DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 13 Tahun 2023

Nomor: 13
Tahun: 2023
Ditetapkan: 6 Oktober 2023
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Kementerian Pemuda dan Olahraga

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengoptimalkan capaian prestasi Indonesia pada pekan olahraga internasional dan kejuaraan olahraga internasional, perlu dilaksanakan penyiapan olahragawan melalui pemusatan latihan nasional yang intensif, terencana, sistematis, dan berkelanjutan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, pemerintah membantu dan memfasilitasi pelaksanaan keikutsertaan Indonesia di pekan olahraga internasional mulai tahap perencanaan, persiapan, sampai dengan pelaksanaan;
d.bahwa sebagai landasan hukum dalam membantu dan memfasilitasi penyiapan olahragawan melalui pemusatan latihan nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu

Menetapkan

menetapkan pedoman pemberian fasilitasi pada pemusatan latihan nasional;

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Fasilitasi Pemusatan Latihan Nasional; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
1. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. 3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
4. 5.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
5. 6.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG FASILITASI PEMUSATAN LATIHAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga.
3.Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
4.Olahragawan adalah peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
5.Pemusatan Latihan Nasional yang selanjutnya disebut Pelatnas adalah pembinaan Olahragawan yang dilakukan secara intensif, terencana, sistematis, dan berkelanjutan dalam rangka persiapan mengikuti kejuaraan Olahraga internasional dan/atau pekan Olahraga internasional.
6.Tenaga Pendukung adalah seseorang yang memiliki keahlian tertentu, dimana dengan keahliannya tersebut dapat berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap capaian prestasi Olahragawan.
7.Uji Coba (Try Out) adalah pertandingan yang dilaksanakan di dalam dan luar negeri yang bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi pencapaian program latihan.
8.Pemusatan Latihan (Training Camp) adalah Pelatnas yang dilakukan di dalam dan luar negeri untuk jangka waktu tertentu.
9.Desain Besar Olahraga Nasional yang selanjutnya disingkat DBON adalah dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, Olahraga prestasi, dan industri Olahraga.
10.Komite Paralimpiade Indonesia (National Paralympic Committe of Indonesia) yang selanjutnya disebut NPCI adalah induk organisasi olahraga bagi penyandang disabilitas di Indonesia yang diakui oleh International Paralympic Committee.
11.Induk Organisasi Cabang Olahraga yang selanjutnya disingkat IOCO adalah organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Kementerian dalam pemberian fasilitasi bagi IOCO dan NPCI dalam rangka Pelatnas.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan:

a.tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pemberian fasilitasi Pelatnas;
b.terlaksananya tertib administrasi dalam pelaksanaan pemberian fasilitasi Pelatnas; dan
c.meningkatnya akurasi target capaian perolehan prestasi pada kejuaraan Olahraga internasional dan/atau pekan Olahraga internasional.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.pemberian fasilitasi;
b.kriteria dan klasifikasi pemberian fasilitasi;
c.pelaksanaan pemberian fasilitasi
d.promosi dan degradasi cabang Olahraga; dan
e.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB II

PEMBERIAN FASILITASI

Pasal 5

(1)Kementerian memberikan fasilitasi kepada IOCO dan NPCI dalam rangka Pelatnas untuk mempersiapkan keikutsertaan Indonesia pada pekan Olahraga internasional.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.honorarium bagi Olahragawan sesuai dengan kategorinya;
2. b.honorarium bagi pelatih sesuai dengan kategorinya;
3. c.honorarium bagi manajer;
4. d.honorarium bagi paling banyak 7 (tujuh) orang Tenaga Pendukung;
5. e.honorarium bagi pelatih warga negara asing dan Tenaga Pendukung warga negara asing;
6. f.akomodasi, konsumsi, dan transportasi;
7. g.peralatan latihan dan pertandingan/lomba;
8. h.peralatan sport science untuk mendukung peningkatan performa;
9. i.seragam latihan dan pertandingan/lomba;
10. j.Uji Coba (Try Out);
11. k.Pemusatan Latihan (Training Camp);
12. l.simulasi pertandingan;
13. m.pelayanan medis paripurna;
14. n.sewa tempat latihan; dan/atau
15. o.vitamin dan suplemen.
(3)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara dan ketersediaan alokasi anggaran yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan untuk:
1. a.Pelatnas jangka panjang; dan
2. b.Pelatnas jangka pendek.
(2)Pelatnas jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pelatnas yang dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai periode DBON untuk mempersiapkan keikutsertaan Indonesia pada olimpiade dan paralimpiade.
(3)Pelatnas jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b merupakan Pelatnas yang dilaksanakan untuk mempersiapkan keikutsertaan Indonesia pada:
1. a.asian games dan asian para games; dan/atau
2. b.southeast asian games dan ASEAN para games.

