DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 21 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029 Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah bidang kepemudaan dan keolahragaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
7.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9.Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);
10.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
12.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Kemenpora Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah bidang kepemudaan dan keolahragaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Menteri ini ditetapkan Renstra Kemenpora Tahun 2025-2029.
(2)Renstra Kemenpora Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Renstra Kemenpora Tahun 2025- 2029 yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran-Rencana Strategis Kementerian/Lembaga atau yang disebut KRISNA- RENSTRAKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Kemenpora Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 554), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2026 MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA Œ ERICK THOHIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2025-2029 Tahun 2025 adalah tahap pertama proses perwujudan visi ini melalui penguatan transformasi yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Oleh karenanya, Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 dalam rangka percepatan pencapaian target pembangunan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029, khususnya dalam pengelolaan pemuda dan olahraga guna mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pembangunan pemuda memiliki arti penting bagi keberlangsungan suatu negara-bangsa karena pemuda adalah penerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa dan salah satu penentu optimalisasi bonus demografi. Perlunya penguatan karakter pemuda yang patriotik, gigih, dan berempati dapat diwujudkan salah satunya melalui pendidikan kepramukaan dan kepemimpinan. Di sisi lain, olahraga berperan sebagai sarana strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berdaya saing. Selaras dengan ini, pembangunan di bidang keolahragaan nasional akan mencakup pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan pengembangan industri olahraga. Untuk menyusun kebijakan yang komprehensif, maka kita perlu melihat konteks dan tantangan saat ini. 1.1. Kondisi Umum Indonesia menghadapi tantangan sekaligus potensi yang strategis dalam pembangunan sumber daya manusia, khususnya di sektor pemuda dan keolahragaan. Kedua sektor ini menjadi fondasi penting bagi kemajuan bangsa, mengingat peran pemuda sebagai motor penggerak perubahan dan olahraga sebagai instrumen pembentukan karakter serta peningkatan kualitas hidup. Dinamika global yang semakin kompleks, disrupsi teknologi, serta transformasi sosial-ekonomi menuntut kebijakan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan agar potensi kepemudaan dan keolahragaan dapat dioptimalkan. Secara khusus, momentum bonus demografi menjadi peluang emas bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan nasional dan mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Namun demikian, potensi ini tidak akan berdampak signifikan tanpa dukungan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan yang terencana, terukur, dan partisipatif. Oleh karena itu, analisis kondisi umum dan permasalahan yang dihadapi dalam dua sektor strategis ini menjadi penting sebagai dasar penyusunan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang holistik dan berbasis data. 1.1.1. Kepemudaan di Indonesia Pemuda merupakan simbol semangat, harapan, dan pembaruan. Tidak hanya sebagai agen perubahan, pemuda juga diharapkan dapat melanjutkan kepemimpinan dan menentukan arah masa depan bangsa menuju Indonesia Emas. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemuda perlu mengoptimalkan berbagai potensi intelektual, fisik, emosional, spiritual, serta sosial. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pembangunan kepemudaan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan melalui tiga pilar utama: penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan. Penyadaran dilaksanakan untuk membentuk karakter pemuda yang berlandaskan ideologi, wawasan kebangsaan, akhlak mulia, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global. Pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pemuda dalam aspek jasmani, mental-spiritual, pengetahuan, dan keterampilan guna mencapai kemandirian individual dan organisasi. Sementara itu, pengembangan difokuskan pada aspek kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan, melalui serangkaian intervensi seperti pendidikan, pelatihan, pendampingan, pemagangan, promosi, dan akses permodalan yang disesuaikan dengan potensi daerah dan arah pembangunan nasional. Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, pembangunan kepemudaan tidak dapat dilepaskan dari konteks struktur demografi Indonesia yang saat ini berada pada fase bonus demografi. Situasi ini menjadi momentum strategis untuk memastikan bahwa investasi pada sektor kepemudaan mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kondisi umum bonus demografi menjadi landasan penting dalam merancang kebijakan kepemudaan yang tepat sasaran dan berorientasi masa depan.

1.Pemuda dan Bonus Demografi Perkembangan demografi merupakan salah satu faktor strategis yang memengaruhi arah pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia. Saat ini, Indonesia tengah berada dalam fase bonus demografi, sebuah kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia nonproduktif. Pemuda merupakan entitas kelompok produktif yang proporsinya diperkirakan hampir seperempat atau setara dengan 64,22 juta jiwa dari total penduduk Indonesia (Susenas, 2024). Grafik 1. Grafik Puncak dan Akhir Bonus Demografi di Setiap Provinsi Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2023) Keterangan Grafik 1: 1) Data Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak dicantumkan karena transisi demografinya belum pasti dan diperkirakan baru akan memasuki bonus demografi setelah 2035 (Kementerian PPN/Bappenas & BPS 2023). 2) Saat data dikumpulkan, tiga provinsi pemekaran di Papua (Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan) belum tercakup, sehingga penghitungan hanya mencakup 35 dari 38 provinsi di Indonesia. Bonus demografi tidak terjadi secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Kajian Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas (2023) menunjukkan bahwa setiap provinsi memiliki kurva demografi yang berbeda, tergantung pada struktur usia, pertumbuhan penduduk, serta dinamika sosial-ekonomi masing-masing. Hingga tahun 2024, mayoritas provinsi di Indonesia telah melewati puncak bonus demografinya. Hanya tersisa delapan provinsi yang diproyeksikan akan mencapai puncaknya dalam kurun waktu hingga 2035, antara lain Sulawesi Barat, Aceh, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Riau, Sulawesi Tengah, Sumatra Selatan, dan NTB. Meskipun demikian, hampir seluruh provinsi belum memasuki fase akhir bonus demografi. Artinya, Indonesia masih memiliki jendela waktu yang penting untuk memaksimalkan potensi penduduk usia produktif. Situasi ini menciptakan urgensi untuk mengoptimalkan momentum bonus demografi dalam lima tahun ke depan, sebelum fase transisi menuju populasi menua (aging population) menjadi tidak terhindarkan. Gambar 1. Modul Transisi Demografi Sumber: Laaser dan Beluli (2015, pp.18) Secara nasional, Indonesia sedang mengalami masa transisi dari tahap ketiga ke tahap keempat dalam siklus bonus demografi. Menurut Salsabila & Quarina (2024) dalam Kajian Ekonomi Makro Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, fase ini ditandai oleh perlambatan laju pertumbuhan penduduk, seiring dengan menurunnya angka kelahiran dan kematian. Dalam kajian tersebut dipaparkan faktor-faktor yang memengaruhi kondisi ini antara lain meningkatnya preferensi keluarga terhadap program Keluarga Berencana (KB), bertambahnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, serta meningkatnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Meskipun demikian, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan tetap meningkat hingga tahun 2050, sehingga transisi ini perlu diantisipasi melalui strategi pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis data. Fenomena bonus demografi tidaklah terjadi secara otomatis membawa manfaat, sehingga pemerintah Indonesia perlu secara strategis memanfaatkan momentum bonus demografi yang sedang berlangsung. Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa keberhasilan dalam memanfaatkan bonus demografi sangat bergantung pada kesiapan sistem pendidikan, ketenagakerjaan, dan kebijakan sosial yang inklusif (UNFPA, 2025). Korea Selatan berhasil memanfaatkan bonus demografi melalui investasi besar di bidang pendidikan dan teknologi. Namun kini menghadapi penuaan populasi yang cepat dengan rasio penduduk lansia mencapai 18,4% pada tahun 2023 (UN DESA, 2023). Di lain sisi, Brasil mempertahankan proporsi struktur demografi melalui perluasan akses pelatihan vokasional dan perlindungan sosial bagi pemuda dengan kategori penghasilan yang rendah, dan Irlandia mendukung program insentif pajak serta pelatihan berbasis kebutuhan pasar (European Commision, 2022). Sebaliknya, Nigeria yang memiliki populasi muda terbesar di Afrika menghadapi tantangan dengan tingkat pengangguran pemuda yang mencapai 53,4 persen pada tahun 2023 (Statista, 2023) akibat kurangnya infrastruktur dasar, pendidikan merata, dan peluang kerja inklusif. Hal ini memicu migrasi keluar negeri, meninggalkan kekurangan tenaga kerja domestik (ILO, 2023). Sementara itu, Argentina bergulat dengan pengangguran dan inflasi tinggi yang mencapai 211 persen pada tahun 2023 (IMF, 2023), menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Berkaca dari fenomena yang dialami beberapa negara tersebut, pemerintah Indonesia perlu mempersiapkan proses pembangunan pemuda yang mencakup tiga aspek utama, yakni pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan, serta kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Ketiga aspek ini tercermin melalui alat ukur perkembangan dan kualitas hidup pemuda di Indonesia yang disebut Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).
2.Pembangunan Kepemudaan Nasional Dalam rangka penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai bagian dari prioritas nasional, termasuk pemuda Generasi Milenial dan Generasi Z yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 dengan indikator Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Penetapan IPP sebagai indikator pembangunan menegaskan bahwa peningkatan kualitas hidup pemuda menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan nasional, sejajar dengan sektor pendidikan, kesehatan, sains dan teknologi, kesetaraan gender, serta peran aktif perempuan dan penyandang disabilitas. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) pada periode 2015–2024 menunjukkan tren yang cenderung fluktuatif, namun secara umum tetap mengalami peningkatan. Sejak tahun 2015, IPP meningkat dari 48,67, menjadi 58,33 pada tahun 2024, atau meningkat sebesar 9,66 poin. Capaian tersebut melampaui target akhir RPJMN 2020–2024 sebesar 57,67. Meski demikian, laju kenaikan IPP tergolong lambat dan kurang signifikan, karena dalam kurun 10 tahun terakhir rata-rata peningkatannya tidak lebih dari 1 poin per tahun. Namun, pencapaian target RPJMN patut diapresiasi sebagai bukti adanya progres nyata dalam pembangunan pemuda di Indonesia. IPP telah menjadi alat ukur capaian pembangunan pemuda di Indonesia sejak tahun 2017. Selanjutnya, di tahun 2023-2024 dilakukan peninjauan ulang terhadap metodologi, penajaman domain dan indikator, serta disagregasi nilai indeks hingga level kabupaten/kota. Peninjauan ini dilakukan berdasarkan kajian atas keterbatasan IPP dan studi pendahuluan RPJPN 2025-2045 Bidang Pemuda. Pembaharuan tersebut mencakup struktur, ruang lingkup, indikator penyusun, definisi operasional, metodologi penghitungan, dan disagregasi datanya. Dengan adanya perbedaan tersebut maka IPP metode lama tidak dapat diperbandingkan dengan IPP metode baru. IPP metode baru terdiri dari 3 (tiga) lapisan pembangunan, 5 (lima) domain pembangunan pemuda yaitu: 1) domain pendidikan dan pelatihan; 2) domain kesehatan; 3) ketenagakerjaan layak; 4) domain partisipasi dan kepemimpinan; serta 5) domain inklusivitas dan kesetaraan gender dengan 16 (enam belas) indikator penyusunnya. Metode pengukurannya tidak lagi melalui proses normalisasi data dengan metode desil namun menggunakan metode persentil dan terdapat pembobotan pada setiap indikator maupun domain. Selain itu IPP metode baru dapat diagregasikan di tingkat Provinsi maupun Kab/Kota. Berikut adalah domain, indikator, definisi, dan sumber data IPP yang telah dilakukan penyesuaian. Tabel 1. Metadata Indikator IPP Metode Baru Domain Indikator Definisi Sumber Data Pendidikan dan Pelatihan Persentase pemuda mendapatkan pelatihan bersertifikat Persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang pernah mengikuti pelatihan/ kursus/training dan memperoleh sertifikat Sakernas Persentase pemuda yang memiliki ijazah SMA/sederajat atau lebih tinggi Persentase pemuda berusia 19–30 tahun yang menamatkan pendidikan (ijazah tertinggi) minimal jenjang SMA/sederajat (termasuk pendidikan tinggi) Susenas Kor Persentase pemuda dengan keterampilan TIK Persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang menggunakan ponsel, atau komputer, atau mengakses internet dalam tiga bulan terakhir Susenas Kor Kesehatan Angka kesakitan pemuda Proporsi pemuda berusia 16–30 tahun yang memiliki keluhan kesehatan yang mengganggu kegiatan sehari-hari dalam sebulan terakhir terhadap proporsi populasi pemuda Susenas Kor Persentase pemuda yang merokok Persentase pemuda usia 16–30 tahun yang merokok tembakau atau rokok elektrik dalam sebulan terakhir Susenas Kor Persentase pemuda yang berolahraga Persentase pemuda yang melakukan olahraga sedikitnya sehari dalam seminggu terakhir terhadap seluruh pemuda Susenas Modul Persentase remaja perempuan yang sedang hamil Persentase remaja perempuan usia 15- 18 tahun yang sedang hamil terhadap seluruh remaja perempuan usia 15–18 tahun Susenas Kor Domain Indikator Definisi Sumber Data yang telah/pernah kawin Ketenagakerjaa n layak Persentase pemuda NEET Proporsi pemuda usia 16–30 tahun yang tidak sedang bersekolah, bekerja, dan mengikuti pelatihan terhadap seluruh populasi pemuda Sakernas Persentase pemuda pekerja tidak penuh Persentase pemuda yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dari seluruh populasi pemuda bekerja Sakernas Rasio kewirausahaan pemuda Proporsi pemuda bekerja dibantu buruh tetap/ dibayar dibagi dengan populasi angkatan kerja pemuda dikalikan 100 Sakernas Partisipasi dan kepemimpinan Persentase pemuda mengikuti kegiatan sosmas Proporsi pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir terhadap populasi pemuda seluruhnya Susenas Modul Persentase pemuda aktif mengikuti organisasi Proporsi pemuda yang ikut serta aktif dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja/sekolah terhadap populasi pemuda seluruhnya Susenas Modul Persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial Proporsi pemuda yang bekerja menduduki posisi manajerial terhadap populasi pemuda bekerja Sakernas Inklusivitas dan kesetaraan gender Rasio TPAK pemuda perempuan terhadap laki- laki Proporsi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pemuda perempuan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja pemuda laki-laki dikali 100 Sakernas Domain Indikator Definisi Sumber Data Persentase pemuda penyandang disabilitas yang bekerja Proporsi pemuda penyandang disabilitas yang bekerja terhadap populasi seluruh pemuda penyandang disabilitas Sakernas Persentase perkawinan anak Proporsi perempuan pernah kawin usia 20–24 tahun yang perkawinan pertamanya di bawah usia 18 tahun terhadap proporsi perempuan pernah kawin usia 20–24 tahun Susenas Kor Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2025) Pembaruan konsep dan metodologi pada domain dan indikator IPP ini diharapkan menjadi langkah strategis bagi pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pembangunan pemuda di Indonesia. Dalam hal ini, perbedaan komposisi indikator dan metodologi penghitungan berimplikasi pada perubahan capaian masing-masing domain dan IPP secara umum. Berikut capaian IPP dalam 5 (lima) tahun terakhir yang sudah dihitung dan diproyeksikan dengan menggunakan IPP metode baru. Grafik 2. Tren Capaian IPP Metode Baru Tahun 2020 – 2024 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2025) Dalam rentang waktu lima tahun terakhir, IPP Nasional mengalami tren peningkatan. Hal ini terlihat dari peningkatan capaian IPP di tahun 2020 sebesar 58,45 menjadi 62,88 di tahun 2024. Adapun capaian IPP metode baru tahun 2024 sebesar 62,88 meningkat jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 60,59. Capaian domain Kesehatan menjadi yang terbesar dibandingkan dengan domain lainnya yaitu 69,34, kemudian domain pendidikan dan pelatihan sebesar 69,11, domain inklusivitas dan gender sebesar 64,14, domain ketenagakerjaan layak sebesar 63,31 dan yang paling perlu mendapat perhatian adalah domain partisipasi dan Kepemimpinan sebesar 48,24. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memegang peran sentral sebagai koordinator utama dalam pembangunan kepemudaan di Indonesia. Kebijakan Kemenpora dirancang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dengan tujuan utama untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). 58,45 57,91 58,76 60,59 62,88 2020 2021 2022 2023 2024 Gambar 2. Peta Negara-negara Dunia Berdasarkan Skor Global Youth Development Index (YDI) Tahun 2023 Sumber: The Commonwealth (2024) Secara global, Persemakmuran mencatat terdapat tren positif pada capaian Global YDI dalam periode tahun 2010-2022, meskipun belum semua pemuda di dunia mengalami manfaat yang sama. Dalam 12 tahun, 90.7% (166 dari 183) negara tercatat mengalami peningkatan, dengan 5 capaian tertinggi berasal dari negara Haiti, Cote d'Ivoire, dan Myanmar, Indonesia dan Burkina Faso. Peringkat Global YDI Indonesia mengalami peningkatan signifikan dari urutan ke-88 dari 181 negara pada tahun 2020 menjadi urutan ke-77 dari 183 negara pada tahun 2023. Lebih lanjut, Indonesia naik level dari kategori "medium" pada tahun 2020 dengan skor 0,696 menjadi kategori "high" pada tahun 2023 dengan skor 0,756. Grafik 3. Skor Indonesia pada Global Youth Index 2024 Sumber: MiSK, 2024 Lebih lanjut, Mohammed Bin Salman Foundation (MiSK) melalui Laporan Global Youth Index 2024, juga melakukan kajian serupa terhadap pemuda berusia 18-30 tahun yang berasal 40 negara di seluruh dunia. Hasilnya, Indonesia berada pada peringkat ke-21, setara dengan negara tetangga Filipina, dengan capaian angka sebesar 50,9 (dari 100). Angka ini masih berada di bawah rata-rata capaian pengembangan pemuda (52,3). Dari capaian ini, Indonesia masih berada pada kategori explorers, atau negara dengan pendapatan menengah yang memiliki jumlah pemuda >19%. Indonesia diakui sebagai salah satu negara yang melebihi ekspektasi ekonomi dibandingkan tingkat Produk Domestik Bruto (PDB), bersama dengan Tiongkok dan India. Hal ini dilihat dari kemampuan Indonesia untuk menciptakan lingkungan wirausaha yang mendukung, baik dari sisi pelatihan, pendanaan, maupun kebijakan untuk pemuda. Apabila Indonesia mampu menjawab tantangan ketimpangan makro ekonomi dan transisi menuju ekonomi hijau, MiSK (2025) memandang bahwa Indonesia berpotensi besar untuk menjadi navigator country, atau negara yang memimpin arah kebijakan kepemudaan secara global.
3.Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan menjadi tonggak penting dalam memperkuat integrasi layanan antar Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepemudaan, menyelaraskan program dan kegiatan antar pemangku kepentingan, serta memastikan adanya kajian yang berkelanjutan dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan yang mencakup: 1) Pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda; 2) Pelaksanaan kajian dan riset bersama atas isu-isu strategis kepemudaan; serta, 3) Inisiatif bersama dalam penanganan perilaku berisiko pada kelompok pemuda. Koordinasi lintas sektor ini telah melibatkan 32 K/L dan menghasilkan 238 aksi (rincian output) yang terkoordinasi (Kemenpora, 2024). Kedepan, koordinasi lintas sektor ini akan melibatkan lebih banyak pengampu kepentingan untuk penyelenggaraan pelayanan kepemudaan untuk memastikan intervensi yang lebih luas, yaitu menjadi sekitar 44 K/L. Sebagai bagian yang tak terpisahkan, juga disusun Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD), dengan mempertimbangkan kapasitas, kebutuhan, dan karakteristik lokal masing-masing wilayah. Namun demikian, penyusunan RAD di tingkat daerah masih menghadapi tantangan. Hingga tahun 2024, baru 64,70% daerah yang tercatat telah memiliki RAD pelayanan kepemudaan. Salah satu faktor penghambat adalah belum optimalnya integrasi isu kepemudaan ke dalam dokumen perencanaan daerah secara spesifik dan operasional. Sementara itu, capaian koordinasi lintas sektor menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2024, nilai koordinasi mencapai 88,28, melampaui target yang ditetapkan sebesar 81,00, dan dikategorikan dalam level “Baik” (Kemenpora, 2025). Capaian ini mencerminkan perbaikan kualitas perencanaan, pelaksanaan teknis koordinasi, dan tindak lanjut lintas sektor yang lebih solid. Keberhasilan ini menjadi peluang penting untuk memperkuat ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral, serta mendorong lahirnya kebijakan kepemudaan yang berbasis bukti, adaptif terhadap dinamika zaman, dan inklusif bagi seluruh lapisan pemuda.
4.Pembinaan Kepramukaan Pendidikan kepramukaan telah berperan strategis dalam pembentukan karakter pemuda dan tercantum dalam RPJMN 2025–2029 sebagai bagian dari Kegiatan Prioritas ke-1 Peningkatan Kualitas Pemuda dalam Pendidikan, Kesehatan, Karakter, dan Pencegahan Perilaku Berisiko. Dasar hukum kepramukaan ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, yang menetapkan kepramukaan sebagai pendidikan nonformal berbasis Pancasila, bersifat sukarela dan nonpolitis, serta menggunakan metode belajar aktif berbasis pengalaman, dengan kelembagaan yang terstruktur dari gugus depan hingga kwartir nasional. Kelembagaan Gerakan Pramuka diatur dari gugus depan hingga kwartir nasional, dengan dukungan pemerintah dan masyarakat dalam tata kelola yang akuntabel. Tabel 2. Komposisi Anggota Gerakan Pramuka Nasional 2020 Kategori Jumlah Persentase (%) Anggota Muda 24.002.480 95,02% Anggota Dewasa 1.263.979 4,98% Total 25.266.459 100% Kategori Jumlah Putera Puteri Penegak (16-20 Tahun) 3,740,692 1,838,563 1,902,129 Pandega (21-25 Tahun) 161,321 78,481 82,840 Sumber: Puslitbang Kwarnas (2021) Pada 2020, Indonesia tercatat memiliki anggota Gerakan Pramuka terbanyak di dunia, yaitu 25,27 juta orang atau 58,9% dari total global (Puslitbang Kwarnas, 2021). Lebih spesifik, komposisinya didominasi oleh anggota muda (95,02%), sementara anggota dewasa pembina hanya 4,98%. Hal ini menyoroti pentingnya penguatan peran orang dewasa dalam sistem pembinaan. Tabel 3. List Event Pramuka Nasional dan Internasional Tahun 2020 – 2024 Tahun Event Nasional Event Internasional 2020 1. Apel Besar Hari Pramuka
2.Tanda Penghargaan GP
3.Rakernas GP
1.ASARC Meeting (daring)
2.Tide Turners Plastic Challenge Online Training (daring)
3.SDG's Webinar Series (daring)
4.APR Committee Meeting (daring)
5.APR Program Sub Committee Meeting (daring)
6.APR Adult Support Sub Committee Meeting (daring)
7.APR Financial Management Sub Committee Meeting (daring)
8.APR Communication and Partnership Sub Committee Meeting (daring)
9.APR Scout Foundation Management Committee (daring) 2021 1. Apel Besar Hari Pramuka
2.Tanda Penghargaan GP
3.Rakernas GP
4.Perkemahan Wirakarya Jambi
1.MoP Conference
2.APR Workshop on Communication and Media
3.APR Scout Committee Meeting
4.SAANSO Chief Commissioners Daring Conference
5.Special Meeting of the Chief Scout ASARC Meeting
6.ASARC Meeting 2022 1. Apel Besar Hari Pramuka
2.Tanda Penghargaan GP
3.Rakernas GP
4.Jambore Nasional
5.Pertikara
6.Pertikawan
7.Kemah Bela Negara
1.Scout Committee and Sub Committee Induction and Orientation (daring)
2.APR Scout Youth Forum
3.APR Course for Leader Trainer Tahun Event Nasional Event Internasional 2023 1. Apel Besar Hari Pramuka
2.Tanda Penghargaan GP
3.Rakernas GP
4.Raimuna Nasional
5.Lomba Tingkat Pramuka Penggalang Tingkat Nasional
6.Karang Pamitran Nasional
7.Musyawarah Nasional GP Jambore Dunia Korea Selatan 2024 1. Apel Besar Hari Pramuka
2.Tanda Penghargaan GP
3.Rakernas GP Sumber: Data Internal Kemenpora Sepanjang 2020–2024, kegiatan kepramukaan berlangsung aktif di tingkat nasional dan internasional. Kegiatan seperti Apel Besar Hari Pramuka dan Rakernas Gerakan Pramuka dilaksanakan rutin setiap tahun, sementara Jambore Nasional, Raimuna Nasional, dan Lomba Tingkat Penggalang Nasional (LTPN) hanya diselenggarakan pada tahun-tahun tertentu. Di ranah internasional, partisipasi Indonesia umumnya hadir dalam bentuk forum daring seperti ASARC Meeting dan Sub-Committee Meeting dari Asia-Pacific Regional Scouts, dengan keterlibatan tertinggi pada Jambore Dunia 2023 di Korea Selatan. Tabel 4. Daftar SAKA Nasional dan Bidang Pembinaanya Nama SAKA Bidang Pembinaan Saka Bahari Kelautan dan Kemaritiman Saka Bakti Husada Kesehatan Saka Bhayangkara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Saka Dirgantara Kedirgantaraan Saka Kencana Kependudukan dan Keluarga Berencana Saka Kalpataru & Wanabakti Lingkungan Hidup dan Kehutanan Saka Wira Kartika Kebangsaan dan Bela Negara Saka POM Pengawasan Obat dan Makanan Saka Pariwisata Pariwisata Saka Milenial Transformasi Digital dan Literasi Teknologi Saka Widya Budaya Bakti Pendidikan dan Kebudayaan Saka Taruna Bumi Ketahanan Pangan Sumber: Data Internal Laporan Giat SAKA (2024) Dari sisi kelembagaan, Gerakan Pramuka membina 12 Satuan Karya (SAKA) nasional aktif yang mencakup bidang-bidang strategis seperti kemaritiman, kesehatan, keamanan, lingkungan, dan teknologi. Selain itu, terdapat dua SAKA rintisan di bidang SAR dan kebencanaan (BNPB). Kedua SAKA rintisan ini saat ini tengah melalui tahap pengembangan dan berlaku terbatas di daerah, cabang dan ranting. Grafik 4. Jumlah Kegiatan Per SAKA 2024 Sumber: Data Internal Laporan Giat SAKA (2024) Aktivitas tertinggi pada 2024 dicatat oleh SAKA POM dengan sembilan kegiatan nasional, diikuti SAKA Bahari dengan empat kegiatan regional. SAKA Bhayangkara, Dirgantara, dan Wira Kartika menjalankan kegiatan sesuai spesialisasi masing-masing, sedangkan Pertikawan yang diselenggarakan oleh SAKA Kalpataru dan Wanabakti menjadi kegiatan massal terbesar dengan 1.664 peserta. Sementara itu, SAKO yang tumbuh dari komunitas pendidikan dan keagamaan, seperti SAKO SIT, Katolik, Pandu Hidayatullah, dan Maarif NU, juga aktif menyelenggarakan kegiatan, termasuk forum internasional seperti Islamic Private School International Scouts Camp di Thailand. Sinergi SAKA dan SAKO ini mencerminkan transformasi Gerakan Pramuka ke arah yang lebih inklusif, adaptif, dan kontekstual terhadap dinamika zaman dan tantangan kepemudaan masa kini. 1.1.2. Keolahragaan Keolahragaan merupakan bagian penting dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesehatan, kebugaran, prestasi, dan kualitas sumber daya manusia, serta menjadi duta bangsa di tingkat dunia. Sesuai Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2022, olahraga juga berperan menanamkan nilai moral dan sportivitas, memperkuat persatuan, serta mengangkat martabat bangsa. Oleh karena itu, pengembangannya perlu dirancang secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan dalam kerangka agenda strategis nasional. Tujuan keolahragaan dicapai melalui tiga pilar utama: olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi. Olahraga pendidikan menanamkan nilai karakter dan membentuk gaya hidup sehat sejak dini. Olahraga masyarakat mendorong partisipasi berdasarkan minat dan budaya lokal untuk menjaga kebugaran dan kebahagiaan. Sementara itu, olahraga prestasi bertujuan meningkatkan kemampuan atlet, baik amatir, profesional, maupun disabilitas, guna mengharumkan nama bangsa. Dalam Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional perlu bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga pembangunan di bidang keolahragaan menjadi sistematis dan berkelanjutan. DBON nantinya akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah di tingkat provinsi/kabupaten/kota dalam mengintegrasikan pembangunan keolahragaan daerah dengan arah pembangunan nasional. Selain DBON, keberhasilan pembangunan olahraga di Indonesia juga diukur melalui Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) atau Sport Development Index (SDI), sebuah indeks gabungan yang mencerminkan capaian pembangunan olahraga dalam sembilan dimensi: sumber daya manusia, ruang terbuka, literasi fisik, partisipasi, kebugaran, kesehatan, perkembangan personal, ekonomi, dan performa. IPO secara resmi diatur melalui Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga. Laporan IPO Tahun 2024 melibatkan data dari 38 provinsi, 246 kabupaten/kota, 588 kecamatan, 668 desa/kelurahan, dan 20.010 partisipan.
1.Pembudayaan Olahraga: Meningkatnya Budaya Masyarakat dalam Berolahraga Dalam RPJMN 2020–2024, olahraga diarahkan sebagai salah satu instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dengan penekanan pada pembudayaan olahraga atau olahraga masyarakat. Kebijakan ini didukung oleh penguatan regulasi dan pengembangan ekosistem olahraga yang dimulai dari lingkup keluarga, satuan pendidikan, hingga komunitas masyarakat luas. Pendekatan ini mencakup tiga bentuk utama pembudayaan: olahraga masyarakat, olahraga pendidikan, dan olahraga layanan khusus. Berdasarkan data BPS melalui Susenas MSBP tahun 2024 37,16 persen penduduk berumur 10 tahun ke atas berolahraga dalam seminggu terakhir. Dilihat dari karakteristik penduduk yang berolahraga, persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang berolahraga dalam seminggu terakhir lebih besar di perkotaan dibandingkan perdesaan (42,51 persen berbanding 29,39 persen). Selain itu, semakin tinggi distribusi pengeluaran rumah tangga, semakin besar persentase penduduk yang berolahraga dalam seminggu terakhir. Dilihat dari kelompok umur, persentase penduduk yang berolahraga terbesar adalah pada kelompok usia sekolah 7–18 tahun (82,21 persen). Lebih jauh, data menunjukkan hampir seperempat penduduk berumur 10 tahun ke atas berolahraga kurang dari/sama dengan 30 menit dalam seminggu terakhir. Kemudian, sebesar 13,31 persen penduduk berumur 10 tahun ke atas berolahraga selama 150 menit atau lebih dalam seminggu terakhir. Sementara itu, lima jenis olahraga yang paling sering dilakukan adalah senam (36,04 persen), lari/jalan (33,75 persen), sepak bola/futsal (12,37 persen), bola voli (5,43 persen), dan bulutangkis (3,27 persen). Sebagai pembanding, Singapura telah mencapai angka partisipasi rutin sebesar 55% (ActiveSG, 2023), sementara Inggris mencatatkan sekitar 60% penduduknya aktif berolahraga minimal 150 menit per minggu (Sports England, 2024). Di Jepang, data dari Sasakawa Sports Foundation (2024) menunjukkan bahwa hampir 70% populasi berpartisipasi dalam aktivitas fisik. Perbandingan ini menegaskan urgensi penguatan sistem pembudayaan olahraga secara menyeluruh dan berkelanjutan di Indonesia. Capaian pembudayaan olahraga lainnya dapat lihat melalui Indeks Pembangunan Olahraga (IPO), yang merefleksikan berbagai dimensi dasar pengembangan olahraga nasional. Enam dari sembilan dimensi IPO—termasuk SDM, literasi fisik, partisipasi, kebugaran, kesehatan, dan perkembangan personal—berkaitan langsung dengan upaya membudayakan olahraga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, IPO menjadi tolok ukur penting dalam menilai seberapa jauh olahraga telah melekat dalam keseharian masyarakat. Upaya pembudayaan olahraga juga berjalan melalui jalur sosial dan komunitas. Salah satu aktor penting dalam hal ini adalah Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI), yang mewadahi berbagai Induk Organisasi Olahraga Masyarakat (INORGA). Berdiri selama lebih dari dua dekade, KORMI kini hadir di 38 provinsi dengan 84 Inorga yang tersebar dalam tiga komisi: Komisi Olahraga dan Kebugaran (OKK), Komisi Olahraga Tradisional dan Kreasi Budaya (OTKB), serta Komisi Olahraga Petualangan dan Tantangan (OPT). Kehadiran KORMI memperkuat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan olahraga secara inklusif dan berbasis komunitas. Selain olahraga masyarakat, olahraga pendidikan memegang peran penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan soft skills pemuda, seperti kerja sama tim, disiplin, dan ketangguhan. Nilai-nilai ini menjadi fondasi bagi lahirnya generasi muda yang adaptif dan kompetitif. Dukungan terhadap jalur ini diperkuat melalui terbitnya Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan di Daerah, yang menjadi acuan penguatan program di tingkat provinsi. Tak kalah penting, olahraga layanan khusus juga terus dikembangkan guna memastikan inklusivitas, terutama dalam mendorong partisipasi aktif kelompok penyandang disabilitas, lansia, dan binaan lainnya. Melalui pendekatan ini, pembudayaan olahraga tidak hanya menjadi urusan kebugaran semata, tetapi juga instrumen pembentukan masyarakat yang sehat dan setara.
2.Peningkatan Prestasi Olahraga di Tingkat Regional dan Internasional RPJMN 2020–2024 menempatkan peningkatan prestasi olahraga sebagai bagian penting dalam memperkuat daya saing atlet Indonesia di tingkat nasional hingga internasional. Fokus utamanya adalah penataan sistem pembinaan olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan, terutama pada cabang olahraga Olimpiade dan potensi unggulan daerah. Upaya ini didukung oleh kolaborasi antara pendidikan dan keolahragaan, pemusatan pelatihan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan kualitas tenaga keolahragaan berstandar internasional. Di sisi lain, peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar internasional turut diupayakan guna menjawab kebutuhan pembinaan yang semakin kompleks. Grafik 5. Jumlah Tenaga Keolahragaan Bersertifikat Nasional dan Internasional Sumber: Data Internal Kemenpora (2024) Dari data tahun 2024 lalu, terdapat 16.662 tenaga keolahragaan nasional yang komposisinya terdiri atas 28,90% (4.815) pelatih dan 71,10% (11.847) non pelatih. Dari keseluruhan data tenaga keolahragaan tersebut, bagi tenaga pelatih dan non pelatih yang mendapatkan sertifikat tingkat internasional masih berada di bawah 10%. Grafik 6. Jumlah Tenaga Keolahragaan Yang Terdaftar Sumber: Data Internal Kemenpora (2024) Dalam kerangka pembangunan nasional, prestasi olahraga tidak hanya dipandang sebagai hasil individu atau tim semata, tetapi juga sebagai indikator efektivitas sistem pembinaan SDM secara menyeluruh. Sejalan dengan misi Asta Cita, peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional, kontinental, dan global menjadi bagian integral dari agenda penguatan pembangunan manusia Indonesia. Tabel 5. Data Capaian Peringkat Indonesia pada Ajang International Event Capaian Saat Ini Target DBON 2025- 2029 Asian Games Peringkat 13 (2022) Peringkat 10 (2026) Asian Para Games Peringkat 6 (2022) Peringkat 7 (2026) Olimpiade Peringkat 30 (2024) Peringkat 20 (2028) Paralimpiade Peringkat 40 (2024) Peringkat 30 (2028) Sumber: Data Internal Kemenpora, 2025; Perpres No. 86 Tahun 2021, Bab III Dibandingkan dengan target DBON 2025-2029, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan peringkat capaian, khususnya pada ajang Asian Games, Olimpiade, dan Paralimpiade. Indonesia saat masih menghadapi persaingan ketat dari negara-negara tetangga. Pada SEA Games, Vietnam dan Thailand secara konsisten menempati dua posisi teratas klasemen akhir, di mana Vietnam memuncaki klasemen pada 2021 dan 2023 dengan lebih dari 130 emas per edisi. Sedangkan Thailand secara historis mendominasi cabang-cabang seperti taekwondo, angkat besi, dan tinju amatir di tingkat Asia, termasuk perolehan 12 emas pada Asian Games 2022. Di kawasan Asia Timur, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok menjadi raksasa olahraga kontinental dan global. Pada Olimpiade Tokyo 2021, Tiongkok menduduki peringkat ke-2 dunia (88 medali), Jepang ke-3 (58 medali), dan Korea Selatan ke-16 (20 medali). Dari kawasan di luar Asia, Amerika Serikat menjadi negara peraih medali emas Olimpiade musim panas paling banyak dengan 1.015 medali emas dengan dua cabang olahraga utama Atletik dan Renang sebagai penyumbang utama. Dari kompetisi Paralimpiade, tiga negara dengan raihan medali emas terbanyak diraih oleh Amerika Serikat (844 medali), Britania Raya (718 medali), dan Tiongkok (629 medali). Keunggulan negara-negara tersebut tidak hanya berasal dari investasi besar pada infrastruktur dan pelatnas, tetapi juga karena keberhasilan sistem pembinaan usia dini, keberpihakan kebijakan fiskal dan pendidikan terhadap olahraga, serta koordinasi erat antara federasi nasional, lembaga pendidikan, dan sektor industri. Indonesia perlu melakukan transformasi serupa melalui reformasi sistemik ekosistem keolahragaan nasional, baik dari sisi kelembagaan, pembiayaan, pengembangan sains olahraga, maupun regenerasi talenta unggulan di berbagai cabang prioritas. Selain diatur dalam RPJMN dan DBON, peningkatan prestasi olahraga di cabang olahraga tertentu juga mendapatkan dukungan dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres), salah satu bentuknya adalah percepatan pembangunan persepakbolaan nasional yang diatur di dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2019. Inpres ini menginstruksikan peningkatan prestasi sepak bola nasional dan internasional melalui pengembangan bakat, peningkatan jumlah dan kompetensi wasit serta pelatih, pengembangan sistem kompetisi, pembenahan sistem dan tata kelola sepak bola, penyediaan sarana dan prasarana stadion sepak bola, serta mobilisasi pendanaan untuk pengembangan sepakbola. Sejak Inpres tersebut berlaku, peningkatan prestasi sepak bola melalui Tim Nasional (Timnas) Indonesia sudah mulai terlihat. Pada 2023 lalu, Indonesia berhasil meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola SEA Games 2023 Kamboja. Selain itu, Indonesia juga turut berpartisipasi sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan putaran final Piala Dunia U-17 tahun 2023. Di tahun 2024, Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia, untuk pertama kalinya. Peningkatan prestasi terhadap kelompok usia di berbagai bidang cabang olahraga lainnya juga didorong melalui program Kementerian Pemuda dan Olahraga Manajemen Talenta Nasional (MTN) dalam bentuk talent scouting, yakni menemukan anak-anak sekolah dasar yang memiliki talenta dibidang olahraga untuk direkrut dan diberikan pelatihan. Sebanyak 3.850 peserta didik telah tercatat dalam database kurasi MTN, dengan 2.905 peserta didik yang telah dinyatakan valid dan cabang ajangnya telah terkurasi (Pusat Prestasi Nasional Kemendikbudristek, 2024). Selain itu, pemetaan dari sisi jenjang pendidikan juga telah dilakukan dengan hasil yang masih didominasi oleh tingkat SMA/SMK/sederajat (81,61%). Dalam perwujudan peningkatan prestasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga didukung oleh Komite Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) sesuai dengan amanat UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. KONI bertugas untuk membantu dalam merumuskan kebijakan serta mengoordinasikan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi di tingkat nasional dan daerah. KONI juga menyelenggarakan pekan olahraga nasional serta mendampingi persiapan atlet menuju kejuaraan tingkat internasional. Di sisi lain, KOI bertugas mendukung keikutsertaan Indonesia dalam ajang olahraga internasional serta menjalankan diplomasi olahraga sesuai regulasi lembaga internasional yang menaunginya. KOI juga membantu pemerintah dalam mempersiapkan atlet untuk kejuaraan internasional dan menjaga kepentingan Indonesia di forum olahraga dunia.
3.Pertumbuhan Iklim Industri Olahraga Nasional RPJMN 2020–2024 menetapkan arah kebijakan untuk memperkuat daya saing dan keberlanjutan industri olahraga nasional. Strategi ini mencakup tiga hal utama: peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar internasional; pembangunan prasarana dan sarana olahraga yang berstandar internasional dan inklusif bagi penyandang disabilitas; serta penguatan peran dunia usaha dalam pendampingan, pembiayaan, dan pengembangan industri olahraga. Dalam beberapa tahun terakhir, industri olahraga global menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Global Sports Insights melaporkan valuasi industri olahraga dunia menyentuh USD 2,65 triliun dengan menggunakan model penghitungan Best-Howard yang menghitung seluruh aspek dalam olahraga yang memiliki dampak ekonomi. Kemajuan industri olahraga ini juga terjadi di Indonesia. Menurut Kementerian Perindustrian (2024), sektor industri olahraga memiliki potensi kontribusi ekonomi yang cukup besar. Data Trademap.org pada tahun 2023 menyebutkan Indonesia berada di peringkat ke-24 sebagai negara eksportir alat olahraga dengan pangsa pasar sebesar 0,66%. Adapun 5 (lima) negara tujuan ekspor utama untuk produk industri alat olahraga Indonesia adalah Amerika Serikat (38%), Jepang (15%), Korea Selatan (10%), Cina (5%) dan Belanda (5%). Sedangkan produk utama yang diekspor antara lain sarung tangan olahraga, joran pancing, bola golf, bola tiup, serta sarung tangan baseball dan softball. Untuk mendukung pertumbuhan sektor olahraga nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menginisiasi berbagai langkah konkret, salah satunya melalui penguatan peran Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK). LPDUK merupakan Badan Layanan Umum (BLU) yang diberi mandat untuk mengelola pendapatan dari aktivitas keolahragaan melalui skema kemitraan publik-swasta, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 6 Tahun 2024. LPDUK menghimpun dan mengelola dana dari berbagai sumber sah seperti sponsor, hak siar, dan promosi, yang selanjutnya digunakan untuk mendukung pelaksanaan event olahraga (kompetisi, ekshibisi, dan festival), pengembangan SDM, serta pembinaan usaha keolahragaan secara profesional dan akuntabel. Di tahun 2024, LPDUK telah menginvestasikan lebih dari Rp38,3 miliar untuk mendukung penyelenggaraan berbagai event olahraga nasional dan internasional. Beberapa di antaranya mencakup PON XXI/2024 Aceh–Sumatera Utara, FIBA Asia Cup Qualifier, dan beberapa event lainnya. Dalam menjalankan kegiatannya, LPDUK juga melakukan berbagai kolaborasi strategis dengan BUMN dan perusahaan swasta. Seiring dengan berbagai inisiatif strategis yang dijalankan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam industri olahraga nasional, fokus pertumbuhan industri kini semakin meluas, seperti pengembangan liga profesional yang semakin kompetitif dan berkelas internasional, peningkatan mutu jasa pendukung serta sarana dan prasarana olahraga, serta pengembangan potensi sport tourism. Di samping itu, penguatan kerja sama global dengan berbagai mitra internasional turut menjadi pilar penting dalam memperkokoh posisi Indonesia di kancah olahraga dunia.

