Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2016
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Status
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 11
Lembaga terkait
Isi peraturan
Teks11PDFHirarki
Memuat teks peraturan…
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
format Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Dengan Peraturan Menteri ini ditetapkan Klasifikasi Arsip Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan www.peraturan.go.id 2016, No.846 Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Susunan Klasifikasi Arsip Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi:
Klasifikasi Arsip Fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi Arsip yang berkaitan dengan:
Klasifikasi Arsip Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi Arsip yang berkaitan dengan:
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1122), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2016, No.846 Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2016 MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, ttd YOHANA YEMBISE Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2016, No.846 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK A. KLASIFIKASI ARSIP FASILITATIF KP KEPEGAWAIAN KP.01 Formasi Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, pengadaan calon pegawai, mulai dari pengumpulan bahan untuk penyusunan rencana formasi, termasuk rencana penempatan pegawai dan rencana penetapan klasifikasi pendidikan sampai dengan persetujuan formasi. KP.02 Pengadaan Pegawai KP 02.01 Penerimaan Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerimaan pegawai mulai dari: pengumuman, seleksi administrasi, pemanggilan peserta tes, pelaksanaan ujian tertulis, wawancara, keputusan hasil ujian, dan penetapan pengumuman kelulusan. KP 02.02 Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan: permintaan NIP CPNS, pengangkatan CPNS, uji kesehatan, dan pengangkatan PNS. www.peraturan.go.id 2016, No.846 KP 02.03 Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerimaan PPPK mulai dari: pengumuman, seleksi administrasi, pemanggilan peserta tes, pelaksanaan ujian tertulis, wawancara, keputusan hasil ujian, dan penetapan pengumuman kelulusan. KP 02.04 Pengadaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerimaan PTT yang diangkat berdasarkan Keputusan Eselon I atau Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran untuk jangka waktu tertentu mulai dari: pengumuman, seleksi administrasi, pemanggilan peserta tes, pelaksanaan ujian tertulis, wawancara, keputusan hasil ujian, dan penetapan pengumuman kelulusan. KP.02.05 Prajabatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi pendidikan prajabatan. KP.02.06 Penempatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penempatan CPNS dan PNS di unit-unit kerja. KP.03 Mutasi Pegawai KP.03.01 Kenaikan Pangkat/Golongan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kenaikan pangkat/golongan pegawai. KP.03.02 Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Naskah-naskah yang berkaitan dengan KGB pegawai. KP 03.03 Penyesuaian Masa Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan perhitungan masa kerja untuk penyesuaian gaji. KP 03.04 Penyesuaian Tunjangan Keluarga Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyesuaian tunjangan keluarga. www.peraturan.go.id 2016, No.846 KP 03.05 Promosi Naskah-nakah yang berkaitan dangan promosi jabatan. KP 03.06 Mutasi dalam Jabatan Struktural Naskah-naskah yang berkaitan dengan mutasi dalam jabatan struktural. KP 03.07 Alih Tugas Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan alih tugas seperti mutasi antar instansi, pegawai yang dipekerjakan, pegawai yang diperbantukan. penugasan sementara, pemindahan sementara, mutasi antar perwakilan, dan mutasi antar unit. KP.04 Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan KP.04.01 Pengangkatan Jabatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengangkatan dalam jabatan struktural maupun fungsional termasuk didalamnya pelantikan. KP.04.02 Pemberhentian Jabatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberhentian pegawai dari jabatan struktural maupun fungsional. KP.05 Pendelegasian Wewenang KP.05.01 Pelaksana Tugas (Plt) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan pejabat Plt untuk mengisi kekosongan jabatan apabila pejabat definitifnya belum dilantik. KP.05.02 Pelaksana Harian (Plh) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan pejabat Plh dikarenakan pejabat definitif tidak dapat menjalankan tugas secara optimal. KP.06 Pendidikan dan Pelatihan KP.06.01 Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan penjenjangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pendidikan www.peraturan.go.id 2016, No.846 dan pelatihan penjenjangan