DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 20 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa usulan penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/646/M.KT.01/2021 tanggal 30 Juni 2021;
c.bahwa Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum; www.peraturan.go.id 2021, No.969
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 135);
4.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
5.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA. www.peraturan.go.id 2021, No.969

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang selanjutnya disingkat KPAI adalah lembaga yang bersifat independen yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Sekretariat KPAI merupakan unsur staf yang membantu KPAI dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan KPAI.
(2)Sekretariat KPAI dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
(3)Kepala Sekretariat KPAI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(4)Sekretariat KPAI secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 3

Sekretariat KPAI mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada KPAI. www.peraturan.go.id 2021, No.969

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat KPAI menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. b.pelaksanaan urusan keuangan;
3. c.pemberian dukungan fasilitasi layanan pengaduan;
4. d.penyusunan bahan advokasi, hukum, dan kerja sama;
5. e.pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem data dan informasi;
6. f.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
7. g.pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, tata usaha, kearsipan, persuratan, kepegawaian, dan kerumahtanggaan.
(2)Ketentuan mengenai uraian fungsi susunan organisasi di lingkungan Sekretariat KPAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan organisasi Sekretariat KPAI terdiri atas:
1. a.Subbagian Administrasi Umum; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan organisasi Sekretariat KPAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2021, No.969

Pasal 6

Subbagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi urusan tata usaha, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan KPAI dan Sekretariat KPAI.

Pasal 7

Di lingkungan Sekretariat KPAI ditetapkan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Teknis Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.
(3)Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Teknis Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
(4)Ketentuan mengenai uraian pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Teknis Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri. www.peraturan.go.id 2021, No.969

Pasal 9

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang ditentukan melalui analisis jabatan dan beban kerja.
(3)Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 10

Sekretariat KPAI dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Sekretariat KPAI.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…