DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 18 Tahun 2023

Nomor: 18
Tahun: 2023
Ditetapkan: 30 November 2023
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Kementerian Pemuda dan Olahraga

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai landasan hukum dalam pengelolaan prasarana kepemudaan dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pedoman yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pedoman Pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238); MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
5.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
6.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN SARANA KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
2.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
3.Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
4.Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
5.Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
6.Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
7.Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
8.Sentra Pemberdayaan Pemuda adalah tempat dan ruang termasuk lingkungan untuk Pelayanan Kepemudaan.
9.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat dalam pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menjamin:

a.terselenggaranya Pelayanan Kepemudaan;
b.terpeliharanya Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan standar pemeliharaan yang ditetapkan; dan
c.termanfaatkannya Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara efektif, efisien, optimal, dan profesional.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan;
b.pendanaan;
c.pembinaan; dan
d.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB II

PENGELOLAAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 5

(1)Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat bertanggung jawab atas pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sesuai kewenangannya.
(2)Pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.pemanfaatan;
2. b.pemeliharaan; dan
3. c.pengawasan.

Pasal 6

(1)Pengelolaan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan terhadap jenis Prasarana Kepemudaan sebagai berikut:
1. a.Sentra Pemberdayaan Pemuda;
2. b.koperasi Pemuda;
3. c.pondok Pemuda;
4. d.gelanggang Pemuda atau remaja atau mahasiswa;
5. e.pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda; atau
6. f.Prasarana Kepemudaan lain yang diperlukan bagi Pelayanan Kepemudaan.
(2)Prasarana Kepemudaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat berupa pusat kreativitas Pemuda.
(3)Pengelolaan Sarana Kepemudaan dilakukan terhadap peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang Prasarana Kepemudaan sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pasal 7

(1)Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan yang dibangun dan/atau disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimanfaatkan untuk kegiatan Pelayanan Kepemudaan dengan memperhatikan fungsi sosial dan budaya.
(2)Kegiatan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sesuai dengan peruntukannya;
2. b.pendidikan dan pelatihan Kepemudaan;
3. c.penelitian di bidang Kepemudaan;
4. d.peningkatan kesehatan dan kebugaran Pemuda; dan
5. e.peningkatan prestasi Pemuda.

Pasal 8

(1)Selain pemanfaatan sebagimana dimaksud dalam Pasal 7, Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan dapat dimanfaatkan untuk:
1. a.kegiatan seni;
2. b.kegiatan sosial;
3. c.kegiatan budaya;
4. d.kegiatan keagamaan;
5. e.pendidikan; dan/atau
6. f.kegiatan lainnya di luar Pelayanan Kepemudaan.
(2)Pemanfaatan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kegiatan Pelayanan Kepemudaan dan tidak merusak Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan.

Pasal 9

Pemanfaatan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan dilakukan dengan memperhatikan daya tampung, faktor keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi Pemuda, Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat, serta pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 10

(1)Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan yang disediakan secara mandiri oleh Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat dapat dimanfaatkan sesuai dengan praktik bisnis yang baik.
(2)Praktik bisnis yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dalam bentuk:
1. a.sewa;
2. b.kerja sama;
3. c.hak penamaan (naming right); dan
4. d.praktik bisnis lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(3)Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap mengutamakan Pelayanan Kepemudaan dengan memperhatikan fungsi sosial budaya.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai landasan hukum dalam pengelolaan prasarana kepemudaan dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pedoman yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238); MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
5.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
6.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN SARANA KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
2.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
3.Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
4.Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
5.Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
6.Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
7.Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
8.Sentra Pemberdayaan Pemuda adalah tempat dan ruang termasuk lingkungan untuk Pelayanan Kepemudaan.
9.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.

Pasal 2

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menjamin:

a.terselenggaranya Pelayanan Kepemudaan;
b.terpeliharanya Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan standar pemeliharaan yang ditetapkan; dan
c.termanfaatkannya Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara efektif, efisien, optimal, dan profesional.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan;
b.pendanaan;
c.pembinaan; dan
d.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB II

PENGELOLAAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 5

(1)Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat bertanggung jawab atas pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sesuai kewenangannya.
(2)Pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.pemanfaatan;
2. b.pemeliharaan; dan
3. c.pengawasan.

Pasal 6

(1)Pengelolaan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan terhadap jenis Prasarana Kepemudaan sebagai berikut:
1. a.Sentra Pemberdayaan Pemuda;
2. b.koperasi Pemuda;
3. c.pondok Pemuda;
4. d.gelanggang Pemuda atau remaja atau mahasiswa;
5. e.pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda; atau
6. f.Prasarana Kepemudaan lain yang diperlukan bagi Pelayanan Kepemudaan.
(2)Prasarana Kepemudaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat berupa pusat kreativitas Pemuda.
(3)Pengelolaan Sarana Kepemudaan dilakukan terhadap peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang Prasarana Kepemudaan sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pasal 7

(1)Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan yang dibangun dan/atau disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimanfaatkan untuk kegiatan Pelayanan Kepemudaan dengan memperhatikan fungsi sosial dan budaya.
(2)Kegiatan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sesuai dengan peruntukannya;
2. b.pendidikan dan pelatihan Kepemudaan;
3. c.penelitian di bidang Kepemudaan;
4. d.peningkatan kesehatan dan kebugaran Pemuda; dan
5. e.peningkatan prestasi Pemuda.

Pasal 8

(1)Selain pemanfaatan sebagimana dimaksud dalam Pasal 7, Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan dapat dimanfaatkan untuk:
1. a.kegiatan seni;
2. b.kegiatan sosial;
3. c.kegiatan budaya;
4. d.kegiatan keagamaan;
5. e.pendidikan; dan/atau
6. f.kegiatan lainnya di luar Pelayanan Kepemudaan.
(2)Pemanfaatan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kegiatan Pelayanan Kepemudaan dan tidak merusak Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan.

Pasal 9

Pasal 10

(1)Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan yang disediakan secara mandiri oleh Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat dapat dimanfaatkan sesuai dengan praktik bisnis yang baik.
(2)Praktik bisnis yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dalam bentuk:
1. a.sewa;
2. b.kerja sama;
3. c.hak penamaan (naming right); dan
4. d.praktik bisnis lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(3)Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap mengutamakan Pelayanan Kepemudaan dengan memperhatikan fungsi sosial budaya.