DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 84

Lembaga terkait

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Standar Pelayanan bagi Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan JDIH KEMENPPPA Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
5.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
6.Peraturan Menteri Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG STANDAR PELAYANAN BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN ATAU PELAKU PORNOGRAFI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Standar Pelayanan adalah pedoman yang dipakai dalam memberikan penanganan awal, pembinaan, JDIH KEMENPPPA pendampingan, dan pemulihan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.
2.Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
3.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
4.Anak yang Menjadi Korban Pornografi adalah Anak yang mengalami trauma atau penderitaan sebagai akibat tindak pidana Pornografi.
5.Anak yang Menjadi Pelaku Pornografi adalah Anak yang melakukan tindak pidana Pornografi.
6.Pembinaan adalah serangkaian kegiatan untuk membentuk dan meningkatkan jati diri Anak yang Menjadi Korban Pornografi atau Anak yang Menjadi Pelaku Pornografi ke arah yang lebih baik sehingga Anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar baik fisik, kecerdasan otak, mental, dan spiritual.
7.Pendampingan adalah suatu upaya atau proses yang dimaksudkan untuk memberdayakan diri Anak yang Menjadi Korban Pornografi atau Anak yang Menjadi Pelaku Pornografi sehingga dapat mengatasi permasalahan dirinya sendiri.
8.Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, dan sosial sehingga Anak yang Menjadi Korban Pornografi atau Anak yang Menjadi Pelaku Pornografi dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.
9.Lembaga Sosial adalah lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai kesejahteraan sosial. JDIH KEMENPPPA
10.Lembaga Pendidikan adalah satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai sistem pendidikan nasional.
11.Lembaga Keagamaan adalah organisasi nonpemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh Warga Negara Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.

Pasal 2

(1)Standar Pelayanan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi petugas Lembaga Sosial, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan Pemerintah Daerah dalam memberikan penanganan awal, Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan bagi Anak yang Menjadi Korban Pornografi atau Anak yang Menjadi Pelaku Pornografi.
(2)Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 3

Petugas Lembaga Sosial, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan Pemerintah Daerah dalam memberikan penanganan awal, Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan bagi Anak yang Menjadi Korban Pornografi atau Anak yang Menjadi Pelaku Pornografi harus memperhatikan etika sebagai berikut:

a.memastikan persetujuan Anak yang Menjadi Korban Pornografi atau Anak yang Menjadi Pelaku Pornografi, orangtua, wali, atau keluarga terdekat;
b.memastikan Anak yang Menjadi Korban Pornografi atau Anak yang Menjadi Pelaku Pornografi didampingi orangtua, wali, atau keluarga terdekat;
c.memperkenalkan diri;
d.bersikap lemah lembut, sopan, ramah, akrab, dan JDIH KEMENPPPA empati;
e.berhati-hati dalam berkomunikasi dan dalam mengajukan pertanyaan;
f.mendengarkan cerita dan keluhan;
g.memperhatikan kondisi fisik dan psikis;
h.memberi kemudahan, rasa aman, nyaman, dan keselamatan;
i.menggunakan bahasa sederhana dan mudah dimengerti;
j.menciptakan rasa kekeluargaan;
k.tidak menghakimi;
l.tidak merendahkan;
m.menjaga kerahasiaan; dan
n.memberikan informasi mengenai pelayanan Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan.

Pasal 4

Penanganan awal, Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan bagi Anak yang Menjadi Korban Pornografi atau Anak yang Menjadi Pelaku Pornografi dilakukan oleh petugas yang profesional di bidangnya.

Pasal 5

(1)Layanan terhadap Anak yang Menjadi Korban Pornografi atau Anak yang Menjadi Pelaku Pornografi dilakukan secara terpadu oleh Lembaga Sosial, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan Pemerintah Daerah.
(2)Dalam hal Lembaga Sosial, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan Pemerintah Daerah tidak memiliki kemampuan untuk memberikan layanan yang dibutuhkan, dapat melakukan kerja sama untuk melakukan rujukan kepada lembaga layanan anak lain yang mempunyai kemampuan. JDIH KEMENPPPA

Pasal 6

Standar Pelayanan penanganan awal, Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan bagi Anak yang Menjadi Korban Pornografi atau Anak yang Menjadi Pelaku Pornografi ini dapat dijadikan acuan bagi Lembaga Sosial, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dibentuk oleh masyarakat.

BAB II

PENANGANAN AWAL

Pasal 7

Lembaga Sosial, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan Pemerintah Daerah melakukan penanganan awal sebelum melakukan Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan terhadap Anak yang Menjadi Korban Pornografi atau Anak yang Menjadi Pelaku Pornografi.

Pasal 8

(1)Penanganan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui asesmen untuk mengetahui kondisi Anak yang Menjadi Korban Pornografi atau Anak yang Menjadi Pelaku Pornografi dan memastikan penanganan yang tepat.
(2)Berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak yang Menjadi Korban Pornografi atau Anak yang Menjadi Pelaku Pornografi diberikan layanan secara terpadu sesuai dengan kebutuhan atau diberikan layanan secara berjejaring.

BAB III

PEMBINAAN

Pasal 9

Lembaga Sosial, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya JDIH KEMENPPPA memberikan Pembinaaan kepada Anak yang Menjadi Korban Pornografi atau Anak yang Menjadi Pelaku Pornografi.

Pasal 10

Lembaga Sosial dalam memberikan Pembinaan terhadap Anak yang Menjadi Korban Pornografi atau Anak yang Menjadi Pelaku Pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan oleh pekerja sosial dan/atau tenaga kesejahteraan sosial dengan memberikan:

a.bimbingan mental spiritual;
b.bimbingan fisik, disiplin, dan kepribadian;
c.konseling;
d.pelayanan program pendidikan mandiri;
e.pelatihan vokasional;
f.penggalian potensi dan sumber daya; dan/atau
g.peningkatan kemampuan dan kemauan.

Pasal 11

(1)Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diberikan melalui:
1. a.bimbingan pemahaman pengetahuan dasar keagamaan;
2. b.etika kepribadian; dan
3. c.kedisiplinan yang ditujukan untuk memperkuat sikap/karakter dan nilai spritiual yang dianut.
(2)Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
1. a.pengenalan norma agama, susila, kesopanan, dan hukum yang berlaku di masyarakat;
2. b.pendidikan agama;
3. c.internalisasi ketaatan pada norma dan etika; dan
4. d.bimbingan kesehatan mental.

Isi peraturan

Teks84PDFHirarki

Memuat teks peraturan…