DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan terhadap pengetahuan dan pengalaman aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum dilakukan secara optimal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Manajemen Pengetahuan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; www.peraturan.go.id 2019, No.859 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
3.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management);
4.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG MANAJEMEN PENGETAHUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.Manajemen Pengetahuan adalah upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan www.peraturan.go.id 2019, No.859 pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi.
3.Pengetahuan adalah pemahaman tentang sesuatu hal berdasarkan interpretasi atas sebuah konteks permasalahan tertentu.
4.Pengetahuan Implisit yang selanjutnya disebut Tacit adalah Pengetahuan yang masih berada dalam pikiran individu yang memiliki Pengetahuan tersebut.
5.Pengetahuan Eksplisit adalah Pengetahuan yang sudah secara eksplisit diutarakan dan tersedia dalam organisasi.
6.Sosialisasi adalah proses untuk memperoleh Tacit melalui berbagi Pengetahuan.
7.Eksternalisasi adalah proses mengubah Tacit menjadi Pengetahuan Eksplisit dalam tulisan atau diwujudkan dalam suatu bentuk.
8.Kombinasi adalah proses menciptakan Pengetahuan Eksplisit dengan menemukan dan menyatukan Pengetahuan Eksplisit dari sejumlah sumber ke dalam sistem Pengetahuan.
9.Internalisasi adalah proses mewujudkan Pengetahuan Eksplisit menjadi Tacit dengan menginternalisasi pengalaman yang diperoleh melalui mode penciptaan Pengetahuan lainnya ke dalam basis Tacit individu dalam bentuk model mental bersama atau praktik kerja.
10.Community of Practices yang selanjutnya disingkat CoP adalah komunitas individu yang memiliki kesamaan minat dan pengetahuan pada bidang tertentu, secara rutin bertemu, bertukar pikiran, dan berdiskusi tentang isu strategis terkait dengan bidangnya.
11.Sistem Manajemen Pengetahuan adalah sistem yang berbasis teknologi informasi untuk melakukan pengelolaan Pengetahuan baik saat perolehan, penyimpanan, pengambilan kembali, pemanfaatan www.peraturan.go.id 2019, No.859 maupun penyempurnaannya.
12.Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kemen PPPA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 2

Manajemen Pengetahuan di lingkungan Kemen PPPA dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.perolehan/akuisisi Pengetahuan, yaitu proses perolehan ataupun pengembangan aset intelektual, termasuk pemahaman personal, keahlian, pengalaman, dan relasi antardata;
b.berbagi Pengetahuan, yaitu proses menyebarkan dan membuat Pengetahuan tersedia untuk berbagai kalangan yang membutuhkan di dalam organisasi penggunanya; dan
c.memanfaatkan Pengetahuan, yaitu proses penggunaan Pengetahuan di dalam organisasi.

Pasal 3

Manajemen Pengetahuan di lingkungan Kemen PPPA dimaksudkan sebagai acuan bagi ASN Kemen PPPA, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota dalam melakukan pengelolaan Pengetahuan keterampilan dan pengalaman operasional dan manajerial.

Pasal 4

Manajemen Pengetahuan bertujuan untuk:

a.memberikan pemahaman kepada ASN di lingkungan Kemen PPPA mengenai pengelolaan Pengetahuan keterampilan, pengalaman operasional, dan manajerial; www.peraturan.go.id 2019, No.859
b.mendorong instansi Kemen PPPA untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan berbagi Pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan dan tolok ukur pelaksanaan pelayanan publik terbaik;
c.mewujudkan sinergitas pelaksanaan Manajemen Pengetahuan; dan
d.mewujudkan ASN yang berkualitas dan kompetitif serta Kemen PPPA menjadi organisasi yang efektif dan efisien.

Pasal 5

Manfaat Manajemen Pengetahuan adalah untuk:

a.menghindari terjadinya Pengetahuan yang hilang karena individu yang kompeten pensiun, meninggal, atau rotasi/mutasi;
b.menghindari hilangnya Pengetahuan organisasi yang berharga;
c.menghindari terjadinya permasalahan yang berulang;
d.menghindari terhambatnya kinerja organisasi karena tidak memiliki Pengetahuan yang cukup; dan
e.meningkatkan inovasi dan produktivitas.