Pasal 7

(1)Kementerian dapat memberikan fasilitasi dalam rangka keikutsertaan Indonesia pada kejuaraan Olahraga internasional dan/atau pekan Olahraga internasional lainnya.
(2)Kejuaraan Olahraga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kejuaraan Olahraga tingkat dunia yang diselenggarakan oleh federasi Olahraga internasional;
2. b.kejuaraan Olahraga tingkat kontinen yang diselenggarakan oleh federasi Olahraga internasional tingkat benua; dan
3. c.kejuaraan Olahraga tingkat regional yang diselenggarakan oleh federasi Olahraga internasional asia tenggara.
(3)Pekan Olahraga internasional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.islamic solidarity games;
2. b.beach games;
3. c.indoor and martial art games; dan
4. d.multi event internasional lainnya.
(4)Fasilitasi dalam rangka keikutsertaan Indonesia dalam kejuaraan Olahraga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada IOCO.
(5)Fasilitasi dalam rangka keikutsertaan Indonesia dalam pekan Olahraga internasional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada komite olimpiade Indonesia atau induk organisasi Olahraga fungsional.

Pasal 8

(1)Kejuaraan Olahraga internasional dan Pekan Olahraga internasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) merupakan Uji Coba (Try Out) dalam rangka Pelatnas jangka panjang dan Pelatnas jangka pendek.
(2)Fasilitasi untuk kejuaraan Olahraga internasional dan pekan Olahraga internasional lainnya dalam rangka Pelatnas jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan setelah memprioritaskan pemberian fasilitasi untuk pekan Olahraga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 9

(1)Fasilitasi dalam rangka keikutsertaan Indonesia pada kejuaraan Olahraga internasional dan/atau pekan Olahraga internasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berupa:
1. a.biaya pendaftaran;
2. b.entry fee;
3. c.tes doping;
4. d.akomodasi, konsumsi, transportasi, dan uang saku selama mengikuti kejuaraan internasional dan pekan Olahraga internasional lainnya; dan/atau
5. e.biaya lainnya sesuai dengan ketentuan penyelenggara kejuaraan Olahraga internasional dan/atau pekan Olahraga internasional lainnya.
(2)Entry fee sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya tambahan yang dibutuhkan untuk dapat berpartisipasi pada kejuaraan Olahraga internasional dan/atau pekan Olahraga internasional lainnya.
(3)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara dan ketersediaan alokasi anggaran yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KRITERIA DAN KLASIFIKASI PEMBERIAN FASILITASI

Pasal 10

(1)Fasilitasi kepada IOCO diberikan berdasarkan:
1. a.kategori I, yakni 14 (empat belas) cabang Olahraga unggulan berdasarkan DBON; dan
2. b.kategori II, yakni cabang Olahraga yang berpeluang meraih medali pada southeast asian games, asian games, atau olimpiade.
(2)14 (empat belas) cabang Olahraga unggulan berdasarkan DBON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.bulutangkis;
2. b.angkat besi;
3. c.panjat tebing;
4. d.panahan;
5. e.atletik;
6. f.renang;
7. g.senam artistik;
8. h.menembak;
9. i.rowing dan canoeing;
10. j.balap sepeda;
11. k.taekwondo;
12. l.karate;
13. m.wushu; dan
14. n.pencak silat.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengoptimalkan capaian prestasi Indonesia pada pekan olahraga internasional dan kejuaraan olahraga internasional, perlu dilaksanakan penyiapan olahragawan melalui pemusatan latihan nasional yang intensif, terencana, sistematis, dan berkelanjutan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, pemerintah membantu dan memfasilitasi pelaksanaan keikutsertaan Indonesia di pekan olahraga internasional mulai tahap perencanaan, persiapan, sampai dengan pelaksanaan;
d.bahwa sebagai landasan hukum dalam membantu dan memfasilitasi penyiapan olahragawan melalui pemusatan latihan nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu

Menetapkan

menetapkan pedoman pemberian fasilitasi pada pemusatan latihan nasional;

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Fasilitasi Pemusatan Latihan Nasional; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
1. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. 3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
4. 5.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
5. 6.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG FASILITASI PEMUSATAN LATIHAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga.
3.Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
4.Olahragawan adalah peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
5.Pemusatan Latihan Nasional yang selanjutnya disebut Pelatnas adalah pembinaan Olahragawan yang dilakukan secara intensif, terencana, sistematis, dan berkelanjutan dalam rangka persiapan mengikuti kejuaraan Olahraga internasional dan/atau pekan Olahraga internasional.
6.Tenaga Pendukung adalah seseorang yang memiliki keahlian tertentu, dimana dengan keahliannya tersebut dapat berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap capaian prestasi Olahragawan.
7.Uji Coba (Try Out) adalah pertandingan yang dilaksanakan di dalam dan luar negeri yang bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi pencapaian program latihan.
8.Pemusatan Latihan (Training Camp) adalah Pelatnas yang dilakukan di dalam dan luar negeri untuk jangka waktu tertentu.
9.Desain Besar Olahraga Nasional yang selanjutnya disingkat DBON adalah dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, Olahraga prestasi, dan industri Olahraga.
10.Komite Paralimpiade Indonesia (National Paralympic Committe of Indonesia) yang selanjutnya disebut NPCI adalah induk organisasi olahraga bagi penyandang disabilitas di Indonesia yang diakui oleh International Paralympic Committee.
11.Induk Organisasi Cabang Olahraga yang selanjutnya disingkat IOCO adalah organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Kementerian dalam pemberian fasilitasi bagi IOCO dan NPCI dalam rangka Pelatnas.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan:

a.tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pemberian fasilitasi Pelatnas;
b.terlaksananya tertib administrasi dalam pelaksanaan pemberian fasilitasi Pelatnas; dan
c.meningkatnya akurasi target capaian perolehan prestasi pada kejuaraan Olahraga internasional dan/atau pekan Olahraga internasional.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.pemberian fasilitasi;
b.kriteria dan klasifikasi pemberian fasilitasi;
c.pelaksanaan pemberian fasilitasi
d.promosi dan degradasi cabang Olahraga; dan
e.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB II

PEMBERIAN FASILITASI

Pasal 5

(1)Kementerian memberikan fasilitasi kepada IOCO dan NPCI dalam rangka Pelatnas untuk mempersiapkan keikutsertaan Indonesia pada pekan Olahraga internasional.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.honorarium bagi Olahragawan sesuai dengan kategorinya;
2. b.honorarium bagi pelatih sesuai dengan kategorinya;
3. c.honorarium bagi manajer;
4. d.honorarium bagi paling banyak 7 (tujuh) orang Tenaga Pendukung;
5. e.honorarium bagi pelatih warga negara asing dan Tenaga Pendukung warga negara asing;
6. f.akomodasi, konsumsi, dan transportasi;
7. g.peralatan latihan dan pertandingan/lomba;
8. h.peralatan sport science untuk mendukung peningkatan performa;
9. i.seragam latihan dan pertandingan/lomba;
10. j.Uji Coba (Try Out);
11. k.Pemusatan Latihan (Training Camp);
12. l.simulasi pertandingan;
13. m.pelayanan medis paripurna;
14. n.sewa tempat latihan; dan/atau
15. o.vitamin dan suplemen.
(3)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara dan ketersediaan alokasi anggaran yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan untuk:
1. a.Pelatnas jangka panjang; dan
2. b.Pelatnas jangka pendek.
(2)Pelatnas jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pelatnas yang dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai periode DBON untuk mempersiapkan keikutsertaan Indonesia pada olimpiade dan paralimpiade.
(3)Pelatnas jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b merupakan Pelatnas yang dilaksanakan untuk mempersiapkan keikutsertaan Indonesia pada:
1. a.asian games dan asian para games; dan/atau
2. b.southeast asian games dan ASEAN para games.

