DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 18 Tahun 2017

Nomor: 18
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Juni 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Pemuda dan Olahraga

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Gerakan Ayo Olahraga; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 2017, No. 947 Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4707);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
7.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG GERAKAN AYO OLAHRAGA. 2017, No.947

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
2.Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
3.Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
4.Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
5.Gerakan Ayo Olahraga adalah suatu usaha sadar yang untuk melembagakan budaya berolahraga di dalam masyarakat Indonesia.
6.Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
8.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 2017, No. 947 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9.Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang keolahragaan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Gerakan Ayo Olahraga merupakan upaya penyadaran masyarakat akan pentingnya aktivitas fisik dan olahraga yang bertujuan untuk :

a.meningkatkan kesehatan dan kebugaran masyarakat menuju terwujudnya masyarakat sehat, bugar, produktif;
b.membangun karakter bangsa;
c.pelestarian dan penumbuhan budaya olahraga; dan
d.upaya mengisi waktu luang guna mencegah bahaya destruktif.

Pasal 3

Ruang lingkup Gerakan Ayo Olahraga berupa seluruh komponen lapisan masyarakat yang beraktivitas di lingkungan, antara lain:

a.hari bebas kendaraan bermotor (HBKB);
b.tempat kerja/perkantoran;
c.perdesaan;
d.satuan pendidikan;
e.bagi disabilitas; dan
f.tempat wisata/destinasi.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 4

(1)Menteri melalui Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pejabat Eselon I yang bertanggung jawab 2017, No.947 menyelenggarakan urusan Bidang Pembudayaan menyelenggarakan Gerakan Ayo Olahraga secara nasional;
(2)Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Olahraga menyelenggarakan Gerakan Ayo Olahraga di Propinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya;
(3)Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan olahraga menyelenggarakan Gerakan Ayo Olahraga di Kabupaten/Kota.
(4)Kepala Desa/Kelurahan melalui Sekretaris Desa/Kelurahan menyelenggarakan Gerakan Ayo Olahraga di desa/kelurahan yang menjadi kewenangannya.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Gerakan Ayo Olahraga dilaksanakan dengan prinsip murah, mudah, meriah, massal dan manfaat serta memperhatikan prosedur teknis olahraga rekreasi.
(2)Penyelenggaraan Gerakan Ayo Olahraga meliputi :
1. a.sosialisasi dan kampanye Gerakan Ayo Olahraga;
2. b.penyediaan ruang terbuka bagi aktivitas fisik dan olahraga;
3. c.pemanfaatan ruang publik untuk aktivitas fisik dan olahraga;
4. d.penyelenggaraan olahraga massal;
5. e.penyelenggaraan kompetisi, festival dan invitasi olahraga yang digemari masyarakat;
6. f.penyelenggaraan kompetisi, festival dan invitasi olahraga antar institusi pendidikan;
7. g.penyelenggaraan tes kebugaran jasmani 2017, No. 947 masyarakat;
8. h.penyelenggaraan olahraga secara rutin dan berkelanjutan;
9. i.pengelolaan sentra-sentra olahraga masyarakat;
10. j.pemberian penghargaan terhadap pihak-pihak yang berkontribusi dalam Gerakan Ayo Olahraga;dan
11. k.monitoring dan evaluasi.
(3)Uraian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan potensi serta kearifan lokal/daerah.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Gerakan Ayo Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) melalui pembentukan Panitia Nasional yang selanjutnya disebut PN Gerakan Ayo Olahraga.
(2)Dalam teknis penyelenggaraan Gerakan Ayo Olahraga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pejabat Eselon I yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Bidang Pembudayaan dapat menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman/petunjuk/acuan bagi Kemnterian/ Lembaga/Daerah/Instansi, dunia usaha serta kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Gerakan Ayo Olahraga.
(4)Susunan keanggotan Panitia Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 7

(1)Gubernur, Bupati/Wali Kota dalam menyelenggarakan Gerakan Ayo Olahraga sebagaimana dimaksud dalam 2017, No.947 Pasal 4 ayat (2) membentuk Panitia Daerah yang selanjutnya disebut PD sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
(2)Penyelenggaraan teknis Gerakan Ayo Olahraga oleh pemerintah provinsi, kebupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan
(3)Susunan keanggotan PD di provinsi, kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubenur, Bupati/Wali Kota.

