DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk optimalisasi peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang, telah disusun Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Panduan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat dan Komunitas namun sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
5.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);
6.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1499); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Perdagangan Orang khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar hak asasi manusia sehingga harus diberantas. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang tinggi dalam pemberantasan TPPO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
2.Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang mengenai pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3.Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar TPPO tidak terjadi.
4.Penanganan adalah proses tindakan atau cara menangani, mengurus, serta menyelesaikan suatu perkara TPPO.
5.Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan TPPO.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi masyarakat, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota termasuk pemerintah desa dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Korban TPPO berbasis masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Pencegahan dan Penanganan Korban TPPO berbasis masyarakat dalam Peraturan ini:

a.mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat membantu upaya Pencegahan dan Penanganan Korban TPPO;
b.meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Korban TPPO; dan
c.membangun mekanisme pelaksanaan upaya Pencegahan dan Penanganan Korban TPPO oleh masyarakat.

BAB II

PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERBASIS MASYARAKAT Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban TPPO berbasis masyarakat dilakukan berdasarkan perkembangan hukum mengenai Pencegahan dan Penanganan Korban TPPO, pengalaman baik (best practice) berbagai gagasan yang berasal dari masyarakat, dan praktik partisipasi masyarakat dalam Pencegahan dan Penanganan Korban TPPO.

Pasal 4

(1)Pencegahan TPPO oleh masyarakat bertujuan untuk:
1. a.menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya TPPO sedini mungkin; dan
2. b.mencegah terjadinya keberulangan masyarakat menjadi Korban TPPO.
(2)Menghilangkan berbagai faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.turut serta mengidentifikasi pemangku kepentingan terkait TPPO;
2. b.turut serta dalam melakukan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat daerah yang memiliki probabilitas perkara TPPO;
3. c.turut serta dalam melakukan peningkatan potensi ketersediaan lapangan pekerjaan di daerah yang memiliki potensi perkara TPPO;
4. d.turut serta dalam melakukan peningkatan peran jejaring masyarakat untuk meningkatkan upaya Pencegahan TPPO melalui diseminasi informasi, pelatihan, seminar, lokakarya, dan diskusi;
5. e.turut serta dalam meningkatkan kemampuan perangkat desa untuk dapat melakukan upaya Pencegahan perkara TPPO;
6. f.turut serta dalam melaksanakan upaya pencegahan TPPO; dan/atau
7. g.turut serta dalam membangun dan meningkatkan jejaring masyarakat untuk melaksanakan upaya Pencegahan TPPO.
(3)Mencegah terjadinya keberulangan masyarakat menjadi Korban TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.turut serta dalam meningkatkan kemampuan ekonomi dan kewirausahaan Korban TPPO untuk dapat terintegrasi kembali ke masyarakat;
2. b.turut serta dalam meningkatkan kemampuan perangkat desa untuk dapat mendukung reintegrasi Korban;
3. c.turut serta dalam meningkatkan kemampuan perangkat desa dan jejaring masyarakat untuk dapat melakukan upaya pelaporan dugaan perkara TPPO; dan/atau
4. d.turut serta dalam mempersiapkan kemampuan jejaring masyarakat untuk melakukan upaya Penanganan Korban TPPO.

Pasal 5

(1)Penanganan Korban TPPO oleh masyarakat dilakukan sebagai upaya mendampingi dan memberikan Penanganan Korban TPPO.
(2)Upaya mendampingi dan memberikan Penanganan Korban TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
1. a.turut serta melakukan identifikasi awal dan dukungan psikologis awal;
2. b.memberikan informasi dan/atau melaporkan terkait kondisi dan kebutuhan Korban TPPO kepada penyedia layanan;
3. c.turut serta melakukan asesmen awal masalah dan kebutuhan Korban TPPO;
4. d.turut serta dalam pelaksanaan Penanganan Korban TPPO sesuai masalah dan kebutuhan Korban;
5. e.turut serta memfasilitasi layanan kepada Korban TPPO;
6. f.turut serta memberikan informasi kasus kepada Korban TPPO; dan/atau
7. g.turut serta dalam kegiatan lain yang membantu upaya Penanganan Korban TPPO.
(3)Dalam berperan serta mendampingi dan memberikan Penanganan Korban TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh masyarakat yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan.