a.Kondisi Olahraga Profesional Liga olahraga profesional merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam Industri Olahraga. Liga olahraga profesional menggerakan roda ekonomi pada industri olahraga, membuka lapangan pekerjaan khususnya bagi atlet, serta memberikan pilihan hiburan kepada masyarakat luas. Pendapatan yang didapatkan oleh liga profesional dari berbagai sumber pendapatan seperti hak siar sponsorship, tiket, merchandise, dan pendapatan lain menciptakan perputaran ekonomi yang berdampak bagi industri olahraga. Berdasarkan data Two Circles (2025), liga profesional dengan angka pendapatan tertinggi adalah National Football League (NFL), liga american football asal Amerika Serikat. Pada tahun 2024, NFL berhasil mendapatkan pendapatan sebesar USD13,9 miliar dengan 79% didapatkan dari pendapatan hak siar. Liga sepak bola asal Inggris, English Premier League (EPL), menjadi salah satu liga dengan pendapatan tertinggi, yaitu sebesar USD 4,8 miliar. Dari cabang olahraga bola basket, National Basketball Association (NBA), meraih pendapatan tahunan sebesar USD 3,4 miliar dengan 30% pemasukan didapatkan dari sponsorship dan dua per tiga lainnya dari hak siar. Melalui data di atas, dapat disimpulkan juga bahwa selain dapat berkontribusi secara langsung melalui tiket dan pembelian merchandise, penonton memiliki andil penting dalam valuasi sebuah liga karena akan mempengaruhi nilai hak siar dan juga nilai sponsorship yang didapatkan. Berdasarkan data Jakpat (2024), di Indonesia terdapat lima cabang olahraga dengan penonton terbanyak, yaitu sepak bola, bulu tangkis, futsal, lari, voli. Adapun Grafik 7 dan 8 di bawah memberikan gambaran kondisi liga olahraga profesional untuk beberapa cabang. Grafik 7. Total Liga dan Klub Professional Tahun 2015 – 2024 Sumber: IBL, Proliga, PFL, dan Liga Indonesia Baru Diolah oleh Penyusun (2024) Jumlah liga profesional di Indonesia relatif stagnan sejak 2015 hingga 2024, berada pada kisaran 4-5 liga per tahun. Hal ini mencerminkan bahwa masih ada ruang yang dapat dieksplorasi dalam bentuk peningkatan jumlah klub atau liga profesional di Indonesia untuk mengembangan potensi industri olahraga. Grafik 8. Total (Estimasi) Atlet Professional Tahun 2015 - 2024 Sumber: IBL, Proliga, PFL, dan Liga Indonesia Baru Diolah oleh Penyusun (2024) Sejalan dengan tren jumlah liga profesional di Indonesia, estimasi jumlah atlet profesional juga menunjukkan tren yang cenderung stagnan dalam satu dekade terakhir. Stabilitas ini dapat mengindikasikan keterbatasan daya serap liga dan klub terhadap atlet, serta perlunya kebijakan afirmatif dalam mendukung pertumbuhan kuantitas dan kualitas tenaga kerja di sektor olahraga profesional. Meskipun terdapat perkembangan yang menjanjikan, olahraga profesional di Indonesia masih menghadapi kendala regulasi. Salah satu isu utama adalah belum adanya Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang spesifik bagi klub olahraga, sehingga proses perizinan usaha dan akses terhadap insentif pajak pada sektor olahraga menjadi terbatas. Selain itu, pembaharuan standar dan regulasi yang jelas mengenai upah minimum bagi atlet menyebabkan variasi signifikan dalam kesejahteraan atlet dan sering kali menempatkan mereka dalam posisi yang tidak menguntungkan secara finansial. Dengan semakin berkembangnya olahraga profesional, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif guna memastikan keberlanjutan industri ini serta kesejahteraan para pelakunya.
b.Kondisi Jasa Pendukung dan Sarana Prasarana Olahraga Pembangunan infrastruktur olahraga di Indonesia mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah telah berinvestasi dalam pembangunan dan renovasi berbagai fasilitas olahraga, seperti diresmikannya Jakarta International Stadium pada tahun 2022 yang mampu menampung 82.000 penonton dan diresmikannya Indonesia Arena pada tahun 2023 yang digunakan dalam FIBA Basketball World Cup 2023. Menurut laporan INDEF tahun 2023, distribusi infrastruktur olahraga masih terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara di daerah lainnya masih menghadapi keterbatasan dalam hal fasilitas olahraga yang memadai. Cakupan jasa pendukung dan sarana prasarana olahraga sendiri cukup luas, selain infrastruktur, Laporan Indeks Pembangunan Olahraga 2024 melaporkan industri pendukung olahraga juga mengalami pertumbuhan pesat. Sponsorship, agen pemain, penyiaran, serta sektor apparel dan peralatan olahraga menjadi sektor yang semakin berkembang. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa nilai agregat ekonomi olahraga di Indonesia mencapai Rp 39,45 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari produk sepatu (41,75%) dan pakaian olahraga (28,61%). Secara global, valuasi sektor apparel menyentuh USD 230,6 miliar pada tahun 2022 dan diproyeksikan akan menyentuh angka USD 410,8 miliar pada tahun 2032 (Allied Market Research, 2023).
c.Kondisi Sport Tourism Menurut UN Tourism (2023), sport tourism atau pariwisata olahraga merupakan bentuk wisata yang melibatkan pengalaman perjalanan wisatawan dalam menyaksikan kompetisi olahraga sebagai penonton atau berpartisipasi langsung dalam acara olahraga. Kegiatan ini mencakup aktivitas komersial maupun nonkomersial yang bersifat kompetitif. Konsep sport tourism mencakup segala jenis perjalanan yang dipicu oleh minat terhadap olahraga, baik dalam kapasitas sebagai penonton maupun peserta. Wisatawan dalam kategori ini dapat melakukan perjalanan untuk menonton pertandingan olahraga tingkat tinggi, berpartisipasi dalam kompetisi amatir, atau sekadar terlibat dalam aktivitas olahraga. Berbagai kegiatan olahraga ini tidak hanya memberikan dampak ekonomi yang signifikan melalui peningkatan okupansi hotel, konsumsi wisatawan, serta pendapatan sektor jasa lainnya, tetapi juga berkontribusi terhadap kebanggaan nasional dan partisipasi masyarakat dalam olahraga. Sport tourism di Indonesia mencakup berbagai jenis kegiatan, mulai dari event olahraga internasional, partisipasi dalam kompetisi amatir, hingga wisata berbasis olahraga ekstrem seperti selancar, panjat tebing, dan arung jeram. Selain itu, sport tourism juga mencakup perjalanan wisata yang dikombinasikan dengan kegiatan kebugaran seperti marathon internasional. Perkembangan industri ini tidak hanya ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah event olahraga yang diselenggarakan di Indonesia tetapi juga melalui meningkatnya jumlah wisatawan yang datang untuk berpartisipasi dalam atau menyaksikan event olahraga. Grafik 9. Pasar Sport Tourism Dunia Sumber: Market.US (2023) Pada laporan Global Sports Tourism Market Report yang dikeluarkan oleh Market.US pada 2023, pasar sport tourism global diperkirakan tumbuh dari USD 511,9 miliar pada tahun 2022 menjadi USD 2.327 miliar pada tahun 2032, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 16,80% per tahun. Dalam laporan INDEF 2023, tercatat sport tourism di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang positif dalam satu dekade terakhir, sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup aktif serta meningkatnya minat terhadap olahraga sebagai bagian dari aktivitas wisata. Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan alam dan budaya yang beragam memiliki peluang besar dalam mengembangkan sektor ini.
d.Kondisi Kerja Sama Global Kerja sama global melalui kemitraan strategis dengan berbagai aktor internasional, baik dalam konteks pengembangan industri olahraga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, maupun adopsi teknologi dan manajemen olahraga mutakhir. Kerja sama ini dilakukan melalui hubungan bilateral dan multilateral dengan federasi olahraga dunia, organisasi internasional, serta sektor swasta global. Salah satu bentuk nyata kerja sama tersebut di Indonesia adalah kolaborasi dengan Komite Olimpiade Internasional (IOC) dan lembaga anti-doping dunia seperti World Anti-Doping Agency (WADA) dan Indonesia Anti-Doping Organization (IADO). Melalui kemitraan ini, Indonesia berhasil meningkatkan standar manajemen olahraga dan sistem pengawasan doping sesuai dengan praktik terbaik internasional. Di samping itu, penggunaan teknologi seperti VAR (Video Assistant Referee) dan sistem pelatihan berbasis data juga mulai diadopsi dalam berbagai cabang olahraga nasional melalui transfer teknologi dari negara mitra. Indonesia juga aktif menjadi tuan rumah berbagai event olahraga internasional, yang tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam komunitas olahraga global, tetapi juga mendorong tumbuhnya ekosistem industri olahraga nasional yang mampu berkolaborasi dengan mitra asing. Kegiatan ini membuka peluang masuknya investasi, transfer pengetahuan, dan pembentukan jaringan bisnis lintas negara di bidang olahraga. Partisipasi Indonesia dalam kompetisi internasional juga menjadi sarana penting untuk memperluas jejaring dan menyerap praktik terbaik dari negara lain. Melalui keikutsertaan aktif dalam forum olahraga global, Indonesia dapat memperbarui pendekatan dalam pengembangan atlet, manajemen pelatihan, serta strategi pengelolaan industri olahraga. Dengan semakin meningkatnya persaingan dalam industri olahraga global, kerja sama internasional harus menjadi bagian integral dari strategi pembangunan olahraga nasional. Penguatan SDM, adopsi teknologi, peningkatan kualitas infrastruktur, dan sinergi lintas negara menjadi kunci bagi Indonesia untuk tampil kompetitif dan berkelanjutan di tingkat dunia. 1.1.3. Tata Kelola Upaya pembangunan kepemudaan dan keolahragaan yang berkelanjutan memerlukan tata kelola kelembagaan yang baik, transparan, dan akuntabel. Kementerian Pemuda dan Olahraga berkomitmen untuk menghadirkan birokrasi yang adaptif terhadap tantangan zaman serta mampu memberikan layanan publik yang berkualitas. Komitmen ini diwujudkan melalui penguatan reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, serta pemantapan kualitas pelayanan publik. Selama periode 2020–2024, berbagai instrumen pengukuran dan evaluasi telah digunakan untuk menilai kinerja kelembagaan Kementerian Pemuda dan Olahraga, antara lain melalui Indeks Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Indeks Pelayanan Publik. Ketiganya mencerminkan arah dan kemajuan tata kelola kementerian dalam menghadirkan birokrasi yang bersih, berorientasi hasil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
1. 1.Perubahan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 35 tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2020-2024, hasil evaluasi pada Indeks Reformasi Birokrasi saat ini berfokus pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Tematik. Pelaksanaan RB General terdiri dari 26 (dua puluh enam) indikator penilaian. Dua indikator di antaranya merupakan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Sedangkan untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik sendiri berlandaskan atas hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi hingga tahun 2022 yang mengindikasi adanya gap antara kondisi capaian dengan kondisi yang diharapkan. Atas hal ini, Kementerian Pemuda dan Olahraga memilih 4 (empat) tema pelaksanaan RB Tematik Nasional, yaitu Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Digitalisasi Administrasi Pemerintah Berfokus pada Penanganan Stunting, Penggunaan Produk dalam Negeri. Grafik 10. Indeks Reformasi Birokrasi *) Hasil RB sementara Sumber: KemenPAN-RB (2025) Selama periode 2020 hingga 2024, capaian Indeks Reformasi Birokrasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga menunjukkan tren peningkatan secara bertahap, meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023. Nilai realisasi naik dari 67,55 pada 2020 menjadi 80,04 pada tahun 2024 (hasil RB sementara), dengan selisih cukup signifikan dibandingkan target sebesar 75,10 di tahun yang sama. Peningkatan tajam terutama terlihat pada tahun 2024, yang mencerminkan perbaikan signifikan dalam implementasi prinsip birokrasi bersih, akuntabel, dan berorientasi hasil. Konsistensi ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024 dan komitmen Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang adaptif dan profesional.
2. 2.Penerapan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga menunjukkan suatu perkembangan yang positif. Sejak tahun 2016-2023 kinerja aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga masuk dalam kategori B, akan tetapi setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 nilai SAKIP di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar 60,03 dan pada tahun 2023 Kementerian Pemuda dan Olahraga memperoleh nilai sebesar 67,73. Kenaikan nilai ini di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sangat dipengaruhi oleh faktor pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (outcome). Sejak tahun 2020 hingga 2024, Kementerian Pemuda dan Olahraga terus mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan kata lain, laporan keuangan yang disajikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dianggap wajar dan mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku, baik realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasi arus kas, perubahan ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Guna mempertahankan capaian opini ini, terdapat beberapa indikator penting yaitu (1) peningkatan pengawasan internal yang akuntabel dan transparan, dan (2) peningkatan mutu laporan keuangan. Kementerian Pemuda dan Olahraga telah melaksanakan pengawasan rutin terhadap program dan kegiatan, serta memastikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.
3. 3.Kualitas Pelayanan Publik Grafik 11. Indeks Pelayanan Publik Sumber: KemenPAN-RB (2025) Selama periode 2020–2024, capaian Indeks Pelayanan Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga menunjukkan pola fluktuatif. Realisasi indeks sempat berada di atas target pada tahun 2020, namun kemudian mengalami penurunan dan berada di bawah target dalam 3 tahun terakhir sejak 2022. Meskipun masih di bawah target, namun Kementerian Pemuda dan Olahraga berusaha melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik menjelang akhir periode kerja. Berlandaskan pada PermenPAN-RB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), evaluasi dan pemantauan pelayanan publik menjadi mekanisme yang strategis untuk memastikan negara hadir secara nyata dalam memberikan pelayanan yang responsif, adaptif, dan berkeadilan kepada seluruh warga negara. Oleh karenanya, Kementerian Pemuda dan Olahraga secara rutin setiap tahun dievaluasi oleh beberapa pihak (unit pelayanan publik, evaluator, dan pengguna layanan) dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Evaluasi dilakukan terhadap beberapa instrumen yaitu keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas. Pada tahun 2024 lalu, Kementerian Pemuda dan Olahraga mendapatkan perolehan nilai 4,31 (dari skala 0-5,00), yang mana angka ini masih berada di bawah target 4,51. Capaian nilai ini sendiri masuk dalam kategori predikat sangat baik (A-). Meskipun demikian, perolehan tersebut merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir dan mencerminkan konsistensi Kementerian dalam mendorong peningkatan mutu layanan secara berkelanjutan. 1.2. Potensi dan Permasalahan Potensi dan permasalahan dalam pembangunan kepemudaan, keolahragaan, dan dukungan manajemen perlu diidentifikasi secara komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi dalam RPJMN 2025–2029. Pemahaman terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan di masing-masing sektor akan memperkuat pencapaian sasaran pembangunan nasional, serta memastikan program berjalan adaptif terhadap dinamika global dan kebutuhan masyarakat. Setiap sektor membutuhkan pendekatan yang spesifik dan terintegrasi agar perumusan strategi menjadi lebih terarah, responsif, dan berbasis bukti. 1.2.1 Kepemudaan Bonus demografi memberikan peluang strategis bagi Indonesia untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial. Pemuda, sebagai bagian terbesar dari penduduk usia produktif awal, memiliki kapasitas tinggi untuk belajar, berinovasi, dan berkontribusi secara aktif dalam transformasi bangsa. Oleh karena itu, kualitas, partisipasi, dan kesiapan pemuda menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pemanfaatan bonus demografi. RPJMN 2025–2029 menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan pemuda sebagai aktor pembangunan yang diberdayakan melalui kebijakan yang inklusif dan berbasis bukti. Potensi pemuda tersebar secara geografis, dengan persentase tertinggi berada di kawasan timur seperti Maluku (27,60%), Maluku Utara (27,40%), dan Papua Barat (26,65%), lebih tinggi dibandingkan beberapa provinsi di Pulau Jawa. Namun, kerangka regulasi saat ini, terutama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, belum sepenuhnya responsif terhadap tantangan baru di era digital dan perubahan sosial ekonomi. Revisi regulasi ini menjadi penting untuk memastikan kebijakan kepemudaan bersifat lintas sektor, adaptif, dan mampu mendukung pemuda agar berperan sebagai penggerak utama pembangunan nasional dalam jangka panjang.
4. 1.Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan Untuk melihat peluang dan tantangan secara komprehensif terhadap pembangunan kepemudaan nasional, diperlukan tinjauan atas berbagai aspek yang memengaruhi kualitas hidup pemuda, sebagaimana tercermin dalam capaian IPP yang merupakan instrumen pembangunan kepemudaan di tingkat pusat dan daerah. Analisis terhadap capaian IPP di tingkat nasional dan daerah menjadi instrumen penting dalam mengidentifikasi kesenjangan pembangunan, menetapkan prioritas intervensi, serta mendorong perencanaan program yang lebih terarah, terukur, dan berbasis bukti. Dalam 5 tahun terakhir, capaian IPP di Indonesia menunjukkan tren peningkatan sebesar 4,43 poin, dan diperkirakan mencapai 62,88 di tahun 2024. Grafik 12. Capaian IPP Berdasarkan Domain (Hasil Penyesuaian) Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2025)
a.Potensi Optimalisasi Pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan Dalam dokumen Rekapitulasi Capaian IPP Hasil Peninjauan Tahun 2020- 2023 yang dikeluarkan oleh Bappenas pada April 2025 lalu, capaian dalam IPP memperlihatkan perbaikan dan menjadi modal penting dalam penguatan pembangunan kepemudaan nasional. Hampir seluruh domain, kecuali Domain Inklusivitas dan Gender, mengalami tren peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020. Domain Pendidikan dan Pelatihan menjadi domain dengan capaian yang tertinggi. Di tahun 2023 tiga indikator yang membentuk domain ini, yaitu pemuda yang mendapatkan pelatihan bersertifikat, pemuda yang memiliki ijazah SMA/sederajat atau lebih tinggi, dan pemuda dengan keterampilan TIK. Secara umum capaian Domain Kesehatan dan Domain Ketenagakerjaan Layak menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun keduanya mengalami sedikit penurunan pada 2024. Pada Domain Kesehatan, perbaikan ditunjukkan dari penurunan indikator angka kesakitan pemuda, pemuda merokok, dan remaja hamil, serta peningkatan pada indikator pemuda berolahraga yang mencerminkan membaiknya kualitas kesehatan pemuda. Sementara itu, pada Domain Ketenagakerjaan Layak juga terjadi perbaikan melalui penurunan indikator pemuda NEET dan peningkatan pada rasio kewirausahaan pemuda. Namun, capaian agregat pada 2024 mengalami sedikit penurunan.
b.Permasalahan dalam Pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan Di balik capaian yang membaik, masih terdapat sejumlah tantangan struktural yang perlu diatasi secara serius dan terukur. Domain Inklusivitas dan Gender menjadi satu-satunya domain yang mengalami penurunan capaian dalam 5 tahun terakhir. Penurunan yang dialami diperkirakan sebanyak 10,03 poin. Adanya penurunan pada indikator pemuda disabilitas yang bekerja di tahun 2024, hampir setengah dari capaian tahun 2020 (47,70% lebih rendah), diindikasi menjadi salah satu faktornya. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) tahun 2024 di 34 provinsi mayoritas mengalami peningkatan. Peningkatan nilai IPP terjadi di mayoritas provinsi yaitu sebanyak 23 provinsi dari 34 provinsi sedangkan 1 provinsi memiliki nilai sama dengan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, terdapat 10 provinsi yang mengalami penurunan nilai IPP. Provinsi yang mengalami penurunan IPP yaitu Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara. Pada tahun 2024, mayoritas provinsi di Indonesia memiliki IPP di bawah IPP nasional. Tabel 2.1 menunjukkan bahwa terdapat 27 provinsi yang memiliki IPP di bawah IPP nasional. Selain itu, terdapat 7 provinsi yang memiliki IPP di atas IPP nasional.
1. 2.Evaluasi Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan Pelayanan kepemudaan merupakan isu lintas sektor yang menuntut kolaborasi dan koordinasi menyeluruh dari pusat hingga daerah, mengingat kompleksitas kebutuhan dan karakteristik pemuda yang tersebar di berbagai domain pembangunan. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah saat ini tengah pembaharuan terhadap Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagai langkah penguatan kelembagaan dan sinkronisasi arah kebijakan. Penguatan koordinasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, tetapi juga mampu menyelaraskan kebijakan dan perspektif antar lembaga.
a.Potensi Optimalisasi Penyelenggaraan Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan Dari sisi kelembagaan, struktur koordinasi yang diketuai Wakil Presiden dan dikoordinasikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga memberikan posisi strategis bagi isu kepemudaan dalam agenda nasional. Hal ini membuat proses penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang ditujukan untuk mendorong peningkatan capaian IPP menjadi salah satu yang diprioritaskan. Selain itu, adanya koordinasi lintas sektor yang telah melibatkan 32 K/L dan 38 provinsi dapat memperluas program atau kegiatan terkait pelayanan kepemudaan di tingkat nasional maupun daerah, sehingga semakin banyak pemuda yang terdampak.
b.Permasalahan dalam Penyelenggaraan Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan Koordinasi lintas sektor masih menghadapi sejumlah hambatan implementasi. Dalam konteks pembangunan daerah, hanya 64,70% provinsi yang sudah menyusun dan mengimplementasikan RAD terkait pelayanan kepemudaan. Selain itu, bagi provinsi yang telah menyusunnya, kajian evaluasi terhadap penyelenggaraan program atau kegiatan pasca pelaksanaan belum sepenuhnya disusun. Sehingga, dampak pelaksanaannya masih belum dapat diakui sepenuhnya dalam mendukung capaian IPP, khususnya di tingkat provinsi. Di lain sisi, capaian IPP di hampir separuh dari total provinsi masih belum mencapai rata-rata capaian IPP nasional. Bercermin dari pelaksanaan evaluasi terhadap penyelenggaraan RAN terkait pelayanan kepemudaan di tingkat K/L, pemerintah provinsi/daerah dapat melakukan evaluasi dengan menggunakan sistem pendataan berbasis online yang mudah dan gratis. Dengan begitu, evaluasi pelaksanaan RAD terkait pelayanan kepemudaan dapat terukur.
1. 3.Evaluasi Pengembangan Kepramukaan sebagai Instrumen Penguatan Karakter Pemuda Kepramukaan merupakan salah satu bentuk pendidikan nonformal yang berperan strategis dalam membentuk karakter, memperkuat keterampilan hidup, dan menanamkan nilai-nilai kepemimpinan bagi pemuda. Dalam dokumen RPJPN 2025–2045, kepramukaan ditegaskan sebagai elemen pendukung penting dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang tidak hanya cakap secara akademik, tetapi juga tangguh secara moral dan sosial. Sebagai pelengkap dari sistem pendidikan formal, pendidikan kepramukaan menjadi wahana penting untuk membangun integritas, kedisiplinan, gotong royong, dan jiwa kebangsaan pemuda Indonesia.
a.Potensi Optimalisasi Pengembangan Gerakan Pramuka Gerakan Pramuka merupakan organisasi pendidikan nonformal yang secara resmi diperkenalkan pada 14 Agustus 1961 dan memiliki mandat strategis dalam menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Kata "Pramuka" sendiri merupakan singkatan dari "Praja Muda Karana" yang berarti orang muda yang suka berkarya, mencerminkan semangat kemandirian, kreativitas, dan pengabdian yang menjadi dasar pembinaan pemuda. Secara kelembagaan, Gerakan Pramuka dikelola oleh Kwartir Nasional (Kwarnas) dan memiliki jaringan struktural yang sangat luas, mencakup 1 Kwartir Nasional, 34 Kwartir Daerah (Kwarda) di tingkat provinsi, 514 Kwartir Cabang (KwarcabF) di tingkat kabupaten/kota, 5.277 Kwartir Ranting di tingkat kecamatan, dan 239.877 Gugus Depan yang tersebar di satuan pendidikan dan komunitas (Kwartir Nasional, 2025). Skala kelembagaan ini menjadikan Gerakan Pramuka sebagai salah satu entitas pendidikan nonformal terbesar di Indonesia yang menjangkau hingga ke akar rumput. Struktur yang luas dan berlapis ini sesungguhnya menyediakan fondasi yang sangat kuat untuk memperluas dampak pendidikan karakter secara nasional. Dengan penguatan peran dan fungsi kelembagaan, Gerakan Pramuka memiliki potensi besar untuk berkontribusi secara lebih sistematis dalam integrasi program kepramukaan ke dalam kebijakan pendidikan dan pembangunan pemuda di berbagai tingkatan. Hal ini sangat relevan dengan arah pembangunan pemuda yang menekankan pentingnya ketahanan pribadi dan sosial, kemampuan beradaptasi, serta partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks perencanaan jangka panjang, kepramukaan dapat difungsikan sebagai wahana strategis untuk mendorong pendidikan karakter yang lebih kontekstual dan responsif terhadap perkembangan zaman. Nilai-nilai dasar dalam kepramukaan, seperti kedisiplinan, kepemimpinan, tanggung jawab sosial, solidaritas, dan semangat kebangsaan, sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi pemuda saat ini. Di tengah derasnya arus globalisasi, transformasi digital, dan kompleksitas persoalan sosial, kehadiran Gerakan Pramuka dapat menjadi instrumen penguatan jati diri pemuda serta wadah untuk membangun solidaritas sosial dan memperkuat resiliensi dalam menghadapi berbagai disrupsi. Dengan pendekatan program yang lebih adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada pembelajaran bermakna, Gerakan Pramuka memiliki potensi untuk memainkan peran yang lebih signifikan dalam mendukung agenda pembangunan karakter bangsa. Revitalisasi kelembagaan dan program kepramukaan tidak hanya menjadi langkah strategis dalam menjaga relevansi organisasi, tetapi juga sebagai kontribusi nyata dalam membentuk pemuda yang tangguh, berdaya saing, dan berintegritas. Potensi ini semakin dikuatkan dengan sejumlah langkah strategis pemerintah, antara lain melalui penetapan Pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Hal ini ditegaskan dalam Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 yang mendorong pembelajaran kepramukaan sebagai bagian dari deep learning berbasis karakter. Di samping itu, pemerintah juga mendukung revisi dan penguatan regulasi, termasuk peninjauan ulang kebijakan terkait pendidikan kepramukaan serta pembaruan Nota Kesepahaman antara Kwartir Nasional dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memperjelas peran, fungsi, dan dukungan terhadap Gerakan Pramuka di sekolah.
b.Permasalahan dalam Pelaksanaan Pengembangan Gerakan Pramuka Meskipun Gerakan Pramuka telah diakui sebagai salah satu wahana strategis dalam penguatan pendidikan karakter dan pembangunan pemuda, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar, khususnya dalam aspek sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan. Salah satu permasalahan krusial terletak pada keterbatasan ketersediaan dan kualitas pembina, yang merupakan aktor kunci dalam menjamin efektivitas proses pendidikan kepramukaan. Data Puslitbang Kwarnas (2021) menunjukkan bahwa anggota muda yang tergolong dalam golongan Pramuka Pandega yakni kelompok usia 21–25 tahun yang idealnya menjadi kader kepemimpinan masa depan dan penggerak kegiatan Pramuka di lapangan jumlahnya hanya sekitar 160 ribu orang atau 0,67% dari keseluruhan anggota muda. Angka ini menunjukkan adanya ruang yang dapat dioptimalkan dalam memperkuat proses transisi dan regenerasi kader kepemimpinan muda di Gerakan Pramuka. Penguatan peran Pandega sebagai jembatan antar generasi menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan, relevansi, dan dinamika organisasi ke depan. Selain itu, keterlibatan anggota dewasa sebagai pembina Pramuka di luar lingkungan sekolah juga masih sangat terbatas. Hanya 4,98% dari anggota Pramuka nasional yang tercatat sebagai anggota dewasa yang aktif menjadi pembina secara sukarela (Puslitbang Kwarnas, 2021). Padahal, keberadaan pembina dewasa sangat penting untuk membina, mengarahkan, dan menjadi role model dalam proses pembentukan karakter dan kepemimpinan pemuda. Minimnya jumlah pembina yang aktif menciptakan beban tambahan bagi pembina yang ada, serta membatasi intensitas dan kualitas pendampingan peserta didik. Di sisi lain, peningkatan kompetensi teknis para pembina Pramuka masih menjadi area yang perlu diperkuat. Saat ini, masih terdapat pembina, khususnya di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi, yang belum memiliki sertifikasi Kursus Mahir Dasar (KMD) maupun Kursus Mahir Lanjutan (KML), yang merupakan standar dasar untuk mendukung pelaksanaan pendidikan kepramukaan secara optimal (Kwarnas, 2025). Pemenuhan sertifikasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kegiatan kepramukaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengedepankan pendekatan pembinaan yang edukatif, partisipatif, dan sesuai dengan nilai-nilai dasar Gerakan Pramuka. Permasalahan-permasalahan tersebut menegaskan pentingnya penguatan ekosistem pembinaan dalam pengembangan Gerakan Pramuka. Upaya peningkatan partisipasi dan akses perlu disertai dengan revitalisasi menyeluruh yang berfokus pada penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi peran Gugus Depan (Gudep) dan sistem rayon sebagai ujung tombak pembinaan di daerah. Akselerasi strategi revitalisasi ini perlu dilakukan secara terencana dan sistematis, termasuk melalui pelatihan dan sertifikasi pembina berbasis standar nasional, serta perluasan pelibatan pemuda dalam struktur kepemimpinan Pramuka. Dengan langkah-langkah tersebut, Gerakan Pramuka memiliki potensi besar untuk terus tumbuh sebagai institusi pendidikan karakter yang adaptif dan relevan dalam menjawab tantangan pembangunan pemuda di era transformasi sosial dan digital. 1.2.2 Keolahragaan Pembangunan sektor keolahragaan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat jati diri bangsa, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui pendekatan pembangunan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor, sektor olahraga diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kebugaran dan prestasi, tetapi juga memperkuat industri olahraga sebagai bagian dari ekonomi nasional.
1. 1.Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Olahraga Nasional Dalam empat tahun terakhir (2021–2024), capaian IPO nasional menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Berdasarkan grafik, skor IPO menurun dari 0,342 pada tahun 2021 menjadi 0,327 pada tahun 2023, sebelum kembali meningkat tipis menjadi 0,334 pada tahun 2024. Secara keseluruhan, capaian ini masih berada dalam kategori rendah (skor 0–0,499), belum mencapai ambang batas kategori menengah (0,500–0,799). Grafik 13. Perbandingan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Tahun 2021-2024 Tahu n SDM Ruang Terbuka Literasi Fisik Partisipas i Kebugaran Jasmani Kesehatan Perkembanga n Personal Ekonomi Performa IPO 2021 0,049 0,262 0,591 0,286 0,203 0,419 0,536 0,563 0,168 0,342 2022 0,041 0,214 0,586 0,284 0,185 0,421 0,543 0,577 0,166 0,335 2023 0,049 0,228 0,573 0,254 0,179 0,422 0,533 0,532 0,172 0,327 2024 0,049 0,258 0,584 0,263 0,196 0,424 0,544 0,531 0,161 0,334 Sumber: Kemenpora (2024) Tren peningkatan IPO pada tahun 2024 terutama didorong oleh membaiknya enam dari sembilan dimensi, yaitu literasi fisik, ruang terbuka, partisipasi, kebugaran jasmani, kesehatan, dan perkembangan personal. Dimensi SDM terlihat stagnan di angka 0,049 pada dua tahun terakhir. Sementara itu, dimensi ekonomi dan performa justru mengalami penurunan, yang menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam hal kontribusi ekonomi olahraga dan capaian prestasi olahraga nasional.
a.Potensi Optimalisasi Pelaksanaan Pembangunan Olahraga Nasional Olahraga di Indonesia memiliki potensi strategis sebagai penggerak pembangunan sosial dan ekonomi. Kegiatan olahraga berkontribusi pada pembentukan karakter, penguatan keterampilan lunak (soft skills), serta memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan inklusivitas sosial. Berbagai kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, hingga masyarakat berpenghasilan rendah dapat terlibat aktif dalam kegiatan olahraga, yang pada gilirannya memperkuat kohesi sosial. Secara ekonomi dan kesehatan, partisipasi dalam aktivitas fisik terbukti mampu menurunkan prevalensi penyakit tidak menular serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang berarti turut mendukung efisiensi belanja negara di sektor kesehatan. Kenaikan skor pada beberapa dimensi IPO tahun 2024, khususnya literasi fisik, ruang terbuka, dan kebugaran jasmani, menandakan adanya peningkatan partisipasi dan akses masyarakat terhadap olahraga. Program Tarkam (Antar Kampung) menjadi contoh bagaimana pendekatan komunitas mampu mendorong keterlibatan masyarakat akar rumput secara signifikan. Dari sisi kebijakan, hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) menunjukkan komitmen negara dalam membangun sistem olahraga nasional yang terarah dan berkelanjutan. Selain itu, peran organisasi KORMI dapat mendukung proses pembudayaan olahraga pada masyarakat. Peran KONI dan KOI dapat mendukung pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan prestasi olahraga, serta menjalankan diplomasi untuk keikutsertaan Indonesia pada ajang internasional.
