DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa masih ada orang tua dan masyarakat yang mengajarkan radikalisme serta mengajak anak melakukan tindak pidana terorisme yang menimbulkan suasana teror atau takut secara meluas serta menimbulkan korban yang bersifat massal sehingga dapat mengganggu tumbuh kembang anak;
c.bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban jaringan terorisme; www.peraturan.go.id 2019, No.592
d.bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya dan peran serta masyarakat dalam memberikan perlindungan khusus pada anak dari Radikalisme dan tindak pidana terorisme diperlukan pedoman;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia www.peraturan.go.id 2019, No.592 Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
5.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
6.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN PERLINDUNGAN ANAK DARI RADIKALISME DAN TINDAK PIDANA TERORISME.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. www.peraturan.go.id 2019, No.592
3.Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh Tindak Pidana Terorisme.
4.Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak Pelaku adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme.
5.Anak dari Pelaku adalah Anak dari orang tuanya yang melakukan Tindak Pidana Terorisme.
6.Anak Saksi adalah Anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan sidang pengadilan tentang Tindak Pidana Terorisme yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan/atau alami sendiri.
7.Radikalisme adalah paham yang ingin melakukan perubahan sistem sosial dan politik secara total dan bersifat drastis dengan mengenyampingkan nilai dan norma yang ada, dengan mengajarkan intoleran, fanatik, eksklusif, atau anarkis.
8.Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
9.Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
10.Pencegahan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor agar Anak tidak terpengaruh Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme. www.peraturan.go.id 2019, No.592
11.Nilai-Nilai Nasionalisme adalah suatu sikap yang diberikan ke Anak Pelaku, Anak Korban dan Anak Saksi Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme agar merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri.
12.Konseling adalah suatu proses yang dilakukan dalam bentuk wawancara untuk membantu Anak memahami dirinya secara lebih baik agar dapat mengatasi kesulitan dalam menyesuaikan dirinya terhadap berbagai peranan dan relasi serta menemukan pemecahan permasalahan yang tepat.
13.Rehabilitasi Medis adalah pengobatan secara terpadu untuk memulihkan kondisi fisik Anak Korban, Anak Pelaku, dan Anak Saksi Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme.
14.Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Anak Pelaku, Anak Korban, dan Anak Saksi Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
15.Rehabilitasi Psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar.
16.Rehabilitasi Psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Anak Korban atau Anak Saksi yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Anak Korban atau Anak Saksi dari Tindak Pidana Terorisme.
17.Reintegrasi Sosial adalah proses penyiapan Anak Pelaku, Anak Korban, dan Anak Saksi Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga/keluarga pengganti dan masyarakat. www.peraturan.go.id 2019, No.592
18.Pendampingan adalah upaya atau proses yang dilakukan untuk mendampingi Anak dalam proses hukum mulai dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan pengadilan serta pendampingan dalam proses rehabilitasi.
19.Deradikalisasi adalah proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman yang radikal Terorisme yang telah terjadi.
20.Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak.

Pasal 2

Maksud penyusunan pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme digunakan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan lembaga yang dibentuk masyarakat dalam memberikan Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme.

Pasal 3

Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme ditujukan kepada:

a.Anak Korban;
b.Anak Pelaku;
c.Anak dari Pelaku; dan
d.Anak Saksi. www.peraturan.go.id 2019, No.592

Pasal 4

(1)Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme meliputi langkah-langkah yang diperlukan dalam melakukan:
1. a.Pencegahan;
2. b.edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan Nilai-Nilai Nasionalisme;
3. c.Konseling tentang bahaya Radikalisme dan Terorisme;
4. d.Rehabilitasi Sosial;
5. e.Rehabilitasi Psikososial dan/atau Rehabilitasi Psikologis;
6. f.Pendampingan;
7. g.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
8. h.layanan lainnya.
(2)Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf a dilakukan dengan:
1. a.mendeteksi dan memetakan lokasi Anak yang rentan terpengaruh Radikalisme dan terlibat Tindak Pidana Terorisme;
2. b.menyusun materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme; dan
3. c.menyebarluaskan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme.
(2)Materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit:
1. a.Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme dikaitkan dengan Perlindungan Anak; www.peraturan.go.id 2019, No.592
2. b.bahaya Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme;
3. c.faktor penyebab Anak melakukan tindakan Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme;
4. d.ciri dan modus pelaku Tindak Pidana Terorisme; dan
5. e.upaya yang perlu dilakukan untuk menangani Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme.
(3)Penyebarluasan komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan kepada Anak, keluarga, masyarakat, media massa, lembaga yang menangani Anak, dan lembaga pendidikan.

Pasal 6

Edukasi tentang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang:

a.penanaman nilai-nilai moral, dan mental agar hidup rukun dan damai;
b.karakter dan budi pekerti; dan
c.saling menghargai dan menghormati.

Pasal 7

Edukasi tentang ideologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang Pancasila.

Pasal 8

Edukasi tentang Nilai-Nilai Nasionalisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan memberikan pemahaman agar Anak:

a.cinta terhadap tanah air;
b.bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia; dan
c.rela berkorban, setia dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. www.peraturan.go.id 2019, No.592

Pasal 9

Konseling tentang bahaya Radikalisme dan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan kepada Anak Korban, Anak Pelaku, Anak dari Pelaku, dan Anak Saksi yang dikaitkan dengan:

a.agama;
b.kepribadian;
c.kehidupan bermasyarakat; dan
d.keluarga.

