DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2026

Nomor: 2
Tahun: 2026
Ditetapkan: 12 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pelatihan yang menjadi pedoman bagi Penyelenggara Pelatihan, yang meliputi pelatihan yang dilaksanakan bagi: a. aparat penegak hukum; b. tenaga layanan pemerintah; dan c. tenaga layanan pada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat; Pelatihan diselenggarakan dengan tahapan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67921);
4.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 14);
5.Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
6.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar yang bersifat teknis terkait dengan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam satu kesatuan proses pembelajaran.
2.Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut TPKS adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang- Undang mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
3.Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya TPKS dan keberulangan TPKS.
4.Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
5.Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
6.Kurikulum adalah perangkat mata Pelatihan dan program Pelatihan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta dalam satu periode jenjang Pelatihan.
7.Metode adalah pendekatan dan teknik pembelajaran yang digunakan dalam Pelatihan yang disesuaikan dengan karakteristik peserta Pelatihan orang dewasa guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif.
8.Modul adalah bahan ajar tertulis atau digital yang berisi tujuan Pelatihan, hasil belajar, materi Pelatihan, metode penyampaian, dan indikator keberhasilan yang disusun secara sistematis sesuai dengan Kurikulum Pelatihan.
9.Penyelenggara Pelatihan adalah kementerian, lembaga negara, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, lembaga pemerintah lainnya, dan perangkat daerah.
10.Tenaga Pengajar adalah widyaiswara, pejabat negara, aparatur sipil negara, dosen, pakar, dan/atau praktisi yang memiliki pengetahuan di bidang TPKS dan memiliki keterampilan mengajar.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Penyelenggara Pelatihan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.menetapkan standar Kurikulum, Metode, dan Modul Pelatihan; dan
b.melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pelatihan.

Pasal 4

(1)Pelatihan dilaksanakan bagi:
1. a.aparat penegak hukum;
2. b.tenaga layanan pemerintah; dan
3. c.tenaga layanan pada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.
(2)Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan Pencegahan dan Penanganan TPKS.
(3)Peningkatan pemahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk membentuk sikap, perilaku, dan keterampilan aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan pada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dalam Pencegahan dan Penanganan TPKS menjadi lebih baik, berbasis nilai hak asasi manusia, berpusat pada Korban, dan berbasis trauma dalam:
1. a.sensitivitas gender, anak, dan disabilitas;
2. b.gambaran umum TPKS;
3. c.teknis Pencegahan TPKS;
4. d.teknis penegakan hukum dan penyediaan layanan; dan
5. e.Penanganan Korban, keluarga Korban, dan saksi TPKS.
(4)Penyelenggaraan Pelatihan dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelatihan dengan menyediakan sarana dan prasarana Pelatihan serta berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Pelatihan dikoordinasikan oleh Menteri dan bekerja sama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
(2)Menteri mengoordinasikan dalam hal:
1. a.sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Pelatihan;
2. b.penggunaan Kurikulum, Metode, dan Modul Pelatihan; dan
3. c.pelibatan Penyelenggara Pelatihan dalam menyediakan sarana dan prasarana, pembiayaan, serta pengesahan sertifikat Pelatihan.
(3)Menteri bekerja sama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam hal:
1. a.penyediaan Tenaga Pengajar;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.pelaksanaan Pelatihan; dan
4. d.penjaminan mutu pelaksanaan Pelatihan.
(4)Penjaminan mutu pelaksanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan melalui standar kompetensi, evaluasi berkala, dan pembaharuan Kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pelatihan diselenggarakan dengan tahapan:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan; dan
c.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 7

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

a.penyiapan Tenaga Pengajar;
b.penyiapan Kurikulum, Metode, dan Modul Pelatihan; dan
c.penyediaan sarana dan prasarana Pelatihan.

Pasal 8

Penyiapan Tenaga Pengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sesuai dengan persyaratan:

a.kesesuaian kompetensi materi, spesialisasi, dan pengalaman yang dimiliki;
b.penguasaan metodologi pembelajaran dan manajemen kelas;
c.kemampuan menyusun dan menggunakan bahan ajar;
d.kemampuan menilai hasil Pelatihan peserta; dan
e.memiliki sertifikat Training of Trainer.

Pasal 9

(1)Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan kelompok materi yang dibobot ke dalam jumlah jam pelajaran paling singkat 38 (tiga puluh delapan) jam pelajaran.
(2)Kurikulum Pelatihan selanjutnya dituangkan ke dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b menggunakan pendekatan orang dewasa atau andragogi.
(4)Modul Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10

Penyelenggara Pelatihan dapat menambahkan materi Pelatihan ke dalam kelompok mata Pelatihan penunjang sesuai kebutuhan masing-masing dengan tetap mengacu pada Kurikulum.

Pasal 11

(1)Penyelenggara Pelatihan dapat melaksanakan Pelatihan secara klasikal, pembelajaran jarak jauh, dan/atau blended learning.
(2)Pelaksanaan Pelatihan secara pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan dengan menggunakan learning management system.
(3)Pelaksanaan Pelatihan secara klasikal, pembelajaran jarak jauh, dan/atau blended learning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.ceramah;
2. b.diskusi;
3. c.curah pendapat;
4. d.simulasi;
5. e.studi kasus;
6. f.praktik;
7. g.magang;
8. h.bermain peran; dan/atau
9. i.penugasan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…