DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 10 Januari 2023
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 9 Penguatan kerangka kebijakan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus mempertimbangkan: a. adanya pendekatan kolaboratif; b. penyelenggaraan program pendidikan Kewirausahaan yang inklusif dengan: 1. memastikan Kelompok Pemuda Prioritas sebagai penerima manfaat; 2. menyediakan instruktur/tutor yang berkompeten dan bersertifikat kompetensi; 3. mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan Kewirausahan Pemuda; dan 4. memanfaatkan dan menyediakan media pembelajaran berbasis teknologi yang terintegrasi dan mudah diakses. c. minat Pemuda terhadap Kewirausahaan; d. implementasi kebijakan yang bersifat kontekstual; e. adanya pendampingan dalam pengembangan Ekosistem Kewirausahaan Pemuda di daerah; dan f. keselarasan agenda peningkatan daya saing Kewirausahaan Pemuda sesuai dengan strategi nasional pengembangan Kewirausahaan Pemuda.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam peningkatan daya saing kewirausahaan pemuda di daerah, Pemerintah Pusat perlu menyusun pedoman peningkatan daya saing kewirausahaan pemuda di daerah;
c.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Pemuda di Daerah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
5.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
7.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENINGKATAN DAYA SAING KEWIRAUSAHAAN PEMUDA DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kewirausahaan adalah aktivitas dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan.
2.Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
3.Wirausaha Pemuda adalah Pemuda yang memiliki jiwa Kewirausahaan dan menjalankan Kewirausahaan.
4.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
5.Ekosistem Kewirausahaan adalah interaksi semua sistem yang mempengaruhi pengembangan dan pembangunan Kewirausahaan.
6.Calon Wirausaha adalah setiap orang yang memiliki jiwa Kewirausahaan dan memiliki ide bisnis dan/atau memiliki rintisan usaha.
7.Masyarakat adalah orang perseorangan, warga negara Indonesia, kelompok Masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
8.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
9.Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10.Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh Lembaga Inkubator kepada Wirausaha Pemuda.
11.Lembaga Inkubator adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan Inkubasi terhadap Wirausaha Pemuda.
12.Kelompok Pemuda Prioritas adalah Pemuda penyandang disabilitas, Pemuda perempuan, dan Pemuda yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
13.Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional adalah wadah koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan dalam rangka Pengembangan Kewirausahaan Nasional.
14.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16.Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
17.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam peningkatan daya saing Kewirausahaan Pemuda di daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan:
1. a.mewujudkan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing Kewirausahaan Pemuda di daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. b.meningkatkan kompetensi Wirausaha Pemuda di daerah yang berorientasi pada pertumbuhan bisnis/usaha;
3. c.memperkuat Ekosistem Kewirausahaan Pemuda di daerah; dan
4. d.meningkatkan daya saing Wirausaha Pemuda di daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.pengembangan Kewirausahaan Pemuda di daerah;
b.pengembangan Ekosistem Kewirausahaan Pemuda di daerah;
c.tim kolaboratif;
d.pendanaan; dan
e.pemantauan dan evaluasi.

BAB II

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA DI DAERAH

Pasal 4

Pengembangan Kewirausahaan Pemuda di daerah dilaksanakan melalui:

a.pelatihan;
b.pemagangan;
c.pembimbingan;
d.pendampingan;
e.kemitraan;
f.promosi; dan/atau
g.bantuan akses permodalan.

Pasal 5

Pengembangan Kewirausahaan Pemuda di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGEMBANGAN EKOSISTEM KEWIRAUSAHAAN PEMUDA DI DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam peningkatan daya saing Kewirausahaan Pemuda di daerah melalui pengembangan Ekosistem Kewirausahaan Pemuda di daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

Pengembangan Ekosistem Kewirausahaan Pemuda di daerah dilakukan dengan:

a.penguatan kerangka kebijakan;
b.pemberian akses pendanaan, insentif, dan kemudahan;
c.internalisasi budaya Kewirausahaan;
d.penyediaan infrastruktur;
e.peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
f.pengembangan sistem pemasaran.

Pasal 8

(1)Penguatan kerangka kebijakan dalam rangka pengembangan Ekosistem Kewirausahaan Pemuda di daerah dilakukan melalui penelitian dan pengembangan.
(2)Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap produk, Wirausaha Pemuda, potensi lokal dan pasar.
(3)Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penguatan kerangka kebijakan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus mempertimbangkan:

a.adanya pendekatan kolaboratif;
b.penyelenggaraan program pendidikan Kewirausahaan yang inklusif dengan:
1. 1.memastikan Kelompok Pemuda Prioritas sebagai penerima manfaat;
2. 2.menyediakan instruktur/tutor yang berkompeten dan bersertifikat kompetensi;
3. 3.mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan Kewirausahan Pemuda; dan
4. 4.memanfaatkan dan menyediakan media pembelajaran berbasis teknologi yang terintegrasi dan mudah diakses.
c.minat Pemuda terhadap Kewirausahaan;
d.implementasi kebijakan yang bersifat kontekstual;
e.adanya pendampingan dalam pengembangan Ekosistem Kewirausahaan Pemuda di daerah; dan
f.keselarasan agenda peningkatan daya saing Kewirausahaan Pemuda sesuai dengan strategi nasional pengembangan Kewirausahaan Pemuda.

Pasal 10

Kerangka kebijakan dalam rangka pengembangan Ekosistem Kewirausahaan Pemuda di daerah dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…