Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2023
- Nomor
- 19
- Tahun
- 2023
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN jdih.menpan.go.id
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020–2024. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun jdih.menpan.go.id 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 435) diubah sebagai berikut:
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.menpan.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 November 2023 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI ttd ABDULLAH AZWAR ANAS Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 901 jdih.menpan.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020–2024 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020-2024 Ringkasan Eksekutif Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia telah memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) terkait langsung dengan isu pembangunan nasional serta mengurangi hal-hal yang sifatnya administratif. Menindaklanjuti hal tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Pada level mikro, Road Map RB instansional setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah harus dilakukan penyesuaian, tidak terkecuali Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penyesuaian atau penajaman Road Map RB Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2020–2024 dilakukan dengan cara melengkapi dan menyesuaikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dengan Road Map RB nasional terbaru. Perbedaan signifikan pada Road Map RB penajaman ini, ialah adanya konsep RB General dan RB Tematik serta adanya beberapa indikator baru dari instansi meso sehingga diperlukan penyesuaian strategi agar selaras dengan kebijakan RB nasional. Pelaksanaan RB Internal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (RBI) pada periode 2020-2022 telah menunjukkan capaian yang baik dengan tren yang terus meningkat. Nilai indeks RB Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 2020 sebesar 85,08, kemudian 85,74 dan 86,16 pada 2021 dan 2022. Beberapa capaian RBI diantaranya terlaksananya penyederhanaan birokrasi, cascading kinerja organisasi sampai ke individu, pengukuran nilai dan predikat kinerja organisasi, penerapan e-office yang dilengkapi fitur digital signature, pembangunan manajemen talenta, pemetaan kebijakan, proses bisnis terintegrasi, penyusunan pedoman akuntabilitas kinerja, pengembangan sistem layanan dan sistem kompensasi layanan. Meski demikian, masih ada beberapa jdih.menpan.go.id isu yang harus mendapat perhatian, diantaranya kelanjutan transformasi digital dan manajemen talenta, pemantapan mekanisme kerja baru yang lebih agile, penguatan sistem integritas dan pengawasan, peningkatan kualitas layanan, serta tata kelola pengadaan dan kerja sama. Tujuan dari Road Map RBI 2020-2024 setelah penajaman adalah “Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang efektif, berintegritas, dengan pelayanan berkualitas” dengan target capaian indeks RB sebesar 86,50 pada tahun 2024. Tujuan tersebut, diuraikan menjadi dua Sasaran Strategis yaitu “Terwujudnya tata kelola Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang digital, lincah, kolaboratif, dan akuntabel” dan “Terwujudnya budaya birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi BerAKHLAK dengan Aparatur Sipil Negara yang profesional” yang kemudian dijabarkan menjadi 18 kegiatan utama dengan 26 indikator kinerja (24 indikator mandatory dan 2 indikator inisiatif/mandiri). Di samping itu, terdapat program RB tematik dengan menyasar empat tema pembangunan yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri yang dilakukan melalui 26 strategi penguatan tata kelola internal dalam mendukung RB tematik. jdih.menpan.go.id Daftar Isi Ringkasan Eksekutif ....................................................................................... 5 Daftar Isi ......................................................................................................... 7 Daftar Tabel .................................................................................................... 8 Daftar Gambar ................................................................................................ 9 BAB I Pendahuluan ....................................................................................... 10 1.1 Latar Belakang ............................................................................. 10 1.2 Pengertian.................................................................................... 12 BAB II Capaian dan Isu Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi........ 14 2.1 Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ................... 