pegawai dari tingkat Eselon IV sampai dengan tingkat Eselon I. KP.06.02 Kursus/Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kursus/pendidikan dan pelatihan fungsional mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kursus/pendidikan dan pelatihan fungsional. KP.06.03 Kursus/Pendidikan dan Pelatihan Teknis Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kursus/pendidikan dan pelatihan teknis mulai dari perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kursus/pendidikan dan pelatihan teknis. KP.07 Administrasi Pegawai KP.07.01 Data/Keterangan Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan data pegawai dan keterangan pegawai termasuk kehadiran pegawai. KP.07.02 Data/Keterangan Pejabat Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan data dan keterangan pejabat negara. KP.07.03 Kartu Pegawai (Karpeg) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan karpeg. KP.07.04 Kartu Isteri (Karis)/Kartu Suami (Karsu) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan karis atau karsu. KP.07.05 Kartu Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan kartu taspen. KP.07.06 Kartu Asuransi Kesehatan (Askes)/Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan tentang askes/BPJS. www.peraturan.go.id 2016, No.846 KP.07.07 Tanda Jasa Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai. KP.07.08 Assesment Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses untuk mengetahui kemampuan pegawai terhadap suatu kompetensi. KP.08 Pengembangan Pegawai KP.08.01 Program Sarjana (S1) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan sarjana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi pendidikan program sarjana. KP.08.02 Program Pasca Sarjana (S2) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan pasca sarjana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi pendidikan program pasca sarjana. KP.08.03 Program Doktor (S3) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan doktor mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi pendidikan program doktor. KP. 09 Pembinaan Pegawai KP.09.01 Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penilaian kinerja pegawai. KP.09.02 Pembinaan Rohani Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan rohani pegawai termasuk di dalamnya ceramah keagamaan. KP.09.03 Hukuman Disiplin Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemberian hukuman disiplin pegawai yang meliputi teguran lisan/tertulis, pernyataan tidak puas, penundaan kenaikan gaji berkala, www.peraturan.go.id 2016, No.846 penundaan/penurunan pangkat/golongan dan pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai CPNS dan PNS. KP. 10 Pembinaan Jabatan Fungsional KP.10.01 Jabatan Fungsional Analis Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional analis kepegawaian, analis hukum, analis pengelola Barang Milik Negara, dan analis lainnya sejak usulan pengangkatan, penilaian dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan jabatan. KP.10.02 Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional perancang peraturan perundang- undangan sejak usulan pengangkatan, penilaian, dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan jabatan. KP.10.03 Jabatan Fungsional Auditor Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional auditor sejak usulan pengangkatan, penilaian, dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan jabatan. KP.10.04 Jabatan Fungsional Pustakawan Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional pustakawan sejak usulan pengangkatan, penilaian, dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan. KP.10.05 Jabatan Fungsional Pranata Komputer Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional pranata computer sejak usulan pengangkatan, penilaian, dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan. KP.10.06 Jabatan Fungsional Pranata Humas www.peraturan.go.id 2016, No.846 Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional pranata humas, sejak usulan pengangkatan, penilaian, dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan. KP.10.07 Jabatan Fungsional Arsiparis Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional arsiparis, sejak usulan pengangkatan, penilaian, dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan jabatan. KP.10.08 Jabatan Fungsional Lainnya Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional lainnya, sejak usulan pengangkatan, penilaian, dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan jabatan. KP.11 Kesejahteraan KP.11.01 Kesehatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan pegawai, general check up pejabat. KP.11.02 Cuti Naskah-naskah yang berkaitan dengan hak cuti pegawai yang meliputi cuti tahunan, cuti bersalin, cuti besar, cuti alasan penting, dan cuti di luar tanggungan negara. KP.11.03 