Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2019
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 10
menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan www.peraturan.go.id 2019, No.93 Perlindungan Anak dimaksudkan sebagai acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengumpulkan, mengklasifikasikan, mendokumentasikan, memberikan layanan informasi, dan menyelesaikan pengaduan atau sengketa informasi publik.
Ruang lingkup Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas:
www.peraturan.go.id 2019, No.93
Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib memberikan informasi tentang program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara tepat, cepat, lengkap, objektif, mudah dimengerti, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar layanan yang telah ditetapkan.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan laporan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1212), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2019, No.93 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2019 MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, ttd. YOHANA YEMBISE Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna bahwa negara berkewajiban untuk memberikan informasi guna menambah pengetahuan kepada masyarakat agar dapat mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya. Dalam Pasal 28F UUD 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Jaminan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi merupakan perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bemegara yang demokratis. Salah satu permasalahan yang dihadapi yaitu belum semua masyarakat mengetahui tentang kebijakan dan program yang telah dilaksanakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, padahal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menghasilkan kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak seperti kebijakan dan program tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan atau kemudahan untuk mencapai kesamaan hak bagi perempuan, program perlindungan hak perempuan, program A. Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN LAMPIRAN PERATURAN MENTER! PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PE MB ERDA Y AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2019, No.93 www.peraturan.go.id perlindungan anak, program tumbuh kembang anak, dan program partisipasi masyarakat. Semua kebijakan, baik dalam bentuk undang- undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, instruksi presiden, peraturan menteri, kesepakatan bersama, perjanjian kerja sama, dan lain-lain perlu disampaikan kepada pemerintah daerah atau masyarakat agar mereka memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut serta melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mencegah upaya yang dapat mengabaikan hak asasi perempuan dan anak, clan menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap perempuan dan anak. Dalam rangka memberikan layanan informasi kepada masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan badan publik untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta membuat dan mengembangkan sistem penyecliaan layanan informasi secara cepat, tepat waktu, dan cara sederhana. Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan clan Perlindungan Anak telah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2012 ten tang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberclayaan Perempuan clan Perlinclungan Anak. Namun, Peraturan Menteri tersebut belum menyesuaikan clengan perubahan struktur organisasi yang ada sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta belum menyesuaikan dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka cliperlukan Peraturan Menteri Pemberclayaan Perempuan clan Perlinclungan Anak tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang baru untuk mengganti Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2012 sebagai acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 2019, No.93 www.peraturan.go.id Ruang lingkup Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini terdiri dari struktur organisasi pengelolaan informasi dan dokumentasi, mekanisme pengumpulan, pengklasifikasian, dan pendokumentasian informasi, kebijakan umum tentang informasi yang dikecualikan, pelayanan informasi publik, dan penyelesaian sengketa informasi. C. Ruang Lingkup Tujuan penyusunan Pedoman Pengelolaan lnformasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlind ungan Anak adalah:
Maksud penyusunan Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam mengumpulkan, mengklasifikasikan, mendokumentasikan, memberikan layanan informasi, dan menyelesaikan pengaduan atau sengketa informasi publik. B. Maksud dan Tujuan Perlindungan Anak dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat. 2019, No.93 www.peraturan.go.id Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:
D. Asas 2019, No.93 www.peraturan.go.id perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau nonelektronik.
2019, No.93 www.peraturan.go.id Kernen PPPA sebagai salah satu badan publik dalam memberikan Pelayanan Informasi wajib menyediakan dan melayani permohonan Informasi secara cepat, tepat waktu, cara sederhana, dan biaya ringan/proporsional, kecuali Informasi tersebut clikecualikan Informasi merupakan suatu hal yang diperlukan bagi masyarakat untuk kepentingan dirinya dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pembelajaran, dan pengalaman. Semakin banyak Informasi yang diperoleh maka semakin tinggi kecerdasan seseorang untuk berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Informasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
dan
Hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dibutuhkan untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak ini harus dipenuhi oleh negara dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak untuk memperoleh Informasi menjadi penting karena penyelenggaraan negara semakin terbuka untuk diawasi oleh publik dan clapat clipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat ticlak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik. BAB II INFORMASI 2019, No.93 www.peraturan.go.id sehingga tidak dapat disampaikan kepada masyarakat karena pertimbangan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 2019, No.93 www.peraturan.go.id Dalam rangka Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kernen PPPA, ditetapkan struktur organisasi dan tata kerja pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagai berikut:
1) memberikan arahan, masukan, dan pembinaan terkait kebijakan pengelolaan Informasi clan Dokumentasi; dan 2) menetapkan Daftar Informasi Publik clan Daftar Informasi yan.g Dikecualikan.
