DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menten Pemberdayaan Perempuan dan Perlmdungan Anak ten tang JDIH KEMENPPPA Mengmgat Menetapkan Manajemen Risiko di Lmgkungan Kementenan Pemberdayaan Perempuan dan Perlmdungan Anak, Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Repubhk Indonesia Tahun 1945, 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 1 Kementenan Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4916), 3 Peraturan Pemermtah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendahan Intern Pemermtah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4890), 4 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementenan Pemberdayaan Perlmdungan Anak (Lembaran Indonesia Tahun 2020 Nomor 80), 5 Peraturan Menten Pemberdayaan Perempuan dan Perlmdungan Anak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perempuan dan Negara Repubhk Penyelenggaraan Si stem Pengendalian In tern Pemermtah di Lmgkungan Kementenan Pemberdayaan Perempuan dan Perlmdungan Anak (Benta Negara Repubhk Indonesia Tahun 2012 Nomor 966), 6 Peraturan Menten Pemberdayaan Perempuan dan Perlmdungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Orgamsasi dan Tata Kerja Kementenan Pemberdayaan Perempuan dan Perlmdungan Anak (Benta Negara Repubhk Indonesia Tahun 2020 Nomor 887), MEMUTUSKAN PERATURAN MENTER! PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK JDIH KEMENPPPA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menten mi yang drmaksud dengan 1 Rrsiko adalah kemungkman terjadmya suatu perisuwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan dan sasaran 2 Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis yang mehputi budaya, struktur, dan proses untuk menentukan tmdakan terbaik terkait Risiko 3 Umt Perrnhk Risiko yang selanjutnya dismgkat UPR adalah satuan kerja yang bertanggung jawab melaksanakan Manajemen Risiko 4 Korrute Manajemen Risiko adalah komite yang bertanggung jawab dalam mengembangkan, mengedukasi, dan memantau implementasi Manajemen Risiko orgamsasi secara keseluruhan serta melaporkannya kepada pimpman orgamsasi

BAB II

TUJUAN, MANFAAT, DAN PRINSIP MANAJEMEN RISIKO

Pasal 2

Penerapan Manajernen Risiko merruhki tujuan untuk a menmgkatkan pencapaian sasaran orgamsasi dan penmgkatan kinerja, b mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif', c membenkan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan, d menmgkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya orgamsasi, e menmgkatkan kepatuhan kepada regulasi, f menmgkatkan kepercayaan para pemangku kepentmgan, dan g menmgkatkan ketahanan orgamsasi JDIH KEMENPPPA

Pasal 3

Penerapan Manajemen Risiko mermhki manfaat untuk a mengurangi gangguan yang berpotensi menjadi kendala dalam pencapaian tujuan, b menmgkatnya kesempatan memanfaatkan peluang, c menmgkatkan kuahtas perencanaan dan menmgkatkan pencapaian kmerja, d menmgkatkan hubungan yang bark dengan pemangku kepen tmgan, e menmgkatkan kualitas pengambilan keputusan, f menmgkatkan reputasi organrsasi, g menmgkatkan rasa aman bagi pimpman dan seluruh pegawai, dan menmgkatkanh akuntabihtas dan tata kelola orgarusasi

Pasal 4

Penerapan Manajemen memperhatikan prmsip a orientasi pada pelmdungan dan penmgkatan rulai Risiko dilakukan dengan tambah terintegrasi, b terstruktur dan komprehensif, c bagian dan pengambilan keputusan disesuaikan, d mempertimbangkan unsur ketidakpastian mklusif', e srstematis, tepat waktu, dan dmamis, f mformasi terbaik yang tersedia, g faktor manusia dan budaya, dan h perbaikan berkelanjutan Umum JDIH KEMENPPPA

BAB III

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 5

( 1) Setiap pimpman dan pegawai di lmgkungan Kementenan Pemberdayaan Perempuan dan Perlmdungan Anak wajib menerapkan Manajernen Risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran orgarusasi dan penmgkatan kmerja

(2)Penerapan Manajemen Risiko sebagarmana dimaksud pada ayat ( 1) diwujudkan melalui a pengembangan budaya sadar Risiko, b pembentukan struktur Manajemen Risiko, dan c penyelenggaraan proses Manajemen Risiko

Pasal 6

( 1) Budaya sadar Risiko se bagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a harus dikembangkan sesuai dengan rulai-rnlai Kementenan Pemberdayaan Anak dalamPerempuan dan Perlmdungan pelaksanaan kegiatan

(2)Budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diwujudkan melalui pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagai bagran dan setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tmgkatan orgarusasi
(3)Bentuk pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mehputi a komitmen pimpman untuk mernpertimbangkan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan, b komumkasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran orgamsasi Manajernen Risiko, c penghargaan terhadap prhak yang dapat mengelola Risiko dengan bark, dan mengenai pentmgnya JDIH KEMENPPPA d pengmtegrasian Manajemen Risiko dalam proses orgarusasi

Pasal 7

Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdm atas a UPR, b Komite Manajemen Risiko, dan c Inspektorat Pasal 8

(1)UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mermhki tmgkatan struktur sebagai benkut a permhk Risiko, yaitu pimpinan satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap seluruh penerapan Manajemen Rrsiko sesuai lmgkup tugasnya, b koordmator Risiko, mehputi seluruh pejabat 1 (satu) level di bawah permhk Risiko, yang bertanggung jawab membantu perrnhk Risiko dalam menerapkan Manajemen Risiko sesuai lmgkup tugasnya, dan c pengelola Risiko, dilaksanakan oleh pejabat yang bertugas membantu koordmator Risiko dalam
(2)perencanaan, pengelolaan, pemantauan, pengadrmmstrasran Manajemen Rrsiko satuan kerja yang bersangkutan Tugas dan tanggung jawab UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mehputi clan pacla a memastikan proses Manajernen Risiko di satuan kerja telah dilaksanakan sesuai clengan kebijakan clan prosedur yang berlaku, b melakukan identifikasr Risiko pada sasaran yang ditetapkan, c melakukan anahsis Risiko, JDIH KEMENPPPA d melakukan mitigasi Risiko, e menyusun rencana tmdak pengendahan Risiko, dan f menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Manajemen Risiko kepada Kormte Manajemen Rrsiko

Pasal 9

(1)Korrute Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdm atas a b Menten selaku Pengarah, Sekretans Kementenan Pemberdayaan Perempuan dan Perlmdungan Anak selaku Ketua, c Pejabat Eselon I selaku anggota, dan d Pejabat Eselon II di Sekretanat Kementenan Pemberdayaan Perempuan dan Perlmdungan Anak yang menangam manajernen kmerja Kementenan Pemberdayaan Perempuan dan Perlmdungan Anak selaku Sekretans
(2)Tugas dan tanggung jawab Korrute Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mehputi a menetapkan kebijakan penerapan Manajemen Risiko, b melakukan pengendahan kebijakan penerapan Manajemen Risiko, c memastikan bahwa proses Manajemen Risiko berjalan efektif, d menetapkan konteks pengelolaan Risiko, e mengidenufikasr dan menetapkan Risiko strategis atas tujuan dan sasaran orgamsasi, f menetapkan respon atas Risiko strategis yang tendentifikasi dengan mempertimbangkan selera Risiko, Risiko yang dapat ditolerir, serta asas biaya manfaat g memfasrlrtasi dan mengorgarueasrkan pelaksanaan proses Manajernen Risiko di tmgkat JDIH KEMENPPPA Kementenan Pemberdayaan Perempuan dan Perhndungan Anak, h melakukan pemantauan dan revru pelaksanaan rencana penanganan Risiko dan efektrvitas penerapan Manajemen Risiko, dan membuat laporan tahunan1 pen era pan Manajemen Risiko di tmgkat Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kementenan Perlmdungan

Pasal 10

(1)Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c bertanggung jawab melakukan pengawasan dan membenkan konsultasi atas pen era pan Manajemen Risiko
(2)Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Inspektorat mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan pengawasan berupa audit, revru, pemantauan, dan evaluasi Manajemen Rrsiko pada seluruh UPR pen era pan

Pasal 11

(1)
(2)Proses Manajemen Rrsiko dilakukan menerapkan kebijakan, prosedur, dan manajemen yang bersifat sistematis Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan melalui tahapan dengan praktik a komumkasi dan konsultasi, b penetapan konteks, c perulaian Risiko, d penanganan Risiko, dan e pemantauan dan revru
(3)Penyelenggaraan proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan JDIH KEMENPPPA dalam suatu siklus berkelanjutan dan mempunyai penode penerapan selama 1 (satu) tahun
(4)Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus a menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, khususnya manajemen kinerja dan sistem pengendahan internal, b menyatu dalam budaya orgamsasi, dan c disesuaikan dengan proses bisrus organisasi
(3)Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Menten mi

Pasal 12

Peraturan Menten mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan JDIH KEMENPPPA Agar setiap orang mengetahumya, memermtahkan pengundangan Peraturan Men ten iru dengan penempatannya dalam Benta Negara Repubhk Indonesia Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2020 MENTER! PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, Y Diundangkan di Jakarta pada tanggal DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR JDIH KEMENPPPA LAMPIRAN PERA TURAN MENTER! PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROSES MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Proses Manajemen Risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di lmgkungan Kementenan Pemberdayaan Perempuan dan Perlmdungan Anak yang dituangkan dalam bentuk piagam Manajernen Risiko yang disusun sesuai dengan Format 1 sebagai benkut Format 1 Piagam Manajernen Risiko (Nama Unit Permhk Risiko) Kementenan Pemberdayaan Perempuan dan Perlmdungan Anak (Tahun Penerapan Manajemen Risiko) Dalam rangka pencapaian sasaran pada (d11s1 dengan nama UPR), saya menyatakan bahwa 1 Piagarn Manajemen Risiko mi merupakan hasil penuangan pelaksanaan proses Manajernen Risiko yang mehputi penetapan konteks, identifikasi, anahsis, evaluasi, dan rencana penanganan Risiko sesuai ketentuan Manajemen Risiko di lmgkungan Kementenan Pemberdayaan Perempuan dan Perlmdungan Anak 2 Rencana penanganan Risiko yang dituangkan dalam Piagam mi akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam urut organisasi yang saya pimpin 3 Pemantauan dan revru akan dilaksanakan secara berkala untuk menmgkatkan efektrvitas Manajemen Risiko di (d11s1 dengan nama UPR) Jakarta, (tanggal penetapan) Jabatan Pimpman UPR (tanda tangan) Nama Pimpman UPR JDIH KEMENPPPA Keterkaitan antar tahapan proses Manajemen Risiko dapat digambarkan sebagai benkut Penyelenggaraan proses Manajemen Risiko terdm atas tahapan A. Komunikasi dan Konsultasi Komurukasi dan konsultasi bertujuan untuk mendapatkan dan menyebarkan mformasi terkait penerapan Manajemen Risiko sehmgga terdapat kesamaan persepsi pada seluruh pihak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Bentuk komurukasi dan konsultasi antara lam 1 Rapat Berkala Rapat berkala im dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko/Iiru kedua sebagai sarana pemantauan atas pelaksanaan Manajemen Risiko hrn pertama, dengan waktu pelaksanaan sebagai benkut a Tmgkat Kementenan dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun untuk membahas arah penentuan konteks dan hal strategis lamnya, b Tmgkat Eselon I dilakukan persemester, dan c Tmgkat Eselon II dilakukan pertnwulan 2 Rapat Insidental Rapat msidental mi dilakukan jika terjadi hal-hal yang mendesak untuk segera diselesaikan 3 Focused Group Discussion, dan 4 Forum UPR JDIH KEMENPPPA B. Penetapan Konteks Penetapan konteks bertujuan untuk memaharm dan menetapkan lmgkungan dan batasan dalam pelaksanaan Manajemen Risiko pada masmg-masmg UPR 1 Tahapan penetapan konteks mehputi a menentukan ruang lmgkup dan penode penerapan Manajemen Risiko, yaitu 1) ruang hngkup penerapan Manajemen Risiko yang berisi tugas dan fungsi umt terkait, dan 2) penode penerapan Manajemen Risiko yang bertsi tahun penerapan Manajemen Risiko tersebut b menetapkan sasaran organisasi Penetapan sasaran orgarusasi dilakukan berdasarkan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta dokumen perencanaan strategis lamnya, termasuk misiatif strategis c menetapkan struktur UPR UPR merupakan satuan kerja di lmgkungan Kementenan Pemberdayaan Perempuan dan Perlmdungan Anak dengan tmgkatan struktur UPR terdm dan perruhk Risiko, koordmator Risiko, dan pengelola Risiko d mengidentifikasi pemangku kepentmgan Identifikasi pemangku kepentmgan diperlukan untuk memahami pihak-pihak yang bermteraksi dengan orgarnsasi dalam pencapaian sasaran Hal yang perlu dituangkan dalam identifikasi pemangku kepentmgan mehputi siapa saja pemangku kepentmgan satuan kerja dan hubungan orgamsasi dengan pemangku kepentmgan tersebut e mengtdentifikasi peraturan perundang-undangan yang terkart Identifikasi peraturan perundang-undangan diperlukan untuk mernaharm kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsi, kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh orgamsasi beserta konsekuensmya f menetapkan kategon Rrsiko Kategon Risiko adalah pengelompokan Risiko berdasarkan sumbernya yang dikelompokkan atas risiko-risiko dan JDIH KEMENPPPA mternal maupun eksternal yang akan menggambarkan seluruh jerus Risiko yang terdapat pada orgarusasi Kategon Risiko diperlukan untuk menjamm agar proses identifikasi, anahsis, dan evaluasi Risiko dilakukan secara komprehensif Penentuan kategon Rrsiko mehputi Kategori Risiko Definisi Risiko kebijakan atau peraturan perundang- undangan Risiko yang bersumber dan adanya penetapan kebijakan orgamsasi dilakukan 1 (satu) kah dalam setahun dan mternal maupun eksternal berdampak orgarusasi organisasi yang langsung terhadap Risiko kepatuhan Risiko yang orgarusasi atau tidak mematuhi melaksanakan bersumber dan pihak eksternal dan/ a tau tidak perundang-undangan ketentuan lamnya yang berlaku peraturan dan Risiko legal Risiko yang bersumber dan adanya tuntutan hukum kepada organisasi Risiko fraud Risiko yang bersumber dan kecurangan yang disengaja oleh pihak mternal yang merugikan keuangan negara Risiko reputasi Risiko yang bersumber dan menurunnya tmgkat kepercayaan pemangku kepentmgan eksternal yang bersumber dan persepsi negatif terhadap orgarusasi Risiko operasional Risiko yang bersumber dan 1) ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsmya proses mternal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem 2) adanya kejadian eksternal yang JDIH KEMENPPPA Kategori Risiko Definisi mempengaruhi operasional orgamsasi rmsalnya Risiko sosial budaya, Risiko pertahanan keamanan, maupun Risiko perkembangan teknologi g menetapkan kntena Risiko Kntena Risiko adalah parameter atau ukuran, bark secara kuantitatif maupun kuahtatif, yang digunakan untuk menentukan tmgkat kemungkman terjadmya Risiko dan tmgkat dampak atas suatu Risiko Kntena Risiko disusun pada awal penerapan proses Manajemen Rrsiko dan harus ditmjau ulang secara berkala, serta disesuaikan dengan perubahan kondisi orgamsasi Kntena Risiko mencakup Kntena Kemungkman Terjadmya Risiko dan Kntena Dampak, dengan ketentuan sebagai benkut 1) Kntena Kemungkman Terjadmya Risiko (lzkelzhood) a) Kntena Kemungkman adalah ukuran besarnya peluang atau frekuensi suatu Risiko akan terjadi b) Kntena Kemungkman dapat menggunakan pendekatan statistik (probabzlzty), frekuensi kejadian per satuan waktu (han, mmggu, bulan, tahun), atau dengan pertimbangan ahh (expert Judgement) c) Penentuan peluang terjadmya Risiko menggunakan pendekatan kejadian per satuan waktu, yakm dalam penode 1 (satu) tahun Terdapat 2 (dua) kntena penentuan kemungkman yaitu berdasarkan persentase atas kegiatan, transaksi, atau umt yang dilayarn dalam 1 tahun dan jumlah frekuensi kemungkman terjadinya dalam 1 tahun d) Tmgkat Kntena Kemungkman Terjadmya Risiko mehputi JDIH KEMENPPPA Kriteria Kemune:kinan Tingkat Persentase Jumlah Frekuensi Kemungkinan Kemungkinan Kemungkinan Terjadinya Terjadinya dalam 1 dalam 1 periode periode Hampir tidak x< 5% Sangat jarang < 2 kah terjadi (1) dalam 1 tahun Jarang terjadi (2) 5% < X s 10% Jarang 2 kah scl 5 kah clalam 1 tahun Kaclang terjadi (3) 10% < X s 20% Cukup senng 6 s cl 9 kah clalam 1 tahun Sermg terj adi ( 4) 20% < X s 50% Senng 10 kah s d 12 kali dalam 1 tahun Hampir pasti X > 50% Sangat sermg >12 kah terjadi (5) clalam 1 tahun e) Penggunaan Kntena Kemungkman ditentukan oleh permhk Risrko clengan pertimbangan sebagai benkut

(1)persentase digunakan apabila terclapat populasi yang jelas atas kegiatan terse but, dan
(2)jumlah digunakan apabila populasi tidak clapat ditentukan 2) Kntena Dampak ( Consequences) Kntena Dampak adalah ukuran besar kecilnya clampak yang ditimbulkan dan akibat terjadinya suatu Risiko Kntena Dampak Risiko clapat diklasifikasi clalam beberapa area dampak sesuai clengan jerus kejadian Risiko yang mungkm terjadi a) Area dampak yang terclapat di Kementenan Pemberclayaan Perempuan clan Perlmclungan Anak, berclasarkan area clampak yang mermhki bobot tertmggi hmgga terenclah, mehputi ( 1) Be ban Keuangan Negara Dampak Risiko berupa jumlah tambahan pengeluaran negara bark dalam bentuk uang clan setara uang, surat berharga, kewajiban, dan barang Dampak Risiko beban keuangan negara disebabkan oleh kecurangan (fraud) JDIH KEMENPPPA dan bukan kecurangan (nonfraud) yang diukur dengan 1 kecurangan (fraud), yai tu pengukuran dampak berdasarkan angka mutlak sebagaimana dalam tabel Kntena Dampak, dan 11 bukan kecurangan (non fraud), yaitu pengukuran dampak berdasarkan persentase dan dana atau aset yang dikelola oleh UPR
(2)Penurunan Reputasi Dampak Risiko berupa rusaknya citra, nama baik, atau wibawa Kementenan Pemberdayaan Perempuan dan Perlmdungan Anak yang menyebabkan tmgkat kepercayaan masyarakat menurun
(3)Sanksi Pidana, Perdata, dan/ atau Adrmmstratif Dampak Risiko berupa hukuman yang dijatuhkan atas perkara di pengadilan baik menyangkut pegawai atau orgarnsast ( 4) Kecelakaan Kerj a Dampak Risiko berupa gangguan fisik dan mental yang dialami pegawai dalam pelaksanaan tugas kedmasan
(5)Gangguan Terhadap Layanan Orgarusasi Dampak Risiko berupa simpangan dan standar layanan yang ditetapkan
(6)Penurunan Kmerja Dampak Rrsiko berupa tidak tercapamya target kinerja yang ditetapkan dalam kontrak kinerja ataupun kmerja lamnya b) Tmgkat Kntena Dampak bagi setiap UPR ditetapkan sebagai benkut JDIH KEMENPPPA Area Dampak Tmzkat Dampak Tidak Mmor (2) Moderat (3) Sigmfikan (4) Sangat Sizmfikan ( l) Sizrnfikan (5) Beban Fraud Rp 10 juta s x ~ Rp 100 juta Keuangan X < RplOO Negara 1uta Non 0,01 per rml z 0 01 per mil 0 1 per rml « 1 per rml « x x > 10 permil Fraud X < x s 0,1 per x s 1 per mil s 10 per mil mil Penurunan Tmgkat Tmgkat Pembentaan Pembentaan Tmgkat Reputasi kepercayaan kepercayaan negatif di negatif di kepercayaan pemangku pemangku media sosial media masa pemangku kepentmgan kepentmgan nasional dan kepentmgan sangat bark sangat baik Pembentaan mternasional sangat rendah Tmgkat negatif di Tmgkat Tmgkat Tmgkat kepuasan media massa kepercayaan kepuasan kepuasan pengguna lokal pemangku pengguna pengguna layanan kepentmgan layanan s 2,5 layanan sebesar 3,25 Tmgkat rendah (skala 4) sebesar 3,5 < <XS 3,5 kepercayaan Tmgkat x s 4 (skala 4) (skala 4) pemangku kepuasan kepentmgan pengguna sedang layanan sebesar 2,5 < Tmgkat x s 3 (skala 4) kepuasan pengguna layanan sebesar 3 < x s 3,25 (skala 4) Sanksi pidana, Adrmrustratif Pidana 2 < x Pidana > 3 perdata, dan/ atau tergugat s 3 tahun tahun Perdata > adrmrnstratif adalah Perdata 50 M Pimpman 25M < x s I Eselon I, II, SOM I atau pejabat vanz setara Kecelakaan Kerja Ancaman Cedera fisik Cedera fisik Cedera fisik Kernatian psikis dan mental dan mental dan mental rmzan sedanz berat Gangguan x < 15% dan 15% < X < 40% < X < 65% < X < x > 80 % dan Terhadap Layanan Jam 40% dan jam 65% dan jam 80% dan jam Jam operasional Orgarusasi operasional operasional operasional operasional layanan hanan layanan layanan layanan layanan hanan hanan hanan hanan Penurunan Kmerja X> 95% 90% <x< 95% 80% <x < 75% < X < x< 75% 90% 80% h menetapkan Matnks Anahsis Risiko dan Tmgkat Risiko Matnks Anahsis Risiko adalah matnks yang menggambarkan kombmasi antara tmgkat dampak dan tmgkat kemungkman serta memuat rnlai besaran Risiko berdasarkan kornbmasi unsur tmgkat dampak dan tmgkat kemungkman 1) kombmasi antara tmgkat dampak dan tmgkat kemungkman menunjukkan besaran Risiko 2) penuangan besaran Risiko dilakukan dalam Matnks Anahsis Risiko untuk menentukan Tingkat Risiko Tmgkat Risiko adalah tmgkatan Risiko yang terdrri atas hma tmgkatan yang mehputi sangat tmggi, tmggi, sedang, rendah, dan sangat rendah JDIH KEMENPPPA 3) tmgkat kemungkman terjadmya Risiko, tmgkat dampak, dan Tmgkat Risiko masmg-masmg menggunakan 5 (hma) skala tmgkatan 4) matnks Anahsis Risiko dan Tmgkat Risiko sebagaimana tabel benkut Matnks Anahsis Risiko -Tidak 5x5 5 Hampir Pastl i:: TerjadiCii i:: .... ~ 4 Sermg eo i:: Terjadi ;::l s 3 Kadang V :::t:: TeIJad1 .μ Cii 2 Jarang ~ b.O Terjadi i:: .... E-< Hampir 1 Tidak Terjadi Tmgkat Dampak" Mmor Besaran Risiko ' Tingkat Risiko Warna 1 - 5 1 - Sangat Rendah 6 - 11 2 - Rendah 12 - 15 3 - Sedang 16 - 19 4 - Tmggi 20 - 25 5 - Sangat Tmggi 1 menetapkan selera Risiko Selera Risiko adalah tmgkat Risiko yang secara umum dapat diterima oleh manajemen dalam rangka mencapai sasaran orgarnsasi Selera Risiko menjadi dasar dalam penentuan toleransi Risiko, yakm batasan besaran kuantrtatif tmgkat kemungkman terjadmya dan dampak Risiko yang dapat diterima, sebagaimana dituangkan pada Kntena Risiko Penetapan selera Risiko untuk setiap kategon Risiko berlaku ketentuan sebagai benkut JDIH KEMENPPPA a Risiko pada tmgkat rendah dan sangat rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko b Risiko dengan tmgkat sedang hmgga sangat tmggr harus ditangarn untuk menurunkan Tmgkat Risiko-nya C selera Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b digambarkan sebagai benkut Matnks Anahsis Risiko SxS Tmgkat Dampak l Hampir 5 Pash i:: Terjadicrj c .... ~ 4 Sermg bl) i:: Terjadi ;j s 3Q.) ~ .μ co 2~ bl) i:: .... E-- Hampir 1 Tidak Terjadi Area Penenmaan Risiko 2 Tahapan penetapan konteks Manajemen Risiko dituangkan dalam formuhr Konteks Manajemen Risiko yang disusun sesuai dengan Format 2 sebagai benkut JDIH KEMENPPPA Format 2 Unit orgamsasi Ruang Lmgkup Penerapan Penode Penerapan Formulir Konteks Manajemen Risiko <1s1 dengan nama umt perrnhk Risiko> <1s1 dengan tugas dan fungsi umt permhk Risiko> <1s1 dengan tahun penerapan profil Risiko> 1 S 0asaran raarusasi No Sasaran Keteranzan 1 <1s1 dengan nama sasaran> <1s1 dengan penjelasan smgkat tentang sasaran tersebut> Dst 2 Struktur Orgarnsasi Penerapan Manajemen Risiko Perrnhk Risiko Koordmator Risiko Pengelola Risiko 3 Daftar Pemanzku Kepentmgan (Stakeholders No Stakeholders Hubunzan 1 <1s1 dengan nama stakeholder> <1s1 dengan hubungan antara umt denzan stakeholder terse but> Dst 4 D f P p d d T ka tar eraturan erun anz-un anzan yang er art No Peraturan Terkart Amanat Peraturan yang Terkart Unit 1 <1s1 dengan nama peraturan yang <1s1 dengan amanat atau ketentuan terkait proses bisms> yang diatur oleh peraturan tersebut terkait tuzas dan fungsi umt tersebut> Dst 5 Kntena Risiko A Kntena Kemurizkman LEVEL KEMUNGKINAN 1 Hammr Tidak Teriadi <dust berdasarkan kntena 2 Jarang Teriadi kemungkman pada umt orgarusasi 3 Kadanz Teriadi tersebut berdasarkan ketentuan dalam 4 Serina Teriadi Peraturan Menten mi> 5 Hammr Pasti Terjadi B K D kntena amoa LEVEL DAMPAK 1 Tidak Sizmfikan <dusi berdasarkan kntena dampak 2 Mmor pada umt organisasi tersebut 3 Moderat berdasarkan ketentuan dalam 4 Siarufikan Peraturan Menten iru> 5 Sanzat Stgrnfikan 6 Matnks Anahs.s Risiko dan Level Risiko <dust sesuai dengan Matnks Anahsis Risiko dan Tmgkat Risiko yang ditetapkan dalam Peraturan Menten mi> 7 Selera Risiko <dusi sesuai dengan Selera Risiko yang ditetapkan dalam Peraturan Menten mi> JDIH KEMENPPPA C. Penilaian Risiko Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlmdungan Anak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendahan Intern Pemermtah di Lmgkungan Kementenan Pemberdayaan Perempuan dan Perlmdungan Anak, pernlaian risiko merupakan kegiatan pemlaian atas kemungkman kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran satuan kerja dan kementerian secara keseluruhan Pernlaian Risiko dilaksanakan dengan mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER- 688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pernlaian Risiko di Lmgkungan Instansi Pemermtah Pernlaian Risiko mehputi 1 Identifikasi Risiko Tahap mi dilakukan dengan mengtdentifikasi kejadian-kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Tahap mi merupakan tahap yang palmg pentmg, karena jika terdapat Risiko yang tidak teridentifikasi pada tahap mi, maka Risiko tersebut tidak dapat dianalisis lebih lanjut dan dengan dermkian dimungkmkan tidak akan dilakukan penanganannya Identifikasi dilakukan secara eksploratif dengan menggunakan proses sistematrs yang terstruktur, bark itu Risiko yang berada dalam kendah orgamsasr (controllable) maupun Risiko yang ada di luar orgarusasi (uncontrollable), dengan mengutamakan Risiko yang berada dalam kendah orgamsasi ( controllable) Langkah-langkah identifikasi Risiko adalah sebagai berikut a UPR mengeksplorasi berbagai kemungkman jawaban atas pertanyaan berupa kejadian apa yang mungkm akan terjadi atau mungkm akan berulang terjadi, dan jika terjadi maka akan berdampak negatif pada pencapaian tujuan dan sasaran orgarnsasi Identifikasi Risiko dilakukan dengan memperhatikan proses bisms atau kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mencapai sasaran a tau target Indikator Kmerja Utama (IKU), terutama proses bisrns yang selama mi mengandung permasalahan, prosedur yang rurrnt, mengalarm perubahan, dan data historis atas kejadian negatif yang pernah terjadi, seperti temuan auditor dan laporan kinerja JDIH KEMENPPPA Yang harus dihmdari dalam identrfikasr Risiko adalah merumuskan Risiko dengan kahmat yang hanya kebahkan dan tujuan dan sasaran (negasi) atau kahmat yang mengandung makna sama dengan tujuan atau sasaran yang tidak tercapai b UPR mengidentifikasi penyebab dan dampak negatif Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran untuk setiap kejadian atau Risiko Penyebab Risiko yang dudentifikasi sebisa mungkm merupakan penyebab utama Penyebab mi dapat bersumber dan mternal orgamsasi, seperti kurang memadamya sumber daya manusia (man), anggaran (money), pengguna dan para pihak yang terkait imatenals, prosedur (method), sarana dan prasarana (machinery), dan/ atau eksternal orgarusasi seperti kondisi perekonorrnan, politik, sosial, teknologi dan peraturan perundang-undangan Hal yang harus dihmdan dalam mengidentifikasi penyebab Risiko yaitu merumuskan penyebab Risiko yang tidak bersifat mutakhir (current) atau nyata (reaij Pada dasarnya, penyebab Risiko adalah suatu kelemahan dalam proses bisnis atau faktor eksternal yang merugikan dan saat mi masih berlangsung, sehmgga apabila penyebab tersebut tidak diatasi dapat memicu kemungkman terjadmya Risrko c UPR menuangkan kejadian-kejadian yang dndentifikasi tersebut dalam pernyataan Risrko dan menuangkannya ke dalam register Risiko Satu pernyataan Risiko dapat merrnhki lebih dan satu penyebab dan dampak Ketepatan dalam penyebutan penyebab utama dan dampak sangat pentmg mengmgat hal mi akan membantu Permhk Risiko dalam merumuskan respon Risiko pada tahap penanganan Risiko dan menentukan skor dampak pada tahap anahsis Risiko d UPR mengidentifikasi penanganan Risiko yang selama mi sudah dilakukan untuk memudahkan melakukan tahap benkutnya, yaitu anahsis Risiko Suatu Risiko yang selama mi sudah dikelola dengan suatu penanganan tertentu akan berbeda tmgkat kemungkman dan tmgkat dampak yang JDIH KEMENPPPA terjadi, jika dibandmgkan dengan Risiko yang belum pernah dikelola atau dilakukan penanganan, selam itu identifikasi penanganan tersebut juga membenkan tuntunan kepada pemihk Risiko dalam merancang penanganan Risiko agar tidak sekedar mengulang penanganan Risiko yang sudah ada e Sumber data untuk melakukan identifikasr Risiko terdm atas 1) Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja] beserta IKU Renstra dan Renja merupakan sumber data awal identifikasi Risiko karena menyediakan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerjanya Data mi merupakan data utama karena secara konsep Manajemen Rrsiko diterapkan untuk mendukung orgamsasi mencapai tujuan dan sasaran sehmgga pernyataan Risiko dibuat untuk masmg-masmg mdikator tujuan dan sasaran 2) Hasil anahsis Strength, Weakness, Opportunity and Threat (SWOT) Hasil anahsis SWOT yang menunjukkan antara lam unsur kelemahan dan ancaman dapat menuntun UPR dalam malakukan identifikasi Risiko 3) Laporan hasil audit atau kmerja beberapa tahun terakhir Laporan terse but dapat menyediakan data permasalahan atau hambatan orgamsasi sehmgga perlu dijadikan sumber data 4) Laporan pengaduan masyarakat 5) Media massa 6) Standar Operasional Prosedur (SOP) SOP menyediakan langkah-langkah beserta standar mutu baku dalam menghasilkan suatu keluaran Risiko dapat terjadi pada satu atau beberapa langkah yang tercantum dalam SOP, eelarn itu kelemahan atau tidak tersedianya suatu SOP dapat menjadi penyebab suatu nsiko JDIH KEMENPPPA f Metode yang dapat digunakan dalam tahapan mi antara lam 1) analisis bisrns proses orgamsasi, 2) anahsis data historis (temuan