DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 28 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat dilaksanakan sesuai dengan rencana, program, dan ketentuan peraturan perundang-undangan diperlukan Kebijakan Pengawasan Intern;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Kebijakan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan www.peraturan.go.id 2019, No.94 Perempuan dan Perlindungan Anak; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4890);
3.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
4.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka memberikan keyakinan bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tata www.peraturan.go.id 2019, No.94 pemerintahan yang baik.
2.Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3.Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
4.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
5.Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
6.Pola Pengawasan Preemtif adalah strategi pengawasan dengan mengondisikan setiap instansi pemerintah dan masyarakat terbangun kepedulian terhadap masalah penyimpangan pengelolaan keuangan negara.
7.Pola Pengawasan Preventif adalah kegiatan pengawasan yang bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan sesegera mungkin melalui sistem peringatan dini, yang antara lain dapat berupa konsultansi, bimbingan teknis, dan penyusunan pedoman kerja.
8.Pola Pengawasan Represif adalah kegiatan pengawasan bersifat tindakan korektif terhadap terjadinya penyimpangan.
9.Auditor adalah pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. www.peraturan.go.id 2019, No.94
10.Auditi adalah orang/instansi pemerintah yang menjadi obyek pengawasan.
11.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan intern.
12.Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
13.Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah rencana pengawasan yang berisi informasi tentang Auditi, anggaran biaya, sasaran kegiatan pengawasan, waktu pelaksanaan, dan jumlah personil.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
15.Inspektur adalah pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengawasan intern.

Pasal 2

Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan dengan maksud untuk tercapainya:

a.tertib administrasi dan perbaikan manajemen;
b.penurunan segala bentuk penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan;
c.kehematan, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan dan pendayagunaan sumber-sumber daya mencakup anggaran, personil, prasarana, dan sarana dalam rangka pencapaian visi dan misi; dan
d.penerapan manajemen risiko. www.peraturan.go.id 2019, No.94

Pasal 3

Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan cara yang sistematis dengan mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen risiko, pengendalian proses, dan proses pengaturan, serta pengelolaan organisasi.

Pasal 4

(1)Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas:
1. a.pengawasan kinerja keuangan; dan
2. b.pengawasan kinerja nonkeuangan.
(2)Pengawasan kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengawasan terhadap penganggaran, pelaksanaan anggaran, penyerapan anggaran, pertanggungjawaban anggaran, dan pelaporan kegiatan.
(3)Pengawasan kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengawasan terhadap kesesuaian antara perencanaan program dengan pelaksanannya dan capaian program.

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN

Pasal 5

(1)Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan oleh Auditor yang dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur.
(2)Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pengawasan intern.
(3)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat membantu tugas Auditor sebagaimana www.peraturan.go.id 2019, No.94 dimaksud pada ayat (2) kecuali tugas Audit.

Pasal 6

Auditor dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berperan sebagai konsultan dan katalisator Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 7

Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan dengan mengembangkan Pola Pengawasan Preemtif, Pola Pengawasan Preventif, dan Pola Pengawasan Represif.

Pasal 8

(1)Pola Pengawasan Preemtif dan Pola Pengawasan Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diarahkan pada terbentuknya suatu sistem kerja yang mampu membina dan membimbing upaya pencapaian tujuan dan sasaran serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
(2)Pola Pengawasan Represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diarahkan pada tindakan korektif terhadap terjadinya penyimpangan.

Pasal 9

(1)Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan di daerah sesuai dengan tugas dan wewenangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengawasan Intern di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. www.peraturan.go.id 2019, No.94

Pasal 10

Pengawasan Intern dilakukan melalui:

a.Audit;
b.Reviu;
c.Evaluasi
d.Pemantauan; dan
e.kegiatan pengawasan lainnya.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…