1) memberikan pengarahan tentang pengelolaan Informasi clan Dokumentasi; 2) memberikan tanggapan atas keberatan yang cliajukan Pemohon Informasi Publik; 3) bertindak mewakili badan publik clan/atau memberikan kuasa clalam proses penyelesaian sengketa Informasi di Komisi Informasi Pusat; 4) menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan dan Pelayanan Informasi kepada Komisi Informasi Pusat; dan 5) memberikan persetujuan atas Daftar lnformasi Publik clan Daftar Informasi yang Dikecualikan.
1) membahas dan memberikan pertimbangan clalam penyusunan clan penetapan kebijakan dan peraturan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi publik; dan 2) memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID clan/atau PPID Utama clalam penyelesaian sengketa Informasi.
1) mengoorclinasikan penyusunan clan pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan; BAB III STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019, No.93 www.peraturan.go.id 2) mengoordinasikan dan melakukan pengujian konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan; 3) merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan, Pelayanan Informasi, serta penyelesaian sengketa Informasi Publik; 4) meningkatkan pengembangan kelembagaan PPID dan kualitas sumber daya manusia pengelola PPID; 5) memastikan penyebarluasan Informasi Publik melalui media komunikasi dan publikasi; dan 6) menyusun laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan Pelayanan Informasi untuk disampaikan kepada Atasan PPID.
1) PPID Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi a) Kepala Bagian Humas dan Protokol; b) Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan; c) Kepala Subbagian Informasi dan Peliputan; d) Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan e) Petugas pelayanan informasi. 2) PPID Pelaksana Penyediaan dan Pengelolaan Informasi a) Kepala Bagian pada Sekretariat Kementerian; b) Kepala Bagian pada Sekretariat KPAI; c) Kepala Bidang Data dan Pelaporan pada Sekretariat Deputi; d) Kepala Subbagian pada Tata Usaha Staf Ahli Menteri; dan e) Kepala Subbagian pada Tata Usaha Inspektorat. PPID Pelaksana mempunyai tugas: 1) mengumpulkan dan menyimpan setiap Dokumentasi kegiatan maupun Informasi yang berada di bawah kewenangannya; 2) mewakili PPID dalam memberikan Pelayanan Informasi yang telah diklasifikasikan sebagai lnformasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, lnformasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta; 3) mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan; 2019, No.93 www.peraturan.go.id 4) menyediakan dukungan data dan Informasi untuk menanggapi permohonan Informasi Publik yang diterima Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi; 5) menyediakan dukungan data clan Informasi serta memberikan pendampingan clan/atau menghadiri proses penyelesaian sengketa Informasi; 6) membantu PPID menyebarluaskan Informasi Publik melalui media komunikasi clan publikasi; clan 7) menyiapkan data clan Informasi yang diperlukan PPID Utama dalam penyusunan laporan tahunan.
1) memberikan dukungan teknis, penatausahaan, fasilitasi, administrasi, dan operasional dalam hal: a) pengidentifikasian, pengumpulan, penataan, pengolahan, dan penyimpanan data Informasi dan Dokumentasi dari seluruh unit kerja; b) memberikan Pelayanan Informasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; dan c) membantu penyelesaian sengketa Informasi. 2) menyiapkan data dan Informasi yang diperlukan PPID Utama dalam penyusunan laporan tahunan; 3) membantu PPID Utama dalam penyebarluasan Infonnasi Publik melalui media komunikasi dan publikasi; 4) memahami kearsipan, kehumasan, dan jaringan Informasi yang ada di Kernen PPPA; dan 5) menyeleksi dan menguji data dan Informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang dibuka untuk publik. 2019, No.93 www.peraturan.go.id Pengarah PPID Menteri PPPA Atasan PPID Tim Pertimbangan Pengelolaan (Sekretaris Kementerian) -·-· Informasi dan Dokumentasi (Para Deputi) PPIDUTAMA (Kepala Biro Hukum dan Humas) ! PPID PELAKSANA PPID PELAKSANA PELAYANAN PENYEDIAANDAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN INFORMASI DOKUMENTASI - - PPID-Pel Biro HH
dan Peliputan
Dalam rangka Pelayanan Inforrnasi yang tepat, cepat, lengkap, objektif, rnudah dirnengerti, dan dapat dipertanggungjawabkan rnaka seluruh satuan kerja di lingkungan Kernen PPPA perlu rnelakukan pengelolaan Informasi yang terdiri atas: BAB IV MEKANISME PENGUMPULAN, PENGKLASIFIKASIAN, DAN PENDOKUMENTASIAN INFORMASI 2019, No.93 www.peraturan.go.id
cl. kesetaraan gender bidang infrastruktur dan lingkungan;
Alur pengumpulan Informasi yang clilakukan oleh setiap satuan kerja di lingkungan Kernen PPPAadalah sebagai berikut:
2019, No.93 www.peraturan.go.id B. Pengklasifikasian Inforrnasi Pengklasifikasian Informasi hanya dilakukan terhadap Daftar Inforrnasi Publik. Daftar Informasi Publik rnerupakan catatan yang berisi keterangan secara sisternatis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Kernen PPPA yang rnenunjang pernenuhan kewajiban Kernen pppa untuk rnenyediakan Informasi secara cepat, tepat waktu, dan cara sederhana. Inforrnasi Publik diklasifikasikan berdasarkan subyek Inforrnasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kegiatan setiap satuan kerja. Pengklasifikasian Informasi Publik meliputi:
1) Inforrnasi tentang kedudukan atau dornisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, rnaksud dan tujuan, tugas dan fungsi Kernen PPPA beserta satuan kerja yang ada di dalarnnya; 2) struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural; dan 3) laporan harta kekayaan bagi pejabat negara yang wajib rnelakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirirnkan oleh Kornisi Pernberantasan Korupsi ke Kernen PPPA untuk diumurnkan.