Pasal 8

(1)Kepala Desa/Kelurahan dalam menyelenggarakan Gerakan Ayo Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) membentuk Panitia Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut PD/K sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
(2)Penyelenggaraan teknis Gerakan Ayo Olahraga oleh pemerintahan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.
(3)Dalam pelaksanaan Gerakan Ayo Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya.
(4)Susunan keanggotan PD/K di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan.

Pasal 9

Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Gerakan Ayo Olahraga, panitia dapat bekerjasama dalam bentuk kemitraan dan non profit dengan lembaga kemasyarakatan 2017, No. 947 lainnya, lembaga international dan dunia usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)PD membentuk panitia pengelola Gerakan Ayo Olahraga pada area HBKB paling sedikit terdiri atas :
1. a.pengarah;
2. b.penanggung jawab;
3. c.ketua pelaksana;
4. d.sekretaris;
5. e.bendahara;
6. f.koordinator lapangan;
7. g.koordinator festival;
8. h.koordinator lomba;
9. i.koordinator invitasi;
10. j.koordinator instruktur olahraga rekreasi;
11. k.koordinator keamanan;
12. l.koordinator kesehatan;dan/atau
13. m.koordinator kebersihan
(2)pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun program yang paling sedikit terdiri atas: a) program minggu-an; b) program bulanan-an; c) progam tri wulan-an; dan d) program tahunan
(3)Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan prasarana penunjang paling sedikit terdiri atas:
1. a.toilet khusus atau petunjuk lokasi toilet;
2. b.tanda atau petunjuk, yang terdiri dari dan tidak terbatas pada : 1) posko kesehatan; 2) posko keamanan; 2017, No.947 3) pusat informasi; 4) jalur pejalan kaki;dan 5) jalur sepeda;
3. c.batas area car free day
4. d.area khusus olahraga rekreasi bagi disability
(4)Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan tenaga keolahragaan paling sedikit tenaga medis dan instruktur kebugaran;
(5)Jenis olahraga yang dapat dilakukan di area HBKB, antara lain olahraga massal, olahraga tradisional, olahraga tantangan, olahraga wisata, olahraga kebugaran, olahraga berkebutuhan khusus dan jenis olahraga lainnya sesuai kebutuhan masyarakat.
(6)Kerjasama pengelola dan sponsor dapat dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.produk sponsor yang dilarang peraturan perundang- undangan tidak digunakan;
2. b.produk sponsor sejenis yang dapat menimbulkan konflik tidak digunakan;dan
3. c.ikatan kerjasama dituangkan dalam perjanjian tertulis.
(7)Sistem kemanan dan keselamatan sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat harus dirancang sedemikian rupa dengan bekerjasama dengan instansi yang berwenang dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
(8)Penyelenggaraan Gerakan Ayo Olahraga pada area HBKB harus terbebas dari aktivis politik atau aktivitas lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(9)Penyelenggaraan Gerakan Ayo Olahraga yang melibatkan massa dalam jumlah besar memperhatikan kepentingan umum, keamanan, keselamatan, kenyamanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(10)Panitia Daerah bekerjasama dengan Panitia Nasional Gerakan Ayo Olahraga menyusun pedoman teknis bagi kegiatan olahraga yang melibatkan massa dalam jumlah besar yang memuat paling sedikit : 2017, No. 947
1. a.kepanitiaan penyelenggara;
2. b.program dan kegiatan;
3. c.lokasi penyelenggaraan;
4. d.tenaga keolahragaan;
5. e.jenis olahraga rekreasi;
6. f.pelaksanaan teknis;
7. g.sistem pelayanan kesehatan;dan
8. h.sistem keamanan dan keselamatan;