b.Permasalahan dalam Pelaksanaan Pembangunan Olahraga Nasional Meskipun sejumlah dimensi IPO menunjukkan perbaikan, hasil agregat IPO nasional tahun 2024 masih berada dalam kategori rendah, menandakan bahwa pembangunan keolahragaan belum berlangsung secara menyeluruh dan merata. Penurunan skor pada dimensi ekonomi dan performa menyoroti belum optimalnya profesionalisasi sektor olahraga serta rendahnya nilai tambah yang dihasilkan dari industri olahraga nasional. Stagnasi pada dimensi SDM di angka 0,049 selama dua tahun berturut- turut menjadi indikator lemahnya peningkatan kapasitas pelatih, tenaga pendukung olahraga, dan sistem pengembangan keolahragaan berbasis sports science. Minimnya akses terhadap pelatihan bersertifikasi dan lemahnya integrasi keilmuan dalam proses pembinaan turut memperburuk situasi ini. Pada tingkat daerah, ketiadaan Desain Olahraga Daerah (DOD) yang terstandarisasi membuat intervensi pembangunan tidak dapat dilakukan secara berbasis wilayah. Selain itu, integrasi empat provinsi baru di Papua turut memengaruhi rerata capaian IPO nasional. Masuknya wilayah- wilayah baru dengan kapasitas fasilitas dan sumber daya manusia yang masih terbatas menjadi tantangan tersendiri, terutama pada dimensi performa dan ekonomi. Partisipasi olahraga khususnya bagi penyandang disabilitas, lansia, dan warga binaan lainnya juga masih menghadapi tantangan dalam peningkatan partisipasi. Berdasarkan data BPS (2021), partisipasi penyandang disabilitas dalam melakukan olahraga hanya 8,24% dari total penduduk penyandang disabilitas di Indonesia. Keterbatasan akses dan jangkauan kampanye olahraga, fasilitas pendukung yang minim, rendahnya literasi fisik masyarakat, serta dominasi gaya hidup pasif akibat teknologi dan hiburan, dapat menjadi beberapa tantangan di dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga. Tantangan lain adalah lemahnya sistem monitoring dan evaluasi berbasis data real-time, serta ketimpangan anggaran daerah yang berdampak pada kemampuan wilayah untuk membangun fasilitas olahraga yang memadai. Hal ini menyebabkan pembangunan olahraga masih terfokus di wilayah- wilayah tertentu dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.
1. 2.Evaluasi Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga Prestasi Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan capaian olahraga prestasi, baik dari sisi keberagaman talenta, kekayaan cabang olahraga, maupun tren capaian dalam berbagai ajang internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mencatatkan peningkatan prestasi di sejumlah multievent regional dan global. Grafik 14. Perolehan Medali Indonesia di Ajang SEA Games 2019-2023 Sumber: Kemenpora (2024) Pada SEA Games 2023 di Phnom Penh, Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen akhir dengan perolehan 87 medali emas, 80 perak, dan 109 perunggu. Capaian medali ini meningkat dibanding SEA Games 2021 (69 emas) dan SEA Games 2019 (72 emas), sekaligus menjadi raihan medali emas tertinggi Indonesia dalam satu dekade terakhir. Grafik 15. Perolehan Medali Indonesia di Ajang ASEAN Para Games 2017- 2023 Sumber: Kemenpora (2024) Dominasi Indonesia tercermin pada ASEAN Para Games, di mana Indonesia meraih gelar juara umum dalam tiga edisi berturut-turut: 2017 (126 emas), 2022 (175 emas), dan 2023 (159 emas). Sebagai tuan rumah di Solo pada 2022 dan peserta di Kamboja pada 2023, Indonesia tetap menunjukkan konsistensi dan keunggulan regional. Grafik 16. Perolehan Medali Indonesia di Ajang Asian Games 2010-2022 Sumber: Kemenpora (2024) Sementara itu, pada Asian Games Hangzhou 2022, Indonesia meraih 7 medali emas, 11 perak, dan 18 perunggu, menempati peringkat ke-13 klasemen akhir. Meskipun peringkatnya fluktuatif, jumlah medali emas yang diraih merupakan capaian tertinggi Indonesia di luar negeri sejak Asian Games 1978. Tren perolehan medali Indonesia di Asian Games 2010–2022 meningkat sebesar 17,57%, mengungguli negara pesaing utama di Asia Tenggara. Grafik 17. Perolehan Medali Indonesia di Ajang Asian Para Games Tahun 2014- 2022 Sumber: Kemenpora (2024) Pada ajang Asian Para Games, Indonesia juga menunjukkan kemajuan. Dari peringkat ke-9 pada 2014, Indonesia naik ke peringkat ke-5 saat menjadi tuan rumah tahun 2018, dan tetap kompetitif dengan menempati peringkat ke-6 pada edisi 2022 di Hangzhou dengan raihan 29 emas, 30 perak, dan 36 perunggu. Capaian ini melampaui target peringkat yang telah ditetapkan sebelumnya. Grafik 18. Perolehan Medali Indonesia pada Ajang Olimpiade Tahun 1988 - 2024 Sumber: Kemenpora (2024) Dalam ajang tertinggi olahraga dunia, Olimpiade, kiprah Indonesia juga menunjukkan konsistensi. Sejak keikutsertaan pertama pada 1952, Indonesia telah meraih total 8 emas, 14 perak, dan 15 perunggu. Dua cabang olahraga utama penyumbang medali adalah bulu tangkis dan angkat besi. Tabel 6. Perolehan Medali Kontingen Indonesia pada Olimpiade Tokyo 2021 Medali Jumlah Atlet Cabang Olahraga Emas 1 Greysia Poli/Apriyani Rahayu Ganda Putri Bulu Tangkis Perak 1 Eko Yuli Irawan Angkat Besi Perunggu 3 Windy Cantika Aisah Angkat Besi Rahmat Erwin Abdullah Angkat Besi Anthony Sinisuka Ginting Tunggal Putra Bulu Tangkis Sumber: Kemenpora (2024) Pada Olimpiade Tokyo 2021, Indonesia mengirimkan 28 atlet di delapan cabang olahraga dan meraih 1 emas (bulu tangkis ganda putri), 1 perak (angkat besi), dan 3 perunggu (angkat besi dan tunggal putra bulu tangkis. Tabel 7. Perolehan Medali Kontingen Indonesia Olimpiade Paris 2024 Medali Jumlah Atlet Cabang Olahraga Emas 1 Veddriq Leonardo Panjat Tebing Speed Putra Emas 1 Rizki Juniansyah Angkat Besi Putra 73 kg Perunggu 1 Gregoria Mariska Tunjung Bulu Tangkis Tunggal Putri Sumber: Kemenpora (2024) Pada Olimpiade Paris 2024, Indonesia menorehkan sejarah baru dengan meraih dua medali emas dari cabang panjat tebing dan angkat besi, serta satu perunggu dari tunggal putri bulu tangkis. Ini menjadikan Paris 2024 sebagai Olimpiade terbaik Indonesia dalam hal diversifikasi emas sejak 1992. Tabel 8. Perolehan Medali Kontingen Indonesia Paralimpiade Tokyo 2021 Medali Jumlah Atlet Cabang Olahraga Emas 1 Leani Ratri Oktila Khalimatus Sadiyah Para Badminton Ganda Putri SL3-SU5 Emas 1 Leani Ratri Oktila Hary Susanto Para Badminton Ganda Campuran SL3-SU5 Perak 1 Leani Ratri Oktila Para Badminton Tunggal Putri SL4 Perak 1 Dheva Anrimusthi Para Badminton Tunggal Putra SU5 Perak 1 Ni Nengah Widiasih Para Powerlifting Putri 41 kg Perunggu 1 Saptoyogo Purnomo Para Atletik Putra 100m T37 Perunggu 1 David Jacobs Para Tenis Meja Tunggal Putra SU5 Perunggu 1 Suryo Nugroho Para Badminton Tunggal Putra SU5 Perunggu 1 Fredy Setiawan Para Badminton Tunggal Putra SL4 Sumber: Kemenpora (2024) Capaian serupa juga terjadi pada Paralimpiade. Di Tokyo 2021, Indonesia meraih 2 emas, 3 perak, dan 4 perunggu dari cabang seperti para badminton, powerlifting, atletik, tenis meja, dan lainnya. Tabel 9. Perolehan Medali Kontingen Indonesia Paralimpiade Paris 2024 Medali Jumlah Atlet Cabang Olahraga Emas 1 Hikmat Ramdani/ Leani Ratri Oktila Badminton - Ganda Campuran Perak 1 Muhammad Bintang Herlangga Boccia - Tunggal Putra Perak 1 Muhammad Syafa/ Felix Ardi Yudha/Gischa Zayana Boccia - Beregu Campuran Perak 1 Saptoyogo Purnomo Atletik - 100 meter putra Perak 1 Karisma Evi Tiarani Atletik - 100 meter putri Perak 1 Suryo Nugroho Badminton - Tunggal putra Perak 1 Qonitah Ikhtiar Syakuroh Badminton - Tunggal putri SL3 Perak 1 Leani Ratri Oktila Badminton - Tunggal putri SL4 Perak 1 Khalimatus Sadiyah/Fredy Setiawan Badminton - Ganda Campuran Perunggu 1 Muhamad Syafa Boccia - Tunggal Putra Perunggu 1 Gischa Zayana Boccia - Tunggal Putri Perunggu 1 Fredy Setiawan Badminton - Tunggal Putra Perunggu 1 Dheva Anrimusthi Badminton - Tunggal Putra SU5 Perunggu 1 Subhan/Rina Marlina Badminton - Ganda Campuran SH6 Sumber: Kemenpora (2024) Pada Paralimpiade Paris 2024, Indonesia mengirimkan 35 atlet dari 10 cabang olahraga. Hasilnya adalah 1 emas ganda campuran parabadminton, 9 perak dari cabang boccia, atletik, dan bulu tangkis, serta 5 perunggu. Ini menunjukkan peningkatan baik dari sisi partisipasi maupun capaian lintas cabang. Dengan kondisi capaian prestasi yang telah diraih tersebut menempatkan Indonesia pada potensi dan permasalahan yang perlu dikelola dengan baik, salah satunya dalam rangka mencapai target DBON 2025-2029.
a.Potensi Optimalisasi Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga Prestasi Potensi peningkatan prestasi olahraga Indonesia di tingkat dunia terletak pada keberagaman cabang olahraga unggulan dan ketersediaan talenta yang luas dari berbagai daerah. Tren positif dapat dilihat dari capaian medali yang meningkat di SEA Games dan ASEAN Para Games. Pada SEA Games 2023 di Phnom Penh, Indonesia meraih 87 medali emas, yang menjadi pencapaian tertinggi dalam satu dekade terakhir. Dominasi Indonesia juga tercermin dari gelar juara umum di ASEAN Para Games selama tiga edisi berturut-turut. Peningkatan prestasi tidak hanya terjadi pada event regional, namun juga internasional. Pada Asian Games 2022 di Hangzhou, Indonesia berhasil meraih 7 emas, yang merupakan pencapaian tertinggi di luar negeri sejak
1. 1978.Tren serupa juga terlihat di Asian Para Games serta Olimpiade, dengan diversifikasi cabang olahraga peraih medali emas, termasuk panjat tebing dan angkat besi pada Paris 2024. Secara khusus pada cabang olahraga sepak bola, peningkatan capaian prestasi juga tercermin pada kenaikan peringkat FIFA. Di tahun 2020, Timnas Sepak Bola Putra Indonesia menduduki peringkat 173. Kemudian di akhir tahun 2024 lalu, Timnas Sepak Bola Putra Indonesia menduduki peringkat 125, sehingga membuat Indonesia berada di peringkat yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura, Malaysia, Filipina, dan Myanmar (FIFA, 2024). Di sisi kelembagaan, strategi pembinaan atlet melalui talent pool di 14 cabang olahraga prioritas telah menunjukkan hasil. Pengiriman kontingen ke Olimpiade dan Paralimpiade dalam lima tahun terakhir juga semakin selektif dan kompetitif, menunjukkan perbaikan dari sisi kualitas persiapan dan manajemen prestasi. Upaya ini didukung dengan rencana pemanfaatan dan pembangunan kembali kawasan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang sebagai pusat pelatihan nasional terpadu, dalam rangka memastikan regenerasi atlet unggul dan memperkuat sistem pembinaan olahraga prestasi nasional.
b.Permasalahan dalam Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga Prestasi Secara keseluruhan, tren capaian olahraga prestasi Indonesia menunjukkan arah yang positif dan mencerminkan kesiapan untuk bersaing di tingkat global. Namun demikian, berbagai tantangan masih mengemuka dan perlu mendapat perhatian serius. Ketimpangan pembangunan dan akses antarwilayah masih menjadi hambatan utama, diperparah oleh ketergantungan pada cabang-cabang olahraga unggulan seperti bulu tangkis dan angkat besi. Diversifikasi prestasi di cabang olahraga lainnya belum berkembang secara optimal. Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari strategi pengembangan atlet seperti strategi talent pool yang difokuskan pada 14 cabang olahraga unggulan olimpiade dan 5 cabang unggulan paralimpiade. Di sisi kelembagaan, belum tersedia sistem benchmarking yang terstandarisasi dan terintegrasi untuk memantau perkembangan prestasi secara nasional, termasuk belum optimalnya pemanfaatan Satu Data untuk pemetaan atlet dalam rangka pelaksanaan MTN. Benchmarking yang dimaksud berfungsi sebagai tolok ukur yang memungkinkan perbandingan capaian atlet, klub, atau provinsi dalam konteks yang seragam, baik antarwilayah maupun antarwaktu, sehingga kebijakan pembinaan dapat lebih tepat sasaran dan berbasis bukti. Hal ini menyulitkan evaluasi efektivitas sistem pembinaan. Selain itu, ketersediaan pelatih bersertifikat internasional, integrasi pelatihan dengan ilmu keolahragaan, serta sistem insentif dan jenjang karier bagi pelatih dan tenaga pendukung masih belum merata. Kontribusi sektor industri olahraga terhadap ekosistem pembinaan juga masih rendah, terutama dalam hal pendanaan jangka panjang, dukungan fasilitas, dan keterlibatan dalam program pembibitan atlet. Menjawab tantangan tersebut, strategi jangka menengah dan panjang perlu difokuskan pada penguatan ekosistem pembinaan yang terintegrasi. Ini mencakup pengembangan sistem pelatnas yang terstandardisasi, peningkatan pelatihan berbasis sport science, serta adopsi teknologi pendukung seperti sport analytics dan digital scouting. Kementerian/Lembaga serta pemangku kepentingan olahraga perlu menyinergikan pemetaan talenta nasional dengan kebutuhan federasi serta perencanaan pembinaan jangka panjang berbasis data. Di sisi lain, pembentukan pusat-pusat pelatihan regional, penyempurnaan sistem seleksi dan kompetisi nasional, serta pelibatan sektor swasta melalui berbagai skema kerja sama atau partnership perlu diperkuat. Seluruh langkah ini penting untuk menjamin keberlanjutan dan peningkatan prestasi Indonesia secara konsisten di tingkat Asia dan dunia. Dalam hal prasarana olahraga, Kementerian Pekerja Umum mengeluarkan data di tahun 2023-2024 terkait 22 stadion yang perlu mendapatkan prioritas perbaikan. Sebanyak 4 stadion masuk dalam kategori rusak ringan, 13 stadion rusak sedang, dan 5 stadion rusak berat. Selain itu, terdapat indikasi pemanfaatan dan pembangunan kembali kawasan P3SON di Hambalang. Perbaikan prasarana olahraga ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas bangunan dan memenuhi standar internasional, termasuk keamanan, kenyamanan, serta keselamatan semua pihak (Kementerian PU, 2023). Lebih lanjut, rencana pemanfaatan, renovasi, dan pembangunan prasarana olahraga, perlu memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbaikan yang dilakukan pada fasilitas olahraga ini, diharapkan ke depannya dapat memfasilitasi program peningkatan prestasi olahraga dengan lebih optimal melalui pengembangan kompetisi dan pembinaan usia dini.
1. 3.Evaluasi Pengembangan Industri Olahraga Industri olahraga Indonesia tengah memasuki fase transisi menuju sektor ekonomi strategis yang mampu menyumbang nilai tambah signifikan terhadap pertumbuhan nasional. Ekspansi industri ini didorong oleh meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap aktivitas olahraga, tumbuhnya ekosistem usaha berbasis olahraga, serta meningkatnya minat swasta terhadap berbagai peluang komersial di sektor ini. Tren global menunjukkan bahwa olahraga tidak lagi dipandang semata sebagai aktivitas fisik, tetapi juga sebagai wahana ekonomi, media hiburan, dan sarana diplomasi budaya. Dalam konteks inilah, industri olahraga Indonesia perlu diposisikan secara lebih tegas sebagai bagian dari transformasi ekonomi berbasis inovasi dan ekonomi kreatif.
a.Potensi Optimalisasi dalam Pengembangan Industri Olahraga Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah untuk mengembangkan industri olahraga ke tingkat yang lebih kompetitif. Partisipasi aktif masyarakat, khususnya pemuda, dalam kegiatan kebugaran dan olahraga rekreasional menjadi fondasi pasar yang kuat. Hal ini turut menciptakan peluang bagi subsektor seperti layanan kebugaran, penjualan merchandise olahraga, penyiaran pertandingan, dan pengembangan platform digital untuk penjualan tiket serta interaksi dengan fans. Model bisnis olahraga berbasis sponsorship, hak siar, dan kemitraan media juga menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan. Ke depannya, Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK) memiliki ruang besar untuk memperluas cakupan dukungannya terhadap pengembangan industri olahraga, termasuk sebagai platform konsolidasi investasi swasta, fasilitator pembentukan ekosistem bisnis olahraga daerah, serta katalis dalam menciptakan standar industri yang profesional dan akuntabel. Potensi ini semakin besar apabila dikaitkan dengan strategi nasional dalam meningkatkan kontribusi sektor ekonomi kreatif dan pariwisata terhadap PDB nasional, di mana LPDUK dapat turut berperan di dalamnya melalui sektor industri olahraga. Selain memperluas pasar dan eksposur bagi atlet dan pelaku industri olahraga lokal, pendekatan terpadu ini juga membuka ruang monetisasi baru berbasis digital, serta memfasilitasi pertumbuhan subsektor potensial seperti sport tourism dan industri kreatif olahraga. Dalam konteks ekonomi nasional yang sedang mendorong diversifikasi sumber pertumbuhan, pengembangan industri olahraga melalui optimalisasi peran LPDUK memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan daerah, serta mengangkat reputasi Indonesia sebagai pusat kegiatan olahraga regional di Asia Tenggara. Dari sisi infrastruktur, kehadiran fasilitas berskala internasional seperti Jakarta International Stadium dan Indonesia Arena menjadi katalis penguatan ekosistem industri olahraga domestik. Infrastruktur ini tidak hanya menjadi sarana pertandingan, tetapi juga peluang ekonomi melalui penyewaan, penyiaran, dan penyelenggaraan event berskala nasional maupun global. Subsektor sport tourism menjadi salah satu segmen dengan pertumbuhan tercepat dan dampak ekonomi yang luas. Indonesia telah sukses menjadi tuan rumah berbagai event internasional seperti MotoGP Mandalika, Formula E Jakarta, F1 Powerboat Danau Toba, dan Ironman Lombok. Berbagai event ini mendorong kunjungan wisatawan, mengangkat citra Indonesia di mata dunia, serta meningkatkan kontribusi sektor olahraga terhadap devisa dan lapangan kerja. Lebih jauh, potensi integrasi industri olahraga dengan sektor ekonomi kreatif memberikan peluang untuk pengembangan produk dan layanan berbasis konten lokal. Dengan meningkatnya kesadaran akan gaya hidup sehat dan tren budaya pop olahraga (sportainment), terbuka ruang kolaborasi yang luas antara dunia olahraga, pelaku UMKM, industri media, dan sektor digital. Potensi tersebut akan dikolaborasikan melalui penyelenggaraan Indonesia Sport Summit (ISS). ISS ditujukan sebagai wadah kolaborasi lintas sektor antara pelaku olahraga, pemerintah, industri, serta generasi muda dalam membangun ekosistem olahraga yang maju, inklusif, dan berdaya saing global.
b.Permasalahan Pelaksanaan Pengembangan Industri Olahraga Meskipun pertumbuhan industri olahraga Indonesia menunjukkan tren positif, ekosistem pendukungnya masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan fungsional yang menghambat percepatan transformasi sektor ini menjadi pilar ekonomi nasional. Salah satu persoalan mendasar adalah ketiadaan indikator makro ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur kontribusi industri olahraga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Ketiadaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) untuk klub, pelaku industri olahraga, dan subsektor terkait menyulitkan proses formulasi kebijakan, alokasi anggaran, serta positioning industri olahraga dalam perencanaan pembangunan nasional. Permasalahan data turut menjadi hambatan dalam perumusan strategi dan kebijakan berbasis bukti. Masih terbatasnya integrasi data antarwilayah dan antar-Kementerian/Lembaga, serta belum lengkapnya entri ke dalam sistem Satu Data Keolahragaan menyebabkan rendahnya visibilitas terhadap kinerja dan kebutuhan industri olahraga. Ketimpangan informasi ini juga berdampak pada lemahnya koordinasi lintas sektor, termasuk dalam pelibatan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan komunitas olahraga dalam pengembangan ekosistem industri. Ketimpangan distribusi infrastruktur juga menjadi tantangan serius. Meskipun pembangunan fasilitas olahraga besar telah dilakukan di beberapa kota metropolitan, daerah-daerah lain masih kesulitan mengakses sarana yang layak dan terstandardisasi. Selain itu, belum adanya kebijakan tarif nasional membuat biaya penggunaan fasilitas olahraga bervariasi secara signifikan, yang sering kali menjadi kendala bagi federasi olahraga lokal dan komunitas akar rumput untuk mengadakan kegiatan secara rutin dan berkelanjutan. Dari sisi pelaku industri, belum tersedia standar minimum kesejahteraan bagi atlet profesional dan pelaku olahraga lainnya. Ketidakpastian upah, minimnya jaminan karier pasca-puncak prestasi, serta lemahnya dukungan perlindungan sosial berdampak pada rendahnya minat pemuda untuk menekuni karier di bidang olahraga secara jangka panjang. Tantangan juga muncul pada subsektor wisata olahraga yang meskipun berkembang pesat, masih menghadapi persoalan integrasi. Keterlibatan pelaku lokal dalam event internasional belum optimal, dan koordinasi antara sektor pariwisata dan keolahragaan belum sepenuhnya harmonis. Hal ini mengurangi potensi nilai tambah dan keberlanjutan dari berbagai ajang besar yang telah diselenggarakan di Indonesia. Di tengah tren globalisasi, industri olahraga nasional juga dihadapkan pada persaingan dari produk impor dan barang bajakan. Produk olahraga luar negeri yang masuk secara masif menawarkan harga kompetitif karena dukungan teknologi dan skala produksi besar. Sementara itu, barang bajakan menggerus daya saing brand lokal dan menciptakan ketidakpastian pasar. Untuk menjawab beragam tantangan ini, diperlukan strategi yang bersifat lintas sektor dan jangka panjang. Penguatan regulasi, integrasi data, pengembangan standar profesi dan kesejahteraan atlet, serta penyusunan road map industri olahraga berbasis ekonomi kreatif menjadi langkah krusial yang harus segera diambil. Tanpa langkah konkret dalam waktu dekat, pertumbuhan industri olahraga berisiko tidak berkelanjutan dan kehilangan momentum strategisnya dalam konteks pembangunan nasional dan global. 1.2.3 Evaluasi Pelaksanaan Dukungan Manajemen Dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional periode 2025–2029, penguatan dukungan manajemen pemerintahan menjadi syarat mutlak bagi efektivitas peran kelembagaan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Reformasi birokrasi tidak hanya merupakan agenda internal, tetapi juga fondasi transformasional yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan program kepemudaan dan keolahragaan. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025 telah menegaskan pentingnya birokrasi yang efisien, adaptif, dan berorientasi hasil. Grafik 19. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kemenpora Tahun 2018- 2024 Sumber: Kemenpora (2024) Selama periode 2020–2024, Kementerian Pemuda dan Olahraga mencatat sejumlah kemajuan signifikan dalam aspek tata kelola organisasi, manajemen kinerja, serta layanan publik. Capaian ini terefleksi dalam peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB), yang naik dari 60,62 pada 2018 menjadi 80,04 pada 2024. Grafik. 20, memperlihatkan tren peningkatan yang cukup konsisten, terutama lonjakan pada tahun 2024 yang menandai capaian tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Meskipun sempat stagnan pada 2021–2023, perbaikan pada aspek kelembagaan dan digitalisasi administrasi menjadi faktor kunci di balik akselerasi nilai indeks tahun terakhir.
a.Potensi Optimalisasi dalam Dukungan Manajemen Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu memiliki fondasi tata kelola sebagai modal penting dalam penguatan dukungan manajemen ke depan. Secara kelembagaan, keberadaan unit-unit pengelola reformasi birokrasi, sistem pengawasan internal yang aktif, serta komposisi sumber daya manusia yang relatif muda memberikan keunggulan tersendiri dalam mengakselerasi proses transformasi organisasi. Capaian Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang stabil dan positif. Selama periode 2020–2023, nilai indeks RB terus mengalami perbaikan, dengan peningkatan signifikan pada aspek manajemen perubahan dan akuntabilitas kinerja. Pemanfaatan teknologi digital juga mulai berkembang melalui implementasi sistem seperti e-performance, e-office, dan sejumlah platform data yang mendukung fungsi kepemudaan dan keolahragaan. Meskipun integrasinya belum sepenuhnya optimal, infrastruktur awal ini menjadi pijakan yang potensial untuk dikembangkan lebih lanjut ke arah sistem informasi terintegrasi. Kementerian Pemuda dan Olahraga juga telah membangun sejumlah layanan publik digital, seperti database kepemudaan, aplikasi pendaftaran atlet, dan dashboard pelaporan kegiatan olahraga. Upaya ini membuka peluang untuk memperluas pemanfaatan data dalam mendukung proses perencanaan, monitoring, dan pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy making). Komitmen pimpinan terhadap agenda reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan menjadi faktor kunci yang harus terus dijaga dan diperkuat, khususnya dalam membangun budaya kerja yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi hasil. Gambar 3. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Tahun 2024 Sumber: Kemenpora (2024) Berdasarkan Surat Kementerian PAN-RB Nomor B/43/RB.04/2025 tentang Penyampaian Hasil Evaluasi RB Tahun 2024, Kementerian Pemuda dan Olahraga memperoleh nilai RB sebesar 80,04 dengan kategori “A”, yang terdiri dari capaian nilai RB General sebesar 73,05 dan RB Tematik sebesar 6,99. Capaian ini mengindikasikan kesiapan kelembagaan untuk memasuki fase reformasi lanjutan.
b.Permasalahan dalam Pelaksanaan Dukungan Manajemen Meskipun telah terjadi sejumlah kemajuan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga selama periode 2020–2024, berbagai tantangan struktural dan operasional masih menjadi penghambat optimalisasi fungsi dukungan manajemen. Salah satu indikatornya tercermin dalam capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berada di angka 80,04, masih di bawah rata-rata capaian Kementerian/Lembaga lainnya yaitu 82,98 (Ombudsman RI, 2024). Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN-RB, perbaikan perlu difokuskan pada kesesuaian cascading antara indikator dan target kinerja, yang menjadi fondasi manajemen kinerja yang efektif. Selain itu, terbatasnya jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya dalam tenaga perancang peraturan perundang-undangan, turut memengaruhi kemampuan Kementerian dalam memperbarui regulasi yang relevan dengan dinamika pembangunan kepemudaan dan keolahragaan. Di sisi lain, aspek digitalisasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga masih menghadapi kendala. Hingga saat ini, review dan evaluasi SPBE belum terlaksana secara periodik (Kemenpora, 2025), dan belum terdapat tindak lanjut sistematis terhadap hasil evaluasi sebelumnya, terutama terkait dengan perbaikan layanan jaringan intra instansi serta keterhubungannya dengan jaringan intra pemerintah di tingkat nasional. Keterbatasan integrasi layanan dan efektivitas koordinasi internal menjadi penghambat utama, ditambah dengan belum optimalnya tata kelola layanan digital. Dalam hal ini, penerapan manajemen help desk yang andal dan responsif menjadi kebutuhan mendesak guna mendukung keberlanjutan layanan elektronik yang efisien, adaptif, dan inklusif. RPJMN 2025–2029 selanjutnya memuat langkah-langkah strategis untuk merealisasikan visi Presiden periode 2025–2029, yakni: “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045” Langkah-langkah tersebut diklasifikasikan ke dalam 8 (delapan) prioritas nasional pembangunan jangka menengah yang secara langsung merefleksikan delapan misi Presiden, dikenal sebagai misi Asta Cita. Adapun 8 (delapan) prioritas nasional tersebut adalah sebagai berikut:
1. 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. 4.Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. 5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. 7.Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pelayanan kepemudaan dan pengelolaan sistem keolahragaan nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga menjadi aktor utama dalam melaksanakan koordinasi, konsolidasi, sinkronisasi, dan fasilitasi di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Dalam pelaksanaannya, koordinasi dan sinergi program kepemudaan mencakup aspek penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda secara nasional yang berorientasi pada pembangunan karakter pemuda. Sementara itu, pada sektor keolahragaan, ruang lingkup koordinasi meliputi pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga, pembudayaan olahraga di masyarakat, serta pengembangan industri olahraga. Peningkatan kualitas kedua sektor tersebut harus didukung oleh penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola internal Kementerian Pemuda dan Olahraga, melalui program-program dukungan manajemen yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Dengan berpedoman pada rumusan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah dijabarkan dalam RPJMN 2025–2029, Kementerian Pemuda dan Olahraga berkomitmen untuk menyelaraskan arah kebijakan nasional tersebut ke dalam program-program teknis yang disusun secara terstruktur dan terintegrasi. Kedelapan misi Asta Cita kemudian dipetakan ke dalam unit-unit kedeputian yang terdapat dalam struktur organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut: Tabel 10. Pemetaan Misi Asta Cita ke dalam Unit Kedeputian Kementerian Pemuda dan Olahraga Misi No. Misi Asta Cita Kedeputian dalam Struktur Kementerian Pemuda dan Olahraga Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaa n Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Deputi Bidang Pembudayaa n Olahraga Deputi Bidang Pengembang an Industri Olahraga 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). ✓ ✓ 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. ✓ ✓ 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. ✓ ✓ ✓ 4 Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. ✓ ✓ ✓ ✓ 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. ✓ 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. ✓ ✓ Misi No. Misi Asta Cita Kedeputian dalam Struktur Kementerian Pemuda dan Olahraga Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaa n Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Deputi Bidang Pembudayaa n Olahraga Deputi Bidang Pengembang an Industri Olahraga 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. ✓ 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. ✓ ✓ ✓ Selanjutnya, pemetaan misi tersebut menjadi dasar perumusan vision statement Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2025–2029 sebagai berikut: Terwujudnya kedigdayaan bangsa dengan pemuda berkarakter, masyarakat bugar, duta bangsa yang menunjukkan prestasi olahraga di tingkat dunia, serta industri olahraga yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Vision Statement Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2025–2029 dijabarkan ke dalam lima pilar, yang sekaligus merefleksikan mandat kelembagaan dalam membina kepemudaan dan mengembangkan sistem keolahragaan nasional. Penjabaran masing-masing pilar visi tersebut adalah sebagai berikut: Gambar 4. Visi dan Pilar Penjabaran Visi Kemenpora 2025-2029 2.2. Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga Rumusan Asta Cita dalam RPJMN 2025–2029 memiliki keterkaitan langsung dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Oleh karena itu, misi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2025–2029 dirumuskan sebagai serangkaian tindakan strategis yang tidak hanya melaksanakan prioritas nasional dalam domain Kementerian Pemuda dan Olahraga, tetapi juga mendukung pencapaian prioritas nasional yang menjadi domain Kementerian/Lembaga lain yang terkait dengan tujuan pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan, guna mewujudkan visi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025–2029. Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029:
9. 1.Menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang inklusif dan berorientasi pada pembangunan karakter yang patriotik, gigih, dan berempati dengan penguatan komunitas, organisasi kepemudaan, kepramukaan, kepemimpinan, dan ketenagakerjaan yang layak, serta kerja sama di tingkat regional dan internasional.
10. 2.Mendorong partisipasi aktif masyarakat berolahraga melalui kampanye olahraga, dan pelibatan pemerintah daerah, organisasi, satuan pendidikan dalam pembudayaan olahraga.
11. 3.Meningkatkan prestasi olahraga di tingkat dunia melalui pengembangan sentra pembinaan olahraga dan akademi pelatihan berstandar internasional, pengembangan international training center, penguatan manajemen talenta nasional, dan pembentukan sistem pendanaan berkelanjutan.
12. 4.Mengembangkan ekosistem industri olahraga melalui penyelenggaraan Indonesia Sports Summit dan forum multi-pihak di tingkat nasional dan internasional, mendorong pertumbuhan wisata olahraga (sports tourism), serta pengembangan sport and wellness center.
13. 5.Melakukan transformasi tata kelola kelembagaan yang transparan, akuntabel, dan profesional melalui digitalisasi sistem, penyederhanaan regulasi, serta penguatan kapasitas aparatur. 2.3. Tujuan Kementerian Pemuda dan Olahraga Untuk mendukung pencapaian visi serta memastikan pelaksanaan misi secara terarah dan terukur, Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan sejumlah tujuan strategis sebagai rujukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program selama periode 2025–2029. Tujuan ini mencerminkan hasil yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan. Tujuan Khusus Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025–2029:
14. 1.Membangun pemuda yang berkarakter dan berdaya saing di tingkat nasional dan internasional, dengan indikatornya yaitu: Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).
15. 2.Membangun budaya olahraga di masyarakat, meningkatkan prestasi olahraga di tingkat dunia, dan memperkuat ekosistem industri olahraga untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, dengan indikatornya yaitu: 1) Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga; 2) Indeks Pembangunan Olahraga (IPO); 3) Peringkat pada Olympic Games; 4) Peringkat pada Paralympic Games; 5) Jumlah perolehan medali emas pada Olympic Games; 6) Jumlah perolehan medali emas pada Paralympic Games; 7) Peringkat pada Youth Olympic Games; 8) Peringkat pada Asian Youth Games; 10) Peringkat pada Asian Youth Para Games; 11) PDB Industri Olahraga.
