DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 2 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa masih banyak anak penyandang disabilitas belum optimal memperoleh pelayanan yang dibutuhkan dan menikmati haknya karena kemudahan aksesibilitas dan sarana prasarana yang sesuai dengan kebutuhan belum dapat dipenuhi dengan baik serta adanya pelabelan dan perlakuan yang tidak sama di masyarakat;
c.bahwa Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus belum disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; www.peraturan.go.id 2017, No.963
d.bahwa upaya untuk memenuhi hak serta mempercepat perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas perlu dikoordinasikan dengan baik dalam suatu program kegiatan yang melibatkan kementerian/lembaga dan masyarakat;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
3.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022); www.peraturan.go.id 2017, No.963 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

PENDAHULUAN LAMPlRAN PERA TURJI...N MENTERI PEMBERDAY.AAN PEREMPUAN DAN P.ERLlNDUNGAN AN.AK REPUBLm INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENT ANG PERL.INPUN.GAN }(HUSUS Bf\Q! ANA!< PENYANDANG· DISABILJTAS 2017, No.963 www.peraturan.go.id Dalam rangka, mendorong kementerisnj'lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat untuk memberikan, perllndungan kepada anak penyandang disabilitas, Kementerian Pemberdayaari Perempuan dan Perljndtmgan Anak (I!PPPAJ telah mengeluarkan Peraturan Menteri Selanjutnya dalam pasal 125 Undang-Undang Nemer 8 Tahun :20 16 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan diantaranya ~ewajioan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untnk anak penyandang disabilltas rang menjadi korban kekerasan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2.Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berintegrasi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan anak lainnya berdasarkan kesamaan hak.
3.Perlindungan Khusus Anak Penyandang Disabilitas adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak penyandang disabilitas untuk memenuhi hak- haknya dan mendapatkan jaminan rasa aman, terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
4.Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi.
5.Preventif adalah sutu kegiatan pencegahan terhadap masalah anak penyandang disabilitas.
6.Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaitan kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit atau pengendalian kecacatan agar kualitas anak penyandang disabiltas dapat terjaga seoptimal mungkin. www.peraturan.go.id 2017, No.963
7.Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan anak penyandang disablitas kedalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 2

Ketentuan mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas berupa program kegiatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga terkait dan masyarakat dalam memenuhi hak anak penyandang disabilitas.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 4

(1)Pelaksanaan Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas dalam bentuk program dan kegiatan dari Tahun 2017-2019.
(2)Kegiatan Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan sesuai dengan kebutuhan Anak Penyandang Disabilitas.

Pasal 5

Pelaksanaan Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas dilakukan melalui layanan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. www.peraturan.go.id 2017, No.963

Pasal 6

Pelaksanaan program kegiatan perlindungan khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dilaksanakan secara bersama-sama atau sendiri.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas dibentuk kelompok kerja anak penyandang disabilitas.
(2)Kelompok kerja anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan rapat koordinasi minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3)Kelompok kerja Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas:
1. a.melaksanakan sosialisasi, advokasi, dan penyuluhan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat tentang Perlindungan Khusus Anak Penyandang Disabilitas;
2. b.menyebarluaskan materi komunikasi, informasi, dan edukasi perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas;
3. c.membahas isu dan kasus Anak Penyandang Disabilitas yang terjadi di masyarakat dan penyelesaiannya; dan
4. d.melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas.
(4)Keanggotaan kelompok kerja Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas unsur Kementerian/Lembaga terkait dan masyarakat.
(5)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk membahas masalah dan hambatan serta hal lain yang diperlukan dalam mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan Perlindungan Khusus bagi Anak penyandang disabilitas berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang www.peraturan.go.id 2017, No.963 dilakukan oleh kelompok kerja anak penyandang disabilitas.

Pasal 8

Pelaksanaan Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas dalam bentuk program kegiatan menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun rencana aksi yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, kebutuhan, dan kemampuan daerah.

