DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 April 2024
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Kementerian Pemuda dan Olahraga

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin kelayakan prasarana olahraga dan sarana olahraga cabang olahraga angkat besi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan standar prasarana olahraga dan sarana olahraga cabang olahraga angkat besi;

c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, standar prasarana olahraga dan sarana olahraga diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Standar Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Cabang Olahraga Angkat Besi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. 3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
4. 5.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG STANDAR PRASARANA OLAHRAGA DAN SARANA OLAHRAGA CABANG OLAHRAGA ANGKAT BESI.

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga merupakan kebutuhan dasar untuk melakukan aktivitas Olahraga. Prasarana Olahraga merupakan “wadah” untuk melakukan kegiatan Olahraga, dengan demikian untuk menyongsong hari depan Olahraga Indonesia perlu disiapkan “wadah” yang mencukupi jumlahnya sehingga seluruh Masyarakat dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk berolahraga sehingga dapat meningkatkan kebugaran dan kesehatan sesuai konsep “sport for all”.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
2.Olahragawan adalah peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
3.Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.
4.Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
5.Standar adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi.
6.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8.Pengurus Besar Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia yang selanjutnya disebut Pengurus Besar adalah induk organisasi cabang Olahraga angkat besi di tingkat pusat.
9.Pengurus Provinsi Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia yang selanjutnya disebut Pengurus Provinsi adalah induk organisasi cabang Olahraga angkat besi di tingkat provinsi.
10.Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/ atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi;
b.kategorisasi dan Standar Prasarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi;
c.Standar Sarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi;
d.sertifikasi; dan
e.Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB II

STANDAR PRASARANA OLAHRAGA DAN SARANA OLAHRAGA CABANG OLAHRAGA ANGKAT BESI TIPE A Ruang dan fasilitas Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi tipe A terdiri atas ruang pertandingan, auditorium, ruang kantor petugas federasi internasional (international federation offices), ruang kesehatan, sistem keamanan, ruang kontrol doping, area timbang badan, area istirahat Olahragawan, stan (stands), dan tempat (venue) latihan, yang diuraikan sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat bertanggung jawab atas penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi.
(2)Penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Cabang Olahraga angkat besi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi secara swakelola melalui pengadaan yang tertuang dalam dokumen rencana pembinaan dan pengembangan cabang Olahraga angkat besi.
(2)Masyarakat menyediakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi secara swadaya melalui pengadaan yang tertuang dalam dokumen rencana pembinaan dan pengembangan cabang Olahraga angkat besi.
(3)Dalam penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat berkolaborasi dengan badan usaha, federasi internasional, lembaga donor baik dalam negeri maupun luar negeri, perorangan, dan/atau pemangku kepentingan lainnya.
(4)Penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi secara kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama.

Pasal 6

Dalam rangka penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus mengutamakan penggunaan produk industri Olahraga dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Gubernur melaporkan penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Cabang Olahraga angkat besi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Masyarakat dalam rangka menjamin tersedianya Prasarana dan Sarana Olahraga yang sesuai dengan Standar.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari laporan pelaksanaan desain besar Olahraga nasional di daerah.

BAB III

STANDAR PRASARANA OLAHRAGA DAN SARANA OLAHRAGA CABANG OLAHRAGA ANGKAT BESI TIPE B Ruang dan fasilitas Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi tipe B terdiri atas ruang pertandingan, auditorium, ruang Pengurus Besar, ruang naratama (VIP lounge), ruang kesehatan, ruang kontrol doping, area timbang badan, area istirahat Olahragawan, stan (stands), dan tempat (venue) latihan, yang diuraikan sebagai berikut:

Pasal 8

Prasarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi berupa:

a.bangunan gedung; dan/atau
b.ruang.

Pasal 9

(1)Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan latihan dan kompetisi cabang Olahraga angkat besi.
(2)Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun di atas lahan yang cukup untuk mengakomodir seluruh ruang dan fasilitas sesuai dengan tipe Prasarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi.
(3)Prasarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi berupa bangunan gedung secara minimal memperhitungkan ketersediaan:
1. a.lahan parkir;
2. b.ruang terbuka hijau;
3. c.sirkulasi massa; dan
4. d.aksesibilitas bagi anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas.

