DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 24 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan melindungi perempuan dan anak-anak mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan layanan yang dibutuhkan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
c.bahwa lembaga layanan memberikan layanan terhadap perempuan dan anak yang telah dibentuk di daerah belum optimal dalam memberikan layanan karena kendala lokasi korban yang jauh dan belum semua melakukan penjangkauan dan identifikasi kebutuhan korban;
d.bahwa untuk membantu organisasi layanan perempuan dan anak yang telah dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan terhadap perempuan dan anak www.peraturan.go.id 2017, No.1154 sesuai dengan kebutuhan, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak;
e.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928); www.peraturan.go.id 2017, No.1154 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:

1.Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Satgas PPA adalah satuan tugas yang dibentuk untuk menangani masalah perempuan dan anak yang dilaporkan ke organisasi layanan perempuan dan anak yang telah dibentuk pemerintah daerah.
2.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3.Penjangkauan adalah tindakan untuk merespon adanya laporan dugaan permasalahan perempuan dan anak yang perlu dibuktikan guna memastikan kebenaran kasus serta untuk ditindaklanjuti.
4.Identifikasi adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mencatat data dan informasi dari kebutuhan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 2

Satgas PPA sebagai pedoman bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dan pemerintah desa yang akan membentuk Satgas PPA di daerah. www.peraturan.go.id 2017, No.1154

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3

Satgas PPA berkedudukan di Ibu Kota provinsi, kabupaten/kota atau di desa.

Pasal 4

(1)Kedudukan Satgas PPA tingkat provinsi berada di bawah koordinasi kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tingkat provinsi.
(2)Kedudukan Satgas PPA tingkat kabupaten/kota berada di bawah koordinasi kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tingkat kabupaten/kota.
(3)Kedudukan Satgas PPA tingkat desa berada di bawah koordinasi Kepala Desa.

Pasal 5

Satgas PPA mempunyai tugas untuk membantu organisasi layanan perempuan dan Anak yang telah dibentuk pemerintah daerah untuk menangani masalah perempuan dan Anak di daerah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Satgas PPA mempunyai fungsi:

a.melakukan penjangkauan terhadap perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan di daerahnya;
b.melakukan Identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan;
c.melindungi perempuan dan Anak dari di lokasi kejadian dari hal yang dapat membahayakan dirinya; www.peraturan.go.id 2017, No.1154
d.menempatkan dan mengungsikan perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan; dan
e.melakukan rekomendasi kepada organisasi layanan perempuan dan Anak yang dibentuk daerah untuk mendapatkan layanan lebih lanjut.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN SATGAS PPA

Pasal 7

(1)Satgas PPA di tingkat provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
(2)Satgas PPA di tingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
(3)Satgas PPA di tingkat desa ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 8

(1)Sebelum membentuk Satgas PPA, Gubernur/Bupati/ Walikota/Kepala Desa dapat melakukan analisa kebutuhan.
(2)Analisa kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.penelaahan atau masukan lebih rinci tentang kebutuhan dan kemampuan terwujudnya adanya Satgas PPA;
2. b.menggali potensi yang ada dari masyarakat untuk menentukan terbentuknya Satgas PPA; dan
3. c.mengetahui tantangan dan hambatan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas Satgas PPA.

Pasal 9

Keanggotaan Satgas PPA terdiri atas:

a.1 (satu) orang Ketua;
b.1 (satu) orang Wakil Ketua; dan
c.Anggota. www.peraturan.go.id 2017, No.1154

Pasal 10

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas:

a.mengoordinasikan untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tugas Satgas PPA;
b.memantau dan mengevaluasi hasil kerja anggota Satgas PPA; dan
c.melaporkan pelaksanaan tugas Satgas PPA kepada organisasi layanan perempuan dan Anak di daerah.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan melindungi perempuan dan anak-anak mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan layanan yang dibutuhkan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
c.bahwa lembaga layanan memberikan layanan terhadap perempuan dan anak yang telah dibentuk di daerah belum optimal dalam memberikan layanan karena kendala lokasi korban yang jauh dan belum semua melakukan penjangkauan dan identifikasi kebutuhan korban;
d.bahwa untuk membantu organisasi layanan perempuan dan anak yang telah dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan terhadap perempuan dan anak www.peraturan.go.id 2017, No.1154 sesuai dengan kebutuhan, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak;
e.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928); www.peraturan.go.id 2017, No.1154 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:

1.Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Satgas PPA adalah satuan tugas yang dibentuk untuk menangani masalah perempuan dan anak yang dilaporkan ke organisasi layanan perempuan dan anak yang telah dibentuk pemerintah daerah.
2.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3.Penjangkauan adalah tindakan untuk merespon adanya laporan dugaan permasalahan perempuan dan anak yang perlu dibuktikan guna memastikan kebenaran kasus serta untuk ditindaklanjuti.
4.Identifikasi adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mencatat data dan informasi dari kebutuhan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 2

Satgas PPA sebagai pedoman bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dan pemerintah desa yang akan membentuk Satgas PPA di daerah. www.peraturan.go.id 2017, No.1154

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3

Satgas PPA berkedudukan di Ibu Kota provinsi, kabupaten/kota atau di desa.

Pasal 4

(1)Kedudukan Satgas PPA tingkat provinsi berada di bawah koordinasi kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tingkat provinsi.
(2)Kedudukan Satgas PPA tingkat kabupaten/kota berada di bawah koordinasi kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tingkat kabupaten/kota.
(3)Kedudukan Satgas PPA tingkat desa berada di bawah koordinasi Kepala Desa.

Pasal 5

Satgas PPA mempunyai tugas untuk membantu organisasi layanan perempuan dan Anak yang telah dibentuk pemerintah daerah untuk menangani masalah perempuan dan Anak di daerah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Satgas PPA mempunyai fungsi:

a.melakukan penjangkauan terhadap perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan di daerahnya;
b.melakukan Identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan;
c.melindungi perempuan dan Anak dari di lokasi kejadian dari hal yang dapat membahayakan dirinya; www.peraturan.go.id 2017, No.1154
d.menempatkan dan mengungsikan perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan; dan
e.melakukan rekomendasi kepada organisasi layanan perempuan dan Anak yang dibentuk daerah untuk mendapatkan layanan lebih lanjut.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN SATGAS PPA

Pasal 7

(1)Satgas PPA di tingkat provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
(2)Satgas PPA di tingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
(3)Satgas PPA di tingkat desa ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 8

(1)Sebelum membentuk Satgas PPA, Gubernur/Bupati/ Walikota/Kepala Desa dapat melakukan analisa kebutuhan.
(2)Analisa kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.penelaahan atau masukan lebih rinci tentang kebutuhan dan kemampuan terwujudnya adanya Satgas PPA;
2. b.menggali potensi yang ada dari masyarakat untuk menentukan terbentuknya Satgas PPA; dan
3. c.mengetahui tantangan dan hambatan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas Satgas PPA.

Pasal 9

Keanggotaan Satgas PPA terdiri atas:

a.1 (satu) orang Ketua;
b.1 (satu) orang Wakil Ketua; dan
c.Anggota. www.peraturan.go.id 2017, No.1154

Pasal 10

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas:

a.mengoordinasikan untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tugas Satgas PPA;
b.memantau dan mengevaluasi hasil kerja anggota Satgas PPA; dan
c.melaporkan pelaksanaan tugas Satgas PPA kepada organisasi layanan perempuan dan Anak di daerah.