DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 19 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai: a. Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender (KBG), Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak, dan Penanganan Perempuan dan Anak Dalam Penanggulangan Bencana; b. Subklaster Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Pemberdayaan Perempuan (Subklaster PP KBG PP); c. Integrasi Data dan Informasi; d. Pemantauan dan Evaluasi; e. Kaji Cepat; f. Partisipasi Masyarakat; dan g. Pendanaan. Lampiran Peraturan ini memuat Pedoman Pelaksanaan Pelindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Penanggulangan Bencana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan penanggulangan bencana yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara terkoordinasi, terencana, dan terpadu, perlu memberikan pelindungan bagi perempuan dan anak dari terjadinya kekerasan berbasis gender;
c.bahwa untuk mengintegrasikan perspektif pelindungan perempuan dan anak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlu memperhatikan kebutuhan dasar spesifik perempuan dan kebutuhan khusus anak;
d.bahwa Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan Masyarakat, sehingga perlu diganti;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pelindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Penanggulangan Bencana; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang www.gonitro.com Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
5.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI KEKERASAN BERBASIS GENDER DALAM PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pelindungan perempuan dan Anak merupakan komitmen yang wajib dipenuhi oleh negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 baik di situasi normal maupun di situasi Bencana. Pelindungan dalam Bencana membutuhkan perhatian khusus mengingat karakteristik situasi Bencana yang berbeda dengan situasi normal. Menurut data yang diperoleh dari situs resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), diperkirakan sejak 10 tahun terakhir hingga Oktober 2023, Indonesia telah mengalami 34.978 kejadian Bencana alam, dengan dampak yang diakibatkan diperkirakan sekitar 11.511 orang meninggal dan hilang, 80.913 orang luka-luka, dan 56.683.491 orang telah menderita dan mengungsi. Dalam situasi Bencana, baik laki-laki maupun perempuan, usia dewasa dan Anak memiliki kerentanan untuk menjadi korban namun ada kelompok yang memiliki kerentanan lebih besar sehingga dapat menjadi korban ganda akibat Bencana dan akibat kondisi kerentanannya tersebut. Kelompok yang dimaksud adalah perempuan dan Anak termasuk perempuan dengan kondisi kerentanan tertentu seperti ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, Anak, termasuk perempuan dengan kondisi kerentanan yang dapat memicu KBG. Selain menjadi korban Bencana, kelompok tersebut rentan menjadi korban KBG termasuk pengabaian pemenuhan hak dan kebutuhan khusus akibat minimnya integrasi Gender dalam penanggulangan Bencana.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pelindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman dari kekerasan berbasis gender serta memberikan pemenuhan hak kepada perempuan dan anak, termasuk kebutuhan spesifik bagi perempuan dan khusus bagi anak dengan kondisi kerentanan tertentu dalam bencana.
2.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor www.gonitro.com manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
4.Gender adalah nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat.
5.Kekerasan Berbasis Gender yang selanjutnya disingkat KBG adalah kekerasan yang disebabkan perbedaan Gender yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran.
6.Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko atau menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya KBG dan keberulangan KBG.
7.Penanganan adalah proses tindakan atau cara untuk menyediakan layanan korban KBG.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.
9.Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.
10.Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, kegiatan Pencegahan Bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
11.Subklaster Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang selanjutnya disebut Subklaster PP KBG PP adalah pemangku kepentingan lintas sektor yang berkoordinasi dan berkolaborasi dalam Pelindungan perempuan dan Anak dari KBG dalam penanggulangan Bencana.
12.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan, termasuk lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan Masyarakat dalam upaya Pelindungan perempuan dan Anak dari KBG dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. www.gonitro.com

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.melaksanakan Pencegahan dan Penanganan KBG dalam situasi Bencana bagi perempuan dan Anak;
b.melakukan pemenuhan kebutuhan dasar serta kebutuhan spesifik perempuan dan kebutuhan khusus bagi Anak dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
c.meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Subklaster PP KBG PP; dan
d.meningkatkan koordinasi yang terencana dan terpadu dalam Pelindungan perempuan dan Anak dari KBG.

BAB II

PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI KEKERASAN BERBASIS GENDER A. Prinsip Pelindungan dari KBG Pelindungan perempuan dan Anak dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dilakukan berdasarkan prinsip:

