DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu adanya komitmen Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melaporkan kekayaannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; www.peraturan.go.id 2017, No.839 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjalankan fungsi eksekutif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan www.peraturan.go.id 2017, No.839 ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan dan mempunyai tugas melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data atas harta kekayaan Penyelenggara Negara.
4.Elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan melalui sebuah aplikasi secara elektronik.
5.Menteri adalah adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 2

(1)Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
(2)Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.Menteri;
2. b.Pejabat Eselon I dan/atau yang disetarakan;
3. c.Kuasa Pengguna Anggaran;
4. d.Pejabat Pembuat Komitmen;
5. e.Bendahara Pengeluaran;
6. f.Auditor; dan
7. g.Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa. www.peraturan.go.id 2017, No.839

Pasal 3

(1)Penyelenggara Negara menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat:
1. a.pengangkatan pertama kali dalam suatu jabatan;
2. b.pengangkatan kembali;
3. c.berakhir masa jabatan; atau
4. d.pensiun.
(2)Penyampaian LHKPN dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak pengangkatan pertama kali dalam suatu jabatan, pengangkatan kembali, berakhir masa jabatan, atau pensiun.

Pasal 4

(1)Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
(2)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

(1)Penyampaian LHKPN dilaksanakan dengan cara:
1. a.mengisi aplikasi e-LHKPN pada website www.elhkpn.kpk.go.id; atau
2. b.mengisi formulir LHKPN dengan format microsoft excel untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara KPK.
(2)Formulir microsoft excel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diunduh dalam website www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.

Pasal 6

(1)Penyelenggara Negara yang melaporkan LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN dilaksanakan oleh Administrator. www.peraturan.go.id 2017, No.839
(2)Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.admin instansi; dan
2. b.admin unit.
(3)admin instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mempunyai tugas untuk:
1. c.memverifikasi dan memberikan persetujuan semua data yang sudah lengkap dari admin unit dan mengawasi kepatuhan penyampaian serta pengumuman LHKPN; dan
2. d.menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Penyelenggara Negara wajib lapor LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun;
(4)admin unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mempunyai tugas untuk:
1. e.melakukan pemutakhiran jabatan Penyelenggara Negara wajib lapor dan melakukan pendataan serta menginput ke dalam aplikasi e-LHKPN; dan
2. f.mengumumkan hasil verifikasi dari KPK.

Pasal 7

LHKPN yang sudah di verifikasi KPK, diumumkan melalui tempat pengumuman resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB III

KOORDINATOR

Pasal 8

(1)Inspektur menjadi koordinator dalam penyampaian dan pengumuman LHKPN;
(2)Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur dibantu oleh Kepala Biro Umum dan SDM Cq. Kepala Bagian Pengembangan SDM.
(3)Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi dengan www.peraturan.go.id 2017, No.839 KPK dalam hal pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN.
(4)Kepala Biro Umum dan SDM Cq. Kepala Bagian Pengembangan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)mempunyai tugas untuk membantu melakukan pemantauan terhadap Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN.
(5)Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilaporkan kepada Menteri.

BAB IV

SANKSI

Pasal 9

Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2017, No.839 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2017 MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, ttd YOHANA YEMBISE Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu adanya komitmen Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melaporkan kekayaannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjalankan fungsi eksekutif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan www.peraturan.go.id 2017, No.839 ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan dan mempunyai tugas melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data atas harta kekayaan Penyelenggara Negara.
4.Elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan melalui sebuah aplikasi secara elektronik.
5.Menteri adalah adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 2

(1)Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
(2)Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.Menteri;
2. b.Pejabat Eselon I dan/atau yang disetarakan;
3. c.Kuasa Pengguna Anggaran;
4. d.Pejabat Pembuat Komitmen;
5. e.Bendahara Pengeluaran;
6. f.Auditor; dan
7. g.Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa. www.peraturan.go.id 2017, No.839

Pasal 3

(1)Penyelenggara Negara menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat:
1. a.pengangkatan pertama kali dalam suatu jabatan;
2. b.pengangkatan kembali;
3. c.berakhir masa jabatan; atau
4. d.pensiun.
(2)Penyampaian LHKPN dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak pengangkatan pertama kali dalam suatu jabatan, pengangkatan kembali, berakhir masa jabatan, atau pensiun.

Pasal 4

(1)Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
(2)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

(1)Penyampaian LHKPN dilaksanakan dengan cara:
1. a.mengisi aplikasi e-LHKPN pada website www.elhkpn.kpk.go.id; atau
2. b.mengisi formulir LHKPN dengan format microsoft excel untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara KPK.
(2)Formulir microsoft excel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diunduh dalam website www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.

Pasal 6

(1)Penyelenggara Negara yang melaporkan LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN dilaksanakan oleh Administrator. www.peraturan.go.id 2017, No.839
(2)Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.admin instansi; dan
2. b.admin unit.
(3)admin instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mempunyai tugas untuk:
1. c.memverifikasi dan memberikan persetujuan semua data yang sudah lengkap dari admin unit dan mengawasi kepatuhan penyampaian serta pengumuman LHKPN; dan
2. d.menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Penyelenggara Negara wajib lapor LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun;
(4)admin unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mempunyai tugas untuk:
1. e.melakukan pemutakhiran jabatan Penyelenggara Negara wajib lapor dan melakukan pendataan serta menginput ke dalam aplikasi e-LHKPN; dan
2. f.mengumumkan hasil verifikasi dari KPK.

Pasal 7

LHKPN yang sudah di verifikasi KPK, diumumkan melalui tempat pengumuman resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB III

KOORDINATOR

Pasal 8

(1)Inspektur menjadi koordinator dalam penyampaian dan pengumuman LHKPN;
(2)Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur dibantu oleh Kepala Biro Umum dan SDM Cq. Kepala Bagian Pengembangan SDM.
(3)Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi dengan www.peraturan.go.id 2017, No.839 KPK dalam hal pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN.
(4)Kepala Biro Umum dan SDM Cq. Kepala Bagian Pengembangan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)mempunyai tugas untuk membantu melakukan pemantauan terhadap Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN.
(5)Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilaporkan kepada Menteri.

BAB IV

SANKSI

Pasal 9

Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2021