16. 3.Mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional dengan didukung oleh digitalisasi sistem, penyederhanaan regulasi, dan penguatan kapasitas aparatur, dengan indikatornya yaitu: Indeks Reformasi Birokrasi (RB). 2.4. Sasaran Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Sasaran strategis pembangunan kepemudaan dan keolahragaan merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai suatu impact/outcome dari 3 (tiga) program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki 3 (tiga) Sasaran Strategis, antara lain: Tabel 11. Sasaran Strategis Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kinerja 2029 Satuan SS 01: Meningkatnya kualitas pemuda Indonesia yang berkarakter dan berperan aktif dalam membangun Indonesia maju. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 73,57 Indeks SS 02: Terwujudnya kebugaran masyarakat, peningkatan prestasi olahraga di Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir 47,50 Persen Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) 0,350 Indeks Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kinerja 2029 Satuan tingkat regional dan internasional, serta meningkatnya kontribusi industri olahraga pada pertumbuhan ekonomi nasional Peringkat pada Olympic Games 20 (2028) Peringkat Peringkat pada Paralympic Games 30 (2028) Peringkat Jumlah perolehan medali emas pada Olympic Games 5 (2028) Medali Emas Jumlah perolehan medali emas pada Paralympic Games 5 (2028) Medali Emas Peringkat pada Youth Olympic Games 81-83 (2026) Peringkat Peringkat pada Asian Youth Games 12-14 Peringkat Peringkat pada Asian Youth Para Games 2-4 Peringkat PDB Industri Olahraga *) 39,93 Triliun Rupiah SS 03: Terwujudnya tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik Indeks Reformasi Birokrasi (RB) 85 Indeks Keterangan: *) Perhitungan nilai PDB berasal dari jumlah nilai rupiah belanja olahraga dalam satu tahun berdasarkan Laporan IPO, Kemenpora Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa pembangunan pemuda dan olahraga tidak hanya berjalan, tetapi memberikan dampak nyata pada kualitas hidup SDM. Capaian IPP menjadi ukuran penting karena mencerminkan kemampuan negara dalam menyiapkan pemuda yang sehat, produktif, berdaya saing, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Hal ini menjadikan IPP sebagai sebuah fondasi utama untuk memanfaatkan momentum bonus demografi dan menuju Indonesia Emas 2045. Di sektor olahraga, pencapaian pada IPO, serta prestasi dalam ajang internasional seperti Youth Olympic Games, Asian Youth Games, dan Asian Youth Para Games menunjukkan efektivitas pembudayaan olahraga serta sistem pembinaan atlet usia muda sebagai investasi jangka panjang dalam penguatan identitas dan daya saing bangsa di panggung global. Selain itu, PDB yang dihasilkan dari perputaran ekonomi industri olahraga. Sementara itu, perbaikan dan penguatan terhadap reformasi birokrasi, opini BPK, dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik terus diusahakan agar seluruh program kepemudaan dan keolahragaan dapat dijalankan secara profesional, inovatif, dan berintegritas. Selain itu, telah disusun peta risiko yang memuat indikasi risiko pada masing-masing sasaran strategis sebagai berikut: Tabel 12. Indikasi Risiko No Sasaran Strategis Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko Indikasi PJ Perlakuan Risiko 1 Meningkatny a kualitas pemuda Indonesia yang berkarakter dan berperan aktif dalam membangun Indonesia maju. Intervensi dan koordinasi lintas sektor belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan dan isu strategis penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. Pemanfaatan IPP dan data kepemudaan lainnya untuk perumusan kebijakan, intervensi, serta sebagai dasar koordinasi lintas sektor Deputi Pelayanan Kepemuda an Peran dan partisipasi organisasi kepemudaan dan kepramukaan tidak sepenuhnya dapat mendukung ketercapaian target pembangunan pemuda. Peningkatan koordinasi dan fasilitasi pengembangan organisasi kepemudaan dan kepramukaan Semakin melebarnya kesenjangan capaian pembangunan pemuda antarwilayah. Pendampingan dan advokasi kepada Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan kepemudaan 2 Terwujudnya kebugaran masyarakat, peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasiona l, serta meningkatny a kontribusi industri olahraga pada pertumbuha n ekonomi nasional Angka partisipasi berolahraga rendah karena keterbatasan akses dan jangkauan kampanye olahraga, fasilitas pendukung yang minim, rendahnya literasi fisik masyarakat, serta dominasi gaya hidup pasif akibat teknologi dan hiburan. Penyelenggaran kampanye olahraga yang massif melalui kolaborasi dengan organisasi olahraga, badan usaha dan swasta Deputi Pembuday aan Olahraga Belum optimalnya capaian prestasi olahraga di tingkat internasional, akibat kurangnya program pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan serta fasilitas olahraga yang memadai, ditambah dengan kemajuan pesat pembinaan atlet di negara pesaing, dan keterbatasan akses kompetisi yang berkualitas dan berjenjang bagi atlet di tingkat nasional dan daerah. Peningkatan fasilitasi dan perbaikan sistem pembinaan olahraga prestasi melalui peningkatan kualitas pelatnas Deputi Peningkat an Prestasi Olahraga No Sasaran Strategis Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko Indikasi PJ Perlakuan Risiko Belum optimalnya kontribusi PDB Olahraga terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia karena keterbatasan regulasi dan instrumen yang mendukung pelaku dan konsumen industri olahraga. Pengembangan ekosistem industri olahraga melalui penyusunan regulasi dan pedoman bagi pelaku industri nasional Deputi Pengemba ngan Industri Olahraga 3 Terwujudnya tata kelola kelembagaa n, kompetensi ASN, penyederhan aan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik Keterbatasan tata kelola kelembagaan dalam menerjemahkan arah kebijakan nasional. Peningkatan kinerja organisasi melalui penguatan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja secara berkala. Sekretaris Kementeri an Pemuda dan Olahraga Belum terwujudnya infrastuktur sistem informasi dan data yang terintegrasi dan terdigitalisasi dengan baik dalam pelaksanaan pelayanan untuk publik maupun antar Kementerian/Lembaga/ Daerah, sehingga belum dapat menciptakan layanan yang efisien dan responsif.
a.Meningkatkan pendapatan per kapita menuju setara negara maju;
b.Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
c.Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang;
d.Daya saing SDM meningkat;
e.Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju net zero emission. Tema pembangunan nasional tahun 2025–2029 menitikberatkan pada tiga sasaran utama, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Ketiga sasaran tersebut bersifat saling mendukung dan membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan, di mana pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menjadi landasan bagi penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM. RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional (PN) pembangunan jangka menengah. PN ini merupakan bentuk implementasi langsung dari Asta Cita, yaitu delapan misi Presiden yang telah dijabarkan dalam Bab II. Setiap PN mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029. Dari kedelapan PN tersebut, terdapat satu PN yang menjadi fokus utama Kementerian Pemuda dan Olahraga, yakni PN ke-4: Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. PN ke-04 dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Sasaran Kegiatan Prioritas (SKP), yang menjadi acuan bagi pelaksanaan pembangunan di sektor kepemudaan dan keolahragaan, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut: Tabel 13. Penjabaran Prioritas Nasional no. 4 beserta Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Sasaran Kegiatan Prioritas No PN Prioritas Nasional (PN) / Asta Cita No PP Program Prioritas (PP) No KP Kegiatan Prioritas (KP) No SKP Sasaran Kegiatan Prioritas (SKP) 04 Memperkua t pembangun an SDM, sains, teknologi, 09 Pengembang an Manajemen Talenta Nasional (MTN) 03 Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga 01 Terbinanya olahragawan muda yang mampu bersaing di kancah global No PN Prioritas Nasional (PN) / Asta Cita No PP Program Prioritas (PP) No KP Kegiatan Prioritas (KP) No SKP Sasaran Kegiatan Prioritas (SKP) pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 18 Peningkatan Kualitas Pemuda 01 Peningkatan Kualitas Pemuda dalam Pendidikan, Kesehatan, Karakter, Pramuka, dan Pencegahan Perilaku Berisiko 01 Meningkatnya kualitas individu pemuda yang ditunjukkan oleh peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan; penguatan karakter, dan tercegahnya perilaku berisiko pada pemuda 02 Peningkatan Partisipasi Aktif Pemuda dalam Ketenagakerjaa n 01 Meningkatnya partisipasi pemuda dalam bidang ekonomi khususnya partisipasi aktif dalam ketenagakerjaan 03 Peningkatan Partisipasi Aktif dan Kepemimpinan Pemuda di Bidang Sosial dan Politik 01 Meningkatnya Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda dalam Berbagai Bidang Kehidupan Khususnya Partisipasi Aktif di Bidang Sosial dan Politik 20 Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga 01 Pengembangan Sistem Pembinaan Olahragawan Talenta Unggul 01 Terbinanya Olahragawan Talenta Unggul yang Berprestasi di Tingkat Regional dan Internasional 02 Pengembangan Tenaga dan Organisasi Olahraga Berstandar Internasional 01 Terbinanya Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Berstandar Nasional dan Internasional 03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Berstandar Internasional yang Ramah Disabilitas 01 Terwujudnya Sarana dan Prasarana Olahraga Berstandar Internasional yang Ramah Disabilitas 04 Peningkatan Partisipasi dan Penyelenggaraa n Event/Festival/ Kompetisi Olahraga 01 Meningkatnya Partisipasi dan Penyelenggaraan Event/Festival/ Kompetisi Olahraga Kelas Dunia No PN Prioritas Nasional (PN) / Asta Cita No PP Program Prioritas (PP) No KP Kegiatan Prioritas (KP) No SKP Sasaran Kegiatan Prioritas (SKP) 21 Pengembang an Pembudayaa n Olahraga yang Inklusif 01 Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Penyandang Disabilitas 01 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga Melalui Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Penyandang Disabilitas 02 Pengembangan Olahraga Masyarakat dan Industri 01 Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Berolahraga dan Industri Olahraga 3.2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yang dapat diuraikan sebagai berikut: 3.2.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga di Bidang Kepemudaan Dalam rangka mendukung sasaran utama pembangunan nasional untuk meningkatkan kualitas SDM, serta sejalannya dengan sasaran strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk meningkatkan kualitas pemuda Indonesia, dibutuhkan tolak ukur yang dapat menilai secara menyeluruh keberhasilan pembangunan pemuda melalui Indeks Pembangunan Pemuda. Selain itu, Gerakan Pramuka juga masih dilihat sebagai wadah yang strategis di dalam menyiapkan dan menguatkan karakter pemuda. Fasilitasi Gerakan Pramuka tidak hanya untuk menanamkan nilai budaya, tapi juga ideologi Pancasila. Selanjutnya, dirumuskanlah arah kebijakan dan strategi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga dibidang Kepemudaan sebagai berikut:
1. 1.Menguatkan karakter pemuda yang patriotik, gigih, dan berempati untuk mewujudkan pemuda unggul dan berdaya saing, melalui:
a.Koordinasi Peningkatan kapasitas dan keberlanjutan organisasi dan komunitas kepemudaan, serta kepramukaan sebagai wahana penguatan karakter, kemandirian, kepemimpinan, kepeloporan, dan kesukarelawanan pemuda.
b.Koordinasi peningkatan partisipasi dan kualitas pendidikan formal dan nonformal untuk penguatan karakter, kecakapan hidup, dan keterampilan abad 21.
c.Koordinasi peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan mental pemuda yang selaras dengan penguatan karakter gigih, patriotik, dan berempati.
d.Peningkatan pelayanan kepramukaan dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara, salah satunya melalui pembentukan saka olahraga.
1. 2.Meningkatkan kualitas kepemimpinan, kepeloporan, kemandirian, dan keterlibatan aktif pemuda, melalui:
a.Penguatan kapasitas dan keberlanjutan organisasi kepemudaan, komunitas, dan kepramukaan sebagai ruang belajar kepemimpinan, partisipasi bermakna, dan kolaborasi pemuda.
b.Peningkatan keterlibatan pemuda dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan/program kepemudaan di tingkat pusat dan daerah.
c.Penguatan kolaborasi antarorganisasi pemuda untuk memperluas dampak sosial dan ruang partisipasi pemuda di berbagai sektor di tingkat pusat dan daerah.
d.Peningkatan peran pemuda dalam memperkuat toleransi, kerukunan, dan kohesi sosial.
1. 3.Menguatkan tata kelola, kelembagaan, dan koordinasi lintas sektor yang mendukung layanan kepemudaan yang responsif gender, inklusif, adaptif, dan terintegrasi, melalui:
a.Penguatan sinkronisasi dan integrasi kebijakan pembangunan kepemudaan antara pusat dan daerah melalui RAN dan RAD Pelayanan Kepemudaan.
b.Peningkatan kapasitas SDM penyelenggara urusan kepemudaan secara berkala dan berkelanjutan.
c.Pengembangan kemitraan strategis dengan badan usaha/swasta, masyarakat sipil, dan organisasi kepemudaan untuk mendukung transformasi layanan kepemudaan.
d.Penguatan sistem layanan kepemudaan yang terintegrasi, adaptif, berbasis data, dengan pendekatan responsif gender dan inklusif, melalui penguatan kelembagaan, digitalisasi, dan kolaborasi lintas sektor.
e.Penguatan kemitraan regional dan internasional, serta koordinasi strategis lintas sektor dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. 3.2.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga di Bidang Keolahragaan Olahraga, dalam pengertian umum, mencakup aktivitas yang terorganisasi secara formal maupun tidak formal, yang dipahami sebagai suatu bentuk sumber daya strategis (strategic resources) untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang lebih luas. Oleh karena itu, olahraga tidak semata-mata diposisikan sebagai sarana pencapaian prestasi dan perolehan medali, melainkan juga sebagai instrumen untuk mewujudkan kehidupan individu dan kolektif yang sejahtera, berkualitas, serta memiliki ketahanan (resilience) dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Potensi manfaat ini hanya dapat tercapai apabila olahraga dikelola secara sistematis, terencana, dan akuntabel. Dalam kerangka pembangunan nasional, olahraga berperan sebagai alat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Pendekatan ini selaras dengan praktik yang diadopsi oleh negara-negara dengan sistem politik sejahtera (welfare state), yang menempatkan pembangunan olahraga sebagai bagian integral dari strategi peningkatan kualitas hidup warga negara. Peningkatan kesejahteraan tersebut diaktualisasikan melalui peningkatan kualitas manusia, yang meliputi dimensi kesehatan dan kebugaran jasmani, pembentukan nilai-nilai moral dan akhlak mulia, penguatan sikap sportivitas dan kedisiplinan, serta peningkatan prestasi. Sebagai instrumen pembangunan SDM, olahraga memiliki relevansi strategis dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, pengelolaan Sistem Keolahragaan Nasional secara baik dan benar menjadi elemen penting dalam mendukung pencapaian arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, khususnya dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global. Lebih lanjut, berikut adalah arah kebijakan dan strategi pencapaian Kementerian Pemuda dan Olahraga di bidang keolahragaan:
1. 1.Meningkatkan Partisipasi dan Pembudayaan Olahraga yang Inklusif, melalui:
a.Penguatan sinergi dan kolaborasi antar organisasi pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
b.Peningkatan literasi fisik dan partisipasi aktif berolahraga di satuan pendidikan pada seluruh jenjang
c.Peningkatan pemassalan olahraga masyarakat, dengan mendorong ketersediaan sarana, prasarana, dan layanan olahraga sesuai standar yang merata, mudah diakses, serta ramah disabilitas.
d.Peningkatan partisipasi berolahraga pada kelompok rentan seperti disabilitas, lansia, dan anak jalanan, melalui keluarga, satuan pendidikan, serta layanan khusus lainnya.
e.Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga keolahragaan yang profesional pada lingkup pembudayaan olahraga.
1. 2.Meningkatkan Prestasi Olahraga di Tingkat Regional dan Internasional, melalui:
a.Penguatan pembinaan prestasi yang berfokus pada cabang olahraga unggulan dan potensial penyumbang medali emas pada ajang Olimpiade dan Paralimpiade dengan skema promosi dan degradasi melalui Akademi Olahraga Nasional dan Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) berstandar Internasional.
b.Penguatan program siswa olahragawan (student athlete program), sentra pembinaan olahraga prestasi pusat dan daerah, serta talent scouting yang berjenjang, terstandar dan berkelanjutan, dengan penyelenggaraan Manajemen Talenta Nasional (MTN) bidang olahraga.
c.Peningkatan daya saing olahragawan melalui penyelenggaraan kompetisi olahraga yang berkualitas dan memfasilitasi keikutsertaan pada ajang olahraga internasional.
d.Peningkatan kualitas dan kuantitas pelatih dan tenaga keolahragaan melalui pelatihan dan sertifikasi yang berstandar nasional dan internasional, serta penguatan tata kelola organisasi olahraga yang akuntabel dan kredibel.
e.Pemanfaatan ilmu dan teknologi di bidang keolahragaan (sport science) secara optimal.
f.Peningkatan kesejahteraan olahragawan dan tenaga keolahragaan dengan pengembangan database, beasiswa, remunerasi, dan dana pensiun.
1. 3.Menguatkan Industri Olahraga yang mandiri dan berkontribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional, melalui:
a.Peningkatan kerja sama dan kemitraan strategis dan multi-pihak dalam rangka pengembangan ekosistem industri olahraga melalui wadah kolaborasi antara multi-pihak.
b.Pengembangan wisata olahraga (sport tourism) dan hiburan olahraga (sport entertainment) yang profesional sebagai sektor unggulan, melalui penguatan destinasi wisata olahraga unggulan, penyelenggaraan liga olahraga profesional, promosi dan kemitraan global, serta penyelenggaraan event olahraga yang berkelanjutan.
c.Pengembangan produk dan jasa olahraga, melalui pengembangan pusat kebugaran (sport center), pusat rehabilitasi olahraga (sport rehabilitation center), wellness center, pemberdayaan pelaku usaha, standardisasi produk, dukungan inovasi, pemasaran, dan distribusi.
d.Pengelolaan sarana dan prasarana olahraga secara optimal melalui Kerja sama Pemerintah, Badan Layanan Umum (BLU), dan/atau badan lainnya sebagai katalis pengembangan industri olahraga nasional yang berkelanjutan dan bernilai ekonomi.
e.Mendorong inovasi pendanaan keolahragaan melalui berbagai alternatif pendanaan seperti partisipasi masyarakat, filantropi, investasi, sponsorship, dan alternatif lainnya. 3.2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga di Bidang Dukungan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan unsur penting dalam pelaksanaan pembangunan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. ASN berperan sebagai “mesin birokrasi” yang menggerakkan seluruh sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, termasuk di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Agenda Reformasi Birokrasi tidak hanya mencakup pembenahan organisasi, namun yang paling krusial adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ASN. Pemerintah terus menyempurnakan pengelolaan ASN, mencakup sistem rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, penempatan, promosi, mutasi, hingga kesejahteraan. Penerapan sistem merit dalam manajemen kepegawaian juga harus diperkuat, antara lain melalui penggunaan assessment center untuk menilai kemampuan, kualifikasi, dan kompetensi ASN dalam berbagai penugasan struktural, fungsional, maupun penugasan khusus lainnya. Pendidikan dan pelatihan bagi ASN perlu terus disempurnakan dengan meningkatkan kualitas kurikulum dan metode pembelajaran, sehingga selaras dengan perkembangan manajemen birokrasi modern. ASN juga dituntut menjadi pelopor dalam menyukseskan pembangunan yang berkeadilan dan menyejahterakan masyarakat. Dalam menjalankan tugas, ASN wajib menjunjung tinggi integritas, bersikap profesional, netral, serta bebas dari intervensi politik dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). ASN harus mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, efektif, dan efisien, serta menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga di bidang kelembagaan bertujuan mewujudkan ASN sebagai motor penggerak reformasi birokrasi dalam pelayanan publik di seluruh unit kerja kementerian. Untuk mencapai satu sasaran strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga di bidang kelembagaan dibutuhkan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk perumusan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:
1. 1.Mendorong Penguatan Reformasi Birokrasi yang Produktif, Efektif dan Efisien, melalui:
a.Penguatan tata kelola birokrasi kelembagaan yang terpadu, adaptif, efektif dan efisien.
b.Peningkatan kinerja organisasi melalui penguatan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja secara berkala.
c.Peningkatan pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan dan/atau hasil pemeriksaan kinerja kelembagaan dan kinerja individual di setiap unit kerja.
d.Optimalisasi pemanfaatan data dan teknologi informasi yang terpadu di dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan.
1. 2.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional, Akuntabel, dan Responsif, melalui:
a.Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memastikan pelayanan lebih mudah, cepat, terpercaya, dan transparan.
b.Peningkatan kualitas SDM berbasis kompetensi yang profesional, akuntabel, dan responsif.
c.Peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan publik melalui percepatan transformasi digital, optimalisasi pemanfaatan data, dan integrasi sistem informasi pelayanan publik yang terhubung melalui satu pintu secara real-time.
d.Peningkatan kualitas sistem pemantauan dan evaluasi melalui digitalisasi penilaian kepuasan layanan publik serta alur penanganan keluhan masyarakat berbasis pelacakan (tracking system) dan umpan balik (feedback loop).
1. 3.Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Mutu Kinerja Keuangan, melalui:
a.Pelaksanaan revitalisasi penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran yang lebih fokus, tepat sasaran, transparan, serta akuntabel.
b.Pengembangan sistem informasi dan laporan yang tersaji secara lengkap, transparan, terdokumentasi, dan komprehensif.
c.Peningkatan sistem pengendalian dan pengawasan internal secara berkala, termasuk dalam hal pemutakhiran data barang milik negara (BMN), proses reklasifikasi, dan penghapusan barang yang tidak layak pakai. 3.2.1.4 Program Prioritas Kementerian Pemuda dan Olahraga 2025-2029 Dalam rangka mendukung program prioritas Presiden dan Wakil Presiden dalam Asta Cita 2025-2029, serta mengimplementasikan arah kebijakan dan strategi agar lebih bermanfaat dan berdampak, maka ditetapkan 8 program prioritas Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2025-2029 sebagai berikut:
1. 1.Youth Camp dan Pertukaran Pemuda Antar Negara Fokus pelaksanaannya ditujukan untuk menguatkan karakter, kepeloporan, kepemimpinan, dan kepramukaan, serta memperluas jejaring internasional, membangun persahabatan, dan mencetak calon pemimpin bangsa yang berwawasan global.
2. 2.Road to Olympic and Paralympic Fokus pelaksanaannya ditujukan untuk penguatan dukungan dan sinergi dalam pembinaan prestasi olahraga menuju Olimpiade dan Paralimpiade, khususnya pada 21 cabang olahraga unggulan.
3. 3.Presidential Debate Challenge Fokus pelaksanaannya ditujukan untuk meningkatkan wawasan, daya saing, dan kepemimpinan, serta menguatkan karakter pemuda secara berkualitas dan merata di tingkat pusat dan daerah.
4. 4.Car Free Day (CFD) di seluruh Kabupaten/Kota Fokus pelaksanaannya ditujukan untuk menguatkan sinergi pelaksanaan kebijakan pembudayaan olahraga pusat dan daerah, serta mendorong penyelenggaraan kegiatan kampanye dan pemassalan olahraga secara rutin.
5. 5.Manajemen Talenta Nasional Bidang Olahraga Fokus pelaksanaannya ditujukan untuk mempersiapkan talenta unggul di bidang olahraga yang berdaya saing global, serta memastikan regenerasi dan keberlanjutannya.
6. 6.Akademi Olahraga Nasional dan Pusat Pelatihan Tim Nasional Fokus pelaksanaannya ditujukan untuk menguatkan sistem pembinaan olahraga prestasi nasional kelas dunia yang berjenjang dan berkelanjutan, dimulai sejak usia dini.
7. 7.Dana Pensiun, Dual Career, dan Beasiswa Olahragawan Fokus pelaksanaannya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan olahragawan, pelatih, dan tenaga keolahragaan melalui skema dana pensiun, dual karier sebagai ASN/TNI-Polri, dan pemberian beasiswa bagi olahragawan berprestasi.
8. 8.Indonesia Sports Summit Fokus pelaksanaannya ditujukan untuk menguatkan kemandirian industri olahraga nasional dan memperkuat ekosistem olahraga yang berkelanjutan melalui kolaborasi multi-pihak.
9. 9.Indonesia Youth Summit Fokus pelaksanaannya ditujukan untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, serta menanamkan visi kebangsaan kepada pemuda dengan memelihara semangat Sumpah Pemuda sebagai fondasi persatuan bangsa dan kesadaran kolektif terhadap masa depan Indonesia. 3.2.3 Kerangka Regulasi Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi yang disusun untuk memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat serta penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam konteks Kementerian Pemuda dan Olahraga, penyusunan regulasi harus berlandaskan pada prinsip bahwa setiap regulasi yang dibuat mampu memecahkan permasalahan yang penting, mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Oleh karena itu, analisis biaya dan manfaat (cost-benefit analysis) menjadi langkah penting yang harus dilakukan sebelum suatu regulasi disusun, guna memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya. Kementerian Pemuda dan Olahraga akan menetapkan kebijakan deregulasi untuk menyederhanakan peraturan perundang-undangan melalui pendekatan omnibus law agar tata kelola kepemudaan dan olahraga lebih efisien, sederhana, dan mudah diimplementasikan, dengan rincian sebagai berikut:
10. 1.Revisi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah:
a.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
b.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
c.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
d.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
e.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga dan Pekan Olahraga; dan
f.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
1. 2.Revisi Peraturan Presiden:
a.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga;
b.Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional; dan
c.Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
1. 3.Rancangan Peraturan Presiden/Keputusan Presiden/Instruksi Presiden:
a.Rancangan Peraturan Presiden tentang Dana Perwalian Keolahragaan;
b.Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemberian Penghargaan Olahraga; dan
c.Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Percepatan Cabang Olahraga Pencak Silat.
1. 4.Revisi dan rancangan Peraturan Menteri:
a.Penyederhanaan terhadap sekitar 191 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga yang terkait NSPK bidang kepemudaan dan keolahragaan;
b.Rancangan Peraturan Menteri tentang Indeks Pembangunan Pemuda;
c.Rancangan Peraturan Menteri tentang BLU di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
d.Revisi Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga (IPO). Selain revisi dan deregulasi peraturan perundang-undangan di atas, Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu menyusun naskah akademik, harmonisasi, serta rancangan peraturan lainnya yang merupakan amanat peraturan perundang-undangan di bidang kepemudaan dan keolahragaan. 3.2.4 Kerangka Kelembagaan Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, kerangka kelembagaan dimaknai sebagai perangkat organisasi yang mencakup struktur, ketatalaksanaan, dan pengelolaan ASN untuk mencapai visi, misi, sasaran, serta kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing K/L. Penyusunannya bertujuan untuk:
1. 1.Meningkatkan keterkaitan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan RPJMN 2025–2029 sesuai tugas pokok dan fungsi;
2. 2.Mempertajam arah dan strategi pembangunan;
3. 3.Membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan ukuran, menghindari duplikasi kewenangan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi kelembagaan; serta
4. 4.Memperjelas ketatalaksanaan dan pengelolaan sumber SDM aparatur agar lebih adaptif terhadap kebutuhan organisasi yang dinamis. Upaya penguatan ini dilakukan melalui evaluasi struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), penyesuaian struktur kelembagaan, dan pembenahan manajemen ASN, baik secara internal maupun bersama Kementerian PAN-RB. Hasil evaluasi menunjukkan perlunya pembaruan organisasi, termasuk pembentukan unit kerja baru di bidang industri olahraga yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Gambar 5. Kerangka Kelembagaan Kementerian Pemuda dan Olahraga Dengan menekankan prinsip structure follows strategy, pembentukan organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga telah diatur dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga. Struktur organisasi dirancang untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga, dengan arah penguatan kelembagaan sebagai berikut:
5. 1.1 (satu) Wakil Menteri yang bertugas membantu Menteri dalam menyelenggarakan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga.
6. 2.Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:
a.Sekretariat Kementerian;
b.Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan;
c.Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;
d.Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
e.Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga;
f.Staf Ahli Bidang Inovasi Kepemudaan dan Keolahragaan;
g.Staf Ahli Bidang Regulasi Kepemudaan dan Keolahragaan;
h.Staf Ahli Bidang Transformasi dan Tata Kelola Birokrasi;
i.Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat, Daerah, dan Internasional; dan
j.Inspektorat. 4.1. Target Kinerja Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta mendukung tercapainya kebijakan pada tingkat nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan 3 (tiga) tujuan dan telah dilengkapi dengan 3 (tiga) sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (outcome) dari satu atau beberapa Program. Target kinerja memastikan bahwa setiap sasaran strategis dapat diukur keberhasilannya. Kerangka pendanaan memastikan bahwa strategi dapat dieksekusi sesuai anggaran yang ada. Proses penyusunan dilakukan dengan menetapkan tujuan kemudian diuraikan ke dalam sasaran strategis dan setiap sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya. Selanjutnya setiap sasaran strategis disusun program berikut sasaran program (outcome) dan indikator kinerja program. Kemudian setiap program dirinci menjadi kegiatan-kegiatan, dan setiap kegiatan ada sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Tabel 14. Sasaran Program Sasaran Strategis Sasaran Program Indikator Kinerja Target Kinerja 2029 Satuan SS 01: Meningkatnya kualitas pemuda Indonesia yang berkarakter dan berperan aktif dalam membangun Indonesia maju. SP 01: Meningkatnya kualitas pemuda dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan, Kesehatan, Ketenagakerjaan Layak, Partisipasi dan Kepemimpinan, serta Inklusivitas dan Kesetaraan Gender
1. 1.Persentase pemuda yang memiliki ijazah min. SMA/sederajat atau lebih tinggi 74,28 Persen
2. 2.Proporsi pemuda dengan keterampilan TIK 98,85 Persen
3. 3.Persentase pemuda mendapatkan pelatihan bersertifikat 46,49 Persen
4. 4.Persentase pemuda yang merokok 23,05 Persen
5. 5.Persentase pemuda yang berolahraga 47,50 Persen
6. 6.Persentase remaja perempuan berusia 16–18 tahun yang hamil 9,63 Persen
7. 7.Angka Kesakitan Pemuda 5,76 Persen
8. 8.Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir 6,72 Persen Sasaran Strategis Sasaran Program Indikator Kinerja Target Kinerja 2029 Satuan
9. 9.Persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial 1,80 Persen
10. 10.Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir 82,85 Persen
11. 11.Rasio kewirausahaan pemuda 1,61 Persen
12. 12.Persentase pemuda pekerja tidak penuh 28,68 Persen
13. 13.Persentase usia muda (16-30 Tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan 23,00 Persen
14. 14.Rasio TPAK pemuda perempuan terhadap laki-laki 67,84 Persen
15. 15.Persentase pemuda penyandang disabilitas yang bekerja 19,81 Persen
16. 16.Perkawinan usia anak 4,23 Persen
17. 17.Kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan 87,5-92,5 Nilai
18. 18.Persentase pemuda yang mengalami pengembangan karakter yang difasilitasi layanan kepemudaan 95 Persen SS 02: Terwujudnya kebugaran masyarakat, peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, serta meningkatnya kontribusi industri olahraga pada SP 03: Meningkatnya budaya masyarakat dalam berolahraga
19. 1.Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga 12,13 - 13,40 Persen
20. 2.Indeks kebugaran jasmani masyarakat 30 Persen
21. 3.Persentase provinsi yang menyelenggarakan kampanye olahraga 100 Persen SP 04: Peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional
22. 4.Persentase olahragawan pelatnas yang berprestasi di Tingkat Regional / Internasional 76-80 Persen Sasaran Strategis Sasaran Program Indikator Kinerja Target Kinerja 2029 Satuan pertumbuhan ekonomi nasional.
23. 5.Jumlah perolehan medali emas pada Olympic Games 5 (2028) Medali Emas
24. 6.Jumlah perolehan medali emas pada Paralympic Games 5 (2028) Medali Emas
25. 7.Jumlah perolehan medali pada Asian Games 7 emas/ 11 perak/ 18 Perunggu