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 2017, No. 947 Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4707);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
7.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG GERAKAN AYO OLAHRAGA. 2017, No.947

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
2.Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
3.Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
4.Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
5.Gerakan Ayo Olahraga adalah suatu usaha sadar yang untuk melembagakan budaya berolahraga di dalam masyarakat Indonesia.
6.Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
8.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 2017, No. 947 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9.Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang keolahragaan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Gerakan Ayo Olahraga merupakan upaya penyadaran masyarakat akan pentingnya aktivitas fisik dan olahraga yang bertujuan untuk :

a.meningkatkan kesehatan dan kebugaran masyarakat menuju terwujudnya masyarakat sehat, bugar, produktif;
b.membangun karakter bangsa;
c.pelestarian dan penumbuhan budaya olahraga; dan
d.upaya mengisi waktu luang guna mencegah bahaya destruktif.

Pasal 3

Ruang lingkup Gerakan Ayo Olahraga berupa seluruh komponen lapisan masyarakat yang beraktivitas di lingkungan, antara lain:

a.hari bebas kendaraan bermotor (HBKB);
b.tempat kerja/perkantoran;
c.perdesaan;
d.satuan pendidikan;
e.bagi disabilitas; dan
f.tempat wisata/destinasi.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 4

(1)Menteri melalui Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pejabat Eselon I yang bertanggung jawab 2017, No.947 menyelenggarakan urusan Bidang Pembudayaan menyelenggarakan Gerakan Ayo Olahraga secara nasional;
(2)Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Olahraga menyelenggarakan Gerakan Ayo Olahraga di Propinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya;
(3)Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan olahraga menyelenggarakan Gerakan Ayo Olahraga di Kabupaten/Kota.
(4)Kepala Desa/Kelurahan melalui Sekretaris Desa/Kelurahan menyelenggarakan Gerakan Ayo Olahraga di desa/kelurahan yang menjadi kewenangannya.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Gerakan Ayo Olahraga dilaksanakan dengan prinsip murah, mudah, meriah, massal dan manfaat serta memperhatikan prosedur teknis olahraga rekreasi.
(2)Penyelenggaraan Gerakan Ayo Olahraga meliputi :
1. a.sosialisasi dan kampanye Gerakan Ayo Olahraga;
2. b.penyediaan ruang terbuka bagi aktivitas fisik dan olahraga;
3. c.pemanfaatan ruang publik untuk aktivitas fisik dan olahraga;
4. d.penyelenggaraan olahraga massal;
5. e.penyelenggaraan kompetisi, festival dan invitasi olahraga yang digemari masyarakat;
6. f.penyelenggaraan kompetisi, festival dan invitasi olahraga antar institusi pendidikan;
7. g.penyelenggaraan tes kebugaran jasmani 2017, No. 947 masyarakat;
8. h.penyelenggaraan olahraga secara rutin dan berkelanjutan;
9. i.pengelolaan sentra-sentra olahraga masyarakat;
10. j.pemberian penghargaan terhadap pihak-pihak yang berkontribusi dalam Gerakan Ayo Olahraga;dan
11. k.monitoring dan evaluasi.
(3)Uraian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan potensi serta kearifan lokal/daerah.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Gerakan Ayo Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) melalui pembentukan Panitia Nasional yang selanjutnya disebut PN Gerakan Ayo Olahraga.
(2)Dalam teknis penyelenggaraan Gerakan Ayo Olahraga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pejabat Eselon I yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Bidang Pembudayaan dapat menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman/petunjuk/acuan bagi Kemnterian/ Lembaga/Daerah/Instansi, dunia usaha serta kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Gerakan Ayo Olahraga.
(4)Susunan keanggotan Panitia Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 7

(1)Gubernur, Bupati/Wali Kota dalam menyelenggarakan Gerakan Ayo Olahraga sebagaimana dimaksud dalam 2017, No.947 Pasal 4 ayat (2) membentuk Panitia Daerah yang selanjutnya disebut PD sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
(2)Penyelenggaraan teknis Gerakan Ayo Olahraga oleh pemerintah provinsi, kebupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan
(3)Susunan keanggotan PD di provinsi, kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubenur, Bupati/Wali Kota.