Rekreasi/Kesenian/Olah Raga Naskah-naskah yang berkaitan dengan rekreasi/kesenian/olah raga. KP.11.04 Bantuan Sosial Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian bantuan atau tunjangan sosial kepada pegawai dan keluarganya yang mengalami musibah termasuk didalamnya bantuan sosial yang diberikan oleh atau kepada pihak lain, serta sumbangan-sumbangan lainnya. KP.11.05 Perumahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan perumahan pegawai termasuk Badan www.peraturan.go.id 2016, No.846 Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum). KP.12 Pemberhentian Pegawai KP.12.01 Dengan Hormat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberhentian pegawai dengan hormat, baik atas permintaan sendiri atau bukan atas permintaan sendiri, baik dengan hak pensiun maupun tidak, mulai dari pengajuan permohonan sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) pensiun termasuk di dalamnya pensiun/duda/janda/ anak dan taspen. KP.12.02 Tidak Dengan Hormat Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai dengan tidak hormat, mulai dari pengajuan, proses pemberhentian sampai dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) pemberhentian. KP.13 Organisasi NonKedinasan KP.13.01 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi Korpri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. KP.13.02 Dharma Wanita Persatuan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi Dharma Wanita Persatuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. KP.13.03 Koperasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan koperasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. KP.13.04 Lain-lain Naskah-naskah yang berkaitan dengan organisasi nonkedinasan lainnya. www.peraturan.go.id 2016, No.846 KP.14 Magang dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Naskah-naskah yang berkaitan dengan magang dan PKL. KU KEUANGAN KU.01 Pelaksanaan Anggaran KU.01.01 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/ Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Revisinya Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan anggaran yang berupa penyusunan DIPA/POK maupun revisi DIPA/POK. KU.01.02 Rencana Anggaran Belanja (RAB) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengajuan RAB. KU.01.03 Penggajian Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelaksanan anggaran berupa penggajian kepada pegawai, termasuk daftar gaji pegawai dan bukti pembayarannya. KU.01.04 Pengeluaran Anggaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pengeluaran anggaran, mulai dari: Surat Permintaan Pembayaran SPP-GU (Ganti Uang), SPP-LS (Langsung), SPP-UP (Uang Persediaan), SPP-TUP (Tambahan Uang Persediaan), Surat Kuasa sampai Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), petunjuk pelaksanaan/mekanisme pengelolaan APBN, serta bahan nota keuangan. KU.02 Pengelolaan Perbendaharaan KU.02.01 Perbendaharaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa Surat Keputusan penunjukan dan pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, www.peraturan.go.id 2016, No.846 Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. KU.02.02 Kartu Pengawasan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa KP4 yaitu Surat Keterangan untuk Mendapat Tunjangan Keluarga dan Surat Keterangan lainnya. KU.02.03 Kartu Pengawasan Kredit Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa kartu pengawasan kredit anggaran. KU.02.04 Pajak Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa penerimaan dan Surat Setoran Pajak (SSP). KU.02.05 Penerimaan NonPajak Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa penerimaan dan penyetoran nonpajak melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ke kas negara. KU.02.06 Pengembalian Belanja Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembalian belanja, berupa pengembalian belanja pegawai, barang, modal melalui Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB). KU.02.07 Berita Acara Pemeriksaan Kas Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa berita acara pemeriksaan kas. KU.02.08 Verifikasi Anggaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengujian/penelitian kebenaran pertanggungjawaban pengeluaran disertai dengan dokumen pertanggungjawaban penerimaan/pengeluaran anggaran. www.peraturan.go.id 2016, No.846 KU.02.09 Pembukuan Anggaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan anggaran yang berupa Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Pembantu (BKP), kartu- kartu realisasi anggaran, dan kartu pengawasan realisasi anggaran. KU.03 Ketatausahaan Keuangan KU.03.01 Keterangan Penghasilan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan ketatausahaan keuangan berupa keterangan penghasilan perorangan. KU.03.02 Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan ketatausahaan