DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 6 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 6 (1) Susunan organisasi pengurus LADI terdiri atas: a. Dewan Pembina; b. Dewan Pengurus Harian; c. Komite TUE dan Komite RM; d. Kelompok Kerja dan Komite Ad-hoc; dan e. Pelaksana Teknis Kesekretariatan. (2) Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pembina dan Dewan Pengurus Harian LADI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Menteri. (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali pada jabatan yang sama untuk 1 (satu) periode berikutnya. (4) Bagan struktur organisasi LADI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2017 tentang Lembaga Anti Doping Indonesia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Lembaga Anti Doping Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535); MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2007 tentang Pengesahan International Convention Against Doping in Sport (Konvensi Internasional Menentang Doping dalam Olahraga) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
5.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
6.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG LEMBAGA ANTI DOPING INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Anti Doping Indonesia yang selanjutnya disingkat LADI adalah satuan tugas di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga tingkat nasional untuk membantu Menteri dalam pelaksanaan ketentuan anti Doping di Indonesia.
2.World Anti Doping Code yang selanjutnya disebut The Code adalah naskah peraturan inti yang menyelaraskan kebijakan, peraturan, dan regulasi anti doping dalam organisasi olahraga serta antara pemangku kebijakan di seluruh dunia.
3.World Anti Doping Agency yang selanjutnya disingkat WADA adalah badan anti doping dunia yang bertugas melakukan pengawasan kegiatan anti Doping di seluruh negara dan organisasi olahraga dalam rangka memastikan pelaksanaan yang sesuai atau mematuhi The Code.
4.Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga.
5.Penyalahgunaan Doping adalah segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan anti Doping yang tercantum dalam The Code.
6.Testing adalah bagian dari proses pengawasan Doping yang meliputi perencanaan, distribusi, pengambilan sampel, penanganan sampel, dan pengiriman sampel ke laboratorium yang terakreditasi oleh WADA.
7.Therapeutic Use Exemption yang selanjutnya disingkat TUE adalah pengecualian penggunaan zat/metode terlarang tertentu.
8.Result Management yang selanjutnya disingkat RM adalah proses administrasi pra Panel Dengar Pendapat terhadap potensi Penyalahgunaan Doping.
9.Doping Control Officer yang selanjutnya disingkat DCO adalah orang yang memiliki lisensi untuk pengambilan sampel Doping.
10.Doping Educator adalah orang yang memiliki lisensi untuk memberikan edukasi terkait Doping.
11.Lisensi DCO adalah izin yang diberikan oleh LADI kepada DCO untuk pengambilan sampel Doping.
12.Lisensi Doping Educator adalah izin yang diberikan oleh LADI kepada Doping Educator untuk memberikan edukasi terkait Doping.
13.Panel Dengar Pendapat adalah forum yang dibentuk untuk melakukan uji pemeriksaan atas keputusan komite RM dan menentukan sanksi atas Penyalahgunaan Doping.
14.Panel Banding adalah forum yang dibentuk untuk menindaklanjuti pengajuan banding atas putusan Penyalahgunaan Doping.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.

Pasal 2

(1)LADI merupakan satuan tugas anti Doping tingkat nasional yang bersifat mandiri dan terafiliasi dengan WADA dan lembaga anti Doping regional.
(2)Dalam operasionalisasi kegiatan dan keputusannya, LADI bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan profesionalitas.
(3)LADI dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri.
(4)LADI berlokasi di Ibukota Negara Republik Indonesia.
(5)LADI dapat membentuk kantor perwakilan di tingkat daerah provinsi.

BAB II

TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG

Pasal 3

(1)LADI mempunyai tugas melaksanakan pengawasan anti Doping pada setiap kegiatan olahraga.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LADI mengacu pada ketentuan The Code yang dikeluarkan oleh WADA.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LADI menyelenggarakan fungsi:

a.perencanaan program dan anggaran;
b.pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja;
c.penyusunan bahan kebijakan, peraturan, dan pedoman;
d.pengembangan kompetensi antara lain melalui pelatihan, seminar, dan kursus;
e.pengelolaan administrasi dan informasi elektronik; dan
f.penatausahaan kerja sama dengan organisasi anti Doping tingkat internasional, dan mitra strategis LADI lainnya;
g.pengelolaan kehumasan dan publikasi;
h.pelaksanaan sosialisasi anti Doping;
i.pelaksanaan program edukasi, advokasi dan konsultasi hukum; dan
j.pelaksanaan riset/penelitian tentang Doping dalam bidang medis, sosial, dan keolahragaan;
k.penyusunan rencana penyebaran/distribusi pengujian;
l.pemantauan keberadaan olahragawan yang wajib uji Doping;
m.pengambilan sampel di dalam kompetisi dan di luar kompetisi;
n.pengujian sampel;
o.penyampaian informasi hasil pengujian sampel;
p.pelaksanaan investigasi potensi pelanggaran oleh olahragawan dan/atau tenaga pendukung olahragawan;
q.pelaksanaan proses pemberian TUE;
r.pemberian fasilitas pelaksanaan RM dan Panel Dengar Pendapat; dan
s.pelaksanaan atau eksekusi keputusan manajemen hasil.

Pasal 5

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, LADI memiliki kewenangan untuk:

a.menetapkan peraturan Doping sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan The Code;
b.melakukan Testing;
c.memberikan Lisensi DCO dan Lisensi Doping Educator; dan
d.melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan Doping di Indonesia;

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Susunan organisasi pengurus LADI terdiri atas:
1. a.Dewan Pembina;
2. b.Dewan Pengurus Harian;
3. c.Komite TUE dan Komite RM;
4. d.Kelompok Kerja dan Komite Ad-hoc; dan
5. e.Pelaksana Teknis Kesekretariatan.
(2)Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pembina dan Dewan Pengurus Harian LADI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Menteri.
(3)Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali pada jabatan yang sama untuk 1 (satu) periode berikutnya.
(4)Bagan struktur organisasi LADI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota.
(2)Ketua Dewan Pembina secara ex-officio dijabat oleh Menteri.
(3)Dewan Pembina bertugas memberikan arah kebijakan strategis dan otonomi kegiatan/keputusan teknis LADI, fasilitasi komunikasi lintas kementerian/lembaga, dukungan kebijakan dan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Dewan Pengurus Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Ketua;
2. b.Wakil Ketua;
3. c.Sekretaris;
4. d.Wakil Sekretaris;
5. e.Bendahara;
6. f.Wakil Bendahara;
7. g.Direktur Administrasi dan Kemitraan;
8. h.Direktur Edukasi dan Sosialisasi;
9. i.Direktur Intelijen dan Investigasi; dan
10. j.Direktur Testing dan Analisa.
(2)Dewan Pengurus Harian bertugas untuk melaksanakan tugas harian kepengurusan LADI.

Pasal 9

(1)Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
1. a.memimpin pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang LADI;
2. b.mengoordinasikan Dewan Pengurus Harian, Komite TUE, Komite RM, dan Pelaksana Teknis Kesekretariatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
3. c.menetapkan rencana kerja LADI;
4. d.menyampaikan laporan pelaksanaan tugas LADI secara berkala kepada Menteri; dan
5. e.melakukan pengawasan internal terhadap kinerja LADI.
(2)Ketua bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 10

(1)Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Ketua dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan LADI.
(2)Wakil Ketua bertanggung jawab kepada Ketua.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017