Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2015
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 17
menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2015.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.peraturan.go.id 2015, No.932 4
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II
www.peraturan.go.id 2015, No.932 5 BAB III PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI Bagian Pertama Lingkup Urusan yang Dilimpahkan
BAB III
(1), berlaku sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 Bagian Kedua Pelaksanaan Dekonsentrasi
www.peraturan.go.id 2015, No.932 6
SKPD Provinsi dilarang melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang mengakibatkan perubahan output kegiatan termasuk perubahan pagu antar program dan pagu antar kegiatan. Bagian Ketiga Pelaporan Dekonsentrasi
www.peraturan.go.id 2015, No.932 7
BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB IV
BAB V PENARIKAN KEMBALI PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN
BAB V
(1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
BAB VI PENDANAAN
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)