keuangan berupa SKPP. KU.03.03 Permohonan Pinjaman Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan ketatausahaan keuangan berupa permohonan pinjaman. KU.03.04 Iuran Keanggotaan Organisasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan iuran keanggotaan dalam organisasi mulai dari pendaftaran, pembayaran iuran anggota, sampai dengan laporan. KU.04 Akuntansi dan Pelaporan KU.04.01 Laporan Realisasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan realisasi dari masing-masing satuan kerja. KU.04.02 Dokumen Akuntasi Keuangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen akuntansi keuangan, diantaranya seperti: Berita Acara Pemeriksaan Kas, Kas/Register Penutupan Kas, Arsip Data Komputer (ADK), serta Berita Acara Rekonsiliasi antara Satuan Kerja dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). KU.04.03 Laporan Keuangan Tahunan www.peraturan.go.id 2016, No.846 Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan keuangan tahunan, diantaranya seperti: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). KU.05 Hibah Luar Negeri Naskah-naskah yang berkaitan dengan hibah luar negeri. RT KERUMAHTANGGAAN RT.01 Fasilitas RT.01.01 Pengelolaan Kendaraan Dinas Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan angkutan atau kendaraan dinas, seperti: perawatan, formulir permohonan penggunaan, peminjaman, bukti kepemilikan kendaraan, dan laporan kehilangan kendaraan dinas. RT.01.02 Ruang Rapat/Konsumsi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan ruang rapat berikut sarana kelengkapan rapat termasuk penyediaan konsumsi dan administrasinya. RT.01.03 Telekomunikasi, Listrik, Air, dan Jaringan Internet Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan sarana telekomunikasi (telepon), listrik, air, dan jaringan internet. RT.02 Pengamanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengamanan lingkungan kantor seperti daftar piket satpam/security, buku/formulir tamu, pengaturan akses masuk lingkungan kantor, Closed Circuit Television (CCTV), dan pengaturan perparkiran termasuk kartu parkir. RT.03 Surat Jalan/Surat Perintah Membawa/Surat Meminjam Barang Milik Negara Naskah-naskah yang berisi dokumen tentang surat jalan/surat perintah membawa/surat meminjam Barang Milik www.peraturan.go.id 2016, No.846 Negara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. RT.04 Kebersihan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kebersihan di lingkungan kantor, fasilitas umum, dan ruang kerja termasuk apabila ada pekerjaan perbaikan. PL PERLENGKAPAN PL.01 Analisis Kebutuhan Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan dan analisis kebutuhan dari unit kerja. PL.02 Tata Ruang Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengaturan tata ruang kantor. PL.03 Daftar Perkenalan Mampu Naskah-naskah yang berkaitan dengan perkenalan dan penawaran untuk menjadi rekanan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. PL.04 Pengadaan Barang/Jasa PL.04.01 Lelang Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses pengadaan barang dan jasa dengan metode pelelangan umum, lelang terbatas, lelang sederhana, pengadaan langsung, dan penunjukan langsung dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima. PL.04.02 Seleksi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses pengadaan jasa konsultansi dengan metode seleksi umum, seleksi terbatas, seleksi sederhana, dan penunjukan langsung dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima. PL.05 Penggunaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan, antara lain: penetapan status pengguna berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan mulai dari proses awal www.peraturan.go.id 2016, No.846 sampai Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan dari Pengelola Barang atau Pengguna Barang. PL.06 Pemindahtanganan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau diserahkan sebagai modal pemerintah mulai dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima dan Surat Keputusan Penghapusan. PL.07 Pergudangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran barang dari gudang. PL.08 Distribusi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan distribusi barang untuk kepentingan internal maupun eksternal. PL.09 Pemeliharaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaporan kerusakan, perawatan bangunan kantor, perawatan Barang Milik Negara, pemeliharaan alat telekomunikasi, perbaikan kendaraan dinas, serta kebersihan taman di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. PL.10 Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN. PL.11 Penghapusan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penghapusan barang sejak persiapan/pembentukan panitia penghapusan, usulan penghapusan, penilaian, pelelangan sampai pelaporan termasuk berita