Pasal 10

Prasarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi berupa bangunan gedung harus memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin kelayakan prasarana olahraga dan sarana olahraga cabang olahraga angkat besi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan standar prasarana olahraga dan sarana olahraga cabang olahraga angkat besi;

c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, standar prasarana olahraga dan sarana olahraga diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Standar Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Cabang Olahraga Angkat Besi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. 3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
4. 5.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG STANDAR PRASARANA OLAHRAGA DAN SARANA OLAHRAGA CABANG OLAHRAGA ANGKAT BESI.

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga merupakan kebutuhan dasar untuk melakukan aktivitas Olahraga. Prasarana Olahraga merupakan “wadah” untuk melakukan kegiatan Olahraga, dengan demikian untuk menyongsong hari depan Olahraga Indonesia perlu disiapkan “wadah” yang mencukupi jumlahnya sehingga seluruh Masyarakat dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk berolahraga sehingga dapat meningkatkan kebugaran dan kesehatan sesuai konsep “sport for all”.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
2.Olahragawan adalah peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
3.Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.
4.Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
5.Standar adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi.
6.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8.Pengurus Besar Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia yang selanjutnya disebut Pengurus Besar adalah induk organisasi cabang Olahraga angkat besi di tingkat pusat.
9.Pengurus Provinsi Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia yang selanjutnya disebut Pengurus Provinsi adalah induk organisasi cabang Olahraga angkat besi di tingkat provinsi.
10.Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/ atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.

Pasal 2

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi;
b.kategorisasi dan Standar Prasarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi;
c.Standar Sarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi;
d.sertifikasi; dan
e.Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB II

STANDAR PRASARANA OLAHRAGA DAN SARANA OLAHRAGA CABANG OLAHRAGA ANGKAT BESI TIPE A Ruang dan fasilitas Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi tipe A terdiri atas ruang pertandingan, auditorium, ruang kantor petugas federasi internasional (international federation offices), ruang kesehatan, sistem keamanan, ruang kontrol doping, area timbang badan, area istirahat Olahragawan, stan (stands), dan tempat (venue) latihan, yang diuraikan sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat bertanggung jawab atas penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi.
(2)Penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Cabang Olahraga angkat besi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi secara swakelola melalui pengadaan yang tertuang dalam dokumen rencana pembinaan dan pengembangan cabang Olahraga angkat besi.
(2)Masyarakat menyediakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi secara swadaya melalui pengadaan yang tertuang dalam dokumen rencana pembinaan dan pengembangan cabang Olahraga angkat besi.
(3)Dalam penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat berkolaborasi dengan badan usaha, federasi internasional, lembaga donor baik dalam negeri maupun luar negeri, perorangan, dan/atau pemangku kepentingan lainnya.
(4)Penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi secara kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Gubernur melaporkan penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Cabang Olahraga angkat besi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Masyarakat dalam rangka menjamin tersedianya Prasarana dan Sarana Olahraga yang sesuai dengan Standar.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari laporan pelaksanaan desain besar Olahraga nasional di daerah.

BAB III

STANDAR PRASARANA OLAHRAGA DAN SARANA OLAHRAGA CABANG OLAHRAGA ANGKAT BESI TIPE B Ruang dan fasilitas Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi tipe B terdiri atas ruang pertandingan, auditorium, ruang Pengurus Besar, ruang naratama (VIP lounge), ruang kesehatan, ruang kontrol doping, area timbang badan, area istirahat Olahragawan, stan (stands), dan tempat (venue) latihan, yang diuraikan sebagai berikut:

Pasal 8

Prasarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi berupa:

a.bangunan gedung; dan/atau
b.ruang.

Pasal 9

(1)Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan latihan dan kompetisi cabang Olahraga angkat besi.
(2)Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun di atas lahan yang cukup untuk mengakomodir seluruh ruang dan fasilitas sesuai dengan tipe Prasarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi.
(3)Prasarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi berupa bangunan gedung secara minimal memperhitungkan ketersediaan:
1. a.lahan parkir;
2. b.ruang terbuka hijau;
3. c.sirkulasi massa; dan
4. d.aksesibilitas bagi anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas.

Pasal 10

Prasarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi berupa bangunan gedung harus memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.