Pasal 4

(1)Menteri mengoordinasikan Pelindungan perempuan dan Anak dari KBG dalam penanggulangan Bencana yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga.
(2)Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak sesuai dengan kewenangannya di provinsi dan kabupaten/kota mengoordinasikan Pelindungan perempuan dan Anak dari KBG dalam penanggulangan Bencana yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
(3)Pelindungan perempuan dan Anak dari KBG dalam penanggulangan Bencana dilakukan dengan:
1. a.Pencegahan KBG dalam penanggulangan Bencana;
2. b.pemenuhan hak korban dalam penanggulangan Bencana; dan
3. c.Penanganan korban dalam penanggulangan Bencana.
(4)Pelindungan perempuan dan Anak diberikan dengan memperhatikan kondisi kerentanan yang meliputi:
1. a.perempuan sebagai kepala keluarga;
2. b.perempuan dan Anak penyandang disabilitas;
3. c.perempuan dan Anak dengan HIV/AIDS;
4. d.perempuan lanjut usia;
5. e.remaja perempuan;
6. f.Anak yang terpisah dari orang tua atau wali/tidak di bawah pengawasan;
7. g.Anak yatim piatu; dan/atau
8. h.perempuan dan Anak dengan kondisi yang dapat memicu kerentanan ganda dalam Bencana. www.gonitro.com

Pasal 5

(1)Pencegahan KBG dalam penanggulangan Bencana dilaksanakan pada saat prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.
(2)Pencegahan KBG dalam penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.kampanye peningkatan kesadaran terkait dengan pengetahuan dan perilaku Masyarakat atas kesetaraan Gender;
2. b.penyiapan logistik kedaruratan, kebutuhan spesifik perempuan, dan kebutuhan khusus Anak;
3. c.penyediaan, pengembangan, dan diseminasi materi komunikasi, informasi, dan edukasi Pencegahan;
4. d.pembentukan dan/atau optimalisasi peran Subklaster PP KBG PP pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
5. e.penyiapan dan/atau pengintegrasian kajian risiko Bencana, rencana kontingensi, rencana evakuasi, dan sistem peringatan dini yang berperspektif Gender;
6. f.penyusunan dan/atau penguatan kebijakan penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan;
7. g.penyiapan data pilah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan kategori kerentanan;
8. h.penyiapan fasilitas umum ramah perempuan dan Anak di tempat pengungsian; dan
9. i.penyiapan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi perempuan dan Anak yang memiliki kondisi kerentanan.
(3)Ketentuan teknis Pencegahan KBG dalam penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Pemenuhan hak korban dalam penanggulangan Bencana dilaksanakan pada saat tanggap darurat dan pascabencana.
(2)Pemenuhan hak korban dalam penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pemenuhan kebutuhan hak dasar;
2. b.pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan; dan
3. c.pemenuhan kebutuhan khusus Anak.
(3)Pemenuhan hak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kerentanan tertentu yang tercantum dalam www.gonitro.com Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Penanganan korban dalam penanggulangan Bencana dilaksanakan pada saat tanggap darurat dan pascabencana.
(2)Penanganan korban pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.penerimaan pengaduan;
2. b.penyediaan layanan kesehatan;
3. c.penyediaan pendamping;
4. d.penyediaan penguatan psikologi;
5. e.penyediaan layanan psikologi;
6. f.penyediaan layanan psikososial;
7. g.penyediaan layanan hukum;
8. h.penyediaan akomodasi yang layak bagi korban yang memiliki kerentanan; dan/atau
9. i.penyediaan rujukan layanan.
(3)Penanganan korban pada saat pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.penyiapan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi bagi perempuan dan Anak;
2. b.penyediaan layanan rehabilitasi sosial; dan/atau
3. c.pemberdayaan ekonomi.
(4)Pelaksanaan Penanganan diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi korban sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Dalam melakukan Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan sesuai standar.
(2)Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.standar dasar;
2. b.standar mitigasi dan Penanganan; dan
3. c.standar data dan evaluasi.
(3)Ketentuan standar sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PELAKSANAAN PENCEGAHAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER A. Pencegahan KBG dalam Bencana Dalam melaksanakan upaya Pencegahan terjadinya KBG, pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota secara bersama-sama melakukan berbagai upaya untuk melakukan upaya Pencegahan.

Pasal 9

(1)Klaster pengungsian dan perlindungan terintegrasi dalam sistem klaster penanggulangan Bencana di tingkat nasional, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. www.gonitro.com
(2)Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas Pelindungan perempuan dan Anak membentuk Subklaster PP KBG PP.
(3)Klaster dan Subklaster PP KBG PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Subklaster PP KBG PP merupakan bagian dari klaster pengungsian dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
(2)Subklaster PP KBG PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di tingkat nasional, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota.
(3)Subklaster PP KBG PP tingkat nasional ditetapkan oleh Menteri.
(4)Subklaster PP KBG PP tingkat provinsi ditetapkan oleh gubernur.
(5)Subklaster PP KBG PP tingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/wali kota.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI KEKERASAN BERBASIS GENDER A. Prinsip Pelindungan dari KBG Pelindungan perempuan dan Anak dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dilakukan berdasarkan prinsip:

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI KEKERASAN BERBASIS GENDER A. Prinsip Pelindungan dari KBG Pelindungan perempuan dan Anak dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dilakukan berdasarkan prinsip:

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020