(2026)Medali

8.Jumlah perolehan medali pada Asian Para Games 29 emas/ 30 perak/ 36 perunggu

(2026)Medali

9.Jumlah perolehan medali pada SEA Games 87 emas/80 perak/109 perunggu Medali
10.Jumlah perolehan medali pada ASEAN Para Games 159 emas/148 perak/94 perunggu Medali
11.Jumlah perolehan medali pada Youth Olympic Games 1 Emas

(2026)Medali

12.Jumlah perolehan medali pada Asian Youth Games 2-3 Medali
13.Jumlah perolehan medali pada Asian Youth Para Games 14-16 Medali SP 04: Pertumbuhan iklim industri olahraga nasional
14.PDB Industri Olahraga *) 39,93 Triliun Rupiah
15.Indeks ekonomi olahraga 0,581 Indeks SS 03: Terwujudnya tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik SP 05: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Bidang Pemuda dan Olahraga yang Akuntabel, Responsif dan Berpelayanan Prima
1.Indeks Reformasi Birokrasi Kemenpora 85 Indeks
2.Nilai SAKIP Kemenpora 75 Nilai
3.Indeks SPBE 3,8 Indeks
4.Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kemenpora 99,41 Nilai
5.Indeks Sistem Merit 305 Nilai
6.Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi 100 Nilai
7.Indeks Pelayanan Publik 4,40 Indeks
8.Indeks Reformasi Hukum 88,2 Indeks Sasaran Strategis Sasaran Program Indikator Kinerja Target Kinerja 2029 Satuan
9.Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kemenpora 91 Nilai
10.Indeks Pengelolaan Aset 3,75 Indeks
11.Opini BPK WTP Opini BPK
12.Survei Kepuasan Masyarakat Kemenpora 91 Nilai
13.Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional 91 Indeks
14.Indeks Pembangunan Statistik 3,00 Indeks
15.Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (ITKP 72 Indeks Keterangan: *) Perhitungan nilai PDB berasal dari jumlah nilai rupiah belanja olahraga dalam satu tahun berdasarkan Laporan IPO, Kemenpora Untuk mewujudkan sasaran program yang telah ditetapkan, Kementerian Pemuda dan Olahraga akan melakukan perubahan secara bertahap dan berkesinambungan, terutama melalui transformasi sistem kerja dari model konvensional menjadi sistem berbasis teknologi informasi yang online, real-time, terintegrasi, dan paperless. Langkah ini bertujuan untuk mendorong efisiensi penggunaan anggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas dan kinerja organisasi, serta mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian. Sebagai turunan dari sasaran program dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, unit eselon I dan II telah menyusun target kinerja pada level kegiatan beserta Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), sebagaimana tercantum dalam “Matriks Kerangka Kinerja dan Pendanaan”. 4.2. Kerangka Pendanaan Pencapaian target-target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2025-2029, tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dari internal Kementerian Pemuda dan Olahraga saja, namun membutuhkan anggaran yang berasal dari Kementerian/Lembaga lain, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), masyarakat, dunia usaha, mitra usaha, organisasi nasional dan internasional nonprofit. Selain kerangka pendanaan yang bersumber dari APBN Murni, Kementerian Pemuda dan Olahraga sejak tahun 2018 terdapat PBNP BLU (Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum) melalui Lembaga Pengelola Dana Usaha Keolahragaan (LPDUK) yang merupakan pengembangan dari konsep BUMN Keolahragaan. Diharapkan ke depannya, BLU LPDUK dapat dikembangkan agar pendanaan keolahragaan tidak hanya bergantung pada APBN Rupiah Murni semata. Hal ini mengingat banyak single event atau multievent keolahragaan nasional atau internasional yang akan dilaksanakan pada periode 2025-2029, seperti penyelenggaraan PON (Pekan Olahraga Nasional) di Provinsi NTT dan NTB tahun 2028. Diperkirakan dapat mendatangkan sponsor dan dukungan pendanaan masyarakat yang besar dalam pelaksanaannya. Sumber-sumber pendanaan dalam rangka pembangunan kepemudaan dan keolahragaan antara lain berasal dari Pemerintah Pusat melalui Belanja K/L, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Dekonsentrasi. Sumber pendanaan dari Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat melalui APBD masing- masing. Alokasi pendanaan yang berasal dari masyarakat, berasal dari perseorangan, kelompok organisasi masyarakat maupun perusahaan. Kontribusi masyarakat bagi kegiatan kepemudaan yang sudah berlangsung sejak lama dan dari segi jumlah bantuan belum terdata dengan baik. Hal ini bisa dilihat banyak kegiatan kepemudaan yang dilakukan secara swakelola oleh masyarakat, misalnya dalam peringatan hari besar nasional dan pendirian organisasi kepemudaan. Hal lain yang dapat meningkatkan kerangka pendanaan pembangunan bidang kepemudaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Pada masa mendatang, potensi perlu diperkuat kerangka pendanaan dari CSR perusahaan- perusahaan swasta. 4.2.1 Kebijakan Pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dalam pengembangan wilayah, Kementerian Pemuda dan Olahraga dipandang perlu melaksanakan transfer ke daerah melalui alokasi belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan. Dalam hal ini, Kementerian Pemuda dan Olahraga mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, baik dalam bentuk DAK Fisik maupun DAK Non Fisik. DAK untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga pertama kali bergulir pada tahun 2019 dalam bentuk DAK Fisik Bidang Pendidikan subbidang Gedung Olahraga. Pertimbangan mengenai pendanaan DAK, khususnya subbidang Gedung Olahraga, masih relevan dan dibutuhkan, mengingat amanat Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang mengharuskan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai standar. Namun pada nyatanya, ketersediaan prasarana olahraga di daerah masih minim dan belum tersentuh dari prasarana olahraga prestasi serta kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai motivasi dalam meningkatkan prestasi bagi atlet-atlet yang berlatih dan sarana dalam pembudayaan olahraga di masyarakat. Hal ini tercermin dari tingginya aspirasi pembangunan prasarana olahraga yang masuk dalam forum Rakortek dan Musrenbang. Searah dengan konsep perencanaan DAK Olahraga, akan diselaraskan mengenai kebutuhan sarana dan prasarana untuk mendukung multievent olahraga nasional, seperti Pekan Olahraga Nasional dan Pekan Paralimpiade Nasional. Selain itu, untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional. Di samping itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga akan mendorong pemenuhan standar lain yang berpotensi menjadi kegiatan DAK, baik fisik maupun non-fisik. Kegiatan yang menjadi kewenangan daerah dapat dibiayai melalui DAK, dan untuk itu Kementerian Pemuda dan Olahraga tengah menyiapkan konsep pengalihan pembiayaannya, antara lain dengan membangun standardisasi berupa NSPK. Ke depannya, DAK juga berpeluang untuk mendanai program di bidang kepemudaan, khususnya yang terkait dengan pencapaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Rincian pengalokasian DAK akan dituangkan secara lebih detail dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) maupun Rencana Kerja (Renja) Kementerian Pemuda dan Olahraga setiap tahunnya. 4.2.2 Kebijakan Pendanaan Dekonsentrasi Pendanaan dengan skema Dekonsentrasi telah ada lama sejak Kementerian Pemuda dan Olahraga didirikan, utamanya mengenai kegiatan Pembinaan PPLP. Kedepan korelasi kegiatan dekonsentrasi dengan output dan outcome yang ingin dicapai sesuai arah kebijakan, sasaran dan target pembangunan di dalam RPJMN dan RKP serta Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025- 2029. Prinsip koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaran pelayanan kepemudaan dan penyesuaian fokus intervensi sesuai Desain Besar Keolahragaan Nasional perlu dilakukan untuk menegaskan urgensi masing- masing substansi dekonsentrasi, sekaligus memastikan tidak terjadi duplikasi intervensi baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, hal ini penting untuk menjamin bahwa alokasi dana dekonsentrasi berdampak secara efektif terhadap peningkatan kualitas pembangunan kepemudaan dan prestasi olahraga di daerah, sehingga mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Mengingat hal tersebut, maka akan dibentuk NSPK yang jelas sehingga perumusan kegiatan serta program dekonsentrasi ke depan akan terpilah berdasarkan kewenangan. Ke depannya, kebijakan dekonsentrasi akan dipertahankan, khususnya pembinaan Sentra Pembinaan Olahragawan Berbakat Muda Nasional (SPOBNAS) yang akan disinergikan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional dan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang akan fokus pada cabang olahraga olimpiade yang akan bervariasi setiap daerah. Jenis kegiatan dekonsentrasi baru akan dikaji dan diusulkan agar dapat diarahkan untuk melaksanakan kewenangan pemerintah pusat melalui daerah, seperti percepatan penyusunan RAD di daerah dalam rangka peningkatan nilai IPP, serta penyelenggaraan kampanye olahraga untuk mendorong partisipasi berolahraga dan kebugaran masyarakat dalam rangka peningkatan nilai IPO. 4.2.3 Kebijakan Pendanaan Lainnya Dana perwalian keolahragaan berbeda dengan konsepsi dana perwalian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian. Dana perwalian keolahragaan nantinya akan diatur melalui Peraturan Presiden tersendiri yang secara khusus ditujukan untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional. Dalam konsepsinya, dana perwalian keolahragaan dirancang sebagai lembaga mandiri di luar pemerintah (bukan bagian dari satuan kerja pemerintah), yang pengelolaan pendanaannya di luar skema APBN/APBD. Pemerintah dapat memberikan dukungan dana, namun hanya bersifat stimulan. Adapun sumber pendanaan dana perwalian keolahragaan meliputi:
1.Hibah/Sumbangan dari Masyarakat
2.Corporate Social Responsibility (CSR)
3.Hasil Industri Olahraga
4.Kontribusi Olahragawan
5.APBN/APBD (sebagai stimulan)
6.Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat Amanat pembentukan dana perwalian ini tercantum dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang selanjutnya akan dijabarkan lebih rinci melalui Peraturan Presiden. Peraturan Presiden tersebut diharapkan mengatur struktur organisasi dana perwalian serta proses bisnis dan mekanisme kerja secara menyeluruh guna memastikan akuntabilitas, efektivitas, dan keberlanjutan dalam mendukung pengembangan sektor keolahragaan nasional. Renstra ini memuat arah kebijakan, strategi, sasaran, serta indikator kinerja yang menjabarkan peran strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam mendukung pencapaian Prioritas Nasional. Renstra ini menekankan pentingnya integrasi program dan kegiatan lintas sektor serta keterlibatan aktif para pemangku kepentingan. Fokus strategis diarahkan pada penguatan karakter pemuda, pengembangan ekosistem olahraga nasional, peningkatan tata kelola dan kualitas layanan publik, serta penguatan kelembagaan berbasis data dan digitalisasi. Rencana Strategis menjabarkan visi Kementerian Pemuda dan Olahraga serta sasaran nasional yang ingin dicapai. Seluruh arah tersebut kemudian diterjemahkan secara aplikatif ke dalam program-program prioritas Kementerian untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional. Dengan demikian Rencana Strategis menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran Kementerian Pemuda dan Olahraga, sasaran program, dan sasaran kegiatan, rincian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), serta menampakkan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja sebagai upaya meningkatkan mutu keluaran (output) dan hasil (outcome) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN. Rencana Strategis berfungsi sebagai pedoman utama dan arah pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan untuk periode 2025–
2029.Dokumen ini menjadi landasan bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam merumuskan:
1.Rencana Strategis Tingkat Eselon I;
2.Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL;
3.Rencana/Program Pembangunan lintas sektoral bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
4.Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan Pembangunan lingkup Kepemudaan dan Keolahragaan;
5.Laporan Keuangan; dan
6.Laporan Kinerja. Prinsip-prinsip percepatan pembangunan yang menjadi acuan dalam mencapai sasaran Renstra 2025–2029 meliputi hal-hal berikut:
1.Pelaksanaan sasaran kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.Pendekatan money follow program diterapkan secara konsisten dalam pelaksanaan program yang terintegrasi, tematik, holistik, lintas sektor dan lintas pelaku, berdasarkan kesesuaian lokus, fokus, dan tempo secara logis dan berurutan. Prinsip tata kelola yang akuntabel, value for money, serta quality spending menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas pembiayaan.
3.Akuntabilitas publik dan efektivitas koordinasi antar unit kerja diwujudkan melalui penerapan manajemen kinerja berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam perumusan sasaran strategis, program, dan kegiatan, dengan tetap mengacu pada kaidah-kaidah keilmuan dalam proses pengukuran kinerja.
4.Pengendalian dan evaluasi akan dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip mekanisme manajemen kinerja dan manajemen risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengendalian dan evaluasi tersebut, dilakukan secara berjenjang, dimulai dari jabatan fungsional, unit kerja tingkat bawah, hingga tingkat pimpinan tertinggi, dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Kementerian untuk memastikan konsistensi pelaksanaan dan pencapaian sasaran. Pengendalian dan evaluasi akan dilaksanakan secara berkala setiap tahun untuk memastikan efektivitas dan keberhasilan capaian strategis. Apabila diperlukan penyesuaian, penyempurnaan Renstra akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal perubahan struktur organisasi, tugas dan fungsi kelembagaan, maupun hasil evaluasi dan masukan dari para pemangku kepentingan. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Matriks Kinerja dan Pendanaan Kepemudaan Program/Kegiat an Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan Lokasi Target Satua n Alokasi (Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Baseline

(2024)2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas pemuda Indonesia yang berkarakter dan berperan aktif dalam membangun Indonesia maju. Menteri Pemuda dan Olahraga Indikator Kinerja Sasaran Strategis: Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 62,88 65,16 67,69 69,51 71,45 73,57 Indeks PROGRAM 01. PENINGKATAN KUALITAS HIDUP GENERASI PEMUDA DALAM BIDANG DOMAIN IPP Pusat dan Daerah 114.48 8 305.60 0 320.90 0 337.00 0 353.80 0 Deputi Bidang Pelayanan KepemudaanSasaran Program: Meningkatnya kualitas dan karakter pemuda dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan, Kesehatan, Ketenagakerjaan Layak, Partisipasi dan Kepemimpinan, serta Inklusivitas dan Kesetaraan Gender Indikator Kinerja Sasaran Program:

1.Persentase pemuda yang memiliki ijazah min. SMA/sederajat atau lebih tinggi 63,03 66,74 68,55 70,41 73,32 74,28 Persen
2.Proporsi pemuda dengan keterampilan TIK 97,25 96,96 97,47 97,96 98,42 98,85 Persen
3.Persentase pemuda mendapatkan pelatihan bersertifikat 17,31 25,49 29,63 34,33 40,01 46,49 Persen
4.Persentase pemuda yang merokok 25,56 23,88 23,65 23,44 23,24 23,05 Persen
5.Persentase pemuda yang berolahraga 31,92 38,92 41,06 43,21 45,35 47,50 Persen
6.Persentase remaja perempuan berusia 16–18 tahun yang hamil 10,77 11,63 11,13 10,63 10,13 9,63 Persen
7.Angka Kesakitan Pemuda 6,80 5,99 5,91 5,85 5,80 5,76 Persen
8.Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir 6,16 5,65 5,91 6,18 6,45 6,72 Persen
9.Persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial 1,19 1,48 1,55 1,63 1,71 1,80 Persen
10.Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir 80,67 75,79 77,55 79,32 81,08 82,85 Persen
11.Rasio kewirausahaan pemuda 1,13 1,33 1,40 1,47 1,54 1,61 Persen
12.Persentase pemuda pekerja tidak penuh 32,90 31,00 30,42 29,84 29,26 28,68 Persen
13.Persentase usia muda (16-30 Tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan 23,78 24,13 23,79 23,50 23,23 23,00 Persen
14.Rasio TPAK pemuda perempuan terhadap laki-laki 69,04 66,30 66,69 67,07 67,45 67,84 Persen Program/Kegiat an Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan Lokasi Target Satua n Alokasi (Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Baseline

(2024)2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029

15.Persentase pemuda penyandang disabilitas yang bekerja 20,04 17,82 18,30 18,79 19,30 19,81 Persen
16.Perkawinan usia anak 5,90 6,45 5,18 4,82 4,51 4,23 Persen
17.Kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan 88,28 85,78 - 90,78 86 - 91 86,2 - 91,2 86,4 - 91,4 87,5 - 92,5 Nilai
18.Persentase pemuda yang mengalami pengembangan karakter yang difasilitasi layanan kepemudaan N/A N/A 80 85 90 95 Persen KEGIATAN 01 - SISTEM DAN STRATEGI PELAYANAN KEPEMUDAAN Pusat dan Daerah 26.332 70.288 75.807 79.510 83.374 Asisten Deputi Pelayanan Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas dan Karakter Pemuda Melalui Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
1.Persentase kebijakan K/L/D yang sinkron dengan kebijakan pembangunan kepemudaan N/A N/A 80 85 90 95 persen
2.Jumlah Model Kebijakan Strategis di Bidang Kepemudaaan yang dikembangkan N/A N/A 3 4 5 6 dokum en Output: Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Program Kegiatan yang Terlaksana N/A 1 1 1 1 1 Lapora n Rancangan Revisi Kebijakan Kepemudaan dan Kebijakan Pelayanan Kepemudaan yang Tersusun dan Termanfaatkan N/A 3 3 3 3 5 Rekom endasi Kebija kan NSPK Program dan Kegiatan Pelayanan Kepemudaan N/A 1 1 1 1 1 NSPK Koordinasi Kebijakan Lintas Sektor Penyelenggaran Pelayanan Kepemudaan N/A 3 3 3 3 3 kegiata n KEGIATAN 02 - BINA KEPEMUDAAN PUSAT DAN DAERAH Pusat dan Daerah 21.752 58.064 64.971 68.030 71.222 Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelayanan Kepemudaan Melalui Sinergi Pusat dan Daerah Indikator Sasaran Kegiatan:
1.Persentase K/L/D yang melaksanakan RAN dan RAD pelayanan kepemudaan 100 100 100 100 100 100 Persen
2.Persentase pemuda yang mengalami pengembangan karakter yang difasilitasi layanan kepemudaan pusat dan daerah N/A N/A 80 85 90 95 Persen Output: Koordinasi Penguatan Karakter Pemuda Melalui Sinergi Bersama Pusat dan Daerah N/A 5 15 16 17 18 kegiata n Program/Kegiat an Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan Lokasi Target Satua n Alokasi (Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Baseline