1) nama program dan kegiatan;
2019, No.93 www.peraturan.go.id 2) penanggung jawab, pelaksana program, dan kegiatan serta nornor telepon dan/ atau alamat yang dapat dihubungi; 3) target dan/ atau capaian program dan kegiatan; 4) jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; 5) anggaran program dan kegiatan yang rneliputi surnber dan jurnlah agenda penting terkait pelaksanaan tugas Kernen PPPA; 6) inforrnasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak rnasyarakat; dan 7) inforrnasi tentang penerimaan calon pegawai dan/ atau pejabat Kernen PPPA.
1) rencana dan laporan realisasi anggaran; 2) neraca; 3) laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; dan 4) daftar aset dan investasi.
1) jurnlah perrnohonan Informasi Publik yang diterima; 2) waktu yang diperlukan dalam rnernenuhi setiap perrnohonan Inforrnasi Publik; 3) jurnlah permohonan Inforrnasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan perrnohonan Informasi Publik yang ditolak; dan 4) alasan penolakan permohonan Informasi Publik.
1) daftar rancangan dan tahap pernbentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalarn proses pernbuatan; dan 2) daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan. 2019, No.93 www.peraturan.go.id
1) nornor; 2) ringkasan isi Informasi; 3) pejabat atau unit/ satuan kerja yang rnenguasai Informasi; 4) penanggungjawab pernbuatan atau penerbitan Inforrnasi; 5) waktu dan ternpat pernbuatan Informasi; 6) bentuk Informasi yang tersedia; dan 7) jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
1) dokurnen pendukung seperti naskah akadernik, kajian, a.tau pertirnbangan yang rnendasari terbitnya peraturan, keputusan, atau kebijakan tersebut; 2) masukan-rnasukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan, atau kebijakan tersebut; 2019, No.93 www.peraturan.go.id 3) risalah rapat dari proses pernbentukan peraturan, keputusan, atau kebijakan tersebut; 4) rancangan peraturan, keputusan, atau kebijakan tersebut; 5) tahap perurnusan peraturan, keputusan, atau kebijakan tersebut; dan 6) peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan.
1) pedornan pengelolaan organisasi, adrninistrasi, personil, clan keuangan; 2) profil lengkap pirnpinan clan pegawai yang rneliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah penclidikan, penghargaan, dan sanksi berat yang pernah diterirna; 3) anggaran Kernen PPPA secara urnurn serta laporan keuangannya; 4) data statistik yang clibuat clan clikelola oleh Kernen PPPA; 5) surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokurnen pendukungnya; 6) surat rnenyurat pimpinan atau pejabat Kernen PPPA dalam rangka pelaksanaan tugas pokok clan fungsinya; 7) data perbendaharaan atau inventaris; 8) rencana strategis dan rencana kerja Kernen PPPA; 9) agenda kerja pirnpinan satuan kerja; lO)Inforrnasi rnengenai kegiatan Pelayanan Informasi Publik yang clilaksanakan, sarana clan prasarana Pelayanan Informasi Publik yang clirniliki beserta konclisinya, surnber claya rnanusia yang rnenangani Pelayanan Inforrnasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran Pelayanan Inforrnasi Publik serta laporan penggunaannya; l l)jurnlah, jenis, dan gambaran urnurn pelanggaran yang cliternukan clalam pengawasan internal serta laporan peninclakannya; 12)jurnlah, jenis, clan gambaran urnurn pelanggaran yang clilaporkan oleh rnasyarakat serta laporan penindakannya; 13)daftar serta hasil-hasil penelitian yang clilakukan; 2019, No.93 www.peraturan.go.id C. Pendokumentasian Informasi Pendokumentasian Informasi adalah kegiatan penyimpanan data dan informasi, catatan, dan/ atau keterangan yang dibuat dan/ a tau diterima oleh satuan kerja di lingkungan Kernen PPPA untuk membantu PPID dalam melayani permohonan Informasi. Tahapan dalam pendokumentasian Informasi meliputi:
