DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 24 September 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. arah pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi; b. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi; c. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; d. pembinaan; e. pendanaan; dan f. pengawasan dan evaluasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren di bidang kepemudaan dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam huruf a khususnya sub bidang keolahragaan, Pemerintah Pusat

Menetapkan

menetapkan pedoman pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi;

c.bahwa sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi di daerah Kabupaten/Kota perlu adanya pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan; MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535); 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
4. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
5. 7.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
6. 8.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
2.Olahraga Rekreasi adalah Olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
3.Olahraga Tradisional adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya sebagai hiburan, kesenangan, dan kebutuhan interaksi sosial.
4.Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
5.Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi.
6.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi sebagai upaya untuk menumbuhkembangkan sanggar-sanggar dan mengaktifkan perkumpulan Olahraga dalam masyarakat, serta menyelenggarakan invitasi atau festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan di tingkat daerah, nasional, dan internasional.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.arah pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi;
b.penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi;
c.penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
d.pembinaan;
e.pendanaan; dan
f.pengawasan dan evaluasi.

BAB II

ARAH PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI

Pasal 4

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi dilaksanakan dan diarahkan untuk:

a.memassalkan Olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial; dan
b.menggali, mengembangkan, melestarikan, serta memanfaatkan Olahraga Tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI

Pasal 5

Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi dilaksanakan dengan:

a.membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, prasarana dan sarana Olahraga Rekreasi yang memenuhi persyaratan standar;
b.berbasis masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal; dan
c.dukungan pendanaan yang berkecukupan dan berkelanjutan.

Pasal 6

Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi harus memenuhi prosedur sebagai berikut:

a.mengikuti tahapan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi; dan
b.mendokumentasikan seluruh proses penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi.

Pasal 7

Tahapan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

a.identifikasi potensi sumber daya di Kabupaten/Kota;
b.perencanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi;
c.penyediaan prasarana dan sarana; dan
d.Fasilitasi kegiatan Olahraga Rekreasi.

Pasal 8

Identifikasi potensi sumber daya di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a paling sedikit terdiri atas:

a.identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Olahraga Rekreasi;
b.identifikasi sumber daya manusia, sanggar-sanggar Olahraga Rekreasi, dan perkumpulan Olahraga Rekreasi;
c.identifikasi prasarana dan sarana Olahraga Rekreasi;
d.identifikasi potensi masalah penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi; dan
e.analisis dan rekomendasi untuk implementasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi.

Pasal 9

Perencanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b paling sedikit terdiri atas penyusunan:

a.strategi pelaksanaan program; dan
b.anggaran penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi.

Pasal 10

(1)Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan melalui tahapan:
1. a.perencanaan;
2. b.pengadaan;
3. c.pemanfaatan;
4. d.pemeliharaan;
5. e.pengembangan; dan
6. f.pengawasan.
(2)Tahapan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…