DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Januari 2025
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai organisasi kepemudaan; pemberdayaan organisasi kepemudaan; pengembanan organisasi kepemudaan; peran serta masyarakat; pendanaan; dan pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan sesuai dengan kewenangannya, perlu pengaturan mengenai pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);
6.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
2.Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
3.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
4.Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
5.Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Organisasi Kepemudaan.
6.Pengembangan Organisasi Kepemudaan adalah kegiatan mengembangkan manajemen program kegiatan dan tata kelola Organisasi Kepemudaan dalam menjawab tantangan dan melakukan terobosan atas berbagai masalah Kepemudaan dan masyarakat.
7.Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
8.Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Organisasi Kepemudaan.
9.Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Organisasi Kepemudaan.
10.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II

ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 2

(1)Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh Pemuda.
(2)Organisasi Kepemudaan dapat dibentuk berdasarkan kesamaan:
1. a.asas;
2. b.agama;
3. c.ideologi;
4. d.minat dan bakat; atau
5. e.kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup:
1. a.kepelajaran; dan
2. b.kemahasiswaan.

Pasal 3

(1)Asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan asas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
(2)Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan agama yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(3)Ideologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan ideologi yang dibentuk untuk menumbuhkembangkan penguatan ideologi Pancasila.
(4)Minat dan bakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan minat dan bakat yang sesuai dengan kompetensi Pemuda.
(5)Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e merupakan kepentingan yang berorientasi pada pendidikan politik dan demokratisasi.

Pasal 4

(1)Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memiliki:
1. a.keanggotaan;
2. b.kepengurusan;
3. c.tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
4. d.AD dan ART.
(2)Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pemuda yang terdaftar sebagai anggota Organisasi Kepemudaan.
(3)Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b harus memiliki struktur organisasi yang sah sesuai dengan masa bakti kepengurusan yang ditetapkan dalam AD dan ART.
(4)Tata laksana kesekretariatan dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memiliki dukungan manajemen administrasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan Organisasi Kepemudaan yang bersifat transparan dan akuntabel.
(5)AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memuat peraturan dasar yang dijadikan pedoman oleh setiap Organisasi Kepemudaan dalam menjalankan program dan kegiatannya.
(6)AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
1. a.nama dan lambang;
2. b.tempat kedudukan;
3. c.asas, tujuan dan fungsi;
4. d.kepengurusan;
5. e.hak dan kewajiban anggota;
6. f.pengelolaan keuangan; dan
7. g.mekanisme penyelesaian sengketa.

Pasal 5

(1)Organisasi Kepemudaan dapat berbentuk:
1. a.berbadan hukum; atau
2. b.tidak berbadan hukum.
(2)Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembentukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Pasal 6

(1)Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berbentuk struktural atau nonstruktural.
(2)Organisasi Kepemudaan berbentuk struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Organisasi Kepemudaan yang terikat dengan struktur organisasi sesuai dengan AD dan ART organisasi atau sejenisnya.
(3)Organisasi Kepemudaan berbentuk nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat dengan struktur organisasi.

Pasal 7

(1)Organisasi Kepemudaan lingkup kepelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri atas:
1. a.organisasi intrasatuan pendidikan menengah; dan
2. b.organisasi ekstrasatuan pendidikan menengah.
(2)Organisasi intrasatuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh satuan pendidikan pembinaannya dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang menangani bidang pendidikan.
(3)Organisasi ekstrasatuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Organisasi Kepemudaan di luar satuan pendidikan yang dibentuk oleh pelajar pada jenjang pendidikan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang organisasi kemasyarakatan.

Pasal 8

Organisasi Kepemudaan lingkup kepelajaran dibentuk berdasarkan kesamaan:

a.agama;
b.minat dan bakat; atau
c.kepentingan.

Pasal 9

(1)Organisasi Kepemudaan lingkup kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b terdiri atas:
1. a.organisasi intrasatuan pendidikan tinggi; dan
2. b.ekstrasatuan pendidikan tinggi.
(2)Organisasi intrasatuan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh satuan pendidikan tinggi dan pembinaannya dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan tinggi.
(3)Organisasi ekstrasatuan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Organisasi Kepemudaan di luar satuan pendidikan tinggi yang dibentuk oleh mahasiswa pada jenjang pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang organisasi kemasyarakatan.

Pasal 10

Organisasi Kepemudaan lingkup kemahasiswaan dibentuk berdasarkan kesamaan:

a.asas
b.agama;
c.ideologi;
d.minat dan bakat; atau
e.kepentingan.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…