DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dekonsentrasi www.peraturan.go.id 2019, No. 465 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2019; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
3.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
4.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau www.peraturan.go.id 2019, No. 465 kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
2.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 2

(1)Maksud pelaksanaan Dekonsentrasi dalam Peraturan Menteri ini adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi.
(2)Tujuan pelaksanaan Dekonsentrasi adalah untuk meningkatkan efektivitas peran dan posisi gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi.

BAB II

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Pasal 3

(1)Menteri melimpahkan program, kegiatan, dan anggaran sebagian urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2019 kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di provinsi berdasarkan asas Dekonsentrasi.
(2)Rincian program, kegiatan, dan anggaran yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) www.peraturan.go.id 2019, No. 465 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilimpahkan kepada gubernur tidak dapat dilimpahkan kepada bupati/walikota maupun kepala desa.
(4)Pelimpahan program, kegiatan, dan anggaran sebagian urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan 31 Desember 2019.

Pasal 4

(1)Gubernur menetapkan Perangkat Daerah provinsi yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai pelaksana Dekonsentrasi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun anggaran 2019.
(2)Dalam melaksanakan Dekonsentrasi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur menetapkan perangkat pengelola keuangan yang meliputi kuasa pengguna anggaran/barang, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan/penandatangan surat perintah membayar, dan bendahara pengeluaran.
(3)Gubernur dapat melimpahkan penetapan perangkat pengelola keuangan yang meliputi pejabat pembuat komitmen, dan pejabat penguji tagihan/penandatangan surat perintah membayar kepada kuasa pengguna anggaran.
(4)Perangkat pengelola keuangan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh www.peraturan.go.id 2019, No. 465 gubernur kepada Menteri dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 5

Pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran sebagai pelaksanaan Dekonsentrasi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun anggaran 2019 dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 6

Pelaksanaan dan pengelolaan Dekonsentrasi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak oleh Perangkat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib dilakukan secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel, dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

(1)Kepala Perangkat Daerah provinsi yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai pelaksana Dekonsentrasi wajib melaporkan pelaksanaan Dekonsentrasi kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris dan Inspektur Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
(2)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek manajerial dan aspek akuntabilitas. www.peraturan.go.id 2019, No. 465
(3)Aspek manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut.
(4)Aspek akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang.

Pasal 8

(1)Perangkat Daerah provinsi yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai pelaksana Dekonsentrasi yang secara sengaja atau lalai tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Dekonsentrasi dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa:
1. a.penundaan pencairan dana Dekonsentrasi; dan/atau
2. b.penghentian alokasi dana Dekonsentrasi.
(3)Sanksi administratif berupa penundaan pencairan dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan jika Perangkat Daerah provinsi yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak melakukan rekonsiliasi laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelaporan keuangan pemerintah pusat.
(4)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(5)Pengenaan sanksi administratif berupa penundaan pencairan dana Dekonsentrasi tidak membebaskan Perangkat Daerah provinsi yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari kewajiban menyampaikan laporan dana Dekonsentrasi. www.peraturan.go.id 2019, No. 465
(6)Penghentian alokasi dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam tahun berjalan dapat dilakukan jika:
1. a.Perangkat Daerah provinsi yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak menyampaikan laporan keuangan 6 (enam) bulanan kepada Menteri dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. b.ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektur Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, atau Inspektorat Daerah.
(7)Menteri menetapkan keputusan penghentian alokasi dana Dekonsentrasi sebegaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Pembinaan teknis atas pelaksanaan Dekonsentrasi dilaksanakan oleh seluruh pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 10

Pengawasan internal atas pelaksanaan Dekonsentrasi dan reviu atas laporan keuangan dana Dekonsentrasi dilaksanakan oleh aparat pengawas internal pemerintahan www.peraturan.go.id 2019, No. 465 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
3.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
4.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau www.peraturan.go.id 2019, No. 465 kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
2.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 2

(1)Maksud pelaksanaan Dekonsentrasi dalam Peraturan Menteri ini adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi.
(2)Tujuan pelaksanaan Dekonsentrasi adalah untuk meningkatkan efektivitas peran dan posisi gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi.

BAB II

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Pasal 3

(1)Menteri melimpahkan program, kegiatan, dan anggaran sebagian urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2019 kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di provinsi berdasarkan asas Dekonsentrasi.
(2)Rincian program, kegiatan, dan anggaran yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) www.peraturan.go.id 2019, No. 465 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilimpahkan kepada gubernur tidak dapat dilimpahkan kepada bupati/walikota maupun kepala desa.
(4)Pelimpahan program, kegiatan, dan anggaran sebagian urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan 31 Desember 2019.

Pasal 4

(1)Gubernur menetapkan Perangkat Daerah provinsi yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai pelaksana Dekonsentrasi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun anggaran 2019.
(2)Dalam melaksanakan Dekonsentrasi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur menetapkan perangkat pengelola keuangan yang meliputi kuasa pengguna anggaran/barang, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan/penandatangan surat perintah membayar, dan bendahara pengeluaran.
(3)Gubernur dapat melimpahkan penetapan perangkat pengelola keuangan yang meliputi pejabat pembuat komitmen, dan pejabat penguji tagihan/penandatangan surat perintah membayar kepada kuasa pengguna anggaran.
(4)Perangkat pengelola keuangan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh www.peraturan.go.id 2019, No. 465 gubernur kepada Menteri dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

(1)Kepala Perangkat Daerah provinsi yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai pelaksana Dekonsentrasi wajib melaporkan pelaksanaan Dekonsentrasi kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris dan Inspektur Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
(2)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek manajerial dan aspek akuntabilitas. www.peraturan.go.id 2019, No. 465
(3)Aspek manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut.
(4)Aspek akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang.

Pasal 8

(1)Perangkat Daerah provinsi yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai pelaksana Dekonsentrasi yang secara sengaja atau lalai tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Dekonsentrasi dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa:
1. a.penundaan pencairan dana Dekonsentrasi; dan/atau
2. b.penghentian alokasi dana Dekonsentrasi.
(3)Sanksi administratif berupa penundaan pencairan dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan jika Perangkat Daerah provinsi yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak melakukan rekonsiliasi laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelaporan keuangan pemerintah pusat.
(4)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(5)Pengenaan sanksi administratif berupa penundaan pencairan dana Dekonsentrasi tidak membebaskan Perangkat Daerah provinsi yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari kewajiban menyampaikan laporan dana Dekonsentrasi. www.peraturan.go.id 2019, No. 465
(6)Penghentian alokasi dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam tahun berjalan dapat dilakukan jika:
1. a.Perangkat Daerah provinsi yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak menyampaikan laporan keuangan 6 (enam) bulanan kepada Menteri dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. b.ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektur Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, atau Inspektorat Daerah.
(7)Menteri menetapkan keputusan penghentian alokasi dana Dekonsentrasi sebegaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Pembinaan teknis atas pelaksanaan Dekonsentrasi dilaksanakan oleh seluruh pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi.