DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Hasil Pemantauan Penyelengaraan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan www.peraturan.go.id 2022, No.401 Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
5.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
6.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN DAN HASIL PEMANTAUAN PENYELENGARAAN PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK. www.peraturan.go.id 2022, No.401

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
4.Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang.
5.Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
6.Pelaporan adalah kegiatan menyusun dan menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Perlindungan Anak. www.peraturan.go.id 2022, No.401

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan evaluasi dokumen perencanaan dan hasil pemantauan penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 3

Evaluasi dokumen perencanaan dan hasil pemantauan penyelenggaraan Perlindungan Anak bertujuan untuk menghasilkan analisis dokumen perencanaan dan hasil pemantauan untuk meningkatkan upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

BAB II

PELAKSANAAN EVALUASI

Pasal 4

(1)Dalam koordinasi Perlindungan Anak dilakukan evaluasi penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisis dokumen perencanaan dan hasil pemantauan.
(3)Evaluasi dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap rencana kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
(4)Evaluasi hasil Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi evaluasi proses, dampak, dan hasil.
(5)Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berjenjang di tingkat nasional, tingkat daerah provinsi, dan tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana bagan alur yang www.peraturan.go.id 2022, No.401 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Menteri mengoordinasikan kementerian/lembaga dalam melaksanakan evaluasi dokumen perencanaan dan hasil pemantauan penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di tingkat nasional melalui Tim Koordinasi Perlindungan Anak tingkat nasional.
(2)Gubernur mengoordinasikan perangkat daerah dan satuan kerja di tingkat provinsi dalam melaksanakan evaluasi dokumen perencanaan dan hasil pemantauan penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di tingkat daerah provinsi melalui Tim Koordinasi Perlindungan Anak tingkat daerah provinsi.
(3)Bupati/Wali Kota mengoordinasikan perangkat daerah dan satuan kerja di tingkat kabupaten/kota dalam melaksanakan evaluasi dokumen perencanaan dan hasil pemantauan penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di tingkat daerah kabupaten/kota melalui Tim Koordinasi Perlindungan Anak tingkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 6

(1)Kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melaksanakan evaluasi dokumen perencanaan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan.
(2)Pelaksanaan evaluasi dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap rencana kebijakan, program, dan kegiatan di tingkat nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah. www.peraturan.go.id 2022, No.401

Pasal 7

(1)Kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melaksanakan evaluasi hasil pemantauan penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
(2)Pelaksanaan evaluasi hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap proses, dampak, dan hasil.
(3)Evaluasi proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menganalisis kegiatan pada dokumen perencanaan dengan keluaran langsung kegiatan (output) hasil pemantauan.
(4)Evaluasi dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menganalisis kebijakan pada dokumen perencanaan dengan dampak (impact) kegiatan hasil pemantauan.
(5)Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menganalisis program pada dokumen perencanaan dengan hasil kegiatan (outcome) hasil pemantauan.

Pasal 8

(1)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 memuat kesimpulan dan rekomendasi.
(2)Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi analisis efektivitas:
1. a.input yang terdiri atas sumber daya manusia dan anggaran;
2. b.capaian kegiatan;
3. c.capaian program; dan
4. d.capaian kebijakan terhadap sasaran strategis.
(3)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.usulan keberlangsungan program dan kegiatan yang belum optimal; www.peraturan.go.id 2022, No.401
2. b.usulan kebijakan, program, atau kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis secara efektif; dan
3. c.tindak lanjut isu strategis lainnya.

Pasal 9

(1)Tim Koordinasi menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Menteri.
(2)Hasil evaluasi disampaikan kepada Menteri setelah mendapatkan kesepakatan Tim Koordinasi melalui Forum Koordinasi.
(3)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan bagi Menteri untuk menyusun Pelaporan penyelenggaraan Perlindungan Anak kepada Presiden.
(4)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Perangkat daerah dan satuan kerja di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) melaksanakan evaluasi dokumen perencanaan sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelaksanaan evaluasi dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap rencana kebijakan, program, dan kegiatan di tingkat provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah daerah provinsi.

Pasal 11

(1)Perangkat daerah dan satuan kerja di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) melaksanakan evaluasi hasil pemantauan www.peraturan.go.id 2022, No.401 penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak secara berjenjang sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelaksanaan evaluasi hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap proses, dampak, dan hasil.
(3)Evaluasi proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menganalisis kegiatan pada dokumen perencanaan dengan keluaran langsung kegiatan (output) hasil pemantauan.
(4)Evaluasi dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menganalisis kebijakan pada dokumen perencanaan dengan dampak (impact) kegiatan hasil pemantauan.
(5)Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menganalisis program pada dokumen perencanaan dengan hasil kegiatan (outcome) hasil pemantauan.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan www.peraturan.go.id 2022, No.401 Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
5.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
6.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN DAN HASIL PEMANTAUAN PENYELENGARAAN PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK. www.peraturan.go.id 2022, No.401

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
4.Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang.
5.Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
6.Pelaporan adalah kegiatan menyusun dan menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Perlindungan Anak. www.peraturan.go.id 2022, No.401

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

PELAKSANAAN EVALUASI

Pasal 4

(1)Dalam koordinasi Perlindungan Anak dilakukan evaluasi penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisis dokumen perencanaan dan hasil pemantauan.
(3)Evaluasi dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap rencana kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
(4)Evaluasi hasil Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi evaluasi proses, dampak, dan hasil.
(5)Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berjenjang di tingkat nasional, tingkat daerah provinsi, dan tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana bagan alur yang www.peraturan.go.id 2022, No.401 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Menteri mengoordinasikan kementerian/lembaga dalam melaksanakan evaluasi dokumen perencanaan dan hasil pemantauan penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di tingkat nasional melalui Tim Koordinasi Perlindungan Anak tingkat nasional.
(2)Gubernur mengoordinasikan perangkat daerah dan satuan kerja di tingkat provinsi dalam melaksanakan evaluasi dokumen perencanaan dan hasil pemantauan penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di tingkat daerah provinsi melalui Tim Koordinasi Perlindungan Anak tingkat daerah provinsi.
(3)Bupati/Wali Kota mengoordinasikan perangkat daerah dan satuan kerja di tingkat kabupaten/kota dalam melaksanakan evaluasi dokumen perencanaan dan hasil pemantauan penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di tingkat daerah kabupaten/kota melalui Tim Koordinasi Perlindungan Anak tingkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 6

(1)Kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melaksanakan evaluasi dokumen perencanaan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan.
(2)Pelaksanaan evaluasi dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap rencana kebijakan, program, dan kegiatan di tingkat nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah. www.peraturan.go.id 2022, No.401

Pasal 7

(1)Kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melaksanakan evaluasi hasil pemantauan penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
(2)Pelaksanaan evaluasi hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap proses, dampak, dan hasil.
(3)Evaluasi proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menganalisis kegiatan pada dokumen perencanaan dengan keluaran langsung kegiatan (output) hasil pemantauan.
(4)Evaluasi dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menganalisis kebijakan pada dokumen perencanaan dengan dampak (impact) kegiatan hasil pemantauan.
(5)Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menganalisis program pada dokumen perencanaan dengan hasil kegiatan (outcome) hasil pemantauan.

Pasal 8

(1)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 memuat kesimpulan dan rekomendasi.
(2)Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi analisis efektivitas:
1. a.input yang terdiri atas sumber daya manusia dan anggaran;
2. b.capaian kegiatan;
3. c.capaian program; dan
4. d.capaian kebijakan terhadap sasaran strategis.
(3)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.usulan keberlangsungan program dan kegiatan yang belum optimal; www.peraturan.go.id 2022, No.401
2. b.usulan kebijakan, program, atau kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis secara efektif; dan
3. c.tindak lanjut isu strategis lainnya.

Pasal 9

(1)Tim Koordinasi menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Menteri.
(2)Hasil evaluasi disampaikan kepada Menteri setelah mendapatkan kesepakatan Tim Koordinasi melalui Forum Koordinasi.
(3)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan bagi Menteri untuk menyusun Pelaporan penyelenggaraan Perlindungan Anak kepada Presiden.
(4)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Perangkat daerah dan satuan kerja di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) melaksanakan evaluasi dokumen perencanaan sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelaksanaan evaluasi dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap rencana kebijakan, program, dan kegiatan di tingkat provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah daerah provinsi.

Pasal 11

(1)Perangkat daerah dan satuan kerja di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) melaksanakan evaluasi hasil pemantauan www.peraturan.go.id 2022, No.401 penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak secara berjenjang sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelaksanaan evaluasi hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap proses, dampak, dan hasil.
(3)Evaluasi proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menganalisis kegiatan pada dokumen perencanaan dengan keluaran langsung kegiatan (output) hasil pemantauan.
(4)Evaluasi dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menganalisis kebijakan pada dokumen perencanaan dengan dampak (impact) kegiatan hasil pemantauan.
(5)Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menganalisis program pada dokumen perencanaan dengan hasil kegiatan (outcome) hasil pemantauan.