14 2.2 Capaian Quick Wins Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ................... 15 2.3 Isu Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ................... 17 BAB III Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi........ 29 BAB IV Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ............................ 38 4.1 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ................................................. 38 4.2 Monitoring dan Evaluasi .............................................................. 39 BAB V PENUTUP ........................................................................................... 41 jdih.menpan.go.id Daftar Tabel Tabel 2.1 Capaian Tujuan Reformasi Birokrasi Internal ................................. 15 Tabel 2.2 Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi Internal ................. 16 Tabel 2.3 Capaian Sasaran dan Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi Internal ..................................................................................................................... 17 Tabel 3.1 Tujuan, Indikator, dan Target Kinerja RB Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ............. 29 Tabel 3.2 Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja RB General .......... 30 Tabel 3.3 Sasaran, Kegiatan Utama, dan Indikator Kegiatan Utama RB General Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ........................................................................................ 31 Tabel 3.4 Tema, Sasaran, Indikator, dan Strategi Penguatan Tata Kelola Internal RB Tematik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ................................................................. 34 jdih.menpan.go.id Daftar Gambar Gambar 1.1 Rata-rata Nilai Indeks RB Tahun 2016-2021 .............................. 11 Gambar 2.1 Indeks RB Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2022 ....................................... 15 Gambar 4.1 Alur Tugas Tim Pengelola RB Internal ........................................ 38 Gambar 4.2 Pelaksana RB Level Mikro .......................................................... 39 Gambar 4.3 Tim Pengelola RB Internal .......................................................... 39 jdih.menpan.go.id BAB I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai persoalan pembangunan, salah satunya ialah pengurangan angka kemiskinan. Pada tahun 2021 dana pengentasan kemiskinan mencapai Rp431,3 Triliun dengan total 65 program dan 128 kegiatan yang tersebar pada 16 kementerian/lembaga, namun anggaran sebesar itu, hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,60% dari 10,14% pada tahun 2021 menjadi 9,54% pada tahun 2022. Isu lainnya ialah realisasi investasi yang tidak signifikan, tingginya angka stunting pada anak, inflasi yang tidak terkendali yang menyebabkan harga beberapa kebutuhan pokok sulit dijangkau, dan daya saing produk dalam negeri yang lemah. Negara harus memiliki kapasitas yang memadai untuk dapat mengatasi berbagai persoalan pembangunan, namun data beberapa indikator global pada tahun 2021 menempatkan Indonesia pada posisi yang tidak memuaskan, seperti Corruption Perception Index (CPI) peringkat ke-96 dari 180 negara, indeks Ease of Doing Business (EODB) peringkat ke-73 dari 190 negara, Government Effectiveness Index (GEI) peringkat ke-73 dari 193 negara, E-Government Development Index (EGDI) posisi ke-88 dari 193 negara. Keberhasilan pembangunan dalam menghadapi isu tersebut sangat ditentukan oleh kapasitas sebuah negara yang mencakup kapasitas kelembagaan, administratif, infrastruktur, penegakan hukum, fiskal, stabilitas politik, dan hubungan internasional. Birokrasi sebagai mesin pemerintahan merupakan penopang kapasitas negara, utamanya aspek kelembagaan dan administrasi yang meliputi kebijakan publik, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, pencegahan korupsi, sumber daya manusia aparatur yang terampil dan kompeten, manajemen keuangan negara, serta pemberian layanan publik. Reformasi Birokrasi (RB) merupakan serangkaian upaya sistematis dalam meningkatkan kualitas efektivitas dan efisiensi pemerintahan, sehingga terwujud pemerintahan yang bersih, berintegritas, akuntabel dan mampu memberikan pelayanan publik yang prima. Tingkat keberhasilan RB semestinya juga terlihat dari dampak program tersebut pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk pengurangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan investasi, serta indikator pembangunan nasional lainnya. Salah satu ukuran kualitas birokrasi suatu instansi pemerintah ialah nilai indeks pelaksanaan RB. Rata-rata indeks RB sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan tren kenaikan pada lingkup instansi pusat dan pemerintah provinsi, dan kecenderungan stagnan pada lingkup pemerintah kabupaten/kota) sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1. Hal ini menunjukkan perlunya dorongan yang lebih kuat dalam pelaksanaan RB sekaligus membuat RB memiliki dampak terhadap isu pada berbagai lingkup pemerintahan. jdih.menpan.go.id Gambar 1.1 Rata-rata Nilai Indeks RB Tahun 2016-2021 Mencermati perkembangan pelaksanaan RB yang belum berdampak optimal, Presiden dan Wakil Presiden memberi arahan agar pelaksanaan RB terkait langsung dengan pembangunan nasional serta mengurangi hal-hal yang sifatnya administratif atau sekedar pemenuhan dokumen, maka diperlukan terobosan kebijakan berupa penajaman Road Map RB. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Hal signifikan dari perubahan Road Map RB tersebut ialah upaya simplifikasi dan integrasi pelaksanaan RB dari segi pelaksanaan hingga penggabungan beberapa indikator yang selama ini tumpang tindih. Sebagaimana amanat Road Map RB nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga melakukan upaya perubahan. Dalam pelaksanaan RB, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memiliki peran unik sekaligus strategis karena berperan pada tiga level sekaligus, yaitu makro, meso, dan mikro. Ketiga peran tersebut memiliki dampak yang berbeda, baik secara nasional maupun secara institusional. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berperan sebagai makro artinya turut terlibat dalam perumusan kebijakan RB nasional. Berperan pada level meso artinya turut serta menjadi leading institution pada aspek yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi seperti aspek kelembagaan (tingkat implementasi penyederhanaan birokrasi, tingkat implementasi sistem kerja dan lainnya), aspek sumber daya manusia aparatur (indeks BerAKHLAK) dan aspek lainnya. Sedangkan berperan sebagai mikro artinya turut serta melaksanakan RB pada lingkup internal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam rangka pelaksanaan RB pada level mikro, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan penyesuaian strategi dalam pelaksanaan RB. Sebelum dilakukan penajaman Road Map RB, pelaksanaan RB berfokus pada perbaikan delapan area perubahan dan masih terdapat fokus pada hal-hal yang sifatnya pemenuhan. Setelah penajaman Road Map RB, terdapat perubahan fokus, yang lebih berorientasi hasil pada RB General (penyelesaian isu hulu) maupun RB Tematik (penyelesaian isu hilir). Perubahan tersebut berkonsekuensi pada perubahan strategi, mulai dari penetapan tujuan, sasaran, indikator, sampai rumusan kegiatan utama, penanggung jawab dan tahap pelaksanaannya. jdih.menpan.go.id Merujuk pada latar belakang di atas, penajaman Road Map RB Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini akan menjabarkan bagaimana pelaksanaan RB pada level mikro, diawali dengan pemetaan kondisi dan capaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi hingga saat ini, identifikasi isu-isu strategis yang dihadapi, hingga penetapan strategi dan perencanaan RB lingkup Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan berpedoman pada Road Map RB nasional. 1.2 Pengertian
jdih.menpan.go.id BAB II Capaian dan Isu Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2.1 Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan RB telah memasuki periode terakhir dalam Grand Design RB 2010-2025. Periode lima tahun ketiga ini (2020-2024) memiliki sasaran yaitu birokrasi pemerintahan berkelas dunia yang dilakukan melalui peningkatan kapasitas birokrasi secara terus-menerus. Salah satu strategi pelaksanaan RB dilakukan melalui tingkatan mikro, yaitu implementasi kebijakan atau program RB pada masing-masing instansi pemerintah, termasuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam lingkup program mikro Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pelaksanaan RB biasa disebut sebagai Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Pelaksanaan RBI dicerminkan dengan pencapaian target kinerja sesuai dengan jenjang kinerja. Penjenjangan kinerja pelaksanaan RB dilakukan sesuai dengan kerangka logis kinerja RB level mikro, yaitu pada tingkat tujuan, sasaran strategis, sasaran dan kegiatan utama serta tematik. Pelaksanaan RBI pada tahun berjalan 2020 hingga akhir 2022 telah memuat isu hulu atau RB General dan belum sampai pada isu hilir atau RB tematik. Pada setiap jenjang kinerja pelaksanaan RB memiliki indikator dan target yang dirumuskan guna mencapai implementasi RBI yang optimal. Secara umum jenjang tersebut memiliki penilaian yang berbeda sesuai dengan amanat pembangunan nasional. Berikut capaian pelaksanaan RBI berdasarkan tujuan, sasaran strategis dan