(2024)2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Program Kegiatan yang Terlaksana N/A N/A N/A 1 1 1 Lapora n Rekomendasi Kebijakan Bidang Pelayanan Publik N/A 4 4 4 4 4 Rekom endasi Kebija kan Fasilitasi dan Pembinaan Pemuda dalam Peningkatan Kualitas Kesehatan, Wawasan Kebangsaan dan Pencegahan Perilaku Berisiko N/A 928 1.200, 00 1.300,00 1.400, 00 1.500, 00 Orang Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pelayanan Kepemudaan Lintas Pemerintah (Daerah) N/A 4 7 8 9 10 kegiata n KEGIATAN 03 - TRANSFORMASI ORGANISASI DAN KOMUNITAS PEMUDA Pusat dan Daerah 22.897 61.120 66.180 69.400 72.760 Asisten Deputi Transformasi Kepramukaa n, Organisasi dan Komunitas Pemuda Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelayanan Kepemudaan Melalui Sinergi Organisasi dan Komunitas Pemuda Indikator Sasaran Kegiatan:

1.Presentase pemuda yang mengalami pengembangan karakter yang difasilitasi layanan kepemudaan OKP, komunitas, Kepramukaan N/A N/A 80 85 90 95 Persen
2.Persentase organisasi dan komunitas Kepemudaan serta Kepramukaan yang meningkat kapasitas dan keberlanjutannya N/A N/A 80 85 90 95 Persen Output: Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi/Komunitas Kepemudaan kader dalam pengembangan kepeloporan pemuda N/A 15 15 15 15 15 Lemba ga Fasilitasi dan Pembinaan Pengelola Organisasi Kepemudaan dalam Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan N/A 400 700 800 900 1.000, 00 Orang Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas yang Terlaksana N/A 2 2 2 2 2 kegiata n Pendampingan Organisasi Kepramukaan (kwarnas/saka/sako) dalam rangka pembinaan dan pengembangan N/A 15 45 60 75 90 Lemba ga Pendampingan Organisasi Kepemudaan dalam rangka pembinaan dan pengembangan N/A 25 50 60 70 80 Lemba ga KEGIATAN 04 - BINA KEPEMUDAAN BADAN USAHA DAN SWASTA Pusat dan Daerah 26.332 70.288 75.807 79.510 83.374 Asisten Deputi Bina Kepemudaan Badan Usaha dan Swasta Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelayanan Kepemudaan Melalui Sinergi Badan Usaha dan Swasta Indikator Sasaran Kegiatan: Program/Kegiat an Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan Lokasi Target Satua n Alokasi (Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Baseline

(2024)2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Persentase pemuda yang mengalami pengembangan karakter yang difasilitasi layanan kepemudaan badan usaha dan swasta N/A N/A 80 85 90 95 Persen Output: Pemuda yang terfasilitasi sebagai kader kewirausahaan N/A 1.200, 00 3.000, 00 3.000,00 3.000, 00 3.000, 00 Orang Pemuda yang Terfasilitasi dalam Kegiatan Kewirausahaan Pemuda Nasional N/A 500 1000 1000 1000 1000 Orang Pemuda Yang Terfasilitasi Dalam Penguatan Potensi Kemandirian N/A 500 1000 1000 1000 1000 Orang Fasilitasi dan Pembinaan Pemuda Miskin Esktrim sebagai kader Wirausaha N/A 500 1000 1000 1000 1000 Orang Pembinaan Pemuda Disabilitas yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan N/A 500 1000 1000 1000 1000 Orang Bantuan Pengembangan Kewirausahaan bagi Sentra Kewirausahaan Pemuda N/A 10 30 30 30 30 Lemba ga Koordinasi Penguatan Pemuda Melalui Sinergi Bersama Badan Usaha dan Swasta N/A 1 3 4 5 5 Kegiat an KEGIATAN 05 - PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN GLOBAL Pusat dan Daerah 22.897 65.120 68.180 71.400 74.760 Asisten Deputi Pengembang an Kepemudaan Global Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelayanan Kepemudaan Melalui Sinergi di Tingkat Internasional Indikator Sasaran Kegiatan:

1.Persentase kerja sama internasional bidang kepemudaan yang terlaksana N/A 100 100 100 100 100 Persen
2.Presentase pemuda kader yang terfasilitasi layanan kepemudaan di tingkat internasional dan berkontribusi terhadap layanan kepemudaan N/A 100 100 100 100 100 Persen Output: Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kepemudaan Global N/A 2 6 7 8 8 Kegiat an NSPK yang Menjadi Rujukan Pedoman Kebijakan Pelayanan Pengembangan Kepemudaan Global N/A 3 3 3 5 5 NSPK Bimbingan Teknis Bagi Aparatur Negara di Tingkat Pusat dan Daerah yang terlaksana N/A 380 600 800 1.000, 00 1.200, 00 Orang Pemuda yang terfasilitasi dan Kegiatan Kepemudaan Nasional dan Internasional N/A 249 600 800 1.000, 00 1.200, 00 Orang Pemantauan dan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pengembangan Pemuda di Tingkat Global N/A 1 1 1 1 1 Lapora n Matriks Kinerja dan Pendanaan Pembudayaan Olahraga Program/Kegiat an Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan Lokasi Target Satuan Alokasi (Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Baseline

(2024)2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Sasaran Strategis: Terwujudnya kebugaran masyarakat, peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, serta meningkatnya kontribusi industri olahraga pada pertumbuhan ekonomi nasional Menteri Pemuda dan Olahraga Indikator Sasaran Strategis:

1.Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir 25,92

(2021)36,71 39,41 42,11 44,80 47,5 0 Persen

2.Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) 0,334 0,338 0,342 0,344 0,347 0,35 0 Indeks PROGRAM 01: PENINGKATAN BUDAYA MASYARAKAT DALAM BEROLAHRAGA Pusat dan Daerah 83.244 103.78 7 108.37 5 113.752 118.63 7 Deputi Bidang Pembuday aan Olahraga Sasaran Program: Meningkatnya budaya masyarakat dalam berolahraga Indikator Sasaran Program:
1.Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga 9,04

(2023)10,36 - 11,45 10,80 - 11,94 11,25 - 12,43 11,69 - 12,93 12,1 3 - 13,4 0 Persen

2.Indeks kebugaran jasmani masyarakat 24 23,00 23,5 26 28 30 Persen
3.Persentase provinsi yang menyelenggarakan kampanye olahraga 100

(2023)100 100 100 100 100 Persen KEGIATAN 01: PENGEMBANGAN OLAHRAGA MASYARAKAT Pusat dan Daerah 44.892 55.971 58.445 61.345 63.979 Asisten Deputi Olahraga Masyaraka t Sasaran Kegiatan: Meningkatnya akses dan kualitas layanan olahraga untuk mendorong partisipasi masyarakat Indikator Sasaran Kegiatan:

1.Indeks ruang terbuka (RT) olahraga 258 0,263 0,268 0,273 0,278 0,28 1 Indeks
2.Persentase Provinsi dengan laporan IPO yang tersusun 8 9 10 11 12 13 Persen
3.Persentase Kabupaten/Kota dengan laporan IPO yang tersusun N/A 1 1,50 2 2,5 3 Persen
4.Indeks partisipasi olahraga 0,263 0,265 0,267 0,269 0,271 0,27 3 Indeks
5.Indeks perkembangan personal 0,544 0,547 0,550 0,553 0,556 0,55 9 Indeks Output: Rancangan Kebijakan Indeks Pembangunan Keolahragaan yang Tersusun dan Termanfaat 1 1 1 1 1 Rekome ndasi Program/Kegiat an Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan Lokasi Target Satuan Alokasi (Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Baseline

(2024)2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kebijaka n Peserta Kampanye Olahraga Masyarakat yang Terfasilitasi Peningkatan dalam Partisipasi Berolahraga dan Kebugaran Jasmani 10500 14500 17500 20500 2350 0 Orang Pengelola Industri Olahraga yang terfasilitasi dalam Pelatihan SDM Industri 600 700 800 900 1000 Orang Penerima Penghargaan Olahraga Masyarakat 5 7 9 9 11 Orang KEGIATAN 02: PENGEMBANGAN OLAHRAGA LAYANAN KHUSUS Pusat dan Daerah 10.739 13.389 13.981 14.675 15.305 Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus Sasaran Kegiatan: Meningkatnya layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok binaan lainnya Indikator Sasaran Kegiatan:

1.Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 5 tahun ke atas yang melakukan olahraga seminggu terakhir 8,24

(2021)11,67 12,53 13,39 14,24 15,1 0 Persen

2.Persentase penduduk lanjut usia yang berolahraga dalam seminggu terakhir 17,7 18,49 19,28 20,08 20,87 21,6 6 Persen Output: Provinsi dengan Olahraga Penyandang Disabilitas yang Terbina dan Berkembang 1 2 2 3 3 Kegiatan Kebijakan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas yang Tersusun 1 1 1 1 1 NSPK Lembaga Olahraga Penyandang Disabilitas yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Partisipasi Berolahraga dan Kebugaran Jasmani 3 4 5 6 7 Lembaga Peserta Kampanye Olahraga Penyandang Disabilitas yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Partisipasi Berolahraga dan Kebugaran Jasmani 8500 8600 8700 8800 8900 Orang KEGIATAN 03: PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN Pusat dan Daerah 15.786 19.681 20.551 21.571 22.497 Asdep Olahraga Pendidikan Sasaran Kegiatan: Meningkatnya literasi fisik, partisipasi berolahraga, dan kebugaran peserta didik melalui pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan Indikator Sasaran Kegiatan:
1.Persentase penduduk usia sekolah (7-18 tahun) yang melakukan olahraga seminggu terakhir 48,76

(2021)69,06 74,13 79,21 84,28 85,3 6 Persen

2.Persentase Provinsi yang melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan 47 100 100 100 100 100 Persen
3.Persentase tingkat kebugaran jasmani siswa Indonesia 5,53

(2023)5,53 5,54 5,55 5,56 5,57 Persen Program/Kegiat an Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan Lokasi Target Satuan Alokasi (Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Baseline
(2024)2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029

4.Indeks Literasi Fisik 0,584 0,595 0,606 0,617 0,628 0,63 9 Indeks Output: Lembaga Olahraga yang Terfasilitasi dalam Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan 104 108 112 116 120 Lembaga Peserta Didik Formal dan Nonformal yang Terfasilitasi dalam Kampanye Peningkatan Partisipasi Berolahraga 56667 56680 56690 56700 5671 0 Orang Peserta Didik Formal dan Nonformal dengan Kebugaran Jasmani yang Meningkat 56667 56680 56690 56700 5671 0 Orang Peserta didik nonformal dan informal yang Terfasilitasi dalam identifikasi calon bibit talenta Olahraga 56667 56680 56690 56700 5671 0 Orang Lembaga yang terfasilitasi Prasarana Olahraga Pendidikan 2 3 4 5 6 Lembaga Lembaga yang difasilitasi Sarana Olahraga Pendidikan 200 220 240 260 280 Lembaga KEGIATAN 04: PENINGKATAN TENAGA DAN ORGANISASI PEMBUDAYAAN OLAHRAGA Pusat dan Daerah 11.827 14.745 15.397 16.161 16.855 Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Pembuday aan Olahraga Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi dan tenaga keolahragaan dalam lingkup pembudayaan Indikator Sasaran Kegiatan:
1.Indeks SDM Olahraga 0,049 0,053 0,056 0,059 0,060 0,06 5 Indeks
2.Persentase organisasi pembudayaan olahraga yang terbina dan terstandar N/A (Indikato r Baru) 15 25 30 40 50 Persen
3.Persentase kerja sama yang terlaksana dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga dan organisasi lingkup pembudayaan olahraga N/A (Indikato r Baru) 100 100 100 100 100 Persen
4.Organisasi penerima manfaat atas kerja sama yang terlaksana pada lingkup tenaga dan organisasi pembudayaan olahraga N/A (Indikato r Baru) N/A 50 60 70 80 Lembaga
5.Peta okupasi tenaga olahraga lingkup pembudayaan olahraga yang tersusun dan termanfaatkan N/A (Indikato r Baru) N/A 3 4 5 6 Dokume n Output: Lembaga Keolahragaan yang terfasilitasi dalam Standarisasi Organisasi Olahraga 75 100 125 150 175 Lembaga Fasilitasi Pembinaan dan Pelatihan Peningkatan Mutu Tenaga Olahraga Pendidikan Nasional dan Internasional 100 120 140 160 180 Orang Fasilitasi Pembinaan dan Pelatihan Peningkatan Mutu Tenaga Olahraga Masyarakat 100 120 140 160 180 Orang Fasilitasi Tenaga Olahraga Layanan Khusus 50 75 100 125 150 Orang Program/Kegiat an Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan Lokasi Target Satuan Alokasi (Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Baseline

(2024)2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mutu Tenaga dan Organisasi Keolahragaan di Dalam Negeri dan Luar Negeri 20 20 20 20 20 Orang Matriks Kinerja dan Pendanaan Prestasi Olahraga Program/Kegiata n Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan Lokasi Target Satua n Alokasi (Juta Rupiah) Unit Organisasi PelaksanaBaseline
(2024)2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Sasaran Strategis: Terwujudnya kebugaran masyarakat, peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, serta meningkatnya kontribusi industri olahraga pada pertumbuhan ekonomi nasional Menteri Pemuda dan Olahraga Indikator Sasaran Strategis:

1.Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) 334 0,338 0,342 0,344 0,347 0,350 Indeks 5.000. 000.00 0 7.500. 000.00 0 10.0 00.0 00.0 00 10.0 00.0 00.0 00 10.000 .000.0 00
2.Peringkat pada Olympic Games 30 N/A N/A N/A 20 N/A Pering kat 133.00 0.000. 000 139.65 0.000. 000 146. 632. 500. 000 153. 964. 125. 000 161.66 2.331. 250
3.Peringkat pada Paralympic Games 40 N/A N/A N/A 30 N/A Pering kat 100.00 0.000. 000 105.00 0.000. 000 110. 250. 000. 000 115. 762. 500. 000 121.55 0.625. 000
3.Jumlah perolehan medali emas pada Olympic Games 3 N/A N/A N/A 5 N/A Medali Emas - - - 35.0 00.0 00.0 00 -
4.Jumlah perolehan medali emas pada Paralympic Games 3 N/A N/A N/A 5 N/A Medali Emas - - - 30.0 00.0 00.0 00 -
5.Peringkat pada Youth Olympic Games 83

(2018)N/A 81-83 N/A N/A N/A Pering kat - 20.000 .000.0 00 - - -

6.Peringkat pada Asian Youth Games 15

(2013)13-15 N/A N/A N/A 12-14 Pering kat 15.000 .000.0 00 - - - 20.000 .000.0 00

7.Peringkat pada Asian Youth Para Games 5 (2021) 3-5 N/A N/A N/A 2-4 Pering kat 7.500. 000.00 0 - - - 10.000 .000.0 00 PROGRAM 02: PENCAPAIAN PRESTASI TINGKAT REGIONAL DAN INTERNASIONAL Pusat dan Daerah 1.595. 503 1.989. 239 2.07 7.17 1 2.18 0.23 3 2.273. 861 Deputi Peningkatan Prestasi OlahragaSasaran Program: Peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional Indikator Sasaran Program:
1.Persentase olahragawan pelatnas yang berprestasi di tingkat Regional/Internasional 73,38

(2023)76-80 76-80 76-80 76-80 76-80 Persen 76.578 .000.0 00 80.406 .900.0 00 84.4 27.2 45.0 00 88.6 48.6 07.2 50 93.081 .037.6 13

2.Jumlah perolehan medali emas pada Olympic Games 3 N/A N/A N/A 5 N/A Medali Emas - - - 35.0 00.0 - Program/Kegiata n Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan Lokasi Target Satua n Alokasi (Juta Rupiah) Unit Organisasi PelaksanaBaseline

(2024)2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 00.0 00

3.Jumlah perolehan medali emas pada Paralympic Games 3 N/A N/A N/A 5 N/A Medali Emas - - - 30.0 00.0 00.0 00 -
4.Jumlah perolehan medali pada Asian Games 7 emas/11 perak/1 8 perungg u (2023) N/A 7 emas/ 11 perak/ 18 perung gu N/A N/A N/A Medali - 75.000 .000.0 00 - - -
5.Jumlah perolehan medali pada Asian Para Games 29 emas/ 30 perak/3 6 perungg u (2023) N/A 29 emas/ 30 perak/ 36 perung gu N/A N/A N/A Medali - 70.000 .000.0 00 - - -
6.Jumlah perolehan medali pada SEA Games 87 emas/80 perak/1 09 perungg u (2023) 87 emas/ 80 perak/ 109 perung gu N/A 87 emas/ 80 perak/ 109 perung gu N/A 87 emas/ 80 perak/ 109 perung gu Medali 15.000 .000.0 00 - 17.5 00.0 00.0 00 - 20.000 .000.0 00
7.Jumlah perolehan medali pada ASEAN Para Games 159 emas/14 8 perak/9 4 perungg u (2023) N/A 159 emas/ 148 perak/ 94 perung gu 159 emas/ 148 perak/ 94 perung gu N/A 159 emas/ 148 perak/ 94 perung gu Medali 13.500 .000.0 00 - 15.0 00.0 00.0 00 - 17.500 .000.0 00
8.Jumlah perolehan medali pada Youth Olympic Games 1 perungg u (2018) N/A 1 emas N/A N/A N/A Medali - 10.000 .000.0 00 - - -
9.Jumlah perolehan medali pada Asian Youth Games 1 emas/2 perak/2 perungg u (2013) 1-2 N/A N/A N/A 2-3 Medali 25.000 .000.0 00 - - - 26.250 .000.0 00
10.Jumlah perolehan medali pada Asian Youth Para Games 12 emas/ 11 perak/1 4 perungg u (2021) 12-15 N/A N/A N/A 14-16 Medali 20.000 .000.0 00 - - - 21.000 .000.0 00 KEGIATAN 01: PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGAWAN MUDA NASIONAL Pusat dan Daerah 279.25 8 348.17 3. 363. 564 381. 603 397. 990 Asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahragawan Muda Sasaran Kegiatan: Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan olahragawan muda nasional Program/Kegiata n Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan Lokasi Target Satua n Alokasi (Juta Rupiah) Unit Organisasi PelaksanaBaseline

(2024)2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Indikator Sasaran Kegiatan:

1.Provinsi dengan sentra pembinaan olahraga prestasi nasional yang terstandarisasi dengan nilai minimal baik 4 N/A N/A 4 9 15 Provin si 500.00 0.000 1.000. 000.00 0 1.50 0.00 0.00 0 2.00 0.00 0.00 0 2.000. 000.00 0
2.Provinsi dengan sekolah khusus olahraga yang terstandarisasi 16

(2023)18 19 20 21 22 Provin si 1.422. 008.00 0 1.564. 208.80 0 1.72 0.62 9.68 0 1.89 2.69 2.64 8 2.081. 961.91 3

3.Kabupaten/Kota dengan PPLP yang terbentuk 24

(2023)29 34 39 44 49 Kabup aten/K ota 1.422. 008.00 0 1.564. 208.80 0 1.72 0.62 9.68 0 1.89 2.69 2.64 8 2.081. 961.91 3

4.Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi daerah N/A 15 15 15 15 15 Persen 138.25 8.680. 000 152.08 4.548. 000 167. 293. 002. 800 184. 022. 303. 080 202.42 4.533. 388
5.Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi pusat N/A 15 15 20 25 30 Persen 105.00 0.000. 000 115.50 0.000. 000 127. 050. 000. 000 139. 755. 000. 000 153.73 0.500. 000
6.Sentra dan akademi pembinaan olahraga nasional di tingkat pusat yang terstandarsasi dengan nilai minimal baik 2 3 4 4 5 5 Lemba ga (kumul atif) Output: Pedoman Pengembangan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga 1 1 1 1 1 NSPK Fasilitasi dan Pembinaan Talenta di Sentra Olahragawan Muda Nasional 140 140 140 140 140 Orang Fasilitasi dan Pembinaan Talenta Olahragawan Berbakat Nasional 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Orang Peserta PPLM yang Memperoleh Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan 10 10 - - Orang Fasilitasi dan Pembinaan Talenta Potensial Olahraga pada Cabang Olahraga Unggulan Olimpiade dan Paralimpiade 122 122 122 122 122 Orang Koordinasi Provinsi dengan Sentra Khusus Olahraga 3 3 3 3 3 kegiata n Koordinasi Kabupaten/Kota dengan PPLP 1 1 1 1 1 kegiata n Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Desain Besar Manajemen Talenta Nasional Bidang Olahraga 1 1 1 1 1 kegiata n Olahraga Potensial yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Bakat di Cabang Olahraga Unggulan Olimpiade dan Paralimpiade Orang Talenta Olahraga Potensial yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Bakat di Cabang Olahraga Unggulan Olimpiade dan Paralimpiade 300 300 300 300 300 Orang Program/Kegiata n Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan Lokasi Target Satua n Alokasi (Juta Rupiah) Unit Organisasi PelaksanaBaseline

(2024)2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Fasillitasi dan Pembinaan atas Penyelenggaraan dan/atau Keikutsertaan pada Kompetisi Olahraga Junior/Pelajar 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Orang Bantuan Lembaga dalam Penyelenggaraan dan/ Keikutsertaan Pada Kompetisi Olahraga Junior/ Pelajar 3 3 3 3 3 Lemba ga KEGIATAN 02: PEMBINAAN OLAHRAGAWAN ELITE NASIONAL Pusat dan Daerah 766.98 8 987.90 2 1.26 3.90 2 1.49 4.90 2 1.524. 902 Asisten Deputi Olahragawan Elite Sasaran Kegiatan: Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan olahragawan elite nasional Indikator Sasaran Kegiatan:

1.Jumlah olahragawan elite nasional level dunia pada cabor unggulan olimpiade 150

(2023)180 210 240 270 300 Orang

2.Olahragawan elite nasional level dunia pada cabang olahraga unggulan paralimpiade 100

(2023)100 100 100 100 100 Orang

3.Olahragawan elite junior nasional pada cabang olahraga unggulan olimpiade 182

(2023)500 750 1000 1250 1500 Orang

4.Olahragawan elite junior nasional pada cabang olahraga unggulan paralimpiade 22

(2023)120 140 160 180 200 Orang

5.Event kualifikasi olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggara 18

(2023)20 20 20 20 20 Kegiat an/Ev ent

6.Kejuaraan dunia cabang olahraga unggulan olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggara 18

(2023)20 20 20 20 20 Kegiat an/Ev ent

7.Jumlah Olahragawan Elit yang Memperoleh Pengembangan Karier N/A 100 100 200 300 400 Orang
8.Indeks Performa 0,161

(2024)0,165 0,168 0,170 0,174 0,177 Indeks Output: Olahragawan Talenta Unggul yang Terbina dalam Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional 678 678 678 678 678 Orang Olahragawan Elite Junior Nasional yang difasilitasi dalam Pemusatan Pelatihan Olahraga Nasional 500 500 500 500 500 Orang Pemberian Penghargaan Olahragawan Berprestasi 100 100 100 100 200 Orang Lembaga yang Terfasilitasi dalam Penyelenggaraan dan/atau Keikutsertaan pada Kejuaraan Single-event Olahraga Prestasi Tingkat Internasional Berbasis Cabang Olahraga Unggulan 17 17 17 17 - Lemba ga Kejuaraan Multi event olahraga prestasi di tingkat regional dan internasional yang terfasilitasi 2 2 2 2 - Lemba ga Bantuan penyelenggaraan kejuaraan single event olahraga prestasi tingkat nasional berbasis cabang olahraga Unggulan 19 19 19 19 19 Lemba ga Program/Kegiata n Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan Lokasi Target Satua n Alokasi (Juta Rupiah) Unit Organisasi PelaksanaBaseline
(2024)2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kejuaraan Multi event Olahraga Prestasi di Tingkat Nasional yang terfasilitasi 2 2 2 - - Lemba ga NSPK Olahraga Prestasi yang Tersusun 1 1 1 1 - NSPK Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional dan Manajemen Talenta Nasional 2 2 2 2 2 kegiata n KEGIATAN 03: PENINGKATAN TENAGA DAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN PRESTASI Pusat dan Daerah 52.517 65.477 68.3 71 71.7 64 74.845 Asisten Deputi Tenaga Dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kapasitas tenaga keolahragaan dan pengelolaan organisasi keolahragaan yang memenuhi standar Indikator Sasaran Kegiatan:

1.Jumlah tenaga keolahragaan cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade yang bersertifikat internasional 250

(2023)250 325 385 425 500 Orang

2.Jumlah pelatih cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade bersertifikat internasional 50

(2023)50 65 75 85 100 Orang

3.Jumlah organisasi keolahragaan berbasis Olimpiade dan Paralimpiade yang memenuhi standar minimal keolahragaan 18

(2023)18 18 18 18 18 Lemba ga Output: Koordinasi Cabor Pusat dan Daerah yang Terstandardisasi 3 3 3 3 3 kegiata n Pembinaan dan Pengelolaan ASN Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga 4 4 4 4 4 kegiata n Lembaga Keolahragaan yang terfasilitasi dalam Standardisasi Organisasi Olahraga 18 18 18 18 18 Lemba ga Induk Organisasi Cabang Olahraga Unggulan yang terbina dan berkembang 15 15 15 15 15 Lemba ga Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga DBON yang Bersertifikat Nasional dan Internasional 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 Orang Pelatih Cabang Olahraga DBON yang bersertifikat Nasional dan Internasional 400 400 400 400 400 Orang Tenaga Keolahragaan Olimpik/Paralimpik yang difasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas 5 5 5 5 5 Orang Rancangan Kebijakan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi yang Tersusun 4 4 4 4 4 Rekom endasi Kebija kan Kebijakan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan yang tersusun 1 1 1 1 1 NSPK Program/Kegiata n Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan Lokasi Target Satua n Alokasi (Juta Rupiah) Unit Organisasi PelaksanaBaseline
(2024)2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 KEGIATAN 04: PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA PRESTASI Pusat dan Daerah 367.41 5 458.08 5 478. 334 502. 067 523.62 8 Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi Sasaran Kegiatan: Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang berstandar internasional dan ramah disabilitas, serta Implementasi sports science dan data dalam peningkatan prestasi olahraga Indikator Sasaran Kegiatan:

1.Jumlah lembaga yang difasilitasi prasarana olahraga berbasis cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade ramah difabel yang dibangun, direhabilitasi dan/atau direnovasi 11

(2023)11 11 11 11 11 Lemba ga

2.Jumlah lembaga yang difasilitasi sarana olahraga prestasi berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade 548

(2023)548 548 548 548 548 Lemba ga

1.Persentase Provinsi yang memiliki pusat pengembangan sport science 14 dari 38 Provinsi 36,84% 15 dari 38 Provin si 39,47 % 16 dari 38 Provin si 42,11 % 17 dari 38 Provin si 44,74 % 18 dari 38 Provin si 47,37 % 19 dari 38 Provin si 50% Persen
2.Persentase kerja sama yang terlaksana dalam rangka pengembangan sport science N/A (Indikato r Baru) 100 100 100 100 100 Persen Output: NSPK Pengembangan Prasarana dan Sarana Olahraga Prestasi 1 1 1 1 1 NSPK Lembaga yang Terfasilitasi Prasarana Olahraga Prestasi Berbasis Cabang Olahraga Unggulan Olimpiade dan Paralimpiade 4 4 4 4 4 Lemba ga Lembaga yang Terfasilitasi Sarana Olahraga Prestasi Berbasis Cabang Olahraga Unggulan Olimpiade dan Paralimpiade 180 180 180 180 180 Lemba ga Fasilitasi Sarana Olahraga Pendukung Pembinaan Atlet Junior 1 2 2 2 2 Lemba ga Koordinasi Lintas Sektor Prasarana dan Sarana Olahraga prestasi yang terstandarisasi 2 2 2 2 2 kegiata n Rancangan Kebijakan Peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga Prestasi 1 1 1 1 1 Rekom endasi Kebija kan Fasilitasi Sarana Olahraga Pendukung Pembinaan Atlet Junior 1 1 1 1 1 Lemba ga Kebijakan Standardisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Bidang Keolahragaan yang tersusun 3 3 3 3 3 NSPK Matriks Kinerja dan Pendanaan Industri Olahraga Program/Kegiat an Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan Lokasi Target Satuan Alokasi (Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Baseline

(2024)2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Sasaran Strategis: Terwujudnya kebugaran masyarakat, peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, serta meningkatnya kontribusi industri olahraga pada pertumbuhan ekonomi nasional Menteri Pemuda dan Olahraga Indikator Sasaran Strategis:

1.PDB Industri Olahraga 39,45 39,53 (0,20%) 39,62 (0,22%) 39,71 (0,24%) 39,81 (0,26%) 39,93 (0,28%) Triliun Rupiah
2.Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) 0,334 0,338 0,342 0,344 0,347 0,350 Indeks PROGRAM 03: PERTUMBUHAN IKLIM INDUSTRI OLAHRAGA NASIONAL Pusat dan Daerah 71.708 89.404 93.356 97.988 102.196 Deputi Bidang Pengemba ngan Industri Olahraga Sasaran Program: Pertumbuhan iklim industri olahraga nasional Indikator Sasaran Program:
1.PDB Industri Olahraga 39.500 38.805 - 40.795 39.000 - 41.000 39.975 - 42.025 40.950 - 43.050 41.925 - 44.075 Miliar Rupiah
2.Indeks ekonomi olahraga 0,531 0,541 0,551 0,561 0,571 0,581 Indeks KEGIATAN 01: PENGEMBANGAN WISATA OLAHRAGA Pusat dan Daerah 17.927 22.351 23.339 24.497 25.549 Asisten Deputi Wisata OlahragaSasaran Kegiatan: Pertumbuhan jumlah dan dampak ekonomi dari kegiatan wisata olahraga Indikator Sasaran Kegiatan:
1.Dampak ekonomi event wisata olahraga yang terfasilitasi N/A 2.254 - 2.882 2.315 - 2.947 2.623 - 3.271 2.931 - 3.594 3.239 - 3.918 Miliar Rupiah
2.Kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pengembangan wisata olahraga N/A 20 30 40 50 60 Kabupat en/kota Output: Koordinasi strategis dalam pengembangan wisata olahraga 3 4 5 6 7 kegiatan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 1 1 1 1 1 NSPK Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Wisata Olahraga 5 5 5 5 5 Lembaga Fasilitasi dan Pembinaan Pengelola Wisata Olahraga yang mendapatkan Pelatihan dan Keterampilan 120 120 120 120 120 Orang Sistem Informasi Pendataan Wisata Olahraga 2 2 2 2 2 dokume n Program/Kegiat an Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan Lokasi Target Satuan Alokasi (Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Baseline

(2024)2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pendampingan pengelola wisata olahraga dalam pelatihan keterampilan 50 50 50 50 50 Orang KEGIATAN 02: PENINGKATAN PROMOSI DAN KEMITRAAN GLOBAL OLAHRAGA Pusat dan Daerah 14.342 17.881 18.671 19.598 20.439 Asisten Deputi Promosi dan Kemitraan Global Olahraga Sasaran Kegiatan: Peningkatan frekuensi promosi dan jumlah kemitraan global olahraga Indikator Sasaran Kegiatan:

1.Persentase kerja sama industri olahraga di tingkat nasional dan internasional yang terlaksana N/A (Indikato r Baru) 100 100 100 100 100 Persen
2.Nilai Komitmen Kerjasama dan Kemitraan Olahraga yang terjalin N/A N/A 200 300 400 500 Miliar Rupiah Output: 001 - NSPK Kebijakan Bidang Promosi dan Kemitraan Global Olahraga 1 2 3 4 5 NSPK 001 - Fasilitasi dan Pembinaan Pengelola Industri Olahraga dalam Peningkatan Promosi dan Kemitraan Global 25 25 25 25 25 Orang 001 - Kerja Sama dalam peningkatan kualitas dan kompetisi olahraga 8 8 8 8 8 Kesepak atan 001 - Koordinasi Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Propinsi /Swasta dalam Kemitraan Keolahragaan 25 25 25 25 25 kegiatan 001 - Kerja Sama Dalam Peningkatan Kualitas dan Kompetisi Olahraga 5 5 5 5 5 Kesepak atan KEGIATAN 03: PEMBINAAN OLAHRAGA PROFESIONAL Pusat dan Daerah 17.210 21.457 22.405 23.517 24.527 Asisten Deputi Olahraga ProfesionalSasaran Kegiatan: Peningkatan pengembangan olahraga profesional di tingkat provinsi dan nasional Indikator Sasaran Kegiatan:
1.Persentase kerja sama yang terlaksana dalam rangka pengembangan olahraga profesional N/A (Indikato r Baru) 100 100 100 100 100 Persen
2.Jumlah tenaga keolahragaan profesional yang ditingkatkan dan dikembangkan N/A 100 750 1500 2250 3000 Orang Output: 001 - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 2 2 2 2 2 NSPK 001 - Olahragawan Profesional yang Terbina dan Berkembang 100 100 100 100 100 Orang 001 - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga atau badan hukum lingkup olahraga profesional 8 8 8 8 8 Lembaga Program/Kegiat an Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan Lokasi Target Satuan Alokasi (Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Baseline

(2024)2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 001 - Sistem Informasi Pendataan Olahraga Profesional 1 1 1 1 1 dokume n 001 - Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga profesional 3 3 3 3 3 kegiatan 001 - Fasilitasi dan Pembinaan Olahragawan Profesional 500 500 500 500 500 Orang KEGIATAN 04: PENINGKATAN PENGELOLAAN JASA, SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA 17.927 22.351 23.339 24.497 25.549 Asisten Deputi Pengelolaa n Jasa, Sarana dan Prasarana Olahraga Sasaran Kegiatan: Pertumbuhan sektor produk usaha jasa, sarana, dan prasarana olahraga nasional Indikator Sasaran Kegiatan:

1.Persentase rumah tangga yang membeli alat atau perlengkapan olahraga dalam setahun 3,29 3,59 3,90 4,20 4,49 4,75 Persen
2.Persentase kawasan dan prasarana olahraga yang dioptimalkan mendukung industri olahraga 26 28 32 38 46 56 Persen Output: 001 - NSPK bidang pengelolaan jasa, sarana, dan prasarana olahraga 1 1 1 1 1 NSPK 001 - Fasilitasi dan Pembinaan Pengelola Industri Olahraga dalam Pelatihan Pengelolaan Jasa Sarana dan Prasarana Olahraga 100 200 300 300 400 Orang 001 - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga atau pelaku usaha indsutri olahraga dalam penigkatan skala usaha 15 15 15 15 15 Lembaga 001 - Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan konferensi dan pameran produk olahraga 1 1 1 1 1 kegiatan 001 - Pendataan sarana dan prasarana Industri Olahraga 2 2 2 2 2 dokume n 001 - Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan konferensi dan pameran produk olahraga 5 5 5 5 5 kegiatan Keterangan: *) Perhitungan nilai PDB berasal dari jumlah nilai rupiah belanja olahraga dalam satu tahun berdasarkan Laporan IPO, Kemenpora Matriks Kinerja Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (BLU LPDUK) Program / Kegiata n Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan Lokasi Target Satuan Alokasi (Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Baseline

(2024)2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 BADAN LAYANAN UMUM LEMBAGA PENGELOLA DANA DAN USAHA KEOLAHRAGAAN Seluruh Provinsi 32.500 34.500 38.780 43.980 51.180 BLU LPDUK Kegiatan 01: Kerja Sama dan Pengelolaan Dana Olahraga Seluruh Provinsi 11.000 11.000 11.000 11.000 13.000 Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kerja sama usaha dan pengelolaan dana komersial yang berkontribusi pada pengembangan industri olahraga, serta prasarana dan sarana olahraga. Indikator Sasaran Kegiatan:

1.Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 65,61 66,50 67,50 68,50 69,50 70,50 Miliar Rupiah
2.Nilai Komitmen Kerja Sama Penerimaan Pendanaan BLU N/A 66,50 67,50 68,50 69,50 70,50 Miliar Rupiah
3.Nilai komitmen Kerja Sama Pengembangan Usaha BLU N/A 66,50 67,50 68,50 69,50 70,50 Miliar Rupiah Output: Layanan Pengelolaan Usaha Keolahragaan 1 1 1 1 1 1 Layanan Pengelolaan Manajemen Dana Keolahragan 1 1 1 1 1 1 Kegiatan 02: Pengelolaan Keuangan dan Tata Kelola Pusat 21.500 23.500 27.780 32.980 38.180 Sasaran Kegiatan: Pengelolaan keuangan dan tata kelola Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Olahraga yang optimal, inovatif, prudent, dan akuntabel Indikator Sasaran Kegiatan:
1.Maturity Rating 90,31 90,80 91,30 91,80 92,30 92,80 Indeks
2.Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan BLU 3,5

(2024)3,6 3,7 3,8 3,9 4.0 Indeks

3.Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU 100 100 100 100 100 100 Persen Output: Program / Kegiata n Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan Lokasi Target Satuan Alokasi (Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Baseline

(2024)2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Layanan Umum 1 1 1 1 1 1 Layanan Hukum 1 1 1 1 1 1 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi 1 1 1 1 1 1 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 1 1 1 1 1 1 Layanan Sarana Internal 20 20 20 20 20 20 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1 1 1 1 1 1 Layanan Manajemen Keuangan 1 1 1 1 1 1 Matriks Kinerja Dukungan Manajemen Program/Kegiata n Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan Lokasi Target Satuan Alokasi (Juta Rupiah) Unit Organisasi PelaksanaBaseline
(2024)2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Sasaran Strategis: Terwujudnya tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik Menteri Pemuda dan Olahraga Indikator Kinerja Sasaran Strategis:

1.Indeks Reformasi Birokrasi (RB) 80,35 80,4 81 83 84 85 Indeks PROGRAM 01: TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAH BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA Pusat 423. 138 494. 819 512.38 4 531.80 8 544.44 8 Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja dan Data Sasaran Program: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Bidang Pemuda dan Olahraga yang Akuntabel, Responsif dan Berpelayanan Prima Indikator Kinerja Sasaran Program:
1.Indeks Reformasi Birokrasi Kemenpora 80,35 80,4 81 83 84 85 Indeks
2.Nilai SAKIP Kemenpora 68,08 70 72 73 74 75 Nilai
3.Indeks SPBE 3,75 3,75 3,78 3,79 3,8 3,8 Indeks
4.Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kemenpora 99,41 99,4 1 99,41 99,4 1 99,41 99,41 Nilai
5.Indeks Sistem Merit 293,5

(2023)295 297 300 302 305 Nilai Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi6. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi 100
(2023)100 100 100 100 100 Nilai

7.Indeks Pelayanan Publik 4,31 4,32 4,35 4,38 4,39 4,40 Indeks
8.Indeks Reformasi Hukum 86,8 87 87,5 87,8 88 88,2 Indeks Biro Hukum dan Kerja Sama
9.Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kemenpora 90,15 90,1 5 90,25 90,5 0 90,75 91 Nilai Biro Keuangan dan
10.Indeks Pengelolaan Aset 3,74 3,75 3,76 3,77 3,78 3,79 Indeks
11.Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP Opini BPK Inspektorat
12.Survei Kepuasan Masyarakat Kemenpora 90,05 90,0 6 90,06 90,0 7 90,08 91 Nilai Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
13.Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional 87,15 87,5 88 89 90 91 Indeks Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja dan Data
14.Indeks Pembangunan Statistik 2,69 2,69 2,75 2,75 3,00 3,00 Indeks
15.Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (ITKP) 50,22 60 65 68 70 72 Indeks KEGIATAN 01: KOORDINASI DAN PEMBINAAN PENYUSUNAN, PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Pusat 31.4 00 35.0 00 36.000 37.000 37.000 Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja dan Data Program/Kegiata n Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan Lokasi Target Satuan Alokasi (Juta Rupiah) Unit Organisasi PelaksanaBaseline

(2024)2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan penyusunan dokumen, perencanaan dan penganggaran pembangunan Kementerian Pemuda dan Olahraga Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:

1.Nilai SAKIP 68,08 70 72 73 74 75 Nilai
2.Persentase dokumen perencanaan yang selaras dengan RPJPN dan RPJMN N/A 80 82 84 86 90 Persen Output: Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1 1 1 1 1 1 Layanan KEGIATAN 02: KOORDINASI DAN HARMONISASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA Pusat 3.00 0 5.00 0 6.000 7.000 7.000 Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya koordinasi dan harmonisasi pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan Kemenpora Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
1.Jumlah dokumen laporan dan evaluasi kinerja yang dapat digunakan untuk evaluasi 6 6 6 6 6 6 Dokume n Output: Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1 1 1 1 1 1 Layanan KEGIATAN 03: KOORDINASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI KINERJA REFORMASI BIROKRASI Pusat 2.00 0 3.00 0 3.000 4.000 4.000 Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya koordinasi, pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenpora Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
1.Indeks RB 80,35 80,4 81 83 84 85 Indeks Output: Layanan Reformasi Kinerja 1 1 1 1 1 1 Layanan KEGIATAN 04: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN SISTEM INFORMASI Pusat 1.15 5 1.40 0 1.550 1.700 1.900 Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan Sistem Informasi berdasarkan SPBE Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
1.Indeks SPBE 3,75 3,75 3,78 3,79 3,8 3,8 Indeks
2.Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE 3 3 3 3 3 3 Nilai Output: Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi 22 22 22 22 22 Unit KEGIATAN 05: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DATA DAN INFORMASI Pusat 5.54 5 6.00 0 6.100 6.200 6.300 Program/Kegiata n Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan Lokasi Target Satuan Alokasi (Juta Rupiah) Unit Organisasi PelaksanaBaseline

(2024)2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan Data dan Informasi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:

1.Nilai Keterbukaan Informasi Publik 99,41 99,4 1 99,41 99,4 1 99,41 99,41 Nilai 2.Jumlah data bidang kepemudaan dan keolahragaan yang sesuai standar Satu Data Indonesia (SDI) N/A 2 2 3 4 5 Data Output: Layanan Data dan Informasi 1 1 1 1 1 1 Layanan Layanan Sistem Informasi Pemerintahan 22 22 22 22 22 22 Sistem Informas i KEGIATAN 06: PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Pusat 26.0 00 27.0 00 28.000 29.000 30.000 Biro Hubungan Masyarakat dan ProtokolSasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
1.Persentase Opini Positif Media terhadap pemberitaan Kemenpora 92,15 92,1 5 92,25 92,5 0 92,75 93 Persen Output: Layanan Hubungan Masyarakat 1 1 1 1 1 1 KEGIATAN 07: PELAYANAN HUMAS DAN PROTOKOL Pusat 14.5 39 15.0 00 16.000 17.000 18.000 Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya Layanan Humas dan Protokol yang berkinerja efektif, profesional dan melayani Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
1.Agenda Setting dan Schedule Humas dan Protokol Kemenpora yang dilaksanakan dengan baik 100 100 100 100 100 100 Persen Output: Layanan Protokoler 1 1 1 1 1 1 KEGIATAN 08: PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN SDM Pusat 4.84 4 5.00 0 6.000 7.000 7.000 Biro Sumber Daya Manusia dan OrganisasiSasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
1.Indeks Sistem Merit 293,5

(2023)295 297 300 302 305 Indeks Output: Program/Kegiata n Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan Lokasi Target Satuan Alokasi (Juta Rupiah) Unit Organisasi PelaksanaBaseline
(2024)2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Layanan Manajemen SDM 1 1 1 1 1 1 KEGIATAN 09: PENINGKATAN SDM YANG BERKUALITAS, BERINTEGRITAS, DAN PROFESIONAL Pusat 8.65 6 9.00 0 9.500 10.000 10.000 Sasaran Kegiatan: Meningkatnya SDM yang berkualitas, berintegritas, dan profesional Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:

1.Indeks Profesionalitas ASN 79,5 80 80,5 81 81,5 82 Nilai Output: Layanan Pendidikan dan Pelatihan 1 1 1 1 1 1 KEGIATAN 10: PENINGKATAN MANAJEMEN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Pusat 4.50 0 5.00 0 6.000 7.000 7.000 Sasaran Kegiatan: Meningkatnya manajemen organisasi dan tata laksana yang berkualitas Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
1.Tingkat Capaian SIstem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi 5 5 5 5 5 5 Nilai Output: Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 1 1 1 1 1 1 Layanan KEGIATAN 11: LAYANAN KERJA SAMA YANG BERKINERJA Pusat 11.4 64 18.0 12 18.262 20.362 20.462 Biro Hukum dan Kerja Sama Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya layanan kerja sama yang berkinerja efektif, profesional dan melayani Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
1.Persentase Pelayanan Rancangan Naskah Perjanjian yang siap ditandatangani pimpinan 85 85 85 85 85 90 Persen Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Barang dan Jasa (PBJ) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
1.Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (ITKP) 50,22 60 65 68 70 70 Indeks Sasaran Kegiatan 13: Terwujudnya harmonisasi peraturan perundangundangan dan fasilitasi advokasi hukum bidang pemuda dan olahraga Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan: Program/Kegiata n Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan Lokasi Target Satuan Alokasi (Juta Rupiah) Unit Organisasi PelaksanaBaseline

(2024)2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029

1.Persentase Rancangan Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan/diundangkan 85 85 85 85 86 86 Persen
2.Persentase Pelayanan Rekomendasi dan Layanan Hukum 85 85 85 85 86 86 Persen
3.Indeks Kualitas Kebijakan 66,33 68 70 72 74 75 Indeks
4.Indikator Indeks Reformasi Hukum 86,8 87 87,5 87,8 88 88,2 Indeks Output: Peraturan Lainnya yang tersusun 10 10 10 10 10 10 Peratura n Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Propinsi/S wasta yang Bekerjasama dalam Kemitraan Keolahragaan 4 4 4 4 4 4 Kegiatan Layanan Kerja Sama 1 1 1 1 1 1 Layanan Layanan Pengadaan 1 1 1 1 1 1 Layanan Layanan Hukum 1 1 1 1 1 1 Layanan Peraturan Pemerintah yang tersusun 1 1 1 1 1 1 RPP Peraturan Presiden yang tersusun 1 1 1 1 1 1 Perpres Peraturan Menteri yang tersusun 10 10 10 10 10 10 Permen KEGIATAN 12: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENGELOLAAN ASET DAN BMN Pusat 281. 535 334. 600 344.46 0 353.42 0 363.95 0 Biro Keuangan dan Umum Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan pengalolaan aset dan BMN yang kredibel Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
1.Indeks Pengelolaan Aset (IPA) 3,74 3,75 3,76 3,77 3,78 3,79 Indeks
2.Luas bangunan/renovasi sarana aparatur 6000 6500 6500 6500 6500 6500 m2
3.Pemenuhan pengadaan dan fasilitas kantor/prasarana aparatur 440 440 440 440 440 440 Nilai Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas pengelolaan Arsip Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
1.Indeks Kualitas Pengelolaan Arsip 80,73 81 82 83 84 85 Indeks Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan yang optimal, transparan dan akuntabel Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan: 1.Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kemenpora 90,15 90,1 5 90,25 90,5 0 90,75 91 Nilai Program/Kegiata n Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan Lokasi Target Satuan Alokasi (Juta Rupiah) Unit Organisasi PelaksanaBaseline

(2024)2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya Layanan Umum yang berkinerja efektif, profesional dan melayani Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:

1.Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada Biro Keuangan dan Umum 90,05 90,0 6 90,06 90,0 7 90,08 91 Nilai Output: Layanan Sarana Internal 425 425 425 425 425 425 Unit Layanan Prasarana Internal 6.000 6.00 0 6.000 6.00 0 6.000 6.000 m2 Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan IPTEK dan Kesehatan Olahraga yang dimanfaatkan 1 1 1 1 1 1 Rekome ndasi Kebijaka n Pengguna Pelayanan Kesehatan Klinik Pratama Cibubur 1 1 1 1 1 1 Layanan Layanan Kesehatan Olahraga Layanan Kesehatan Olahraga Klinik Pratama Senayan 1 1 1 1 1 1 Layanan Layanan BMN 1 1 1 1 1 1 Layanan Layanan Umum 1 1 1 1 1 1 Layanan Layanan Perkantoran 1 1 1 1 1 1 Layanan Layanan Manajemen Keuangan 1 1 1 1 1 1 Dokume n Layanan Penyelenggaraan Kearsipan 1 1 1 1 1 1 Arsip KEGIATAN 13: PENINGKATAN KINERJA LAYANAN AUDIT DAN PENGAWASAN INTERNAL Pusat 2.50 0 4.20 2 4.270 4.270 4.270 Inspektorat Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kinerja Layanan Audit dan Pengawasan Internal Kementerian Pemuda dan Olahraga Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
1.Persentase Tindak Lanjut rekomendasi APIP/BPK RI yang ditindaklanjuti 58,88 72 73 74 75 76 Persen Output: Layanan Audit Internal 1 1 1 1 1 1 Laynan KEGIATAN 14: PENINGKATAN LAYANAN, KOORDINASI, DAN PENYUSUNAN (PELAYANAN PEMUDA) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Pelayanan Pemuda Pusat 5.00 0 5.07 3 5.285 5.503 5.704 Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Pemuda Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Layanan, Koordinasi dan Penyusunan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum Program/Kegiata n Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan Lokasi Target Satuan Alokasi (Juta Rupiah) Unit Organisasi PelaksanaBaseline

(2024)2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:

1.Tingkat harmonisasi penelaahan produk hukum pada Deputi Bidang Pelayanan Pemuda N/A 90% 90% 90% 90% 90% Persen Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik yang efektif Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
1.Persentase penyelesaian tindak lanjut LAPOR pada Deputi Bidang Pelayanan Pemuda N/A 80 81 82 84 85 Persen Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya Layanan Hubungan Masyarakat dan Protokol yang berkinerja efektif, profesional dan melayani Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
1.Agenda Setting dan Schedule Humas dan Protokol Deputi Bidang Pelayanan Pemuda yang dilaksanakan dengan baik N/A 90% 90% 90% 90% 90% Persen Sasaran Kegiatan 17: Meningkatnya Kualitas Layanan pengelolaan aset dan BMN yang kredibel Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
1.Indeks Pengelolaan Aset pada Deputi Bidang Pelayanan Pemuda N/A 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 Nilai Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan yang Optimal, Transparan dan Akuntabel Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
1.Persentase Serapan Anggaran pada Deputi Bidang Pelayanan Pemuda N/A 95% 95% 95% 95% 95% Persen
2.Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Deputi Bidang Pelayanan Pemuda N/A 85 87 89 90 90 Nilai Sasaran Kegiatan: Meningkatnya SDM yang berkualitas, berintegritas dan profesional Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
1.Persentase Layanan SDM yang diselesaikan N/A 80% 80% 80% 80% 80% Persen Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya koordinasi, pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenpora Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
1.Nilai PM SAKIP Deputi Bidang Pelayanan Pemuda N/A 70 70,5 71 71,5 72 Nilai Output: Program/Kegiata n Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan Lokasi Target Satuan Alokasi (Juta Rupiah) Unit Organisasi PelaksanaBaseline

(2024)2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Layanan Hukum 1 1 1 1 1 1 Layanan Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi 1 1 1 1 1 1 Layanan Layanan Protokoler 1 1 1 1 1 1 Layanan Layanan Umum 1 1 1 1 1 1 Layanan Layanan Perkantoran 1 1 1 1 1 1 Layanan Layanan Manajemen Keuangan 1 1 1 1 1 1 Layanan Layanan Manajemen SDM Internal 1 1 1 1 1 1 Layanan Layanan Reformasi Kinerja 1 1 1 1 1 1 Layanan KEGIATAN 15: PENINGKATAN LAYANAN, KOORDINASI, DAN PENYUSUNAN (PEMBUDAYAAN OLAHRAGA) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Pusat 5.00 0 5.03 9 5.080 5.101 5.132 Sekretaris Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Layanan, Koordinasi dan Penyusunan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:

1.Tingkat harmonisasi penelaahan produk hukum pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga 90% 90% 90% 90% 90% 90% Persen Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik yang efektif Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
1.Persentase penyelesaian tindak lanjut LAPOR pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga N/A 80 81 82 84 85 Persen Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya Layanan Protokol yang berkinerja efektif, profesional dan melayani Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
1.Agenda Setting dan Schedule Humas dan Protokol Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga yang dilaksanakan dengan baik N/A 90% 90% 90% 90% 90% Persen Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan pengelolaan aset dan BMN yang kredibel Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
1.Indeks Pengelolaan Aset pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga N/A 3 3,1 3,15 3,2 3,25 Nilai Program/Kegiata n Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan Lokasi Target Satuan Alokasi (Juta Rupiah) Unit Organisasi PelaksanaBaseline

(2024)2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan yang Optimal, Transparan dan Akuntabel Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:

1.Persentase Serapan Anggaran pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga 95% 95% 95% 95% 95% 95% Persen
2.Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga 83,45 85 87 89 90 90 Nilai Sasaran Kegiatan: Meningkatnya SDM yang berkualitas, berintegritas dan profesional Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
1.Persentase Layanan SDM yang diselesaikan 80% 80% 80% 80% 80% 80% Persen Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya koordinasi, pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenpora Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
1.Nilai PM SAKIP Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga 73,16 73,5 74 74,5 75 75,5 Nilai Output: Layanan Hukum 1 1 1 1 1 1 Layanan Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi 1 1 1 1 1 1 Layanan Protokoler 1 1 1 1 1 1 Layanan Umum 1 1 1 1 1 1 Layanan Perkantoran 1 1 1 1 1 1 Layanan Manajemen Keuangan 1 1 1 1 1 1 Layanan Manajemen SDM Internal 35 35 35 35 35 35 Orang Layanan Reformasi Kinerja 1 1 1 1 1 1 KEGIATAN 16: PENINGKATAN LAYANAN, KOORDINASI, DAN PENYUSUNAN (PRESTASI OLAHRAGA) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Pusat 12.0 00 12.0 01 12.002 12.003 11.280 Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga KEGIATAN 17: PENINGKATAN LAYANAN, KOORDINASI, DAN PENYUSUNAN (INDUSTRI OLAHRAGA) Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Layanan, Koordinasi dan Penyusunan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
1.Tingkat harmonisasi penelaahan produk hukum pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga 90% 90% 90% 90% 90% 90% Persen Program/Kegiata n Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan Lokasi Target Satuan Alokasi (Juta Rupiah) Unit Organisasi PelaksanaBaseline

(2024)2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik yang efektif Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:

1.Persentase penyelesaian tindak lanjut LAPOR pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga N/A 80 81 82 84 85 Persen Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya Layanan Protokol yang berkinerja efektif, profesional dan melayani Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
1.Agenda Setting dan Schedule Humas dan Protokol Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang dilaksanakan dengan baik N/A 90% 90% 90% 90% 90% Persen Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan pengelolaan aset dan BMN yang kredibel Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
1.Indeks Pengelolaan Aset pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga N/A 3 3,1 3,15 3,2 3,25 Nilai Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan yang Optimal, Transparan dan Akuntabel Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
1.Persentase Serapan Anggaran pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga 94,32% 95% 95% 95% 95% 95% Persen
2.Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga 87,47 87,5 88 89 90 90 Nilai Sasaran Kegiatan: Meningkatnya SDM yang berkualitas, berintegritas dan profesional Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
1.Persentase Layanan SDM yang diselesaikan 30,02% 80% 80% 80% 80% 80% Persen Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya koordinasi, pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenpora Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
1.Nilai PM SAKIP Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga 72,28 72,5 73 73,5 74 74,5 Nilai Output: Layanan Hukum 1 1 1 1 1 1 Layanan Program/Kegiata n Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan Lokasi Target Satuan Alokasi (Juta Rupiah) Unit Organisasi PelaksanaBaseline

(2024)2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi 1 1 1 1 1 1 Layanan Layanan Protokoler 1 1 1 1 1 1 Layanan Layanan Umum 1 1 1 1 1 1 Layanan Layanan Perkantoran 1 1 1 1 1 1 Layanan Layanan Manajemen Keuangan 1 1 1 1 1 1 Layanan Layanan Manajemen SDM Internal 35 35 35 35 35 35 Orang Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga Layanan Reformasi Kinerja 1 1 1 1 1 1 Layanan KEGIATAN 17: PENINGKATAN LAYANAN, KOORDINASI, DAN PENYUSUNAN (INDUSTRI OLAHRAGA) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga Pusat 4.00 0 4.49 2 4.875 5.250 5.450 Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Layanan, Koordinasi dan Penyusunan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:

1.Tingkat harmonisasi penelaahan produk hukum pada Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga 90% 90% 90% 90% 90% 90% Persen Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik yang efektif Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
1.Persentase penyelesaian tindak lanjut LAPOR pada Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga N/A 80 81 82 84 85 Persen Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya Layanan Protokol yang berkinerja efektif, profesional dan melayani Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
1.Agenda Setting dan Schedule Humas dan Protokol Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga yang dilaksanakan dengan baik N/A 90% 90% 90% 90% 90% Persen Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan pengelolaan aset dan BMN yang kredibel Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
1.Indeks Pengelolaan Aset pada Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga N/A 3 3,1 3,15 3,2 3,25 Nilai Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan yang Optimal, Transparan dan Akuntabel Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan: Program/Kegiata n Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan Lokasi Target Satuan Alokasi (Juta Rupiah) Unit Organisasi PelaksanaBaseline

