DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2007

Nomor: 17
Tahun: 2007
Ditetapkan: 5 Februari 2007
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan tugas komite olahraga nasional sebagai penyelenggara pekan olahraga nasional dalam hal:

a.perencanaan;
b.pengorganisasian;
c.pelaksanaan; dan
d.pengawasan.

(2)Tugas komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup penentuan jumlah peserta, cabang olahraga yang dipertandingkan, dan waktu penyelenggaraan pekan olahraga nasional yang ditetapkan dalam musyawarah komite olahraga nasional.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komite olahraga nasional wajib berkoordinasi dengan pemerintah provinsi yang telah ditetapkan sebagai tuan rumah.

Pasal 12

(1)Komite olahraga nasional melalui musyawarah olahraga nasional menetapkan paling banyak 3 (tiga) pemerintah provinsi sebagai calon tuan rumah pelaksanaan pekan olahraga nasional, dengan memperhatikan:
1. a.kemampuan calon provinsi penyelenggara;
2. b.ketersediaan prasarana dan sarana;
3. c.dukungan masyarakat setempat; dan
4. d.pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga di masing-masing provinsi.
(2)Komite . . .
(2)Komite olahraga nasional mengajukan 3 (tiga) pemerintah provinsi yang telah ditetapkan sebagai calon tuan rumah pelaksana pekan olahraga nasional kepada Menteri.
(3)Menteri menetapkan 1 (satu) pemerintah provinsi sebagai tuan rumah pelaksana pekan olahraga nasional dengan memperhatikan hasil penilaian musyawarah olahraga nasional.
(4)Pemerintah provinsi yang telah ditetapkan sebagai tuan rumah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekan olahraga nasional.

Pasal 13

(1)Pekan olahraga wilayah diselenggarakan dengan tujuan untuk:
1. a.meningkatkan prestasi olahraga;
2. b.menjaring bibit atlet potensial;
3. c.meningkatkan kualitas tenaga keolahragaan;
4. d.memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor; dan
5. e.memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
(2)Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, pemerintah provinsi tuan rumah, jumlah peserta, dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam pekan olahraga wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam musyawarah antar komite olahraga provinsi dalam satu wilayah.
(3)Penetapan pemerintah provinsi tuan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.kemampuan dan potensi calon provinsi tuan rumah;
2. b.ketersediaan prasarana dan sarana;
3. c.dukungan masyarakat setempat;
4. d.pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon provinsi tuan rumah; dan
5. e.usulan . . .
6. e.usulan dari komite olahraga provinsi dalam satu wilayah.
(4)Penyelenggaraan pekan olahraga wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi tuan rumah, yang pelaksanaannya ditugaskan kepada komite olahraga provinsi setempat.

Pasal 14

Dalam rangka menyelenggarakan pekan olahraga wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah provinsi tuan rumah pekan olahraga wilayah berkewajiban untuk:

a.berkonsultasi dengan Menteri; dan
b.berkoordinasi dengan komite olahraga nasional.

Pasal 15

(1)Pekan olahraga daerah meliputi pekan olahraga provinsi dan pekan olahraga kabupaten/kota.
(2)Pekan olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan untuk:
1. a.meningkatkan prestasi olahraga;
2. b.menjaring bibit olahragawan potensial;
3. c.memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor; dan
4. d.memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
(3)Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, jumlah peserta, dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam pekan olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam musyawarah komite olahraga provinsi atau komite olahraga kabupaten/kota.

Pasal 16

. . .

Pasal 16

(1)Penyelenggaraan pekan olahraga provinsi atau pekan olahraga kabupaten/kota menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.
(2)Pelaksanaan penyelenggaraan pekan olahraga provinsi atau pekan olahraga kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada komite olahraga provinsi atau komite olahraga kabupaten/kota.
(3)Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota selaku penanggungjawab penyelenggaraan pekan olahraga provinsi atau pekan olahraga kabupaten/kota menetapkan tempat penyelenggaraan dengan memperhatikan:
1. a.kemampuan dan potensi calon tuan rumah;
2. b.ketersediaan prasarana dan sarana;
3. c.dukungan masyarakat setempat;
4. d.pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon tempat penyelenggaraan; dan
5. e.usulan dari komite olahraga provinsi atau komite olahraga kabupaten/kota.