sasaran serta kegiatan utama: A. Capaian atas Tujuan Tujuan RBI Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang terdapat pada Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman adalah “Terwujudnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas dan Kapabel”, sedangkan tujuan dari Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman adalah “Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang efektif, berintegritas, dengan pelayanan berkualitas”. Perubahan tujuan RB ini diarahkan sesuai dengan isu utama yang berkembang selama beberapa tahun terakhir. Capaian pada tingkat tujuan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.1 memperlihatkan bahwa indikator yang digunakan adalah indeks RB yang menggambarkan tingkat kemajuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Indeks RB tahun 2022 sebesar 85,74 dengan predikat Sangat Baik telah melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2024 pada Road Map RB Nasional. jdih.menpan.go.id Tabel 2.1 Capaian Tujuan RBI Tujuan Indikator Target pada Road Map RB Nasional 2024 Capaian 2022 Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang efektif, berintegritas, dengan pelayanan berkualitas Indeks RB (Baik) 86,13 (Sangat Baik) Keterangan: Warna hijau : telah mencapai target Indeks RB dihasilkan atas penilaian komponen pengungkit dan komponen hasil. Secara umum, progres capaian indeks RB Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selama periode tahun 2020 hingga 2022 yang disajikan pada Gambar 2.1 menunjukkan peningkatan nilai selama tiga tahun terakhir dengan kategori capaian Sangat Baik. Gambar 2.1 Indeks RB Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2022 B. Capaian atas Sasaran Strategis Sasaran strategis RB yang terdapat pada Road Map RB Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman terdiri dari empat sasaran strategis, yaitu 1) Terwujudnya kelembagaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien; 2) Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang profesional, berintegritas, dan Sejahtera; 3) Terwujudnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berkinerja tinggi dan akuntabel; dan 4) Terwujudnya kualitas pelayanan publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 48,74 49,83 50,78 36,34 35,91 35,35 85,08 85,74 86,13 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2020 2021 2022 Pengungkit Hasil Indeks RB jdih.menpan.go.id Birokrasi yang prima. Sedangkan sasaran strategis dari Road Map RB Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2020-2024 setelah penajaman disederhanakan menjadi dua aspek, yaitu hard element yang merupakan aspek terkait akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi pemerintahan dengan sasaran strategis “Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang Digital, Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel”. Aspek kedua adalah soft element yang merupakan aspek terkait budaya dan sumber daya manusia dengan sasaran strategis “Terwujudnya budaya birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi BerAKHLAK dengan Aparatur Sipil Negara yang profesional”. Tabel 2.2 Capaian Sasaran Strategis RBI Sasaran Strategis Indikator Target pada Road Map RB Nasional 2024 Capaian 2022 SS.1 Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang Digital, Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2,6-<3,5 (Baik) 3,01 (Baik) Capaian Akuntabilitas Kinerja (Baik) n/a* Capaian Akuntabilitas Keuangan WTP WTP SS. 2 Terwujudnya budaya birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi BerAKHLAK dengan Aparatur Sipil Negara yang profesional Survei Penilaian Integritas >81,1% 78,04 Survei Indeks BerAKHLAK 67,142% 54,3% (Cukup Sehat, Kategori B) Survei Kepuasan Masyarakat >88,06 89,06% (Sangat Baik) Keterangan: * : belum pernah dilakukan penilaian Warna hijau : telah mencapai target Warna jingga : belum mencapai target Warna abu : belum dapat ditentukan Tingkat capaian sasaran strategis sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.2 memperlihatkan bahwa terdapat enam indikator yang menjadi target capaian sasaran strategis RB Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kondisi eksisting sebagian indikator telah mencapai target 2024, yaitu indeks SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik), capaian akuntabilitas keuangan dan survei kepuasan masyarakat. Sedangkan kondisi saat ini yang belum mencapai target 2024 jdih.menpan.go.id adalah survei indeks BerAKHLAK dan survei penilaian integritas. Capaian akuntabilitas kinerja merupakan penilaian baru dan belum pernah dilakukan sebelumnya, adalah penilaian terhadap capaian program prioritas nasional dan capaian indikator kinerja utama. Terhadap gap