BAB II

AKTIVITAS, JENIS, DAN KONVERSI PENGETAHUAN

Pasal 6

(1)Aktivitas dalam Manajemen Pengetahuan meliputi:
1. a.upaya perolehan dan penyimpanan;
2. b.pengolahan;
3. c.pengambilan kembali;
4. d.pemanfaatan dan penyebaran; dan
5. e.evaluasi dan penyempurnaan.
(2)Upaya perolehan dan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit dilakukan dengan cara merekam Pengetahuan individu baik secara tertulis, audio, maupun audio visual. www.peraturan.go.id 2019, No.859
(3)Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara mengklasifikasikan Pengetahuan.
(4)Pengambilan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c dilakukan dengan sistem pencarian dan temu kembali (retrieval) informasi.
(5)Pemanfaatan dan penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit dilakukan dengan cara konsultasi dan pemanfaatan teknologi informasi.
(6)Evaluasi dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit dilakukan melalui forum diskusi.

Pasal 7

(1)Jenis Pengetahuan terdiri atas:
1. a.Tacit; dan
2. b.Pengetahuan Eksplisit.
(2)Tacit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari komponen kognitif atau Pengetahuan tak terstruktur dan komponen teknis atau Pengetahuan terstruktur.
(3)Pengetahuan Eksplisit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b merupakan Pengetahuan yang bersifat terstruktur dan tercermin dalam berbagai rujukan peraturan dan standar kerja.

Pasal 8

Konversi jenis Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:

a.Sosialisasi;
b.Eksternalisasi;
c.Kombinasi; dan
d.Internalisasi.

Pasal 9

(1)Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dapat dilakukan dengan cara: www.peraturan.go.id 2019, No.859
1. a.bekerja secara berdampingan; dan
2. b.berbagi pekerjaan dan kondisi yang sama.
(2)Proses belajar melalui Sosialisasi dilakukan dengan memperhatikan, meniru, dan berlatih.

Pasal 10

Eksternalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat berupa abstraksi atau model (pilot project).

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan terhadap pengetahuan dan pengalaman aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum dilakukan secara optimal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
3.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management);
4.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG MANAJEMEN PENGETAHUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.Manajemen Pengetahuan adalah upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan www.peraturan.go.id 2019, No.859 pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi.
3.Pengetahuan adalah pemahaman tentang sesuatu hal berdasarkan interpretasi atas sebuah konteks permasalahan tertentu.
4.Pengetahuan Implisit yang selanjutnya disebut Tacit adalah Pengetahuan yang masih berada dalam pikiran individu yang memiliki Pengetahuan tersebut.
5.Pengetahuan Eksplisit adalah Pengetahuan yang sudah secara eksplisit diutarakan dan tersedia dalam organisasi.
6.Sosialisasi adalah proses untuk memperoleh Tacit melalui berbagi Pengetahuan.
7.Eksternalisasi adalah proses mengubah Tacit menjadi Pengetahuan Eksplisit dalam tulisan atau diwujudkan dalam suatu bentuk.
8.Kombinasi adalah proses menciptakan Pengetahuan Eksplisit dengan menemukan dan menyatukan Pengetahuan Eksplisit dari sejumlah sumber ke dalam sistem Pengetahuan.
9.Internalisasi adalah proses mewujudkan Pengetahuan Eksplisit menjadi Tacit dengan menginternalisasi pengalaman yang diperoleh melalui mode penciptaan Pengetahuan lainnya ke dalam basis Tacit individu dalam bentuk model mental bersama atau praktik kerja.
10.Community of Practices yang selanjutnya disingkat CoP adalah komunitas individu yang memiliki kesamaan minat dan pengetahuan pada bidang tertentu, secara rutin bertemu, bertukar pikiran, dan berdiskusi tentang isu strategis terkait dengan bidangnya.
11.Sistem Manajemen Pengetahuan adalah sistem yang berbasis teknologi informasi untuk melakukan pengelolaan Pengetahuan baik saat perolehan, penyimpanan, pengambilan kembali, pemanfaatan www.peraturan.go.id 2019, No.859 maupun penyempurnaannya.
12.Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kemen PPPA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 2

