DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 April 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Kementerian Pemuda dan Olahraga

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Mengatur tentang Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Kinerja; Jam Kerja dan Kehadiran; Capaian Kinerja

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
3.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 54); 2019, No.486
4.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pegawai di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS dan Pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
3.Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
4.Tunjangan Kinerja Pegawai adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan kehadiran dan capaian kinerja sesuai dengan kelas jabatan yang didudukinya.
5.Kelas Jabatan adalah tingkatan dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional dalam 2019, No.486 satuan organisasi negara yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.
6.Capaian Kinerja adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap Pegawai yang dibuat setiap akhir bulan yang digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran Tunjangan Kinerja
7.Kehadiran Masuk Kerja yang selanjutnya disebut Kehadiran adalah kewajiban Pegawai untuk masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja berdasarkan hari dan jam kerja yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Jam kerja adalah periode waktu antara masuk kerja sampai dengan pulang kerja untuk melaksanakan tugas kedinasan dikurangi waktu istirahat.
9.Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
10.Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang dapat diterima akal sehat.
11.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

(1)Komponen penentu besaran Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian terdiri atas:
1. a.Kehadiran; dan
2. b.Capaian Kinerja.
(2)Komponen Kehadiran setiap bulan berkontribusi untuk penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar 30% (tiga puluh per seratus). 2019, No.486
(3)Komponen Capaian Kinerja setiap bulan berkontribusi untuk penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar 70% (tujuh puluh per seratus).
(4)Besarnya Tunjangan Kinerja Pegawai yang dibayarkan adalah jumlah kumulatif persentase dari komponen Kehadiran dan Capaian Kinerja Pegawai setiap bulannya.

Pasal 3

(1)Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai ditentukan berdasarkan Kelas Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pemotongan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Tunjangan Kinerja Pegawai tidak diberikan kepada:

a.Pegawai di lingkungan Kementerian yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
b.Pegawai di lingkungan Kementerian yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
c.Pegawai di lingkungan Kementerian yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai;
d.Pegawai di lingkungan Kementerian yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
e.Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 2019, No.486

Pasal 5

(1)Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai dibayarkan setiap bulan oleh unit kerja yang bertugas menangani pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian.
(2)Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal Pegawai yang bersangkutan telah secara nyata melaksanakan tugas, jabatan, atau pekerjaan paling sedikit selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 1 atau hari kerja berikutnya apabila tanggal 1 jatuh pada hari libur.
(3)Tunjangan Kinerja Pegawai diberikan berdasarkan Kelas Jabatan dengan memperhitungkan pada pemotongan.

Pasal 6

(1)Tunjangan Kinerja Pegawai bagi Calon PNS diberikan sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kelas Jabatan yang didudukinya.
(2)Tunjangan Kinerja Pegawai bagi Calon PNS dibayarkan sejak yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas sebagai Calon PNS yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas.
(3)Tunjangan Kinerja Pegawai bagi pelaksana tugas diberikan sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kelas Jabatan yang didudukinya.

Pasal 7

(1)Tunjangan Kinerja Pegawai bagi Pegawai yang melaksanakan tugas belajar dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja Pegawai yang diterima dalam Kelas Jabatan yang didudukinya terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat tugas belajar oleh pejabat yang berwenang.
(2)Tunjangan Kinerja Pegawai bagi Pegawai yang telah melaksanakan tugas belajar dihentikan pembayarannya 2019, No.486 pada bulan berikutnya dari bulan berakhirnya jangka waktu tugas belajar.

Pasal 8

(1)Tunjangan Kinerja Pegawai bagi Pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional dikarenakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari Tunjangan Kinerja Pegawai yang diterima dalam Kelas Jabatan yang didudukinya.
(2)Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan secara utuh terhitung mulai tanggal keputusan pengangkatan kembali jabatan fungsional yang bersangkutan.

BAB III

JAM KERJA DAN KEHADIRAN

Pasal 9

(1)Kehadiran dihitung berdasarkan:
1. a.hari dan jam kerja di dalam satuan organisasi; dan/atau
2. b.hari penugasan di luar satuan organisasi.
(2)Hari kerja di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selama 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu dengan jumlah jam kerja setiap hari 7,5 (tujuh koma lima) jam dan 1 (satu) minggu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.
(3)Hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:
1. a.pukul 07.30-16.00 waktu setempat pada hari Senin sampai dengan hari Kamis;
2. b.pukul 07.30-16.30 waktu setempat pada hari Jumat;
3. c.pukul 12.00-13.00 waktu setempat untuk istirahat pada hari Senin sampai dengan hari Kamis; dan 2019, No.486
4. d.pukul 11.30-13.00 waktu setempat untuk istirahat pada hari Jumat.
(4)Jam kerja pada bulan ramadhan diatur tersendiri pada setiap bulan ramadhan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pegawai diberikan toleransi keterlambatan paling lama 90 (sembilan puluh) menit dari jam masuk kerja dengan kewajiban penggantian waktu sesuai dengan waktu keterlambatan setelah jam kepulangan kerja dalam hari yang sama.
(6)Pegawai yang telah melebihi batas maksimal toleransi keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Pegawai dinyatakan tidak melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) jika yang bersangkutan dapat membuktikan dengan menyampaikan dokumen berupa:
1. a.surat permohonan izin dari atasan langsung:
  1. 1.tidak masuk kerja;
  2. 2.keluar kantor pada jam kerja;
  3. 3.datang terlambat atau pulang cepat karena hal penting dan mendesak.
2. b.surat tugas;
3. c.surat keterangan sakit dari dokter;
4. d.undangan atau disposisi; atau
5. e.surat keterangan rawat inap.
(2)Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada pejabat yang menangani daftar hadir paling lambat 2 (dua) hari kerja dalam bulan berjalan.
(3)Terhadap Pegawai yang mendapat penugasan di luar unit organisasi, sakit, atau melakukan permohonan izin pada akhir bulan maka surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada pejabat yang 2019, No.486 menangani daftar hadir paling lambat 1 (satu) hari kerja pada awal bulan berikutnya.
(4)Format surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(3)tidak berlaku bagi Pegawai yang sedang menjalani:
1. a.hari Libur Nasional;
2. b.cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. c.pendidikan dan pelatihan;
4. d.tugas belajar;
5. e.cuti tahunan;
6. f.cuti alasan penting;
7. g.cuti sakit;
8. h.cuti melahirkan;
9. i.cuti besar;
10. j.cuti di luar tanggungan negara;
11. k.dinas luar;
12. l.masa persiapan pensiun;
13. m.pemberhentian sementara sebagai PNS;
14. n.izin; atau
15. o.sakit.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…