Pasal 10

(1)Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan melalui tahapan:
1. a.pendekatan awal;
2. b.pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen;
3. c.penyusunan rencana pemecahan masalah;
4. d.pemecahan masalah atau intervensi;
5. e.resosialisasi;
6. f.terminasi; dan
7. g.bimbingan lanjut.
(2)Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun lembaga sosial.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa masih ada orang tua dan masyarakat yang mengajarkan radikalisme serta mengajak anak melakukan tindak pidana terorisme yang menimbulkan suasana teror atau takut secara meluas serta menimbulkan korban yang bersifat massal sehingga dapat mengganggu tumbuh kembang anak;
c.bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban jaringan terorisme; www.peraturan.go.id 2019, No.592
d.bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya dan peran serta masyarakat dalam memberikan perlindungan khusus pada anak dari Radikalisme dan tindak pidana terorisme diperlukan pedoman;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia www.peraturan.go.id 2019, No.592 Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
5.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
6.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN PERLINDUNGAN ANAK DARI RADIKALISME DAN TINDAK PIDANA TERORISME.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. www.peraturan.go.id 2019, No.592
3.Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh Tindak Pidana Terorisme.
4.Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak Pelaku adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme.
5.Anak dari Pelaku adalah Anak dari orang tuanya yang melakukan Tindak Pidana Terorisme.
6.Anak Saksi adalah Anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan sidang pengadilan tentang Tindak Pidana Terorisme yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan/atau alami sendiri.
7.Radikalisme adalah paham yang ingin melakukan perubahan sistem sosial dan politik secara total dan bersifat drastis dengan mengenyampingkan nilai dan norma yang ada, dengan mengajarkan intoleran, fanatik, eksklusif, atau anarkis.
8.Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
9.Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
10.Pencegahan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor agar Anak tidak terpengaruh Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme. www.peraturan.go.id 2019, No.592
11.Nilai-Nilai Nasionalisme adalah suatu sikap yang diberikan ke Anak Pelaku, Anak Korban dan Anak Saksi Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme agar merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri.
12.Konseling adalah suatu proses yang dilakukan dalam bentuk wawancara untuk membantu Anak memahami dirinya secara lebih baik agar dapat mengatasi kesulitan dalam menyesuaikan dirinya terhadap berbagai peranan dan relasi serta menemukan pemecahan permasalahan yang tepat.
13.Rehabilitasi Medis adalah pengobatan secara terpadu untuk memulihkan kondisi fisik Anak Korban, Anak Pelaku, dan Anak Saksi Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme.
14.Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Anak Pelaku, Anak Korban, dan Anak Saksi Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
15.Rehabilitasi Psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar.
16.Rehabilitasi Psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Anak Korban atau Anak Saksi yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Anak Korban atau Anak Saksi dari Tindak Pidana Terorisme.
17.Reintegrasi Sosial adalah proses penyiapan Anak Pelaku, Anak Korban, dan Anak Saksi Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga/keluarga pengganti dan masyarakat. www.peraturan.go.id 2019, No.592
18.Pendampingan adalah upaya atau proses yang dilakukan untuk mendampingi Anak dalam proses hukum mulai dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan pengadilan serta pendampingan dalam proses rehabilitasi.
19.Deradikalisasi adalah proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman yang radikal Terorisme yang telah terjadi.
20.Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak.

Pasal 2

Pasal 3

Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme ditujukan kepada:

a.Anak Korban;
b.Anak Pelaku;
c.Anak dari Pelaku; dan
d.Anak Saksi. www.peraturan.go.id 2019, No.592

Pasal 4

(1)Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme meliputi langkah-langkah yang diperlukan dalam melakukan:
1. a.Pencegahan;
2. b.edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan Nilai-Nilai Nasionalisme;
3. c.Konseling tentang bahaya Radikalisme dan Terorisme;
4. d.Rehabilitasi Sosial;
5. e.Rehabilitasi Psikososial dan/atau Rehabilitasi Psikologis;
6. f.Pendampingan;
7. g.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
8. h.layanan lainnya.
(2)Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf a dilakukan dengan:
1. a.mendeteksi dan memetakan lokasi Anak yang rentan terpengaruh Radikalisme dan terlibat Tindak Pidana Terorisme;
2. b.menyusun materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme; dan
3. c.menyebarluaskan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme.
(2)Materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit:
1. a.Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme dikaitkan dengan Perlindungan Anak; www.peraturan.go.id 2019, No.592
2. b.bahaya Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme;
3. c.faktor penyebab Anak melakukan tindakan Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme;
4. d.ciri dan modus pelaku Tindak Pidana Terorisme; dan
5. e.upaya yang perlu dilakukan untuk menangani Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme.
(3)Penyebarluasan komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan kepada Anak, keluarga, masyarakat, media massa, lembaga yang menangani Anak, dan lembaga pendidikan.

Pasal 6

Edukasi tentang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang:

a.penanaman nilai-nilai moral, dan mental agar hidup rukun dan damai;
b.karakter dan budi pekerti; dan
c.saling menghargai dan menghormati.

Pasal 7

Edukasi tentang ideologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang Pancasila.

Pasal 8

Edukasi tentang Nilai-Nilai Nasionalisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan memberikan pemahaman agar Anak:

a.cinta terhadap tanah air;
b.bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia; dan
c.rela berkorban, setia dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. www.peraturan.go.id 2019, No.592

Pasal 9

a.agama;
b.kepribadian;
c.kehidupan bermasyarakat; dan
d.keluarga.

Pasal 10

(1)Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan melalui tahapan:
1. a.pendekatan awal;
2. b.pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen;
3. c.penyusunan rencana pemecahan masalah;
4. d.pemecahan masalah atau intervensi;
5. e.resosialisasi;
6. f.terminasi; dan
7. g.bimbingan lanjut.
(2)Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun lembaga sosial.