Pasal 7

(1)Kementerian dapat memberikan fasilitasi dalam rangka keikutsertaan Indonesia pada kejuaraan Olahraga internasional dan/atau pekan Olahraga internasional lainnya.
(2)Kejuaraan Olahraga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kejuaraan Olahraga tingkat dunia yang diselenggarakan oleh federasi Olahraga internasional;
2. b.kejuaraan Olahraga tingkat kontinen yang diselenggarakan oleh federasi Olahraga internasional tingkat benua; dan
3. c.kejuaraan Olahraga tingkat regional yang diselenggarakan oleh federasi Olahraga internasional asia tenggara.
(3)Pekan Olahraga internasional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.islamic solidarity games;
2. b.beach games;
3. c.indoor and martial art games; dan
4. d.multi event internasional lainnya.
(4)Fasilitasi dalam rangka keikutsertaan Indonesia dalam kejuaraan Olahraga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada IOCO.
(5)Fasilitasi dalam rangka keikutsertaan Indonesia dalam pekan Olahraga internasional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada komite olimpiade Indonesia atau induk organisasi Olahraga fungsional.

Pasal 8

(1)Kejuaraan Olahraga internasional dan Pekan Olahraga internasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) merupakan Uji Coba (Try Out) dalam rangka Pelatnas jangka panjang dan Pelatnas jangka pendek.
(2)Fasilitasi untuk kejuaraan Olahraga internasional dan pekan Olahraga internasional lainnya dalam rangka Pelatnas jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan setelah memprioritaskan pemberian fasilitasi untuk pekan Olahraga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 9

(1)Fasilitasi dalam rangka keikutsertaan Indonesia pada kejuaraan Olahraga internasional dan/atau pekan Olahraga internasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berupa:
1. a.biaya pendaftaran;
2. b.entry fee;
3. c.tes doping;
4. d.akomodasi, konsumsi, transportasi, dan uang saku selama mengikuti kejuaraan internasional dan pekan Olahraga internasional lainnya; dan/atau
5. e.biaya lainnya sesuai dengan ketentuan penyelenggara kejuaraan Olahraga internasional dan/atau pekan Olahraga internasional lainnya.
(2)Entry fee sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya tambahan yang dibutuhkan untuk dapat berpartisipasi pada kejuaraan Olahraga internasional dan/atau pekan Olahraga internasional lainnya.
(3)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara dan ketersediaan alokasi anggaran yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KRITERIA DAN KLASIFIKASI PEMBERIAN FASILITASI

Pasal 10

(1)Fasilitasi kepada IOCO diberikan berdasarkan:
1. a.kategori I, yakni 14 (empat belas) cabang Olahraga unggulan berdasarkan DBON; dan
2. b.kategori II, yakni cabang Olahraga yang berpeluang meraih medali pada southeast asian games, asian games, atau olimpiade.
(2)14 (empat belas) cabang Olahraga unggulan berdasarkan DBON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.bulutangkis;
2. b.angkat besi;
3. c.panjat tebing;
4. d.panahan;
5. e.atletik;
6. f.renang;
7. g.senam artistik;
8. h.menembak;
9. i.rowing dan canoeing;
10. j.balap sepeda;
11. k.taekwondo;
12. l.karate;
13. m.wushu; dan
14. n.pencak silat.

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 13 Tahun 2023

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PEMBERIAN FASILITASI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

KRITERIA DAN KLASIFIKASI PEMBERIAN FASILITASI

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PEMBERIAN FASILITASI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

KRITERIA DAN KLASIFIKASI PEMBERIAN FASILITASI

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2007