(2024)2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029

1.Persentase Serapan Anggaran pada Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga N/A 95% 95% 96% 97% 98% Persen
2.Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga N/A 85 87 89 90 90 Nilai Sasaran Kegiatan: Meningkatnya SDM yang berkualitas, berintegritas dan profesional Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
1.Persentase Layanan SDM yang diselesaikan N/A 80% 80% 80% 80% 80% Persen Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya koordinasi, pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenpora Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
1.Nilai PM SAKIP Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga N/A 70 70,5 71 71,5 72 Nilai Output: Layanan Hukum 1 1 1 1 1 1 Layanan Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi 1 1 1 1 1 1 Layanan Layanan Protokoler 1 1 1 1 1 1 Layanan Layanan Umum 1 1 1 1 1 1 Layanan Layanan Perkantoran 1 1 1 1 1 1 Layanan Layanan Manajemen Keuangan 1 1 1 1 1 1 Layanan Layanan Manajemen SDM Internal 1 1 1 1 1 1 Layanan Layanan Reformasi Kinerja 1 1 1 1 1 1 Layanan MATRIKS PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAN SUMBER PENDANAAN YANG SAH TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas / RO Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kegiatan Prioritas 01 - Peningkatan Kualitas Pemuda dalam Pendidikan, Kesehatan, Karakter, dan Pencegahan Perilaku Beresiko Persentase Pemuda Mendapatkan Pelatihan Bersertifikat 25,49 29,63 34,33 40,01 46,49 2.060,78 5.500,80 5.776,20 6.066,00 6.368,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.060,78 5.500,80 5.776,20 6.066,00 6.368,40 Proporsi Pemuda dengan Keterampilan TIK 96,96 97,47 97,96 98,42 98,85 3.949,84 10.543,2 0 11.071,0 5 11.626,5 0 12.206,1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.949,84 10.543,2 0 11.071,0 5 11.626,5 0 12.206,1 0 Presentase Pemuda yang Merokok 23,88 23,65 23,44 23,24 23,05 2.630,00 7.000,00 7.100,00 7.200,00 7.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.630,00 7.000,00 7.100,00 7.200,00 7.300,00 Presentase Pemuda Berolahraga 38,92 41,06 43,21 45,35 47,50 1.559,91 4.000,00 4.200,00 4.400,00 4.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.559,91 4.000,00 4.200,00 4.400,00 4.600,00 Perkawinan Usia Anak 6,45 5,18 4,82 4,51 4,23 10.876,3 0 29.032,0 0 30.485,5 0 32.015,0 0 33.611,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.876,3 0 29.032,0 0 30.485,5 0 32.015,0 0 33.611,0 0 Proyek Priotitas 1 - Peningkatan Kualitas Pendidikan serta Penguatan Karakter Pemuda dan Pramuka RO - Fasilitasi dan Pembinaan Pemuda dibidang Peningkatan Pendidikan 1000 Orang 2000 Orang 2200 Orang 2400 Orang 2600 Orang 2.060,78 5.500,80 5.776,20 6.066,00 6.368,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.060,78 5.500,80 5.776,20 6.066,00 6.368,40 RO - Fasilitasi dan Pembinaan Pemuda dalam Penguatan Potensi Kemandirian 1500 Orang 3200 Orang 3400 Orang 3600 Orang 3800 Orang 3.949,84 10.543,2 0 11.071,0 5 11.626,5 0 12.206,1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.949,84 10.543,2 0 11.071,0 5 11.626,5 0 12.206,1 0 Proyek Priotitas 2 - Peningkatan Kualitas Kesehatan Pemuda RO - Fasilitasi dan Pembinaan Pemuda dalam Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 2000 Orang 4000 Orang 4200 Orang 4400 Orang 4600 Orang 10.876,3 0 29.032,0 0 30.485,5 0 32.015,0 0 33.611,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.876,3 0 29.032,0 0 30.485,5 0 32.015,0 0 33.611,0 0 RO - Pemuda Kader yang terfasilitasi dalam Peningkatan Wawasan, Kemandirian dan Berperan Terhadap Perubahan Global 300 Orang 800 Orang 1000 Orang 1200 Orang 1400 Orang 1.559,91 4.000,00 4.200,00 4.400,00 4.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.559,91 4.000,00 4.200,00 4.400,00 4.600,00 Proyek Priotitas 3 - Pencegahan Perilaku Berisiko pada Pemuda RO - Pemuda yang Terfasilitasi dalam Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bahaya Perilaku Destruktif 1000 Orang 2500 Orang 2600 Orang 2700 Orang 2800 Orang 2.630,00 7.000,00 7.100,00 7.200,00 7.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.630,00 7.000,00 7.100,00 7.200,00 7.300,00 Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas / RO Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kegiatan Prioritas 02 - Peningkatan Partisipasi Aktif Pemuda dalam Ketenagakerjaan Presentase Pemuda Pekerja Tidak Penuh 31,00 30,42 29,84 29,26 28,68 4.213,16 11.246,0 8 11.809,1 2 12.401,6 0 13.019,8 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.213,16 11.246,0 8 11.809,1 2 12.401,6 0 13.019,8 4 Rasio Kewirausahaa n Pemuda 1,33 1,40 1,47 1,54 1,61 5.266,45 14.057,6 0 14.761,4 0 15.502,0 0 16.274,8 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.266,45 14.057,6 0 14.761,4 0 15.502,0 0 16.274,8 0 Persentase pemuda penyandang disabilitas yang bekerja 17,82 18,30 18,79 19,30 19,81 3.686,51 9.840,32 10.332,9 8 10.851,4 0 11.392,3 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.686,51 9.840,32 10.332,9 8 10.851,4 0 11.392,3 6 Rasio TPAK Pemuda Perempuan terhadap Laki- laki 66,30 66,69 67,07 67,45 67,84 6.182,35 16.502,4 0 17.328,6 0 18.198,0 0 19.105,2 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.182,35 16.502,4 0 17.328,6 0 18.198,0 0 19.105,2 0 Proyek Priotitas 1 - Peningkatan Partisipasi Ketenagakerjaan Layak Pemuda RO - Koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan yang terlaksanakan dan dilaporkan 38 Kegiata n 76 Kegiata n 80 Kegiata n 84 Kegiata n 88 Kegiata n 6.182,35 16.502,4 0 17.328,6 0 18.198,0 0 19.105,2 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.182,35 16.502,4 0 17.328,6 0 18.198,0 0 19.105,2 0 Proyek Priotitas 2 - Peningkatan Kewirausahaan Pemuda RO - Fasilitasi dan Pembinaan Pemuda sebagai Kader Kewirausahaan 1500 Orang 2300 Orang 2500 Orang 2700 Orang 2900 Orang 5.266,45 14.057,6 0 14.761,4 0 15.502,0 0 16.274,8 0 4.000,0 0 4.000,0 0 4.000,0 0 4.000,0 0 4.000,0 0 9.266,45 18.057,6 0 18.761,4 0 19.502,0 0 20.274,8 0 RO - Fasilitasi dan Pembinaan Pemuda Kader dalam Kegiatan Kewirausahaan Pemuda Nasional 800 Orang 2000 Orang 2100 Orang 2200 Orang 2300 Orang 4.213,16 11.246,0 8 11.809,1 2 12.401,6 0 13.019,8 4 3.000,0 0 3.000,0 0 3.000,0 0 3.000,0 0 3.000,0 0 7.213,16 14.246,0 8 14.809,1 2 15.401,6 0 16.019,8 4 RO - Pembinaan Pemuda Disabilitas yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan 600 Orang 1500 Orang 1600 Orang 1700 Orang 1800 Orang 3.686,51 9.840,32 10.332,9 8 10.851,4 0 11.392,3 6 2.000,0 0 2.000,0 0 2.000,0 0 2.000,0 0 2.000,0 0 5.686,51 11.840,3 2 12.332,9 8 12.851,4 0 13.392,3 6 Kegiatan Prioritas 03 - Peningkatan Partisipasi Aktif dan Kepemimpinan Pemuda di Bidang Sosial dan Politik Presentase Pemuda (16- 30 Tahun) yang Mengikuti Kegiatan Organisasi dalam 3 Bulan Terakhir 5,65 5,91 6,18 6,45 6,72 6.869,28 18.336,0 0 19.254,0 0 20.220,0 0 21.228,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.869,28 18.336,0 0 19.254,0 0 20.220,0 0 21.228,0 0 Persentase Pemuda yang Menduduki Posisi Manajerial 1,48 1,55 1,63 1,71 1,80 8.701,09 23.225,6 0 24.388,4 0 25.612,0 0 26.888,8 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.701,09 23.225,6 0 24.388,4 0 25.612,0 0 26.888,8 0 Proyek Priotitas 1 - Peningkatan Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas / RO Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 RO - Fasilitasi dan Pembinaan Pengelola Organisasi Kepemudaan dalam Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan 1000 Orang 2500 Orang 2600 Orang 2700 Orang 2800 Orang 4.579,52 12.224,0 0 12.836,0 0 13.480,0 0 14.152,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.579,52 12.224,0 0 12.836,0 0 13.480,0 0 14.152,0 0 RO - Pendampingan Organisasi Kepramukaan (kwarnas/saka/sak o) dalam rangka pembinaan dan pengembangan 30 Lembag a 90 Lembag a 95 Lembag a 100 Lembag a 105 Lembag a 6.869,28 18.336,0 0 19.254,0 0 20.220,0 0 21.228,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.869,28 18.336,0 0 19.254,0 0 20.220,0 0 21.228,0 0 Proyek Priotitas 2 - Peningkatan Inklusivitas dan Kesetaraan Gender Pemuda RO - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kepemudaan Global terkait Domain Inklusivitas dan Kesetaraan Gender IPP 5 Kegiata n 10 Kegiata n 11 Kegiata n 12 Kegiata n 13 Kegiata n 4.121,57 11.001,6 0 11.552,4 0 12.132,0 0 12.736,8 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.121,57 11.001,6 0 11.552,4 0 12.132,0 0 12.736,8 0 Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas / RO Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kegiatan Prioritas 01 - Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Penyandang Disabilitas Persentase penduduk usia sekolah (7-18 tahun) yang melakukan olahraga seminggu terakhir 69,06 74,13 79,21 84,28 85,36 19.867,95 20.861,35 21.904,41 22.999,63 22.999,63 - - - - - 19.867,95 20.861,35 21.904,41 22.999,63 22.999,63 Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 5 tahun ke atas yang melakukan olahraga seminggu terakhir 11,67 12,53 13,39 14,24 15,10 16.451,97 18.178,72 19.941,81 21.743,05 22.916,96 - - - - - 16.451,97 18.178,72 19.941,81 21.743,05 22.916,96 Proyek Prioritas 01 - Pengembangan Olahraga Pendidikan RO - Peserta Didik Formal dan Nonformal yang Terfasilitasi dalam Kampanye Peningkatan Partisipasi Berolahraga 56667 Orang 56667 Orang 56667 Orang 56667 Orang 56667 Orang 2.994 3.144,06 3.301,26 3.466,32 3.466,32 500,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 3.494 4.144,06 4.801,26 5.466,32 5.966,32 Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas / RO Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 RO - Peserta Didik Formal dan Nonformal dengan Kebugaran Jasmani yang Meningkat 56667 Orang 56667 Orang 56667 Orang 56667 Orang 56667 Orang 5.989 6.288,11 6.602,52 6.932,64 6.932,64 300,00 350,00 400,00 450,00 500,00 6.289 6.638,11 7.002,52 7.382,64 7.432,64 RO - Peserta didik nonformal dan informal yang Terfasilitasi dalam identifikasi calon bibit talenta Olahraga 56667 Orang 56667 Orang 56667 Orang 56667 Orang 56667 Orang 5.989 6.288,11 6.602,52 6.932,64 6.932,64 300,00 350,00 400,00 450,00 500,00 6.289 6.638,11 7.002,52 7.382,64 7.432,64 RO - Lembaga Olahraga yang Terfasilitasi dalam Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan 104 Lembag a 104 Lembag a 104 Lembag a 104 Lembag a 104 Lembag a 4.896 5.141,07 5.398,12 5.668,03 5.668,03 300,00 350,00 400,00 450,00 500,00 5.196 5.491,07 5.798,12 6.118,03 6.168,03 Proyek Prioritas 02 - Pengembangan olahraga penyandang disabilitas RO - Peserta Kampanye Olahraga Penyandang Disabilitas yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Partisipasi Berolahraga dan Kebugaran Jasmani 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 14.535 15.261,76 16.024,85 16.826,09 17.000,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 14.735 15.561,76 16.424,85 17.326,09 17.600,00 RO - Tenaga Keolahragaan Olahraga Layanan Khusus yang terfasilitasi 100 150 200 250 300 1.917 2.917 3.917 4.917 5.917 50,00 70,00 90,00 110,00 130,00 1.967 2.987 4.007 5.027 6.047 RO - Lembaga Olahraga Penyandang Disabilitas yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Partisipasi Berolahraga dan Kebugaran Jasmani 5 6 7 8 9 1.222,99 1.322,99 1.422,99 1.522,99 1.622,99 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 1.302,99 1.402,99 1.502,99 1.602,99 1.702,99 Kegiatan Prioritas 01 - Pengembangan Sistem Pembinaan Olahragawan Talenta Unggul Jumlah olahragawan elite nasional level dunia pada cabor unggulan olimpiade 180 210 240 270 300 43.956,27 49.104,09 52.259,29 55.422,26 57.422,26 - - - - - 43.956,27 49.104,09 52.259,29 55.422,26 57.422,26 Olahragawan elite nasional level dunia pada cabang olahraga unggulan paralimpiade 100 100 100 100 100 450.000,0 1 432.354,9 3 453.973,2 7 476.670,8 7 500.505,2 4 - - - - - 450.000,0 1 432.354,9 3 453.973,2 7 476.670,8 7 500.505,2 4 Olahragawan elite junior nasional pada cabang olahraga unggulan olimpiade 500 750 1.000 1.250 1.500 191.772,5 4 406.930,9 9 427.277,6 5 448.641,4 2 471.073,9 0 - - - - - 191.772,5 4 406.930,9 9 427.277,6 5 448.641,4 2 471.073,9 0 Olahragawan elite junior nasional pada cabang olahraga unggulan paralimpiade 120 140 160 180 200 191.772,5 4 406.930,9 9 427.277,6 5 448.641,4 2 471.073,9 0 - - - - - 191.772,5 4 406.930,9 9 427.277,6 5 448.641,4 2 471.073,9 0 Proyek Prioritas 01 - Pengembangan Tata Kelola Pembinaan Olahraga Prestasi Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas / RO Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 RO - NSPK Olahraga Prestasi yang Tersusun 1 1 1 1 1 2.956,27 3.104,09 3.259,29 3.422,26 3.422,26 - - - - 2.956,27 3.104,09 3.259,29 3.422,26 3.422,26 RO - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional dan Manajemen Talenta Nasional 2 2 2 2 2 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00 - - - - - 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00 Proyek Prioritas 02 - Pengembangan Sistem Pembinaan Olahragawan Elite Cabang Olahraga Unggulan Olimpiade dan Paralimpiade RO - Olahragawan Talenta Unggul yang Terbina dalam Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional 678 678 678 678 678 450.000 432.354,9 3 453.973,2 7 476.670,8 7 500.505,2 4 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 450.300 432.754,9 3 454.473,2 7 477.270,8 7 501.205,2 4 RO - Olahragawan Talenta Unggul yang Terfasilitasi dalam Pemusatan Pelatihan Elite Junior Nasional 500 500 500 500 500 191.773 406.930,9 9 427.277,6 5 448.641,4 2 471.073,9 0 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00 192.773 408.430,9 9 429.277,6 5 451.141,4 2 474.073,9 0 RO - Pemberian Penghargaan Olahragawan Berprestasi 100 100 100 100 100 36.000 40.000,00 42.000,00 44.000,00 45.000,00 500,00 600,00 700,00 800,00 900,00 36.500 40.600,00 42.700,00 44.800,00 45.900,00 Kegiatan Prioritas 02 - Pengembangan Olahraga Masyarakat dan Industri Persentase provinsi yang menyelenggarakan kampanye olahraga 100 100 100 100 100 32.040,34 39.231,51 41.193,08 43.252,74 45.415,37 - - - - - 32.040,34 39.231,51 41.193,08 43.252,74 45.415,37 Persentase rumah tangga yang membeli alat atau perlengkapan olahraga dalam setahun 3,59 3,90 4,20 4,49 4,75 4.731,87 5.731,87 6.731,87 7.731,87 8.731,87 - - - - - 4.731,87 5.731,87 6.731,87 7.731,87 8.731,87 Proyek Prioritas 01 - Pengembangan olahraga masyarakat RO - Peserta Kampanye Olahraga Masyarakat yang Terfasilitasi Peningkatan dalam Partisipasi Berolahraga dan Kebugaran Jasmani 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 29.540,34 36.152,06 37.959,66 39.857,64 41.850,52 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 30.540,34 38.152,06 40.959,66 43.857,64 46.850,52 RO - Rancangan Kebijakan Indeks Pembangunan Keolahragaan yang Tersusun dan Termanfaat 1 1 1 1 1 2.500,00 3.079,45 3.233,42 3.395,09 3.564,85 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 2.700,00 3.379,45 3.633,42 3.895,09 4.164,85 RO - Pengelola Industri Olahraga yang Terfasilitasi dalam Pelatihan SDM Industri 600 700 800 900 1.000 4.731,87 5.731,87 6.731,87 7.731,87 8.731,87 200,00 300,00 300,00 300,00 300,00 4.931,87 6.031,87 7.031,87 8.031,87 9.031,87 Kegiatan Prioritas 02 - Pengembangan Tenaga dan Organisasi Olahraga Jumlah tenaga keolahragaan cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade 250 325 385 425 500 92.966,27 98.943,24 100.580,1 5 102.243,9 1 103.683,4 2 - - - - - 92.966,27 98.943,24 100.580,1 5 102.243,9 1 103.683,4 2 Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas / RO Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Berstandar Internasional bersertifikasi internasional Jumlah pelatih cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade bersertifikat internasional 50 65 75 85 100 7.900,00 8.082,87 8.082,87 8.082,87 8.082,87 - - - - - 7.900,00 8.082,87 8.082,87 8.082,87 8.082,87 Jumlah organisasi keolahragaan berbasis Olimpiade dan Paralimpiade yang memenuhi standar minimal keolahragaan 18 18 18 18 18 28.900,00 39.811,58 41.717,16 43.713,02 45.803,67 - - - - - 28.900,00 39.811,58 41.717,16 43.713,02 45.803,67 Proyek Prioritas 01 - Pengembangan Tenaga Keolahragaan Berstandar Nasional dan Internasional RO - Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga Unggulan Olimpiade dan Paralimpiade yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas 5 5 5 0 5 1.500,00 6.158,90 6.466,85 6.790,19 7.129,70 500,00 600,00 700,00 800,00 900,00 2.000,00 6.758,90 7.166,85 7.590,19 8.029,70 RO - Pelatih Cabang Olahraga DBON yang bersertifikat Nasional dan Internasional 400 400 400 400 400 7.900,00 8.082,87 8.082,87 8.082,87 8.082,87 600,00 700,00 800,00 900,00 950,00 8.500,00 8.782,87 8.882,87 8.982,87 9.032,87 RO - Tenaga Keolahragaan Masyarakat yang terfasilitasi sertifikasi/pelatihan yang terstandar 0 0 0 0 0 1.205,00 1.305,00 1.405,00 1.505,00 1.605,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 1.215,00 1.325,00 1.435,00 1.545,00 1.655,00 RO - Tenaga Keolahragaan Olahraga Pendidikan yang terfasilitasi 0 0 0 0 0 85.900,00 86.900,00 87.900,00 88.900,00 89.900,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 86.200,00 87.300,00 88.400,00 89.500,00 90.600,00 RO - Rancangan Kebijakan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan yang tersusun 4 4 4 4 4 4.361,27 4.579,33 4.808,30 5.048,72 5.048,72 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 4.411,27 4.679,33 4.958,30 5.248,72 5.298,72 Proyek Prioritas 02 - Pengembangan Organisasi Olahraga Berstandar Nasional dan Internasional RO - NSPK Induk Organisasi Cabang Olahraga Pusat dan Provinsi yang Tersusun 1 1 1 1 1 1.000,00 1.231,78 1.293,37 1.358,04 1.425,94 - - - - - 1.000,00 1.231,78 1.293,37 1.358,04 1.425,94 RO - Induk Organisasi Cabang Olahraga Pusat dan Provinsi yang Terstandar 3 3 3 3 3 1.100,00 1.386,45 1.455,77 1.528,56 1.604,98 - - - - - 1.100,00 1.386,45 1.455,77 1.528,56 1.604,98 RO - Induk Organisasi Cabang Olahraga DBON dan IADO yang terbina dan berkembang 15 15 15 15 15 3.600,00 3.700,00 3.800,00 3.900,00 4.000,00 100,00 200,00 200,00 200,00 200,00 3.700,00 3.900,00 4.000,00 4.100,00 4.200,00 RO - Lembaga Keolahragaan yang terfasilitasi dalam 18 18 18 15 18 23.200,00 33.493,36 35.168,03 36.926,43 38.772,75 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 23.500,00 33.893,36 35.668,03 37.526,43 39.472,75 Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas / RO Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Standarisasi Organisasi Olahraga Kegiatan Prioritas 03 - Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga Provinsi dengan Sekolah Khusus Olahraga yang Terstandardisasi 18 19 20 21 22 1.422,01 1.231,78 1.293,37 1.358,04 1.425,94 - - - - - 1.422,01 1.231,78 1.293,37 1.358,04 1.425,94 Kabupaten/Kota dengan PPLP yang Terbentuk 29 34 39 44 49 1.422,01 2.463,56 2.586,74 2.716,08 2.851,88 - - - - - 1.422,01 2.463,56 2.586,74 2.716,08 2.851,88 Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi daerah 15% 15% 15% 15% 15% 138.000,0 0 43.515,64 45.691,31 47.975,97 50.374,78 - - - - - 138.000,0 0 43.515,64 45.691,31 47.975,97 50.374,78 Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi pusat 15% 15% 20% 25% 30% 335.043,0 0 335.043,0 0 335.043,0 0 335.043,0 0 335.043,0 0 - - - - - 335.043,0 0 335.043,0 0 335.043,0 0 335.043,0 0 335.043,0 0 Jumlah perolehan medali pada Youth Olympic Games n/a 1 Emas n/a n/a n/a 0,00 120.500,0 0 0,00 0,00 0,00 - - - - - 0,00 120.500,0 0 0,00 0,00 0,00 Jumlah perolehan medali pada Asian Youth Games 1 - 2 n/a n/a n/a 2 - 3 115.000,0 0 0,00 0,00 0,00 120.000,0 0 - - - - - 115.000,0 0 0,00 0,00 0,00 120.000,0 0 Jumlah perolehan medali pada Asian Youth Para Games 12 - 15 n/a n/a n/a 14 - 16 90.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,0 0 - - - - - 90.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,0 0 Proyek Prioritas 01 - Pengembangan Sistem Pembinaan Pra-Bibit, Bibit dan Talenta Potensial Bidang Olahraga RO - Peserta didik nonformal dan informal yang Terfasilitasi dalam identifikasi calon bibit talenta Olahraga 56.667 56.667 56.667 56.667 56.667 335.043,0 0 335.043,0 0 335.043,0 0 335.043,0 0 335.043,0 0 500,00 600,00 700,00 800,00 900,00 335.543,0 0 335.643,0 0 335.743,0 0 335.843,0 0 335.943,0 0 RO - Talenta Sentra Keolahragaan yang Memperoleh Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 13.825,87 43.515,64 45.691,31 47.975,97 50.374,78 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 13.925,87 43.715,64 45.991,31 48.375,97 50.874,78 Proyek Prioritas 02 - Pengembangan Tata Kelola Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga RO - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Desain Besar Manajemen Talenta Nasional Bidang Olahraga 1 1 1 1 1 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 - - - - 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 RO - Provinsi dengan Sekolah Khusus Olahraga yang Terstandardisasi 3 3 3 3 3 1.422,01 1.231,78 1.293,37 1.358,04 1.425,94 - - - - - 1.422,01 1.231,78 1.293,37 1.358,04 1.425,94 Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas / RO Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 RO - Kabupaten/Kota dengan PPLP yang terbentuk 1 1 1 1 1 1.422,01 2.463,56 2.586,74 2.716,08 2.851,88 - - - - - 1.422,01 2.463,56 2.586,74 2.716,08 2.851,88 Kegiatan Prioritas 03 - Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Berstandar Internasional yang Ramah Disabilitas Jumlah Lembaga yang difasilitasi prasarana olahraga berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade ramah difabel yang dibangun, direhabilitasi dan/atau direnovasi 11 11 11 11 11 6.512,32 229.559,2 9 241.037,1 4 253.088,6 5 265.743,1 4 - - - - - 6.512,32 229.559,2 9 241.037,1 4 253.088,6 5 265.743,1 4 Jumlah Lembaga yang difasilitasi sarana olahraga prestasi berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade 548 548 548 548 548 277.468,9 7 192.788,8 9 202.428,4 5 212.550,1 7 223.177,5 0 - - - - - 277.468,9 7 192.788,8 9 202.428,4 5 212.550,1 7 223.177,5 0 Proyek Prioritas 01 - Pengembangan Infrastruktur dan Prasarana Olahraga RO - Lembaga yang Terfasilitasi Prasarana Olahraga Prestasi Berbasis Cabang Olahraga Unggulan Olimpiade dan Paralimpiade 4 4 4 4 4 6.512,32 229.559,2 9 241.037,1 4 253.088,6 5 265.743,1 4 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 6.812,32 229.959,2 9 241.537,1 4 253.688,6 5 266.443,1 4 Proyek Prioritas 02 - Peningkatan Fasilitasi Sarana Olahraga RO - Lembaga yang Terfasilitasi Sarana Olahraga Prestasi Berbasis Cabang Olahraga Unggulan Olimpiade dan Paralimpiade 180 180 180 180 180 277.468,9 7 192.788,8 9 202.428,4 5 212.550,1 7 223.177,5 0 50.000,0 0 10.000,0 0 20.000,0 0 30.000,0 0 40.000,0 0 327.468,9 7 202.788,8 9 222.428,4 5 242.550,1 7 263.177,5 0 Kegiatan Prioritas 04 - Peningkatan partisipasi dan penyelenggaraan event/festival/kompet isi olahraga Event kualifikasi olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselengga ra 20 20 20 20 20 107.648,7 4 108.648,7 4 109.648,7 4 110.648,7 4 111.648,7 4 - - - - - 107.648,7 4 108.648,7 4 109.648,7 4 110.648,7 4 111.648,7 4 Kejuaraan dunia cabang olahraga unggulan olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselengga ra 20 20 20 20 20 107.447,6 0 295.820,0 5 310.611,2 3 326.141,3 2 342.448,9 7 - - - - - 107.447,6 0 295.820,0 5 310.611,2 3 326.141,3 2 342.448,9 7 Proyek Prioritas 01 - Partisipasi dan penyelenggaraan event/festival/kompetisi olahraga Nasional RO - Lembaga yang Terfasilitasi dalam Penyelanggaraan Kejuaraan Single- event Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Berbasis Cabang Olahraga Unggulan 19 19 19 19 19 44.624,75 37.008,90 38.859,35 40.802,31 42.842,43 500,00 600,00 700,00 800,00 900,00 45.124,75 37.608,90 39.559,35 41.602,31 43.742,43 RO - Lembaga yang Terfasilitasi dalam 17 18 19 20 21 107.648,7 4 108.648,7 4 109.648,7 4 110.648,7 4 111.648,7 4 10.000,0 0 20.000,0 0 30.000,0 0 40.000,0 0 50.000,0 0 117.648,7 4 128.648,7 4 139.648,7 4 150.648,7 4 161.648,7 4 Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas / RO Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Penyelenggaraan dan/ Keikutsertaan Pada Kompetisi Olahraga Junior/ Pelajar Bertaraf Nasional dan Internasional Proyek Prioritas 02 - Partisipasi dan penyelenggaraan event/festival/kompetisi olahraga Regional dan Internasional RO - Lembaga yang Terfasilitasi dalam Penyelenggaraan dan/atau Keikutsertaan pada Kejuaraan Single- event Olahraga Prestasi Tingkat Internasional Berbasis Cabang Olahraga Unggulan 17 17 17 17 17 62.822,86 258.811,1 5 271.751,8 8 285.339,0 1 299.606,5 4 30.000,0 0 40.000,0 0 50.000,0 0 60.000,0 0 60.000,0 0 92.822,86 298.811,1 5 321.751,8 8 345.339,0 1 359.606,5 4 Kegiatan Prioritas 05 - Pembudayaan hidup sehat dan Pengendalian faktor risiko PTM Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir 36,71 39,41 42,11 44,80 47,50 4.045,23 5.667,58 5.950,95 6.248,50 6.560,93 - - - - - 4.045,23 5.667,58 5.950,95 6.248,50 6.560,93 Proyek Prioritas 03 - Aktivitas Fisik RO - Peserta Kampanye Olahraga Masyarakat yang Terfasilitasi Peningkatan dalam Partisipasi Berolahraga dan Kebugaran Jasmani 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 2.954,03 3.615,21 3.795,97 3.985,76 4.185,05 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 3.054,03 3.815,21 4.095,97 4.385,76 4.685,05 RO - Peserta Kampanye Olahraga Penyandang Disabilitas yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Partisipasi Berolahraga dan Kebugaran Jasmani 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 780,98 1.453,50 1.526,18 1.602,49 1.682,61 50,00 70,00 90,00 110,00 130,00 830,98 1.523,50 1.616,18 1.712,49 1.812,61 RO - Peserta Didik Formal dan Nonformal dengan Kebugaran Jasmani yang Meningkat 56.667 56.667 56.667 56.667 56.667 310,22 598,87 628,81 660,25 693,26 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 320,22 618,87 658,81 700,25 743,26 MATRIKS KERANGKA REGULASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian 1 Revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Revisi Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan agar sejalan dengan arah pembangunan nasional (RPJPN, RPJMN, dan Astacita). Undang-Undang ini telah masuk dalam Prolegnas 2025 sebagai longlist, sehingga diperlukan percepatan melalui penyusunan DIM dan pembentukan tim lintas sektor. Peninjauan definisi pemuda agar tidak semata- mata berbasis usia, melainkan juga perkembangan jati diri. Ditekankan perlunya pemisahan tegas antara konsep pemberdayaan dan pengembangan. Masih terdapat inkonsistensi redaksional dan potensi tumpang tindih dengan regulasi lain yang harus diselaraskan untuk menghindari hiper regulasi. Penguatan koordinasi antarlembaga perlu dilakukan, termasuk perbaikan pada bab Kemitraan dan Koordinasi. IPP (Indeks Pembangunan Pemuda) juga perlu diperkuat dalam lintas sektor, serta perlu kejelasan mengenai kewenangan pengukuran SDGs terkait kepemudaan. Ditekankan pentingnya digitalisasi data kepemudaan untuk mendukung kebijakan yang berbasis bukti. Kata “komunitas” perlu ditegaskan dalam Undang-Undang. Pendekatan terhadap pemuda diharapkan tidak lagi sebatas perlindungan, - Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan - Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga - DPR-RI - KemenkoPMK - Kemenkeu - Kemensetneg - Kemendagri - Kemenkum - Kemensos - Kemenperin - Kemkomdigi - Kemenpar - Baparekraf - Kemendikdasmen - KemenPPPA - BRIN - Bappenas 2029 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian tetapi pengakuan atas kemandirian dan daya. Media sosial harus diakui sebagai wadah aspirasi dan partisipasi. 2 Revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka Urgensi yang dibutuhkan terkait reposisi dan mengefisiensikan sistem pelaksanaan Gerakan Pramuka untuk berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selain itu, perlu adanya efisiensi dan penyederhanaan sistem dalam pelaksanaan pendidikan kepramukaan dibawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), mengingat anggota pramuka sebagian besar adalah para pelajar sekolah. - Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan - Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga - DPR-RI - KemekoPMK - Kemenkeu - Kemensetneg - Kemendagri - Kemekum - Kemendikdasmen - Bappenas - Kwarnas Gerakan Pramuka 2029 3 Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan diperlukan antara lain untuk:

a.Mempertegas tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga (single event) tingkat daerah, nasional, dan internasional;
b.Mempertegas kontribusi pemerintah dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga (single event) tingkat daerah, nasional, dan internasional;
c.Mempertegas mekanisme penentuan tuan rumah pelaksana penyelenggaraan kejuaraan olahraga (single event) dan pekan olahraga (multi event) tingkat daerah, nasional, dan internasional;
d.Memperkuat substansi pembinaan dan - Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga - Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga - Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga - Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga - LPDUK - DPR-RI - KemenkoPMK - Kemenkeu - Kemensetneg - Kemendagri - Kemenkum - Kemensos - Kemenperin - Kemenkomdigi - Kemenpar - Baparekraf - Kemendikdasmen - Kemendiktisaintek - KemenPU - Kemenag - Bappenas 2026 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian pengembangan industri olahraga sebagai salah satu pilar peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
e.Mempertegas tata kelola organisasi olahraga lingkup olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi. - BRIN - KONI - KOI/NOC - KORMI 4 Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan Revisi diperlukan sebagai pelaksanaan dari Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan atau penyesuaian terkait substansi dengan Undang-Undang Keolahragaan yang baru dalam hal sudah terbit. 5 Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga dan Pekan Olahraga Revisi diperlukan sebagai pelaksanaan dari Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan atau penyesuaian terkait substansi dengan Undang-Undang Keolahragaan yang baru dalam hal sudah terbit. 6 Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Revisi diperlukan sebagai penyesuaian terkait substansi dengan Undang-Undang Keolahragaan yang baru dalam hal sudah terbit. 7 Revisi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga Revisi diperlukan sebagai pelaksanaan dari Pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan atau penyesuaian terkait substansi dengan Undang- Undang Keolahragaan yang baru dalam hal sudah terbit. - Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga - Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga - Deputi Bidang Pengembangan - Kemensetneg - Kemenkeu - Kemenkum - Bappenas - Kemendagri 2027 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian Industri Olahraga - Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga - LPDUK 8 Revisi Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional Revisi dilakukan untuk penyesuaian terkait substansi dengan Undang-Undang Keolahragaan yang baru dalam hal sudah terbit. - Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga - Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga - Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga - Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga - LPDUK - DPR-RI - KemenkoPMK - Kemenkeu - Kemensetneg - Kemendagri - Kemenkum - Kemensos - Kemenperin - Kemenkomdigi - Kemenpar - Baparekraf - Kemendikdasmen - Kemendiktisaintek - KemenPU - Kemenag - Bappenas - BRIN - KONI - KOI/NOC - KORMI 2026 9 Revisi Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Revisi peraturan dibutuhkan:
a.Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal - Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan - KemenkoPMK - Kemenkeu - Kemensetneg 2026 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Perpres Nomor 43 Tahun 2022);
b.Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Perpres Nomor 43 Tahun 2022 sebagai berikut: “Ketentuan mengenai RAN Pelayanan Kepemudaan untuk 5 (lima) tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Presiden.”;
c.Adapun penyelenggaraan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan diperlukan guna memperkuat peran pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Ke-4 Presiden Republik Indonesia; dan
d.Rancangan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan menjadi landasan hukum bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan baik di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka meningkatkan: efektivitas pelayanan kepemudaan, sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan kepemudaan, serta kajian penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. - Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga - Kemendagri - Kemendikdasmen - Kemenkum - Bappenas No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian 10 Rancangan Peraturan Presiden tentang Dana Perwalian Keolahragaan Rancangan Peraturan Presiden tentang Dana Perwalian Keolahragaan diperlukan sebagai pelaksanaan dari Pasal 82 ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan atau penyesuaian terkait substansi dengan Undang-Undang Keolahragaan yang baru dalam hal sudah terbit. - Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga - Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga - Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga - Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga - LPDUK '- KemenkoPMK - Kemenkeu - Kemendagri - Kemensetneg - Kemendikdasmen - Kemenag - Bappenas 2026 11 Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga diperlukan sebagai pelaksanaan dari Pasal 99 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan atau penyesuaian terkait substansi dengan Undang-Undang Keolahragaan yang baru dalam hal sudah terbit. - Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga - Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga - Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga - Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga - LPDUK - KemenkoPMK - Kemenkeu - Kemendagri - Kemensetneg - Kemendikdasmen - Kemenag - Bappenas 2026 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian 12 Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Percepatan Cabang Olahraga Pencak Silat. Rancangan ini dibentuk untuk mempersiapkan cabang olahraga pencak silat sebagai olahraga khas Indonesia yang akan dipertandingkan dan diproyeksikan meraih medali dalam Olimpiade dan Paralimpiade tahun 2036. - Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga - Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga - Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga - Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga - LPDUK - KemenkoPMK - Kemenkeu - Kemensetneg - Kemenlu - Kemenkum - Bappenas - KOI/NOC - IPSI - Persilat 2026 13 Revisi Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan Revisi ini untuk menyesuaikan dengan perubahan struktur organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selain itu, revisi ini juga diharapkan dapat mendorong BLU LPDUK untuk lebih akuntabel, sistematis, dan bekerlanjutan dalam peranannya pada perkembangan industri olahraga yang meliputi industri barang, jasa, pariwisata, cabang olahraga, serta kuantitas dan kualitas event olahraga. Sehingga industri olahraga mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan berperan aktif dalam mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi nasional. - Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga - Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga - Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga - Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga - LPDUK - KemenkoPMK - Kemenkeu - Kemensetneg - Kemenkum 2026 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian 14 Rancangan Peraturan Menteri tentang Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Rancangan ini disusun untuk menyediakan dasar hukum yang kuat, terstruktur, dan operasional bagi penyelenggaraan penghitungan, pengelolaan, serta pemanfaatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota - Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan - Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga - KemenkoPMK - Kemenkeu - Kemensetneg - Kemendagri - Kemenkum - Bappenas - BPS 2026 15 Revisi Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Revisi ini untuk menyesuaikan pedoman pengukuran, metodologi, dimensi, dan pengelolaan data, serta pemanfaatan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) di tingkat pusat dan daerah - Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga - Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga - KemenkoPMK - Kemenkeu - Kemensetneg - Kemendagri - Kemenkum - Bappenas - BPS 2026 MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA ttd. ERICK THOHIR

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…