Manajemen Pengetahuan di lingkungan Kemen PPPA dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.perolehan/akuisisi Pengetahuan, yaitu proses perolehan ataupun pengembangan aset intelektual, termasuk pemahaman personal, keahlian, pengalaman, dan relasi antardata;
b.berbagi Pengetahuan, yaitu proses menyebarkan dan membuat Pengetahuan tersedia untuk berbagai kalangan yang membutuhkan di dalam organisasi penggunanya; dan
c.memanfaatkan Pengetahuan, yaitu proses penggunaan Pengetahuan di dalam organisasi.

Pasal 3

Pasal 4

Manajemen Pengetahuan bertujuan untuk:

a.memberikan pemahaman kepada ASN di lingkungan Kemen PPPA mengenai pengelolaan Pengetahuan keterampilan, pengalaman operasional, dan manajerial; www.peraturan.go.id 2019, No.859
b.mendorong instansi Kemen PPPA untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan berbagi Pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan dan tolok ukur pelaksanaan pelayanan publik terbaik;
c.mewujudkan sinergitas pelaksanaan Manajemen Pengetahuan; dan
d.mewujudkan ASN yang berkualitas dan kompetitif serta Kemen PPPA menjadi organisasi yang efektif dan efisien.

Pasal 5

Manfaat Manajemen Pengetahuan adalah untuk:

a.menghindari terjadinya Pengetahuan yang hilang karena individu yang kompeten pensiun, meninggal, atau rotasi/mutasi;
b.menghindari hilangnya Pengetahuan organisasi yang berharga;
c.menghindari terjadinya permasalahan yang berulang;
d.menghindari terhambatnya kinerja organisasi karena tidak memiliki Pengetahuan yang cukup; dan
e.meningkatkan inovasi dan produktivitas.

BAB II

AKTIVITAS, JENIS, DAN KONVERSI PENGETAHUAN

Pasal 6

(1)Aktivitas dalam Manajemen Pengetahuan meliputi:
1. a.upaya perolehan dan penyimpanan;
2. b.pengolahan;
3. c.pengambilan kembali;
4. d.pemanfaatan dan penyebaran; dan
5. e.evaluasi dan penyempurnaan.
(2)Upaya perolehan dan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit dilakukan dengan cara merekam Pengetahuan individu baik secara tertulis, audio, maupun audio visual. www.peraturan.go.id 2019, No.859
(3)Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara mengklasifikasikan Pengetahuan.
(4)Pengambilan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c dilakukan dengan sistem pencarian dan temu kembali (retrieval) informasi.
(5)Pemanfaatan dan penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit dilakukan dengan cara konsultasi dan pemanfaatan teknologi informasi.
(6)Evaluasi dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit dilakukan melalui forum diskusi.

Pasal 7

(1)Jenis Pengetahuan terdiri atas:
1. a.Tacit; dan
2. b.Pengetahuan Eksplisit.
(2)Tacit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari komponen kognitif atau Pengetahuan tak terstruktur dan komponen teknis atau Pengetahuan terstruktur.
(3)Pengetahuan Eksplisit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b merupakan Pengetahuan yang bersifat terstruktur dan tercermin dalam berbagai rujukan peraturan dan standar kerja.

Pasal 8

Konversi jenis Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:

a.Sosialisasi;
b.Eksternalisasi;
c.Kombinasi; dan
d.Internalisasi.

Pasal 9

(1)Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dapat dilakukan dengan cara: www.peraturan.go.id 2019, No.859
1. a.bekerja secara berdampingan; dan
2. b.berbagi pekerjaan dan kondisi yang sama.
(2)Proses belajar melalui Sosialisasi dilakukan dengan memperhatikan, meniru, dan berlatih.

Pasal 10

Eksternalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat berupa abstraksi atau model (pilot project).