Pasal 17

Tempat penyelenggaraan pekan olahraga daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dilaksanakan di lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.

Pasal 18

(1)Pekan olahraga penyandang cacat tingkat nasional diselenggarakan dengan tujuan:
1. a.meningkatkan prestasi olahraga;
2. b.menjaring bibit olahragawan potensial;
3. c.meningkatkan rasa percaya diri; dan
4. d.memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
(2)Penyelenggaraan . . .
(2)Penyelenggaraan pekan olahraga penyandang cacat tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian dari setiap pekan olahraga nasional.

Pasal 19

(1)Penyelenggaraan pekan olahraga penyandang cacat tingkat nasional menjadi tanggung jawab Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
(2)Pelaksanaan penyelenggaraan pekan olahraga penyandang cacat tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada komite olahraga nasional dan organisasi olahraga penyandang cacat.

Pasal 20

(1)Menteri menetapkan tugas komite olahraga nasional dan organisasi olahraga penyandang cacat sebagai penyelenggara dalam hal:
1. a.perencanaan;
2. b.pengorganisasian;
3. c.pelaksanaan, dan;
4. d.pengawasan.
(2)Tugas komite olahraga nasional dan organisasi olahraga penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penentuan jumlah peserta, cabang olahraga yang dipertandingkan, dan waktu penyelenggaraan pekan olahraga penyandang cacat tingkat nasional.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara, komite olahraga nasional dan organisasi olahraga penyandang cacat wajib berkoordinasi dengan pemerintah provinsi tuan rumah.

Pasal 21

(1)Pelaksanaan pekan olahraga penyandang cacat tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi tuan rumah.
(2)Pemerintah . . .
(2)Pemerintah provinsi tuan rumah pekan olahraga nasional sekaligus menjadi tuan rumah pekan olahraga penyandang cacat tingkat nasional.
(3)Komite olahraga nasional dan organisasi olahraga penyandang cacat wajib melaporkan pelaksanaan pekan olahraga penyandang cacat tingkat nasional kepada Menteri.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan tugas komite olahraga nasional sebagai penyelenggara pekan olahraga nasional dalam hal:

a.perencanaan;
b.pengorganisasian;
c.pelaksanaan; dan
d.pengawasan.

(2)Tugas komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup penentuan jumlah peserta, cabang olahraga yang dipertandingkan, dan waktu penyelenggaraan pekan olahraga nasional yang ditetapkan dalam musyawarah komite olahraga nasional.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komite olahraga nasional wajib berkoordinasi dengan pemerintah provinsi yang telah ditetapkan sebagai tuan rumah.

Pasal 12

(1)Komite olahraga nasional melalui musyawarah olahraga nasional menetapkan paling banyak 3 (tiga) pemerintah provinsi sebagai calon tuan rumah pelaksanaan pekan olahraga nasional, dengan memperhatikan:
1. a.kemampuan calon provinsi penyelenggara;
2. b.ketersediaan prasarana dan sarana;
3. c.dukungan masyarakat setempat; dan
4. d.pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga di masing-masing provinsi.
(2)Komite . . .
(2)Komite olahraga nasional mengajukan 3 (tiga) pemerintah provinsi yang telah ditetapkan sebagai calon tuan rumah pelaksana pekan olahraga nasional kepada Menteri.
(3)Menteri menetapkan 1 (satu) pemerintah provinsi sebagai tuan rumah pelaksana pekan olahraga nasional dengan memperhatikan hasil penilaian musyawarah olahraga nasional.
(4)Pemerintah provinsi yang telah ditetapkan sebagai tuan rumah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekan olahraga nasional.

Pasal 13

(1)Pekan olahraga wilayah diselenggarakan dengan tujuan untuk:
1. a.meningkatkan prestasi olahraga;
2. b.menjaring bibit atlet potensial;
3. c.meningkatkan kualitas tenaga keolahragaan;
4. d.memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor; dan
5. e.memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
(2)Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, pemerintah provinsi tuan rumah, jumlah peserta, dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam pekan olahraga wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam musyawarah antar komite olahraga provinsi dalam satu wilayah.
(3)Penetapan pemerintah provinsi tuan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.kemampuan dan potensi calon provinsi tuan rumah;
2. b.ketersediaan prasarana dan sarana;
3. c.dukungan masyarakat setempat;
4. d.pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon provinsi tuan rumah; dan
5. e.usulan . . .
6. e.usulan dari komite olahraga provinsi dalam satu wilayah.
(4)Penyelenggaraan pekan olahraga wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi tuan rumah, yang pelaksanaannya ditugaskan kepada komite olahraga provinsi setempat.