acara dan keputusan penghapusan BMN. TU TATA USAHA TU.01 Persuratan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan surat masuk dan surat keluar, seperti kegiatan penomoran surat, disposisi, pencatatan, penggandaan, pendistribusian www.peraturan.go.id 2016, No.846 surat, penggunaan cap/stempel, dan pengiriman surat/barang cetakan. TU.02 Kearsipan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan kearsipan dinamis di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. TU.02.01 Pembinaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan kearsipan dinamis seperti bimbingan teknis kearsipan. TU.02.02 Pemindahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemindahan arsip. TU.02.03 Pemusnahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemusnahan arsip. TU.02.04 Penyerahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyerahan arsip. TU.02.05 Pengawasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan pengelolaan arsip. TU.03 Rapat Naskah-naskah yang berkaitan dengan rapat, baik rapat pimpinan, rapat koordinasi (rakor), maupun rapat teknis (ratek) di internal dan eksternal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, termasuk didalamnya notulen dan hasil pembahasannya. OT ORGANISASI DAN TATA LAKSANA OT.01 Organisasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan perubahan organisasi yang meliputi analisis, evaluasi, dan perumusan organisasi. OT.02 Uraian Tugas Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan uraian tugas masing-masing unit kerja, jabatan struktural, fungsional tertentu, dan fungsional umum. www.peraturan.go.id 2016, No.846 OT.03 Analisis Jabatan dan Beban Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan analisis, evaluasi, rentang kendali jabatan, dan beban kerja. OT.04 Mekanisme Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembuatan mekanisme kerja yang meliputi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan tata kerja termasuk berkas reformasi birokrasi. OT.05 Ketatalaksanaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan ketatalaksanaan termasuk pembuatan pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria hubungan kerja yang meliputi pola hubungan antarstruktural, antarfungsional, dan antara struktural dengan fungsional. PR PERENCANAAN PR.01 Penyusunan Program Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan program kerja dari masing-masing unit kerja. PR.02 Penyusunan Anggaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak seperti Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL), Daftar Isian Program dan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA), Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Standar Biaya Khusus (SBK). PR.03 Revisi Dokumen Anggaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan revisi dokumen anggaran seperti revisi RKAKL, DIPA, atau POK. PR.04 Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan PR.04.01. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan RPJP. PR.04.02 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) www.peraturan.go.id 2016, No.846 Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan RPJM. PR.04.03 Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. PR.05 Rencana Kerja Tahunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), Rencana Kerja Tahunan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dan Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus), dan Trilateral Meeting (TM). PR.06 Penetapan Kinerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan kinerja antara Eselon II dengan Eselon I dan Eselon I dengan Menteri. PR.07 Evaluasi dan Laporan PR.07.01 Evaluasi Kegiatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan evaluasi kinerja berdasarkan kegiatan, termasuk di dalamnya adalah Anugerah Parahita Ekapraya (APE). PR.07.02 Laporan Berkala Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan berkala pelaksanaan kinerja unit kerja seperti laporan triwulan dan laporan tahunan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. PR.07.03 Laporan Khusus Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan khusus antara lain laporan pemantauan prioritas, laporan pelaksanaan kegiatan atas permintaan www.peraturan.go.id 2016, No.846 eksternal, dan laporan atas pelaksanaan kegiatan/program tertentu seperti: pidato presiden, sidang kabinet, rapat koordinasi dengan DPR, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR, rapat dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. PR.07.04 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan yang mengkomunikasikan pencapaian kinerja yang dicapai oleh unit kerja atau lembaga berdasarkan penetapan kinerja yang telah ditetapkan kepada pihak internal dan eksternal. DI DATA DAN INFORMASI DI.01 Data Gender Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender. DI.02 