DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 4 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 5 (1) Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan setiap bulan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keuangan. (2) Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan data Tunjangan Kinerja Pegawai yang disampaikan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang sumber daya manusia aparatur. (3) Data Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada unit kerja di Sekretariat Kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keuangan paling lambat setiap tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya, atau Hari Kerja berikutnya apabila tanggal 5 (lima) jatuh pada hari libur.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 54);
4.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
5.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997); MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
3.Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
4.Tunjangan Kinerja Pegawai adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan kehadiran dan capaian kinerja sesuai dengan kelas jabatan yang didudukinya.
5.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
6.Capaian Kinerja adalah adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja.
7.Kehadiran Masuk Kerja yang selanjutnya disebut Kehadiran adalah kewajiban Pegawai untuk masuk kerja dan menaati ketentuan berdasarkan hari dan jam kerja yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Hari Kerja adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi Pegawai.
9.Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Pegawai.
10.Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
11.Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

Pasal 2

(1)Tunjangan Kinerja Pegawai diberikan setiap bulan kepada:
1. a.Menteri;
2. b.staf khusus Menteri;
3. c.PNS; dan
4. d.Pegawai Lainnya.
(2)Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja Pegawai dalam Kelas Jabatan tertinggi di Kementerian.
(3)Staf khusus Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan Tunjangan Kinerja Pegawai setingkat dengan jabatan struktural Eselon I.b.
(4)Pegawai Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Pasal 3

(1)Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d diberikan berdasarkan Kelas Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal terjadi perubahan jabatan yang menyebabkan terjadinya perubahan Kelas Jabatan, penyesuaian besaran tunjangan kinerjanya diberikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

Pasal 4

Tunjangan Kinerja Pegawai tidak diberikan kepada:

a.Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
b.Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
c.Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai;
d.Pegawai yang diberikan Cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
e.Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Pasal 5

(1)Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan setiap bulan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keuangan.
(2)Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan data Tunjangan Kinerja Pegawai yang disampaikan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang sumber daya manusia aparatur.
(3)Data Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada unit kerja di Sekretariat Kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keuangan paling lambat setiap tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya, atau Hari Kerja berikutnya apabila tanggal 5 (lima) jatuh pada hari libur.

Pasal 6

(1)Tunjangan Kinerja Pegawai bagi calon PNS diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kelas Jabatan yang didudukinya.
(2)Tunjangan Kinerja Pegawai bagi calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas sebagai calon PNS yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas.

Pasal 7

(1)Tunjangan Kinerja Pegawai bagi pelaksana tugas diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kelas Jabatan yang didudukinya.
(2)Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelaksana tugas yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 8

(1)PNS yang melaksanakan tugas belajar dengan status diberhentikan dari jabatannya, diberikan Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja Pegawai yang diterima dalam Kelas Jabatan pelaksana yang didudukinya terhitung mulai tanggal berlakunya surat tugas belajar.
(2)PNS yang melaksanakan tugas belajar dengan status tidak diberhentikan dari jabatannya diberikan Tunjangan Kinerja Pegawai sesuai dengan kelas jabatannya dengan ketentuan pemotongan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Tunjangan Kinerja Pegawai bagi Pegawai yang menduduki jabatan fungsional yang tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Tunjangan Kinerja Pegawai yang diterima dalam Kelas Jabatan yang didudukinya.
(2)Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan secara utuh terhitung mulai tanggal keputusan pengangkatan kembali jabatan fungsional yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Tunjangan Kinerja Pegawai bagi Pegawai yang meninggal dunia diberikan secara penuh pada bulan berjalan sesuai dengan Kelas Jabatan.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…