DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2012

Nomor: 10
Tahun: 2012
Ditetapkan: 14 Maret 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; bahwa untuk melaksanakan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Menteri selaku pengguna anggaran dan atau pengguna barang wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern dibidang pemerintahan masing-masing untuk meningkalkan keandalan laporan keuangan dan kinerja; 7. 8. 9. 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan,Tugas,dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementeian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011; Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2012, Menetapkan : 1.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : Sistem Pengendalian Intern, yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh MEMUTUSKAN : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11.Inspektorat adalah Inspektorat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Sekretariat Kementerian adalah Sekretariat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sekretaris Kementerian adalah Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Satuan Kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. Deputi Kementerian adalah unsur pelaksana / pembantu pimpinan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya di singkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan organisasi kementerian dalam mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik. Kementerian adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan, serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 11. 12. 13.
14.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapat tujuan. Inspektorat adalah Inspektorat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Audit adalah proses identifikasi masalah, analists. dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. 15. 16.

BAB II

KEWENANGAN PENGENDALIAN

Pasal 2

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Menteri melakukan pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di lingkungan Kementerian. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan pengawasan lain adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, danpemaparan hasil pengawasan.

(3)
(1)a. b. c. d. e.
(2)
(3)
(1)
(2)Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan di lingkungan Kementerian.

Pasal 4

Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian. Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan lingkungan pengendalian; penilaian risiko; kegiatan pengendalian; informasi dan komunikasi ; dan pemantauan pengendalian intern. Uraian dan pengaturan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan Pasaf 4 sampai dengan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

BAB III

PENYELENGGARAAN SPIP PADA

Pasal 3

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Satuan Kerja di lingkungan Kementerian wajib menerapkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang meliputi unsur : dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya. SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

(2)
(1)
(2)
(3)
(4)Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP dibentuk Satuan Tugas SPIP pada satuan kerja di lingkungan Kementerian. Susunan Satuan Tugas SPIP Kementerian ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Satuan Kerja harus membentuk Satuan Tugas SPIP di lingkungan kerja masing-masing yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan ditandatangani oleh Pejabat Struktural Eselon I atas nama Menteri. Satuan Tugas SPIP, sebagaimana dimaksud pada.ayat (3) mempunyai tugas dan tanggung jawab, namun tidak terbatas pada : Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan oleh Kepala BPKP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP.

Pasal 5

a. b. c.

(1)
(2)Pimpinan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPI di lingkungan kerja masing-masing. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membimbing. mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan SPI di lingkungan kerja masing- masing; menyusun petunjuk teknis, dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPI di lingkungan kerja masing-masing ; melaksanakan sosialisasi penerapan petunjuk teknis, dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPI di lingkungan kerja masing-masing.

BAB IV

PENGUATAN EFEKTIFITAS PENTYELENGGARAAN SPIP

Pasal 6

(1)
(2)a. b. c. d. e.

Pasal 9

Untuk kelancaran penyelenggaraan SPIP, Kementerian berkoordinasi, bekerja sama, dan besinergi dengan BPKP selaku Instansi Pembina Penyelenggara SPIP.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Di tetapkan di Jakarta Inspektorat melakukan Pengawasan Intern terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja yang didanai dengan APBN dan sumber lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Reviu ; Evaluasi ; Pemantauan ; dan Kegiatan Pengawasan lain.

BAB V

Audit ;

Pasal 8

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pengawasan Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta akuntabilitas keuangan negara di lingkungan Kementerian.

Pasal 7

Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat. Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui : MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, AZWAR ABUBAKAR Di tetapkan di Jakarta pada tanggal : 14 Maret 2012

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2012

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

KEWENANGAN PENGENDALIAN

Pasal 2

Pasal 4

PENYELENGGARAAN SPIP PADA

Pasal 3

Pasal 5

PENGUATAN EFEKTIFITAS PENTYELENGGARAAN SPIP

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 10

Audit ;

Pasal 8

Pasal 7

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

KEWENANGAN PENGENDALIAN

Pasal 2

Pasal 4

PENYELENGGARAAN SPIP PADA

Pasal 3

Pasal 5

PENGUATAN EFEKTIFITAS PENTYELENGGARAAN SPIP

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 10

Audit ;

Pasal 8

Pasal 7

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2016