DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tata Cara Koordinasi Pemantauan Penyelenggaraan Perlindungan Anak; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang www.peraturan.go.id 2022, No.400 Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
5.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
6.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TATA CARA KOORDINASI PEMANTAUAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar www.peraturan.go.id 2022, No.400 dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
4.Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang.
5.Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
6.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan koordinasi pemantauan penyelenggaraan Perlindungan Anak bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 3

Tata cara koordinasi pemantauan penyelenggaraan Perlindungan Anak bertujuan untuk meningkatkan hubungan yang sinergi dan harmonis dalam upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak bagi www.peraturan.go.id 2022, No.400 kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

BAB II

PELAKSANAAN PEMANTAUAN

Pasal 4

Pemantauan penyelenggaraan Perlindungan Anak dilakukan terhadap pelaksanaan:

a.Pemenuhan Hak Anak; dan
b.Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 5

Pemantauan pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan terhadap:

a.pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
b.lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c.pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan
d.pemenuhan hak pendidikan, waktu luang, budaya, dan rekreasi.

Pasal 6

(1)Pemantauan terhadap pemenuhan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
1. a.Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
2. b.ketersediaan fasilitas informasi layak Anak; dan
3. c.pelembagaan partisipasi Anak.
(2)Pemantauan terhadap lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam www.peraturan.go.id 2022, No.400 Pasal 5 huruf b meliputi:
1. a.pencegahan perkawinan Anak;
2. b.penguatan kapasitas lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga;
3. c.penyediaan layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga;
4. d.pengembangan anak usia dini holistik-integratif;
5. e.standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
6. f.ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.
(3)Pemantauan terhadap pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
1. a.persalinan di fasilitas kesehatan;
2. b.status gizi balita;
3. c.pemberian makan pada bayi dan anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
4. d.fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak;
5. e.lingkungan sehat; dan
6. f.ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok.
(4)Pemantauan terhadap pemenuhan hak pendidikan, waktu luang, budaya, dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
1. a.wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
2. b.satuan pendidikan ramah Anak; dan
3. c.ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, pemanfaatan waktu luang dan kreativitas, dan kegiatan rekreatif yang ramah Anak.

Pasal 7

Pemantauan terhadap pelaksanaan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan terhadap:

a.Anak dalam situasi darurat;
b.Anak yang berhadapan dengan hukum; www.peraturan.go.id 2022, No.400
c.Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
d.Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
e.Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
f.Anak yang menjadi korban pornografi;
g.Anak dengan HIV/AIDS;
h.Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
i.Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
j.Anak korban kejahatan seksual;
k.Anak korban jaringan terorisme;
l.Anak penyandang disabilitas;
m.Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
n.Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
o.Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pasal 8

Pemantauan terhadap Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

a.pencegahan agar Anak tidak menjadi korban dalam situasi darurat;
b.pendataan jumlah Anak dalam situasi darurat;
c.pemetaan kebutuhan dasar dan spesifik Anak dalam situasi darurat;
d.jaminan keamanan dan keselamatan Anak dalam situasi darurat;
e.pendataan Anak dan keluarganya untuk penelusuran dan reunifikasi keluarga;
f.prioritas tindakan darurat penyelamatan, evakuasi, dan pengamanan;
g.pemulihan kesehatan fisik dan psikis;
h.pemberian bantuan hukum, pendampingan, rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial Anak dalam situasi darurat;
i.pengasuhan; www.peraturan.go.id 2022, No.400
j.perbaikan fasilitas yang dibutuhkan Anak dalam situasi darurat;
k.pemenuhan kebutuhan dasar dan khusus Anak yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, pemberian layanan kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan;
l.pemenuhan kebutuhan khusus bagi Anak penyandang disabilitas dan Anak yang mengalami masalah psikososial;
m.pembebasan biaya pendidikan baik yang dilakukan di lembaga pendidikan formal maupun nonformal selama masa darurat;
n.pemberian layanan pemenuhan hak identitas Anak dan dokumen penting yang hilang karena situasi darurat; dan/atau
o.pemberian layanan reintegrasi sosial.

