah yang dilakukan pemerintah daerah provinsi;
7. g.melaksanakan rapat koordinasi dengan fasilitator tentang pelaksanaan pelatihan kepemimpinan perempuan bakal calon kepala daerah; dan
8. h.melaksanakan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah tentang pelaksanaan pelatihan kepemimpinan perempuan bakal calon kepala daerah.
(2)Dalam melakukan pelatihan kepemimpinan perempuan bakal calon kepala daerah, pemerintah daerah provinsi:
1. a.melaksanakan pelatihan kepemimpinan perempuan bakal calon kepala daerah di tingkat daerah provinsi;
2. b.memfasilitasi pelatihan untuk pelatih kepemimpinan perempuan bakal calon kepala daerah tingkat daerah kabupaten/kota;
3. c.menyiapkan fasilitator yang akan memberikan pelatihan kepemimpinan perempuan bakal calon kepala daerah;
4. d.melakukan pembinaan dan pendampingan pelatihan kepemimpinan perempuan bakal calon kepala daerah di tingkat daerah kabupaten/kota; dan www.peraturan.go.id 2018, No. 313
5. e.mengevaluasi pelaksanaan pelatihan kepemimpinan perempuan bakal calon kepala daerah.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2014