Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
2 pejabat aktifDiperbarui 18 minggu lalu
Kepemimpinan
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) mengemban mandat krusial untuk menata dan menyelenggarakan urusan pendayagunaan aparatur negara serta reformasi birokrasi. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan karena berperan strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, guna mendukung visi pembangunan nasional.
Ruang lingkup KemenPANRB mencakup aspek regulasi melalui perumusan kebijakan reformasi birokrasi, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, dan pelayanan publik. Selain itu, kementerian ini juga fokus pada aspek pelayanan melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta aspek program dalam pengelolaan aset negara dan pengawasan tugas.
Intervensi program strategis KemenPANRB meliputi penciptaan kelembagaan dan tata kelola birokrasi yang ramping, lincah, serta berbasis digital. Kementerian ini juga berupaya membangun SDM aparatur yang adaptif, profesional, dan kompetitif, serta mengembangkan sistem manajemen kinerja instansi pemerintah yang transparan dan akuntabel.
KemenPANRB berkontribusi signifikan dalam isu nasional melalui peningkatan kualitas birokrasi guna mewujudkan aparatur negara yang profesional dan berintegritas tinggi. Kontribusinya juga terlihat dalam mendukung visi Presiden untuk Indonesia Maju melalui reformasi birokrasi, serta memastikan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, dan melayani masyarakat.
Warga negara umumnya tidak berinteraksi langsung dengan KemenPANRB untuk layanan sehari-hari, melainkan melalui instansi pemerintah lain yang kebijakannya diatur oleh kementerian ini. Namun, warga dapat merasakan dampak kebijakan KemenPANRB saat mengakses layanan publik yang telah direformasi, atau ketika menjadi ASN dan merasakan perubahan terkait manajemen SDM aparatur.
Secara keseluruhan, KemenPANRB adalah kementerian vital yang bertanggung jawab atas fondasi tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Melalui program-program strategisnya, KemenPANRB berupaya menciptakan birokrasi yang ramping, lincah, profesional, dan berintegritas, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung visi Indonesia Maju.
DokumenLihat semua
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2011
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2019
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2012
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 71 Tahun 2020
PPK dapat memberikan kuasa untuk mengangkat PPPK kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan PPPK; Pejabat yang ditunjuk pada Instansi Pusat meliputi: a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan; b. pejabat pimpinan tinggi pratama di unit instansi vertikal kementerian/lembaga; atau c. pejabat lain setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin satuan organisasi yang mandiri; Pejabat yang ditunjuk pada Instansi Daerah Provinsi meliputi: a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan; atau b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian; Pejabat yang ditunjuk pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi: a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan daerah kabupaten/kota; atau b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang yang membidangi kepegawaian.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2011
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2011
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Sistem Merit dalam manajemen ASN; tahapan penyelenggaraan Sistem Merit dalam manajemen ASN yang meliputi a. penerapan; b. pengukuran penerapan; c. pengawasan penerapan; d. evaluasi penerapan; dan e. pembinaan penerapan.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2020
Ketentuan Umum; Kedudukan, tanggung jawab, dan klasifikasi rumpun/jabatan; kategori dan jenjang jabatan fungsional; Tugas jabatan, unsur dan sub unsur kegiatan, uraian kegiatan, uraian tugas jabatan dan hasil kerja; Pengangkatan dalam jabatan; Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji; Penilaian kinerja; Penilaian dan penetapan angka kredit; Kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan; Kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan; Kompetensi; Pemberhentian dari jabatan; Tugas instansi pembina; Pemindahan ke dalam jabatan lain dan larangan rangkap jabatan; Organisasi profesi;Ketentuan Penutup
Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiLihat semua
Nilai Ekspor Nonmigas Bulanan Menurut Negara Tujuan Indonesia Januari–Desember 2025
Ekspor nonmigas Indonesia naik 23,19% sepanjang 2025
Nilai Impor Migas Bulanan Menurut Negara Asal Indonesia Januari–Juni 2026
Nilai impor migas Januari-Juni 2026 fluktuatif dengan tren naik
Nilai Impor Migas Bulanan Menurut Negara Asal Indonesia Januari–Desember 2025
Impor migas Indonesia Januari–Desember 2025 fluktuatif dengan tren naik signifikan.
Nilai Impor Nonmigas Bulanan Menurut Negara Asal Indonesia Januari–Desember 2025
Impor nonmigas Indonesia naik signifikan sepanjang tahun 2015
Nilai Ekspor Nonmigas Bulanan Menurut Negara Tujuan Indonesia Januari–Juni 2026
Ekspor nonmigas Indonesia meningkat signifikan semester pertama 2026
Nilai Ekspor Migas Bulanan Menurut Negara Tujuan Indonesia Januari–Juni 2026
Nilai ekspor migas Indonesia naik signifikan semester pertama 2026
Nilai Ekspor Migas Bulanan Menurut Negara Tujuan Indonesia Januari–Desember 2025
Ekspor migas Indonesia naik signifikan sepanjang Januari–Desember 2025
Nilai Impor Nonmigas Bulanan Menurut Negara Asal Indonesia Januari–Juni 2026
Impor nonmigas Indonesia naik fluktuatif hingga akhir Juni