Pasal 8

(1)Kepala Desa/Kelurahan dalam menyelenggarakan Gerakan Ayo Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) membentuk Panitia Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut PD/K sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
(2)Penyelenggaraan teknis Gerakan Ayo Olahraga oleh pemerintahan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.
(3)Dalam pelaksanaan Gerakan Ayo Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya.
(4)Susunan keanggotan PD/K di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan.

Pasal 9

Pasal 10

(1)PD membentuk panitia pengelola Gerakan Ayo Olahraga pada area HBKB paling sedikit terdiri atas :
1. a.pengarah;
2. b.penanggung jawab;
3. c.ketua pelaksana;
4. d.sekretaris;
5. e.bendahara;
6. f.koordinator lapangan;
7. g.koordinator festival;
8. h.koordinator lomba;
9. i.koordinator invitasi;
10. j.koordinator instruktur olahraga rekreasi;
11. k.koordinator keamanan;
12. l.koordinator kesehatan;dan/atau
13. m.koordinator kebersihan
(2)pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun program yang paling sedikit terdiri atas: a) program minggu-an; b) program bulanan-an; c) progam tri wulan-an; dan d) program tahunan
(3)Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan prasarana penunjang paling sedikit terdiri atas:
1. a.toilet khusus atau petunjuk lokasi toilet;
2. b.tanda atau petunjuk, yang terdiri dari dan tidak terbatas pada : 1) posko kesehatan; 2) posko keamanan; 2017, No.947 3) pusat informasi; 4) jalur pejalan kaki;dan 5) jalur sepeda;
3. c.batas area car free day
4. d.area khusus olahraga rekreasi bagi disability
(4)Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan tenaga keolahragaan paling sedikit tenaga medis dan instruktur kebugaran;
(5)Jenis olahraga yang dapat dilakukan di area HBKB, antara lain olahraga massal, olahraga tradisional, olahraga tantangan, olahraga wisata, olahraga kebugaran, olahraga berkebutuhan khusus dan jenis olahraga lainnya sesuai kebutuhan masyarakat.
(6)Kerjasama pengelola dan sponsor dapat dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.produk sponsor yang dilarang peraturan perundang- undangan tidak digunakan;
2. b.produk sponsor sejenis yang dapat menimbulkan konflik tidak digunakan;dan
3. c.ikatan kerjasama dituangkan dalam perjanjian tertulis.
(7)Sistem kemanan dan keselamatan sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat harus dirancang sedemikian rupa dengan bekerjasama dengan instansi yang berwenang dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
(8)Penyelenggaraan Gerakan Ayo Olahraga pada area HBKB harus terbebas dari aktivis politik atau aktivitas lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(9)Penyelenggaraan Gerakan Ayo Olahraga yang melibatkan massa dalam jumlah besar memperhatikan kepentingan umum, keamanan, keselamatan, kenyamanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(10)Panitia Daerah bekerjasama dengan Panitia Nasional Gerakan Ayo Olahraga menyusun pedoman teknis bagi kegiatan olahraga yang melibatkan massa dalam jumlah besar yang memuat paling sedikit : 2017, No. 947
1. a.kepanitiaan penyelenggara;
2. b.program dan kegiatan;
3. c.lokasi penyelenggaraan;
4. d.tenaga keolahragaan;
5. e.jenis olahraga rekreasi;
6. f.pelaksanaan teknis;
7. g.sistem pelayanan kesehatan;dan
8. h.sistem keamanan dan keselamatan;