DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 8 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Ringkasan

Peraturan ini merupakan acuan bagi a. Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK pada kementerian/lembaga; b. Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK pada pemerintah daerah provinsi; dan c. Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK pada pemerintah daerah kabupaten/kota, dalam melaksanakan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK agar menjadi Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak; pengukuran pemenuhan standar lembaga perlindungan khusus ramah anak; penetapan kriteria lembaga perlindungan khusus ramah anak

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus menjadi lembaga perlindungan khusus ramah anak, diperlukan standar lembaga perlindungan khusus ramah anak;
c.bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pemenuhan standar lembaga perlindungan khusus ramah anak, perlu mengatur mengenai standar lembaga perlindungan khusus ramah anak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik www.gonitro.com Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
5.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG STANDAR LEMBAGA PERLINDUNGAN KHUSUS RAMAH ANAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak adalah lembaga/unit penyedia layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang telah menerapkan prinsip perlindungan Anak sebagai institusi maupun pemberian layanan.
2.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3.Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang selanjutnya disingkat AMPK adalah Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Anak yang menjadi korban pornografi, Anak dengan HIV/AIDS, Anak korban penculikan, penjualan, www.gonitro.com dan/atau perdagangan, Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, Anak korban kejahatan seksual, Anak korban jaringan terorisme, Anak penyandang disabilitas, Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
4.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
5.Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
6.Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK adalah lembaga/unit milik pemerintah yang menyelenggarakan layanan bagi AMPK baik dalam pelaksanaan kebijakan, kegiatan, maupun administrasi.
7.Masyarakat adalah orang perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
8.Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kementerian PPPA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi:

a.Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK pada kementerian/lembaga;
b.Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK pada pemerintah daerah provinsi; dan
c.Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK pada pemerintah daerah kabupaten/kota, dalam melaksanakan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK agar menjadi Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak.

Pasal 3

(1)Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: www.gonitro.com
1. a.unit penanganan kasus pada penyedia layanan pendidikan;
2. b.unit penanganan kasus pada penyedia layanan kesehatan;
3. c.lembaga penyedia layanan Anak berhadapan dengan hukum;
4. d.lembaga penyedia layanan perlindungan dan pengasuhan Anak penyandang disabilitas;
5. e.lembaga penyedia layanan rehabilitasi Anak dengan HIV/AIDS; dan
6. f.lembaga penyedia layanan rehabilitasi bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
(2)Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar menjadi Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak harus memenuhi standar.
(3)Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas indikator Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak yang meliputi:
1. a.kelembagaan;
2. b.partisipasi Anak;
3. c.program layanan bagi Anak, orang tua/keluarga dan Masyarakat;
4. d.advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, dan kerja sama layanan;
5. e.kepuasan penerima layanan; dan
6. f.pelaksanaan layanan.

Pasal 4

(1)Pengukuran pemenuhan standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan untuk mengetahui implementasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK menjadi Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak.
(2)Pengukuran pemenuhan standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
1. a.pengusulan Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK dari kementerian/lembaga, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing;
2. b.bimbingan teknis;
3. c.evaluasi mandiri;
4. d.audit kesatu dan pembinaan;
5. e.audit kedua;
6. f.rapat pleno;
7. g.penetapan hasil; dan
8. h.pemantauan dan evaluasi.
(3)Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menggunakan instrumen pemenuhan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3). www.gonitro.com
(4)Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf g dilaksanakan dengan menggunakan borang standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak.
(5)Instrumen pemenuhan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan borang standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

(1)Dalam melaksanakan pengukuran pemenuhan standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak, Menteri membentuk tim standardisasi yang terdiri atas unsur:
1. a.Kementerian PPPA;
2. b.kementerian/lembaga yang memiliki Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK;
3. c.ahli standardisasi lembaga; dan
4. d.pemerhati Anak.
(2)Tim standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.melakukan audit kesatu hasil evaluasi mandiri yang dilakukan oleh Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK;
2. b.melakukan pembinaan dan pendampingan proses pengukuran pemenuhan standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak;
3. c.melakukan audit kedua untuk mengetahui kesesuaian hasil verifikasi administrasi dengan kondisi di lapangan; dan
4. d.menyusun dan melaporkan hasil pengukuran pemenuhan standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak dan rekomendasi terkait pelaksanaan pengukuran pemenuhan standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak kepada Menteri melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Perlindungan Khusus Anak.
(3)Tim standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan pengukuran pemenuhan standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak, Menteri melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Perlindungan Khusus Anak berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota terkait dengan:

a.proses pengukuran pemenuhan standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak;
b.keikutsertaan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mendampingi pengukuran pemenuhan standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak pada tahapan sebagaimana dimaksud www.gonitro.com dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e; dan
c.hasil pengukuran pemenuhan standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak.

Pasal 7

(1)Penetapan kriteria Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak didasarkan pada hasil pengukuran pemenuhan standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak.
(2)Penetapan kriteria Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk:
1. a.memberikan gambaran atau informasi tentang kondisi lembaga/unit penyedia layanan dalam penyelenggaraan Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak;
2. b.menetapkan lembaga/unit penyedia layanan ke dalam kriteria Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak sesuai dengan hasil pengukuran pemenuhan standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak.

Pasal 8

(1)Kriteria Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak terdiri atas:
1. a.menuju standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak;
2. b.memenuhi standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak; dan
3. c.memenuhi standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak dengan nilai maksimum.
(2)Kriteria menuju standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a diberikan apabila nilai audit akhir sudah memenuhi standar minimum namun terdapat indikator yang belum memenuhi standar.
(3)Kriteria Memenuhi Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b diberikan apabila nilai audit akhir pada seluruh indikator yang diwajibkan sudah terpenuhi, dengan dikategorikan ke dalam peringkat:
1. a.Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak Pratama, jika:
  1. 1.100% (seratus persen) subpersyaratan yang diwajibkan; dan
  2. 2.0% (nol persen) sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) subpersyaratan tidak diwajibkan, telah terpenuhi.
2. b.Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak Madya, jika:
  1. 1.100% (seratus persen) subpersyaratan yang diwajibkan; dan www.gonitro.com
  2. 2.26% (dua puluh enam persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) subpersyaratan tidak diwajibkan, telah terpenuhi.
3. c.Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak Nindya, jika:
  1. 1.100% (seratus persen) subpersyaratan yang diwajibkan; dan
  2. 2.51% (lima puluh satu persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) subpersyaratan tidak diwajibkan, telah terpenuhi.
4. d.Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak Utama, jika:
  1. 1.100% (seratus persen) subpersyaratan yang diwajibkan; dan
  2. 2.76% (tujuh puluh enam persen) sampai dengan 99% (sembilan puluh sembilan persen) subpersyaratan tidak diwajibkan, telah terpenuhi.
(4)Kriteria memenuhi standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak dengan nilai maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan apabila nilai audit akhir pada semua indikator baik yang diwajibkan maupun yang tidak diwajibkan mendapatkan 100% (seratus persen) nilai maksimum.

Pasal 9

Pelaksanaan pengukuran pemenuhan standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 berdasarkan pedoman pengukuran pemenuhan standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, lembaga/unit penyedia layanan menerima penghargaan dalam bentuk piagam penghargaan atau sertifikat.
(2)Piagam penghargaan atau sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…