Data Anak Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak. DI.03 Dokumen Hosting Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan website. KL KERJASAMA ANTAR LEMBAGA KL.01 Kerjasama Dalam Negeri Naskah-naskah yang berkaitan dengan kerjasama dalam negeri mulai dari persiapan sampai dengan penandatanganan naskah kerjasama yang dilakukan dengan lembaga pemerintah/swasta, pemerintah daerah, lembaga profesi, dunia usaha, media, perguruan tinggi, organisasi keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan. KL.02 Kerjasama Luar Negeri Naskah-naskah yang berkaitan dengan kerjasama luar negeri mulai dari persiapan sampai dengan penandatanganan www.peraturan.go.id 2016, No.846 naskah kerjasama yang dilakukan secara bilateral, multilateral, regional, dan NonGovernment Organization. HM HUBUNGAN MASYARAKAT HM.01 Penerangan dan Publikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerangan terhadap masyarakat di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui kegiatan publikasi seperti wawancara, wartawan, konferensi pers/press release, media masa (televisi, radio, surat kabar), dan tanggapan terhadap berita media massa, termasuk layanan informasi publik. HM.02 Peliputan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR Dokumen peliputan yang berkaitan dengan kegiatan rakor dan RDP dengan DPR. HM.03 Hubungan Antar Lembaga Forum Koordinasi Kehumasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan forum koordinasi kehumasan. HM.04 Pemberian Informasi kepada Masyarakat Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian informasi kepada masyarakat. HM.05 Dokumentasi dan Penerbitan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dokumentasi (pemotretan, rekaman suara, video shooting, multimedia) dan penerbitan (bulletin/majalah/jurnal/ naskah sumber/kliping), mulai dari perencanaan sampai penyebaran. HM.06 Keprotokolan HM.06.01 Upacara/Acara Kedinasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan protokoler termasuk upacara bendera, upacara hari besar, upacara pelantikan, dan upacara serah terima jabatan. HM.06.02 Kunjungan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kunjungan dinas dalam dan luar negeri serta kunjungan dari masyarakat. www.peraturan.go.id 2016, No.846 HM.06.03 Agenda Pimpinan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, penjadwalan, dan pelaksanaan agenda pimpinan seperti agenda rapat pimpinan. HM.07 Penghargaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian penghargaan kepada instansi atau organisasi serta perorangan yang memiliki jasa atau prestasi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. HM.08 Ucapan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian ucapan selamat, ucapan terima kasih, ucapan bela sungkawa, dan ucapan permohonan maaf. HM.09 Pemantauan Media Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemantauan terhadap media cetak dan media elektronik yang menginformasikan tentang perempuan dan anak. HM.10 Kepustakaan HM.10.01 Pengadaan dan Pengelolaan Bahan Pustaka Naskah-naskah yang berkaitan dengan Buku Induk Koleksi, Daftar Buku Terseleksi, Daftar Buku dalam Pemesanan, Daftar Buku dalam Permintaan, Daftar Pengiriman Bahan Pustaka Surplus, Daftar Pengiriman Bahan Pustaka Hasil Pembelian, Hadiah, Deposit Hibah, Daftar Warta Peraturan Perundang-undangan, Sheet List/Jajaran Kartu Utama (Master List), dan Daftar Tambahan Buku (Assesion List). HM.10.02 Penyimpanan Bahan Pustaka Naskah-naskah yang berkaitan dengan bukti penyimpanan bahan pustaka. HM.10.03 Pelayanan Kepustakaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan kepustakaan, layanan kepada pembaca, layanan sirkulasi/peminjaman bahan pustaka. www.peraturan.go.id 2016, No.846 HK HUKUM HK.01 Program Legislasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan program legislasi nasional ataupun program legislasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. HK.02 Rancangan Peraturan Perundang-undangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan rancangan peraturan perundang-undangan tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. HK.03 Produk Hukum HK.03.01 Produk Hukum yang Bersifat Pengaturan Produk hukum yang bersifat mengatur seperti Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dan anak. HK.03.02 Produk Hukum yang Bersifat Penetapan Produk hukum yang bersifat menetapkan seperti Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Sekretaris Kementerian, dan Keputusan Deputi. HK.03.03 Koordinasi Pelaksanaan Produk Hukum Naskah-naskah yang berkaitan dengan hasil pelaksanaan koordinasi produk hukum terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. HK.04 Bantuan Hukum Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian bantuan hukum. HK.05 Analisis Hukum Naskah-naskah