audit, kmerja tidak tercapai, dan lamnya), 3) wawancara, 4) studi bandmg (benchmarking), 5) kuesioner, 6) workshop, 7) curah pendapat (brainstorming), dan 8) focus group discussion. (FGD) 2 Anahsis Risiko Analisis Risiko adalah aktivitas untuk menentukan tmgkat kemungkman frekuensi suatu Risiko dan tmgkat dampak suatu Risrko dengan mernperhatikan penanganan Risiko yang sudah dilakukan, dan diakhm dalam menentukan tmgkat Risiko Anahsis nsiko dilakukan dengan tahapan a UPR membenkan skor kemungkman frekuensi dan skor dampak untuk setiap Risiko yang telah teridentifikasi Pembenan skor dilakukan dengan mengacu pada kntena kemungkmari/frekuensi dan kntena dampak yang sudah ditentukan pada tahap penetapan konteks dengan memperhatikan penanganan Risiko yang selama mi sudah dilakukan b UPR menghitung tmgkat Risiko untuk masmg-masmg Risiko dengan cara mengahkan skor tmgkat kemungkmarr/frekuensi dengan skor tmgkat dampak 3 Evaluasi Risiko Evaluasi Risiko adalah membandmgkan tmgkat Risiko yang diestimasr pada tahap anahsis Risiko dengan kntena tmgkat Risiko yang telah ditetapkan sebelumnya Evaluasi Risiko menghasilkan daftar Risiko yang diberi permgkat berdasarkan tmgkat Risiko (hasil perkahan tmgkat kemungkman/ frekuensi dengan tmgkat dampak) Tahap 1n1 dimaks udkan untuk merighasrlkan daftar skala pnontas Risiko yang paling memerlukan penanganan sarnpai dengan yang JDIH KEMENPPPA palmg tidak memerlukan penanganan sehubungan dengan keterbatasan sumber daya yang dirmhki untuk menangarn Risiko Output pada tahapan perulaian Risiko yaitu formuhr Register Rrsiko pada UPR yang disusun sesuai dengan Format 3 sebagai benkut JDIH KEMENPPPA Format 3 REGISTER RISIKO Unit Permhk Risiko Penode No Sasaran Risiko Penyebab Penanganan/ Sisa Kemungkman/ Dampak Tmgkat Status Pengendahan yang Risiko Frekuensi Risiko Risiko sudah ada Kejadian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (hasil 7x8) 1 Rumusan diambil dan Renstra/ Renja Jakarta, Permhk Risiko JDIH KEMENPPPA D. Penanganan Risiko Risiko ditangaru dengan menggunakan 1 (satu) atau lebih opsi aktrvitas penanganan Risiko Perumusan rencana penanganan Risiko dilakukan dengan tahapan 1 UPR merancang penanganan atau respon Risiko dalam bentuk menghmdan Risiko, yaitu dengan tidak melakukan kegiatan yang mernmbulkan Risiko, membagi Risiko (rrusalnya melakukan kontrak kerja sama), mengurangi kemungkman terjadmya Risiko (rrusalnya melakukan perbaikan SOP), dan mengurangi dampak Risiko (rrusalnya membenkan klanfikasi di media massa atas dampak reputasi yang telah terjadi) Penanganan atau respon Risiko memperhatikan penanganan Risiko yang selama mi sudah dilakukan (tidak sekedar mengulang) dan sebisa mungkin rnenghilangkan penyebab utama Risiko 2 UPR merruhh penanganan Risiko yang terbaik dan diyakiru mampu menghilangkan atau mengurangi penyebab utama terjadmya Risiko, serta menggunakan pertimbangan biaya dibandmg manfaat yang akan diperoleh Alokasi sumber daya untuk respon Risiko dipnoritaskan sesuai dengan tmgkat Risiko Hal yang harus dihmdari dalam merancang penanganan Risiko adalah mencantumkan penanganan Risiko dengan rumusan yang tidak konkret atau bersifat normatif 3 UPR melakukan penanganan atau respon Risiko, menentukan jadwal waktu penanganan, serta menentukan indikator kmerja keberhasilan dan anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan Risiko jika diperlukan Hal tersebut dituangkan dalam formuhr Daftar Rencana Penanganan Risiko, yang disusun sesuai dengan Format 4 4 UPR dapat mengusulkan anggaran biaya penanganan Rrsiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 5 UPR melakukan penanganan Risrko dan mendokumentasikan hasil atau bukti penanganan Risiko JDIH KEMENPPPA 6 Perruhk Risiko melakukan pemantauan perkembangan dan hambatan penanganan Risiko yang dilakukan oleh pengelola Risiko dengan mengacu pada rencana penanganan Risiko Hasil pemantauan tersebut menjadi bahan penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanganan Risiko, yang disusun sesuai dengan Format 5 7 UPR secara periodik menyusun Laporan Pelaksanaan Penanganan Risiko dan menyampaikannya kepada Ketua Korrnte Manajemen Risiko c q Sekretans Korrute Manajemen Risiko dan Inspektorat Laporan tersebut disusun setiap tnwulan selama Proses Manajemen Risiko berlangsung 8 Laporan Pelaksanaan Penanganan Risiko menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi lampiran dan laporan pelaksanaan penyelenggaraan Sistern Pengendahan Intern Pemermtah (SPIP) satuan kerja JDIH KEMENPPPA Format 4 DAFTAR RENCANA PENANGANAN RISIKO Umt Permhk Risiko Penode No R1s1ko Penyebab Kemungkman Dampak Tmgkat Penanganan Penanganan Jadwal Indikator Penanggung Anggaran Risiko yang sudah yang akan Penanganan Output Jawab yang dilakukan dilakukan Penanganan dibutuhkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jakarta, Perruhk Risiko JDIH KEMENPPPA Format 5 LAPORAN PELAKSANAAN PENANGANAN RISIKO Umt Permlik Risiko Penode No Risiko Rencana Penanganan Reahsasi Penanganan Hambatan Reahsasi Tidak Uraian Jadwal Indikator PIC Anzaaran Urman Jadwal Indikator PIC Anzearan Sesuai Rencana Jakarta, Permhk Risiko JDIH KEMENPPPA E. Pemantauan dan Reviu Pemantauan dan revru dilakukan atas penerapan Manajemen Risiko di UPR, khususnya perkembangan dan hambatan pelaksanaan penanganan Risiko, relevansi Risiko, relevanst penyebab, relevansi dampak, relevansi skala pnontas Risiko, dan relavansi penanganan Risiko yang dilakukan secara berkala atau setiap tnwulan Data yang digunakan adalah rencana penanganan Risiko, laporan pelaksanaan penanganan Risiko, dan bukti-bukti yang menunjukkan adanya penanganan Risiko Pemantauan dan revru dilakukan dengan tahapan 1 Sekretans Komite Manajemen Rrsiko melakukan pemantauan pelaksanaan penanganan Risiko yang dilakukan oleh UPR dengan mengacu pada rencana penanganan Risiko dan mereviu relevansi Risiko, relevansi penyebab Risiko, relevansi dampak Risiko, relevansr skala pnontas Risiko, dan relevansi penanganan Risrko setiap tnwulan Hasil pemantauan disampaikan dalam Laporan Pemantauan Penanganan Risiko, yang disusun sesuai dengan Format 6 kepada Korrute Manajernen Risiko dengan tembusan kepada Inspektorat 2 Inspektorat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan Risiko yang dilakukan oleh UPR dengan mengacu pada rencana penanganan Risiko dan kebijakan Manajernen Risrko di Kementenan Pemberdayaan Perempuan dan Perlmdungan Anak Untuk menghmdan adanya duphkasi pemantauan dan reviu maka kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat dapat memanfaatkan hasil pemantauan dan reviu yang dilakukan oleh Sekretans Kormte Manajemen Risiko Hasil pengawasan disarnpaikan dalam Laporan Pengawasan, yang disusun sesuai dengan Format 7 3 Inspektorat melakukan pernlaian atas tmgkat kematangan penerapan Manajamen Risiko di seluruh tmgkat UPR 4 Korrute Manajemen Risiko melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko terutama pada level kebijakan JDIH KEMENPPPA Format 6 LAPORAN PEMANTAUAN PENANGANAN RISIKO Umt Permhk Risiko Penode Rencana Penanganan Kesesuaian Pelaksanaan Terhadap Rencana Saran No Risiko Menurut Permhk Risiko Menurut Sekretanat Kormte Risiko/ T- _, ---L Uraian Jadwal Indikator PIC Anggaran ••~L Sesuai / Tidak Sesuai Hambatan Sesuar/ Tidak Sesuai Hambatan Catatan 1 Terdapaty'Tidak Terdapat risiko yang sudah tidak relevan dengan sasaran orgamsasi, yaitu Saran 2 Terdapaty'Trdak Terdapat penyebab risiko yang sudah tidak relevan dengan resiko di orgamsasi, yartu Saran 3 Terdapat/Tidak Terdapat tmgkat risiko (skala pnontas) yang sudah tidak relavan lagi dengan risiko orgamsasi, yaitu Saran 4 Terdapaty'Trdak Terdapat rencana penanganan risiko yang sudah tidak relevan dengan kondrsi orgamsasi, yaitu Saran Jakarta, Sekretans Kormte Manajemen Risiko JDIH KEMENPPPA Format 7 LAPORAN PENGAWASAN PENANGANAN RISIKO Umt Pemihk Risiko Penode Rencana Penanganan Kesesuaian Pelaksanaan Terhadap Rencana Saran No Risiko Menurut Sekretanat Komrte Menurut Insnektorat Uraian Jadwal Indikator PIC Anggaran Sesuar/ Tidak Sesuai Hambatan Sesuai/ Tidak Sesuai Hambatan Catatan 1 Terdapaty'Tidak Terdapat nsrko yang sudah tidak relevan dengan sasaran orgarnsasi, yartu Saran 2 'I'erdapat/Tidak Terdapat penyebab risiko yang sudah tidak relevan dengan resiko di orgarusasi, yaitu Saran 3 Terdapat/Tidak Terdapat tmgkat risiko (skala pnontas) yang sudah tidak relavan lagi dengan risiko orgamsasi, yartu Saran 4 Terdapat/T1dak Terdapat rencana penanganan rrsiko yang sudah tidak relevan dengan kondisi orgamsasi, yaitu Saran Jakarta, lnspektur MENTER! PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, Y JDIH KEMENPPPA

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…