Pasal 9

Pemantauan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

a.perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
b.pemisahan dari orang dewasa;
c.pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
d.pemberlakuan kegiatan rekreasional;
e.pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat dan derajat;
f.penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
g.penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
h.pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
i.penghindaran dari publikasi atas identitasnya; www.peraturan.go.id 2022, No.400
j.pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
k.pemberian advokasi sosial;
l.pemberian kehidupan pribadi;
m.pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak penyandang disabilitas;
n.pemberian pendidikan;
o.pemberian pelayanan kesehatan; dan
p.pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pemantauan terhadap Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:
1. a.penyediaan sarana dan prasarana; dan
2. b.upaya pencegahan.
(2)Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk:
1. a.penyediaan ruang publik berbasis budaya, sanggar seni dan budaya, beserta perlengkapan dan pelatihannya termasuk tempat beribadah;
2. b.pemberian fasilitas yang diperlukan dalam memberikan pelayanan bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; dan
3. c.menyediakan aksesibilitas yang diperlukan Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar.
(3)Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam bentuk:
1. a.pemberian edukasi kepada Masyarakat; dan
2. b.koordinasi dengan pemerintah daerah.

Pasal 11

(1)Pemantauan terhadap Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:
1. a.Anak yang dieksploitasi secara ekonomi; www.peraturan.go.id 2022, No.400
2. b.Anak yang dieksploitasi secara seksual; dan
3. c.proses pemulihan kondisi.
(2)Anak yang dieksploitasi secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada tempat sentra ekonomi dan di luar sentra ekonomi.
(3)Anak yang dieksploitasi secara seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pengawasan terhadap:
1. a.praktik prostitusi dan pelacuran di lingkungannya;
2. b.lokasi yang diduga menjadi tempat eksploitasi seksual terhadap Anak;
3. c.pelaku yang diduga mengeksploitasi seksual Anak; dan
4. d.tindakan razia untuk membebaskan Anak dari eksploitasi seksual.
(4)Proses pemulihan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi layanan:
1. a.rehabilitasi medis;
2. b.rehabilitasi sosial;
3. c.bantuan hukum dan bantuan sosial; dan/atau
4. d.pemulangan dan reintegrasi sosial.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang www.peraturan.go.id 2022, No.400 Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
5.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
6.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TATA CARA KOORDINASI PEMANTAUAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar www.peraturan.go.id 2022, No.400 dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
4.Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang.
5.Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
6.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

PELAKSANAAN PEMANTAUAN

Pasal 4

Pemantauan penyelenggaraan Perlindungan Anak dilakukan terhadap pelaksanaan:

a.Pemenuhan Hak Anak; dan
b.Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 5

Pemantauan pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan terhadap:

a.pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
b.lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c.pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan
d.pemenuhan hak pendidikan, waktu luang, budaya, dan rekreasi.

Pasal 6

(1)Pemantauan terhadap pemenuhan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
1. a.Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
2. b.ketersediaan fasilitas informasi layak Anak; dan
3. c.pelembagaan partisipasi Anak.
(2)Pemantauan terhadap lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam www.peraturan.go.id 2022, No.400 Pasal 5 huruf b meliputi:
1. a.pencegahan perkawinan Anak;
2. b.penguatan kapasitas lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga;
3. c.penyediaan layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga;
4. d.pengembangan anak usia dini holistik-integratif;
5. e.standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
6. f.ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.
(3)Pemantauan terhadap pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
1. a.persalinan di fasilitas kesehatan;
2. b.status gizi balita;
3. c.pemberian makan pada bayi dan anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
4. d.fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak;
5. e.lingkungan sehat; dan
6. f.ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok.
(4)Pemantauan terhadap pemenuhan hak pendidikan, waktu luang, budaya, dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
1. a.wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
2. b.satuan pendidikan ramah Anak; dan
3. c.ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, pemanfaatan waktu luang dan kreativitas, dan kegiatan rekreatif yang ramah Anak.