yang berkaitan dengan telaahan/kajian/analisis produk hukum terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. HK.06 Pertimbangan Hukum www.peraturan.go.id 2016, No.846 Naskah-naskah yang berkaitan dengan pertimbangan hukum yang disampaikan kepada pimpinan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. HK.07 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan jejaring dokumentasi dan informasi hukum. DM PENGADUAN MASYARAKAT DM.01 Permasalahan Perempuan dan Anak Naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah perempuan dan anak. DM.02 Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Naskah-naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut penanganan masalah perempuan dan anak. DM.03 Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Naskah-naskah yang berkaitan dengan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak. PW. PENGAWASAN PW.01 Audit Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan audit seperti audit operasional, audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit Barang Milik Negara (BMN), audit keuangan, serta kegiatan audit lainnya. PW.02 Reviu Naskah-naskah yang berkaitan dengan reviu perencanaan, pelaksanaan kegiatan, laporan keuangan, dan laporan kinerja baik semesteran dan tahunan. PW.03 Evaluasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi atas suatu kegiatan seperti evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta evaluasi kegiatan lainnya. PW.04 Sistem Pengendalian Internal (SPI) Naskah-naskah yang berkaitan dengan SPI Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mulai dari proses pemeriksaan pengawasan sampai dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), termasuk Pakta Integritas. www.peraturan.go.id 2016, No.846 PW.05 Laporan Hasil Pengawasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disampaikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). PW.06 Pemantauan PW.06.01 Pemantauan Pelaksanaan Program/Kegiatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dan percepatan penyerapan anggaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, termasuk didalamnya kegiatan pemantauan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. PW.06.02 Pemantauan terhadap Kerugian Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan terhadap kerugian negara yang meliputi Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) seperti: laporan kehilangan, berita acara kehilangan barang/uang, Surat Keputusan (SK) tanggung jawab mutlak/surat kesanggupan untuk mengganti ke kas negara, SK penghapusan uang dan barang sampai laporan penyelesaian TP/TGR. PW.06.03 Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan (TLLHP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan TLLHP. PW.06.04 Penerapan Early Warning System Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi kepada unit kerja terhadap www.peraturan.go.id 2016, No.846 pengelolaan keuangan negara sampai dengan laporan. PW.06.05 Pemantauan Disiplin Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemantauan disiplin pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. PW. 07Kegiatan Pengawasan Lainnya Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, bimbingan dan konsultasi pengawasan, pengelolaan hasil pengawasan, pemaparan hasil pengawasan, keikutsertaan dalam Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), dan forum komunikasi lainnya. B. KLASIFIKASI ARSIP SUBSTANTIF PG PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PG.01 Penyusunan Kebijakan Bidang PUG Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan bidang PUG sejak awal proses sampai dengan terbitnya kebijakan. PG.02 Sosialisasi Kebijakan Bidang PUG Naskah-naskah yang berkaitan dengan sosialisasi kebijakan bidang PUG. PG.03 Advokasi Pelaksanaan Bidang PUG Naskah-naskah yang berkaitan dengan advokasi pelaksanaan kebijakan bidang PUG. PG.04 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang PUG Naskah-naskah yang berkaitan dengan hasil fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang PUG, diantaranya seperti: pelatihan dan pendampingan, workshop, penguatan kelembagaan, atau koordinasi. PG.05 Pemantauan dan Evaluasi Bidang PUG Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang PUG. www.peraturan.go.id 2016, No.846 PP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN PP.01 Penyusunan Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan bidang perlindungan hak perempuan, sejak awal proses sampai dengan terbitnya kebijakan. PP.02 Sosialisasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan Naskah-naskah yang berkaitan dengan sosialisasi kebijakan bidang perlindungan hak perempuan. PP.03 Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penanganan kekerasan terhadap perempuan. PP.04 