DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 16 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan SPBE pada unit kerja di lingkungan Kementerian. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk: a. meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan; b. mendorong pelaksana SPBE untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional; c. meningkatkan sinkronisasi dalam proses dan penjaminan kualitas pelaksanaan layanan publik; d. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kementerian; e. mendukung proses pemantauan dan evaluasi SPBE serta Audit TIK; dan f. memenuhi kebutuhan akses dan ketersediaan data dan/atau informasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik di bidang kepemudaan dan keolahragaan kepada masyarakat luas dan mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
c.bahwa untuk memberikan landasan hukum penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 183);
4.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
5.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
2.Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
3.Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
4.Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.
5.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
6.Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
7.Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional.
8.Arsitektur SPBE Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
9.Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
10.Peta Rencana SPBE Nasional adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan secara nasional.
11.Peta Rencana SPBE Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
12.Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga.
13.Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan data.
14.Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
15.Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
16.Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
17.Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
18.Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dan/atau pemerintah daerah.
19.Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat lain.
20.Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan SPBE secara terpadu.
21.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/standar yang telah ditetapkan.
22.Koordinator SPBE adalah Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.
23.Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
24.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan SPBE pada unit kerja di lingkungan Kementerian.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan;
2. b.mendorong pelaksana SPBE untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional;
3. c.meningkatkan sinkronisasi dalam proses dan penjaminan kualitas pelaksanaan layanan publik;
4. d.meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kementerian;
5. e.mendukung proses pemantauan dan evaluasi SPBE serta Audit TIK; dan
6. f.memenuhi kebutuhan akses dan ketersediaan data dan/atau informasi.

Pasal 3

(1)SPBE di lingkungan Kementerian dilaksanakan berdasarkan prinsip:
1. a.efektivitas;
2. b.keterpaduan;
3. c.kesinambungan;
4. d.efisiensi;
5. e.akuntabilitas;
6. f.interoperabilitas; dan
7. g.keamanan.
(2)Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE di lingkungan Kementerian yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
(3)Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE di lingkungan Kementerian.
(4)Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE di lingkungan Kementerian secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
(5)Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE di lingkungan Kementerian yang tepat guna.
(6)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
(7)Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
(8)Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 4

Ruang lingkup SPBE di lingkungan Kementerian meliputi:

a.Tata Kelola SPBE;
b.Manajemen SPBE;
c.Audit TIK;
d.penyelenggara SPBE; dan
e.pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB II

TATA KELOLA SPBE

Pasal 5

(1)Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertujuan untuk memastikan penerapan unsur- unsur SPBE di lingkungan Kementerian secara terpadu.
(2)Unsur-Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Arsitektur SPBE;
2. b.Peta Rencana SPBE;
3. c.rencana dan anggaran SPBE;
4. d.Proses Bisnis;
5. e.data dan informasi;
6. f.Infrastruktur SPBE;
7. g.Aplikasi SPBE;
8. h.Keamanan SPBE; dan
9. i.Layanan SPBE.

Pasal 6

(1)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis SPBE, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.
(2)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.referensi arsitektur; dan
2. b.domain arsitektur.
(3)Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
(4)Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.domain arsitektur Proses Bisnis;
2. b.domain arsitektur data dan informasi;
3. c.domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
4. d.domain arsitektur Aplikasi SPBE;
5. e.domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
6. f.domain arsitektur Layanan SPBE.

Pasal 7

(1)Arsitektur SPBE di lingkungan Kementerian disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan rencana strategis Kementerian.
(2)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikoordinasikan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang sistem informasi.
(3)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dan menjadi pedoman dalam proses integrasi Layanan SPBE di Kementerian, antara Kementerian dengan instansi pusat lain dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 8

(1)Arsitektur SPBE di lingkungan Kementerian dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(2)Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
2. b.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian;
3. c.perubahan pada unsur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i; dan/atau
4. d.perubahan rencana strategis Kementerian.
(3)Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan oleh Sekretaris Kementerian selaku Koordinator SPBE.

Pasal 9

(1)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Kementerian, dan rencana strategis Kementerian.
(2)Peta Rencana SPBE Kementerian disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
1. a.Tata Kelola SPBE;
2. b.Manajemen SPBE;
3. c.Layanan SPBE;
4. d.Infrastruktur SPBE;
5. e.Aplikasi SPBE;
6. f.Keamanan SPBE; dan
7. g.Audit TIK.
(4)Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikoordinasikan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang sistem informasi.
(5)Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
(6)Peta Rencana SPBE Kementerian dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(7)Reviu Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
2. b.perubahan rencana strategis Kementerian;
3. c.perubahan Arsitektur SPBE Kementerian; atau
4. d.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian.
(8)Reviu Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Sekretaris Kementerian selaku Koordinator SPBE.

Pasal 10

(1)Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Kementerian dan Peta Rencana SPBE Kementerian.
(2)Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan anggaran dengan berkoordinasi dengan unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang sistem informasi dan pengelolaan barang milik negara.
(3)Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian.
(4)Rencana pengadaan belanja perangkat teknologi informasi dan komunikasi Kementerian dapat dikonsultasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

TATA KELOLA SPBE

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

TATA KELOLA SPBE

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022