Pasal 14

Dalam rangka menyelenggarakan pekan olahraga wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah provinsi tuan rumah pekan olahraga wilayah berkewajiban untuk:

a.berkonsultasi dengan Menteri; dan
b.berkoordinasi dengan komite olahraga nasional.

Pasal 15

(1)Pekan olahraga daerah meliputi pekan olahraga provinsi dan pekan olahraga kabupaten/kota.
(2)Pekan olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan untuk:
1. a.meningkatkan prestasi olahraga;
2. b.menjaring bibit olahragawan potensial;
3. c.memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor; dan
4. d.memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
(3)Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, jumlah peserta, dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam pekan olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam musyawarah komite olahraga provinsi atau komite olahraga kabupaten/kota.

Pasal 16

. . .

Pasal 16

(1)Penyelenggaraan pekan olahraga provinsi atau pekan olahraga kabupaten/kota menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.
(2)Pelaksanaan penyelenggaraan pekan olahraga provinsi atau pekan olahraga kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada komite olahraga provinsi atau komite olahraga kabupaten/kota.
(3)Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota selaku penanggungjawab penyelenggaraan pekan olahraga provinsi atau pekan olahraga kabupaten/kota menetapkan tempat penyelenggaraan dengan memperhatikan:
1. a.kemampuan dan potensi calon tuan rumah;
2. b.ketersediaan prasarana dan sarana;
3. c.dukungan masyarakat setempat;
4. d.pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon tempat penyelenggaraan; dan
5. e.usulan dari komite olahraga provinsi atau komite olahraga kabupaten/kota.

Pasal 17

Tempat penyelenggaraan pekan olahraga daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dilaksanakan di lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.

Pasal 18

(1)Pekan olahraga penyandang cacat tingkat nasional diselenggarakan dengan tujuan:
1. a.meningkatkan prestasi olahraga;
2. b.menjaring bibit olahragawan potensial;
3. c.meningkatkan rasa percaya diri; dan
4. d.memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
(2)Penyelenggaraan . . .
(2)Penyelenggaraan pekan olahraga penyandang cacat tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian dari setiap pekan olahraga nasional.

Pasal 19

(1)Penyelenggaraan pekan olahraga penyandang cacat tingkat nasional menjadi tanggung jawab Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
(2)Pelaksanaan penyelenggaraan pekan olahraga penyandang cacat tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada komite olahraga nasional dan organisasi olahraga penyandang cacat.

Pasal 20

(1)Menteri menetapkan tugas komite olahraga nasional dan organisasi olahraga penyandang cacat sebagai penyelenggara dalam hal:
1. a.perencanaan;
2. b.pengorganisasian;
3. c.pelaksanaan, dan;
4. d.pengawasan.
(2)Tugas komite olahraga nasional dan organisasi olahraga penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penentuan jumlah peserta, cabang olahraga yang dipertandingkan, dan waktu penyelenggaraan pekan olahraga penyandang cacat tingkat nasional.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara, komite olahraga nasional dan organisasi olahraga penyandang cacat wajib berkoordinasi dengan pemerintah provinsi tuan rumah.

Pasal 21

(1)Pelaksanaan pekan olahraga penyandang cacat tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi tuan rumah.
(2)Pemerintah . . .
(2)Pemerintah provinsi tuan rumah pekan olahraga nasional sekaligus menjadi tuan rumah pekan olahraga penyandang cacat tingkat nasional.
(3)Komite olahraga nasional dan organisasi olahraga penyandang cacat wajib melaporkan pelaksanaan pekan olahraga penyandang cacat tingkat nasional kepada Menteri.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Peraturan turunan (10)

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 15 Tahun 2012

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 13 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barru Nomor 16 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati No. 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan No. 7 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Peraturan turunan (10)

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 15 Tahun 2012

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 13 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barru Nomor 16 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati No. 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan No. 7 Tahun 2015