DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 11 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 18 (1) Layanan Pusat Data Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dikelola oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang sistem informasi. (2) Seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian harus memberikan data dan informasi ke dalam layanan Pusat Data Kementerian serta memanfaatkan layanan Pusat Data Kementerian. (3) Jaminan ketersediaan penyimpanan data dalam layanan Pusat Data Kementerian dilaksanakan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang sistem informasi. (4) Layanan Pusat Data Kementerian harus memiliki keterhubungan dengan Pusat Data nasional. (5) Layanan Pusat Data Kementerian dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. (6) Reviu layanan Pusat Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Sekretaris Kementerian melalui tim koordinasi SPBE Kementerian.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dan organisasi sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 183);
4.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253); MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
5.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);
6.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 939); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 939) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 12 dan angka 18 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
2.Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
3.Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
4.Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.
5.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
6.Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
7.Arsitektur SPBE Nasional adalah arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional.
8.Arsitektur SPBE Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
9.Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
10.Peta Rencana SPBE Nasional adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan secara nasional.
11.Peta Rencana SPBE Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
12.Proses Bisnis Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Proses Bisnis adalah hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
13.Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan data.
14.Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
15.Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
16.Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
17.Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
18.Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
19.Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat lain.
20.Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan SPBE secara terpadu.
21.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/standar yang telah ditetapkan.
22.Koordinator SPBE adalah Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.
23.Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
24.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
2.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Kementerian, Peta Rencana SPBE Kementerian, dan Proses Bisnis.
(2)Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan anggaran berkoordinasi dengan unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang sistem informasi, pengelolaan barang milik negara, dan tata laksana.
(3)Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian.
(4)Rencana pengadaan belanja perangkat teknologi informasi dan komunikasi Kementerian dapat dikonsultasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

3.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 11 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d disusun berdasarkan Arsitektur SPBE Kementerian untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE di Kementerian.
(2)Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tata laksana.
(3)Pemantauan dan evaluasi Proses Bisnis dilaksanakan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tata laksana bersama dengan unit kerja terkait berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang Proses Bisnis.
(4)Berdasarkan pemantauan dan evaluasi Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan rekayasa Proses Bisnis secara inovatif sesuai dengan perkembangan organisasi, untuk menghasilkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Sistem Penghubung Layanan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Kementerian untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Kementerian.
(2)Sistem Penghubung Layanan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.
(3)Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian harus:
1. a.membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Kementerian dengan Jaringan Intra pemerintah;
2. b.memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE;
3. c.mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
4. d.mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
(4)Standar interoperabilitas antar Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Kementerian dilaksanakan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang sistem informasi.

5.Ketentuan ayat (4) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Layanan Pusat Data Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dikelola oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang sistem informasi.
(2)Seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian harus memberikan data dan informasi ke dalam layanan Pusat Data Kementerian serta memanfaatkan layanan Pusat Data Kementerian.
(3)Jaminan ketersediaan penyimpanan data dalam layanan Pusat Data Kementerian dilaksanakan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang sistem informasi.
(4)Layanan Pusat Data Kementerian harus memiliki keterhubungan dengan Pusat Data nasional.
(5)Layanan Pusat Data Kementerian dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(6)Reviu layanan Pusat Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Sekretaris Kementerian melalui tim koordinasi SPBE Kementerian.

6.Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE Kementerian dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE di lingkungan Kementerian.
(2)Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses:
1. a.identifikasi;
2. b.analisis;
3. c.pengendalian;
4. d.pemantauan; dan
5. e.evaluasi terhadap risiko dalam SPBE Kementerian.
(3)Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seluruh unit kerja berkoordinasi dengan Sekretaris Kementerian melalui tim koordinasi SPBE dan unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan pengendalian internal.
(5)Reviu manajemen risiko dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan pengendalian internal.

7.Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1)Audit TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilaksanakan oleh:
1. a.tim Audit TIK Kementerian;
2. b.lembaga pelaksana Audit TIK pemerintah; atau
3. c.lembaga pelaksana Audit TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Dalam melaksanakan Audit TIK, tim Audit TIK Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkoordinasi dengan unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang sistem informasi.
(3)Audit TIK dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pelaksanaan Audit TIK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 40A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

(1)Tim audit TIK Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a terdiri atas unsur:
1. a.auditor; dan
2. b.auditee.
(2)Tim Audit TIK Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Kementerian selaku Koordinator SPBE Kementerian. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2022 MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA ttd ZAINUDIN AMALI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 796 Salinan sesuai aslinya Kepala Biro Humas dan Hukum S A N U S I NIP. 196412011985031001

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 30

Pasal 40

Pasal 40A

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 30

Pasal 40

Pasal 40A

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021