14)Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa; 15)Informasi tentang standar pengumuman lnformasi terkait perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum; dan 16)Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat Kernen PPPA dalam pertemuan yang terbuka untuk um um. 2019, No.93 www.peraturan.go.id Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan badan publik seperti Kernen PPPA untuk membuka akses Informasi kepada Pemohon Informasi Publik untuk mendapat Informasi Publik, kecuali oleh Kernen PPPA ditentukan sebagai Informasi yang tidak dapat disampaikan kepada publik atau Informasi yang dikecualikan. Untuk menetapkan Informasi yang dikecualikan perlu dilakukan Pengujian Konsekuensi, yaitu dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya yang dilakukan secara objektif dengan dilengkapi pengujian kepentingan publik (balancing public interest test) yang mendasari penentuan Informasi harus ditutup sesuai dengan kepentingan publik. Pengujian Konsekuensi dilakukan oleh PPID Utama setelah berkoordinasi dengan PPID Pelaksana yang menguasai dan mengelola Informasi tertentu dengan membuat pertimbangan tertulis secara saksama dan penuh ketelitian. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengklasifikasian Informasi yang dikecualikan yaitu:
Selanjutnya PPID Utama membuat laporan pertimbangan tertulis tentang Informasi yang dikecualikan kepada Atasan PPID untuk mendapatkan persetujuan terhadap Informasi yang dikecualikan. Penetapan Informasi yang dikecualikan dilakukan melalui rapat Tim Pertimbangan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi yang dihadiri oleh Atasan PPID. Penyusunan laporan Pengujian Konsekuensi Informasi yang dikecualikan kepada Atasan PPID dilakukan dengan: BABV KEBIJAKAN UMUM TENTANG INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 2019, No.93 www.peraturan.go.id informasi yang dikecualikan maka pengubahan tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan Pengujian Konsekuensi dan mendapat persetujuan dari Atasan PPID. PPID Utama menilai dan pengubahan terhadap suatumempertimbangkan perlu melakukan
PPIDwajib menjaga kerahasiaan, mengelola, dan menyimpan dokumen Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal PPIDingin menyampaikan kepada publik tentang salinan dokumen Informasi Publik yang dikecualikan kepada masyarakat, maka PPID dapat menghitamkan atau mengaburkan materi Informasi yang dikecualikan. Pengarah PPID dalam menetapkan Informasi yang dikecualikan dengan pertimbangan apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon lnformasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang. PPID dapat menyampaikan Informasi yang dikecualikan dalam hal:
dan/atau
Pengarah PPID menetapkan Informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya menjadi Informasi Publik paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu pengecualian. Dalam hal Pengarah PPIDtidak melakukan penetapan maka Informasi yang dikecualikan menjadi Informasi Publik pada saat berakhirnya jangka waktu pengecualian. PPID wajib menyampaikan kepada masyarakat Informasi yang dikecualikan dalam hal putusan Komisi Informasi Pusat dan pengadilan yang telah berkekuatan hukum telah menetapkan Informasi yang dikecualikan tersebut menjadi Informasi Publik. Informasi yang dikecualikan yang dinyatakan terbuka dimasukkan ke dalam daftar Informasi Publik. Dalam hal PPID Pelaksana dan 2019, No.93 www.peraturan.go.id B. Perrnohonan Inforrnasi Publik Untuk mengajukan perrnohonan Inforrnasi Publik di PPID Kernen PPPA, Pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
A. Pengumuman Inforrnasi Publik Kernen PPPA mengumumkan Inforrnasi Publik terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain melalui situs resmi (kemenpppa.go.id), media sosial, dan/atau media informasi lainnya yang ada di lingkungan Kernen PPPAyang mudah diakses oleh masyarakat secara berkala. Pengumuman Inforrnasi Publik menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mudah dipahami oleh masyarakat. BAB VI PELAYANANINFORMASI PUBLIK 2019, No.93 www.peraturan.go.id
2019, No.93 www.peraturan.go.id D. Pengajuan Keberatan
C. Penolakan Perrnohonan Inforrnasi Publik
2019, No.93 www.peraturan.go.id
2019, No.93 www.peraturan.go.id Apabila terjadi sengketa Inforrnasi antara PPID dengan pemohon maka yang perlu disiapkan PPIDdalam hal ini:
BAB VII PENYELESAIANSENGKETA INFORMASI 2019, No.93 www.peraturan.go.id YOHANA YEMBISE MENTER! PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,
2019, No.93 www.peraturan.go.id
Membuka PDF…
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)