Pasal 7

Pemantauan terhadap pelaksanaan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan terhadap:

a.Anak dalam situasi darurat;
b.Anak yang berhadapan dengan hukum; www.peraturan.go.id 2022, No.400
c.Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
d.Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
e.Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
f.Anak yang menjadi korban pornografi;
g.Anak dengan HIV/AIDS;
h.Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
i.Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
j.Anak korban kejahatan seksual;
k.Anak korban jaringan terorisme;
l.Anak penyandang disabilitas;
m.Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
n.Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
o.Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pasal 8

Pemantauan terhadap Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

a.pencegahan agar Anak tidak menjadi korban dalam situasi darurat;
b.pendataan jumlah Anak dalam situasi darurat;
c.pemetaan kebutuhan dasar dan spesifik Anak dalam situasi darurat;
d.jaminan keamanan dan keselamatan Anak dalam situasi darurat;
e.pendataan Anak dan keluarganya untuk penelusuran dan reunifikasi keluarga;
f.prioritas tindakan darurat penyelamatan, evakuasi, dan pengamanan;
g.pemulihan kesehatan fisik dan psikis;
h.pemberian bantuan hukum, pendampingan, rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial Anak dalam situasi darurat;
i.pengasuhan; www.peraturan.go.id 2022, No.400
j.perbaikan fasilitas yang dibutuhkan Anak dalam situasi darurat;
k.pemenuhan kebutuhan dasar dan khusus Anak yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, pemberian layanan kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan;
l.pemenuhan kebutuhan khusus bagi Anak penyandang disabilitas dan Anak yang mengalami masalah psikososial;
m.pembebasan biaya pendidikan baik yang dilakukan di lembaga pendidikan formal maupun nonformal selama masa darurat;
n.pemberian layanan pemenuhan hak identitas Anak dan dokumen penting yang hilang karena situasi darurat; dan/atau
o.pemberian layanan reintegrasi sosial.

Pasal 9

Pemantauan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

a.perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
b.pemisahan dari orang dewasa;
c.pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
d.pemberlakuan kegiatan rekreasional;
e.pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat dan derajat;
f.penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
g.penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
h.pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
i.penghindaran dari publikasi atas identitasnya; www.peraturan.go.id 2022, No.400
j.pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
k.pemberian advokasi sosial;
l.pemberian kehidupan pribadi;
m.pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak penyandang disabilitas;
n.pemberian pendidikan;
o.pemberian pelayanan kesehatan; dan
p.pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pemantauan terhadap Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:
1. a.penyediaan sarana dan prasarana; dan
2. b.upaya pencegahan.
(2)Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk:
1. a.penyediaan ruang publik berbasis budaya, sanggar seni dan budaya, beserta perlengkapan dan pelatihannya termasuk tempat beribadah;
2. b.pemberian fasilitas yang diperlukan dalam memberikan pelayanan bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; dan
3. c.menyediakan aksesibilitas yang diperlukan Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar.
(3)Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam bentuk:
1. a.pemberian edukasi kepada Masyarakat; dan
2. b.koordinasi dengan pemerintah daerah.

Pasal 11

(1)Pemantauan terhadap Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:
1. a.Anak yang dieksploitasi secara ekonomi; www.peraturan.go.id 2022, No.400
2. b.Anak yang dieksploitasi secara seksual; dan
3. c.proses pemulihan kondisi.
(2)Anak yang dieksploitasi secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada tempat sentra ekonomi dan di luar sentra ekonomi.
(3)Anak yang dieksploitasi secara seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pengawasan terhadap:
1. a.praktik prostitusi dan pelacuran di lingkungannya;
2. b.lokasi yang diduga menjadi tempat eksploitasi seksual terhadap Anak;
3. c.pelaku yang diduga mengeksploitasi seksual Anak; dan
4. d.tindakan razia untuk membebaskan Anak dari eksploitasi seksual.
(4)Proses pemulihan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi layanan:
1. a.rehabilitasi medis;
2. b.rehabilitasi sosial;
3. c.bantuan hukum dan bantuan sosial; dan/atau
4. d.pemulangan dan reintegrasi sosial.