Pasal 6

(1)Menteri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota memberikan peningkatan kapasitas Masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO.
(2)Pemerintah desa dapat memberikan peningkatan kapasitas masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO.
(3)Peningkatan kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan agar masyarakat:
1. a.memiliki pemahaman, pengetahuan, dan kepedulian terhadap TPPO; dan
2. b.meningkatkan kompetensi dan sensitivitas terhadap TPPO.

Pasal 7

(1)Masyarakat dapat memberikan informasi dan/atau pelaporan adanya TPPO kepada penegak hukum atau pihak berwajib melalui:
1. a.datang langsung kepada penegak hukum atau pihak berwajib;
2. b.layanan pengaduan resmi penegak hukum atau pihak berwajib;
3. c.kanal dalam jaringan resmi penegak hukum atau pihak berwajib; dan/atau
4. d.mekanisme resmi lain yang disediakan oleh penegak hukum atau pihak berwajib.
(2)Pelaksanaan pemberian informasi dan/atau pelaporan adanya TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBUKAAN AKSES KEPADA MASYARAKAT Pembukaan akses seluas-luasnya dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban TPPO bagi peran serta Masyarakat dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, serta pemerintah desa melalui:

Pasal 8

(1)Untuk tujuan Pencegahan dan Penanganan Korban TPPO, Menteri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota termasuk pemerintah desa membuka akses seluas-luasnya bagi peran serta Masyarakat.
(2)Membuka akses seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
1. a.forum partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak;
2. b.musyawarah penyusunan perencanaan pembangunan;
3. c.pemberdayaan masyarakat;
4. d.surat elektronik dan nonelektronik;
5. e.kerja sama/kemitraan;
6. f.forum/rapat dengar pendapat;
7. g.kunjungan;
8. h.sosialisasi/kampanye publik/advokasi;
9. i.pemetaan/pencatatan/kajian;
10. j.pelatihan; dan/atau
11. k.seminar/lokakarya/diskusi.

BAB IV

KEMITRAAN MASYARAKAT DAN KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH A. KEMITRAAN MASYARAKAT Untuk efektivitas pelaksanaan peran serta masyarakat dalam Pencegahan dan Penanganan Korban TPPO sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat dilakukan kemitraan antarmasyarakat. Kemitraan merupakan kegiatan yang berjalan beriringan untuk mengenali kerentanan TPPO di suatu wilayah dan turut serta dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanganan TPPO melalui jejaring bersama antarmasyarakat.

Pasal 9

(1)Untuk efektivitas pelaksanaan peran serta masyarakat dalam Pencegahan dan Penanganan Korban TPPO, dapat dilakukan kemitraan sesuai kebutuhan.
(2)Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kemitraan antarmasyarakat.
(3)Pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
1. a.melakukan identifikasi seluruh pemangku kepentingan termasuk organisasi dan forum di masyarakat dalam Pencegahan dan Penanganan Korban TPPO;
2. b.membangun kemitraan dengan penyediaan layanan Penanganan TPPO berbasis komunitas/masyarakat;
3. c.mengikuti forum di masyarakat secara aktif yang berkaitan dengan bidang perlindungan perempuan dan anak; dan
4. d.mengembangkan jejaring kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak.

Pasal 10

(1)Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanganan Korban TPPO, dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota termasuk pemerintah desa.
(2)Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.koordinasi dengan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO;
2. b.koordinasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan TPPO yang dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, termasuk pemerintah desa; dan/atau
3. c.partisipasi dalam forum partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak.
(3)Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi masukan dan pertimbangan bagi kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota termasuk pemerintah desa dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan TPPO.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2024

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Perdagangan Orang khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar hak asasi manusia sehingga harus diberantas. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang tinggi dalam pemberantasan TPPO.

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PEMBUKAAN AKSES KEPADA MASYARAKAT Pembukaan akses seluas-luasnya dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban TPPO bagi peran serta Masyarakat dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, serta pemerintah desa melalui:

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Perdagangan Orang khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar hak asasi manusia sehingga harus diberantas. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang tinggi dalam pemberantasan TPPO.

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PEMBUKAAN AKSES KEPADA MASYARAKAT Pembukaan akses seluas-luasnya dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban TPPO bagi peran serta Masyarakat dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, serta pemerintah desa melalui:

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2012