Pasal 9

Pelaksanaan Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas dalam bentuk program kegiatan di daerah dilakukan dengan melibatkan dinas instansi terkait dan masyarakat di daerah yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB III

PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 857), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa masih banyak anak penyandang disabilitas belum optimal memperoleh pelayanan yang dibutuhkan dan menikmati haknya karena kemudahan aksesibilitas dan sarana prasarana yang sesuai dengan kebutuhan belum dapat dipenuhi dengan baik serta adanya pelabelan dan perlakuan yang tidak sama di masyarakat;
c.bahwa Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus belum disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; www.peraturan.go.id 2017, No.963
d.bahwa upaya untuk memenuhi hak serta mempercepat perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas perlu dikoordinasikan dengan baik dalam suatu program kegiatan yang melibatkan kementerian/lembaga dan masyarakat;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
3.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022); www.peraturan.go.id 2017, No.963 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

PENDAHULUAN LAMPlRAN PERA TURJI...N MENTERI PEMBERDAY.AAN PEREMPUAN DAN P.ERLlNDUNGAN AN.AK REPUBLm INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENT ANG PERL.INPUN.GAN }(HUSUS Bf\Q! ANA!< PENYANDANG· DISABILJTAS 2017, No.963 www.peraturan.go.id Dalam rangka, mendorong kementerisnj'lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat untuk memberikan, perllndungan kepada anak penyandang disabilitas, Kementerian Pemberdayaari Perempuan dan Perljndtmgan Anak (I!PPPAJ telah mengeluarkan Peraturan Menteri Selanjutnya dalam pasal 125 Undang-Undang Nemer 8 Tahun :20 16 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan diantaranya ~ewajioan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untnk anak penyandang disabilltas rang menjadi korban kekerasan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2.Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berintegrasi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan anak lainnya berdasarkan kesamaan hak.
3.Perlindungan Khusus Anak Penyandang Disabilitas adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak penyandang disabilitas untuk memenuhi hak- haknya dan mendapatkan jaminan rasa aman, terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
4.Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi.
5.Preventif adalah sutu kegiatan pencegahan terhadap masalah anak penyandang disabilitas.
6.Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaitan kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit atau pengendalian kecacatan agar kualitas anak penyandang disabiltas dapat terjaga seoptimal mungkin. www.peraturan.go.id 2017, No.963
7.Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan anak penyandang disablitas kedalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 2

Ketentuan mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas berupa program kegiatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga terkait dan masyarakat dalam memenuhi hak anak penyandang disabilitas.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 4

(1)Pelaksanaan Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas dalam bentuk program dan kegiatan dari Tahun 2017-2019.
(2)Kegiatan Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan sesuai dengan kebutuhan Anak Penyandang Disabilitas.

Pasal 5

Pelaksanaan Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas dilakukan melalui layanan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. www.peraturan.go.id 2017, No.963

Pasal 6

Pelaksanaan program kegiatan perlindungan khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dilaksanakan secara bersama-sama atau sendiri.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas dibentuk kelompok kerja anak penyandang disabilitas.
(2)Kelompok kerja anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan rapat koordinasi minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3)Kelompok kerja Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas:
1. a.melaksanakan sosialisasi, advokasi, dan penyuluhan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat tentang Perlindungan Khusus Anak Penyandang Disabilitas;
2. b.menyebarluaskan materi komunikasi, informasi, dan edukasi perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas;
3. c.membahas isu dan kasus Anak Penyandang Disabilitas yang terjadi di masyarakat dan penyelesaiannya; dan
4. d.melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas.
(4)Keanggotaan kelompok kerja Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas unsur Kementerian/Lembaga terkait dan masyarakat.
(5)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk membahas masalah dan hambatan serta hal lain yang diperlukan dalam mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan Perlindungan Khusus bagi Anak penyandang disabilitas berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang www.peraturan.go.id 2017, No.963 dilakukan oleh kelompok kerja anak penyandang disabilitas.