Penanganan Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Naskah-naskah yang berkaitan dengan penanganan perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus. PP.05 Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan Naskah-naskah yang berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja perempuan. PP.06 Advokasi Perlindungan Perempuan PP.06.01 Advokasi Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Naskah-naskah yang berkaitan dengan advokasi penanganan kekerasan terhadap perempuan. PP.06.02 Advokasi Penanganan Masalah Sosial Perempuan Naskah-naskah yang berkaitan dengan advokasi penanganan masalah sosial perempuan. PP.06.03 Advokasi Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan Naskah-naskah yang berkaitan dengan advokasi perlindungan tenaga kerja perempuan. PP.07 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Naskah-naskah yang berkaitan dengan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan hak perempuan, diantaranya seperti: pelatihan dan pendampingan, workshop, penguatan kelembagaan, atau koordinasi. www.peraturan.go.id 2016, No.846 PP.08 Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan hak perempuan. PA PERLINDUNGAN ANAK PA.01 Penyusunan Kebijakan Perlindungan Anak (PA) dan Tumbuh Kembang Anak (TKA) PA.01.01 Kebijakan PA Produk-produk yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan bidang perlindungan anak, sejak awal proses sampai dengan terbitnya kebijakan. PA.01.02 Kebijakan TKA Produk-produk yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan bidang tumbuh kembang anak, sejak awal proses sampai dengan terbitnya kebijakan. PA.02 Sosialisasi Kebijakan Bidang Perlindungan Anak (PA) dan Tumbuh Kembang Anak (TKA) PA.02.01 Sosialisasi Kebijakan PA Naskah-naskah yang berkaitan dengan sosialisasi kebijakan bidang perlindungan anak. PA.02.02 Sosialisasi Kebijakan TKA Naskah-naskah yang berkaitan dengan sosialisasi kebijakan bidang tumbuh kembang anak. PA.03 Advokasi Perlindungan Anak (PA) dan Tumbuh Kembang Anak (TKA) PA.03.01 Advokasi PA Naskah-naskah yang berkaitan dengan advokasi kebijakan bidang perlindungan anak. PA.03.02 Advokasi TKA Naskah-naskah yang berkaitan dengan advokasi kebijakan bidang tumbuh kembang anak. PA.04 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perlindungan Anak (PA) dan Tumbuh Kembang Anak (TKA) www.peraturan.go.id 2016, No.846 Naskah-naskah yang berkaitan dengan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan anak dan tumbuh kembang anak, diantaranya seperti: pelatihan dan pendampingan, workshop, penguatan kelembagaan, atau koordinasi. PA.05 Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perlindungan Anak (PA) dan Tumbuh Kembang Anak (TKA) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan anak dan tumbuh kembang anak. PA.06 Pemetaan Perlindungan Anak (PA) dan Tumbuh Kembang Anak (TKA) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemetaan perlindungan anak dan tumbuh kembang anak. PM PARTISIPASI MASYARAKAT PM.01 Penyusunan Kebijakan Bidang Partisipasi Masyarakat Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan bidang partisipasi masyarakat, sejak awal proses sampai dengan terbitnya kebijakan. PM.02 Sosialisasi Kebijakan Bidang Partisipasi Masyarakat Naskah-naskah yang berkaitan dengan sosialisasi kebijakan bidang partisipasi masyarakat. PM.03 Advokasi Bidang Partisipasi Masyarakat Naskah-naskah yang berkaitan dengan advokasi bidang partisipasi masyarakat. PM.04 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Partisipasi Masyarakat Naskah-naskah yang berkaitan dengan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang partisipasi masyarakat, diantaranya seperti: pelatihan dan pendampingan, workshop, penguatan kelembagaan, atau koordinasi. PM.05 Pemantauan dan Evaluasi Bidang Partisipasi Masyarakat Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang partisipasi masyarakat. www.peraturan.go.id 2016, No.846 SA KAJIAN TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SA.01 Telaah dan Kajian SA.01.01 Bidang Pembangunan Keluarga Naskah-naskah yang berkaitan dengan telaah dan kajian bidang pembangunan keluarga. SA.01.02 Bidang Hubungan Antar Lembaga Naskah-naskah yang berkaitan dengan telaah dan kajian bidang hubungan antar lembaga. SA.01.03 Bidang Penanggulangan Kemiskinan Naskah-naskah yang berkaitan dengan telaah dan kajian bidang penanggulangan kemiskinan. SA.01.04 Bidang Komunikasi Pembangunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan telaah dan kajian bidang komunikasi pembangunan. SA.02 Forum Analisis Kebijakan dan Pemantauan Naskah-naskah yang berkaitan dengan forum analisis kebijakan dan pemantauan. MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, ttd YOHANA YEMBISE www.peraturan.go.id
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
Peraturan Menteri (Permen)