yang terjadi antara capaian dan target 2024 yang belum sesuai, perlu dilakukan upaya lebih lanjut melalui pelaksanaan RBI ke depan. C. Capaian atas Sasaran dan Kegiatan Utama Sasaran dan kegiatan utama pada Road Map RB Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman tidak ditetapkan secara tertulis, melainkan tercakup dalam program delapan area perubahan. Sedangkan pada Road Map RB Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2020-2024 setelah penajaman tidak terfokus pada area perubahan, namun telah ditentukan sasaran dan kegiatan utama yang bersifat mandatory sesuai dengan amanat Road Map RB nasional. Setiap sasaran memiliki paling sedikit satu kegiatan utama. Sedangkan satu kegiatan utama memiliki minimal satu indikator kegiatan utama. Tabel 2.3 menunjukkan bahwa terdapat 10 sasaran, 18 kegiatan utama dan 24 indikator kegiatan utama yang bersifat mandatory. Kegiatan utama tersebut telah menjadi upaya perbaikan dalam reformasi birokrasi yang tersirat pada program RBI, namun sebelum dilakukan penajaman road map RB, belum semua kegiatan utama tersebut telah dilakukan penilaian secara khusus oleh Instansi Meso. Kemudian setelah dilakukan penajaman road map RB nasional, diamanatkan adanya penilaian pada setiap kegiatan utama yang terdiri dari beberapa indikator. Tabel 2.3 Capaian Sasaran dan Kegiatan Utama RBI Sasaran Kegiatan Utama Indikator Target pada Road Map RB Nasional 2024 Capaian 2022 SS.1: Terciptanya Tata Kelola Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang Digital, Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel S.1 Terimplementasik annya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi 1. Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile
Transformasi Layanan Digital n/a n/a* S.6 Meningkatnya Kualitas Pengawasan
* : belum pernah dilakukan penilaian ** : hasil penilaian tahun 2021 Warna hijau : telah mencapai target Warna biru : telah mendapatkan penilaian walaupun belum memiliki target Warna jingga : belum mencapai target Warna abu : belum dapat ditentukan Tabel 2.3 menggambarkan perbandingan capaian 2022 dengan target yang ada pada periode akhir Road Map RB Nasional (2024), bahwa sebagian besar indikator kegiatan utama merupakan jenis penilaian baru sehingga belum ada target maupun capaian. Walaupun begitu, pelaksanaan kerja masih sesuai koridor dan rencana penilaian baru tersebut. Sedangkan hanya sebagian indikator yang telah memiliki target tahun 2024 pada Road Map RB nasional dan memiliki capaian 2022. Capaian 2022 yang telah sesuai dengan target tahun 2024 ditunjukkan pada tiga indikator berwarna hijau, yaitu indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), capaian akuntabilitas keuangan dan survei kepuasan masyarakat. Seiring dengan proses penyederhanaan struktur organisasi sebagaimana kegiatan utama pertama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah membuat peta proses bisnis yang merepresentasikan seluruh proses dan aktivitas yang saling terkait dalam mencapai target kinerja. Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang terdiri atas 3 proses utama dan 6 proses pendukung beserta sub proses yang mencerminkan fungsi tertentu sekaligus menunjukkan pola hubungan antar fungsi. Sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja pada tahun 2021 dan jdih.menpan.go.id 2022, saat ini sedang dilakukan upaya penyesuaian peta proses bisnis agar selaras dengan perkembangan terkini. Upaya penguatan organisasi tak berhenti dengan penyederhanaan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan Jabatan Kritikal melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1024 Tahun 2022 tentang Jabatan Kritikal di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berupa 10 jabatan yang terdiri dari 4 Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan 6 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Jabatan tersebut dihasilkan berdasarkan pengukuran tertentu dengan alat ukur yang disusun dengan kesesuaian karakteristik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan dianggap paling tepat untuk diimplementasikan. Penetapan Jabatan Kritikal di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diharapkan dapat memudahkan pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara internal yang selanjutnya dapat diisi oleh para talent yang ada dalam kelompok rencana suksesi, yang pada akhirnya dapat menjamin keberlangsungan pelaksanaan kinerja strategis organisasi dan prioritas nasional. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang merupakan indikator kegiatan utama ke-3 diartikan sebagai hasil penilaian penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ditujukan sebagai key driver transformasi digital. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bermula ketika menghadapi situasi yang tidak menentu pada pandemi Covid-19, memerlukan adaptasi yang cepat guna tetap tercapainya target kinerja. Sebagai salah satu bentuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilakukan secara internal adalah digitalisasi sistem kerja. Hal ini menjadi faktor utama perubahan yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Bentuk koordinasi, perencanaan dan pelaporan kinerja, daftar hadir pegawai, forum diskusi/rapat, dan lainnya menjadi hal-hal yang dilakukan antisipasi dengan cepat dengan digital. Tidak hanya kemudahan sistem kerja, penerapan transformasi digital Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menjadi sarana percepatan pengambilan keputusan, dan efisiensi pelayanan. Selain layanan internal, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga melakukan perubahan ekstrem terhadap layanan internal. Layanan konsultasi, evaluasi atas implementasi kebijakan dan berbagai layanan utama lainnya telah dialihkan secara digital. Dalam hal pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja sebagaimana kegiatan utama ke-4 dalam tabel di atas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyusun pedoman penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 97 Tahun 2020. Pedoman akuntabilitas menjelaskan prinsip akuntabilitas dalam upaya mendukung dan mempercepat pencapaian menuju good governance sebagai pilar penting dalam pelaksanaan RB Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. jdih.menpan.go.id Upaya lain terkait kinerja yang tengah dilakukan sejak tahun 2021 adalah membangun pola evaluasi kinerja pegawai berdasarkan pada capaian kinerja organisasi dan masih terus dilakukan penyempurnaan. Hal ini dilakukan melalui pengukuran nilai dan predikat kinerja organisasi. Pengukuran memerhatikan keterkaitan dengan kinerja yang dimandatkan oleh nasional, kualitas indikator output/outcome, kendali atas pencapaian indikator dan efisiensi realisasi anggaran. Pelaksanaan predikat kinerja organisasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah dilakukan. Pelaksanaan pembentukan peraturan perundangan-undangan sebagaimana kegiatan utama ke-11 telah dilakukan secara sistematis. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyusun peta kebijakan untuk melakukan identifikasi keterkaitan antar kebijakan lainnya. Peta kebijakan diperlukan guna menggambarkan peraturan yang terkait satu sama lain sehingga menjadikan informasi yang saling melengkapi antar kebijakan. Sejalan dengan perkembangan kebijakan, peta keterkaitan disusun berdasarkan tema kebijakan sesuai dengan bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Terhadap pelaksanaan pelayanan yang prima sebagaimana pada kegiatan utama ke-18, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berupaya memberikan layanan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Sebagai bentuk komitmen, diterapkan sistem sanksi terhadap layanan yang tidak sesuai standar. Sanksi berupa pemberian kompensasi yang diberikan kepada penerima layanan. Pemberian kompensasi diberikan sesuai dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2021 sesuai dengan tingkat kesalahan atau kekeliruan yang terjadi. Selain 24 indikator mandatory tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga melakukan langkah mandiri yang menjadi salah satu highlight capaian internal. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengembangkan mekanisme rekrutmen agen perubahan sehingga terbentuk Agen Perubahan yang memiliki potensi, minat dan komitmen tinggi dalam melakukan perubahan. Agen perubahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memiliki acara khusus yaitu Forum Agen Perubahan sebagai wadah sharing pelaksanaan perubahan untuk didapatkan masukan bersama atas masalah yang dihadapi dan knowledge sharing dengan Agen Perubahan instansi/perusahaan lain. Kini Agen Perubahan, yang juga menjadi fokus dalam pembawa perubahan budaya kerja, turut diikutsertakan dalam berbagai peningkatan kapabilitas melalui workshop khusus. Dua capaian indikator yang berwarna jingga pada Tabel 2.3 mengindikasikan bahwa capaian yang didapat pada tahun 2022 belum mencapai target yang ditetapkan untuk diraih pada 2024, yaitu survei penilaian integritas dan survei BerAKHLAK. Capaian indikator yang berwarna biru menandakan adanya capaian 2022 namun belum ada target yang ditetapkan untuk 2024. Sedangkan capaian indikator yang paling banyak adalah warna abu dengan isian n/a artinya indikator tersebut merupakan penilaian baru dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Mencermati hal tersebut, diperlukan intervensi lebih dalam melalui pelaksanaan RBI. Intervensi yang dilakukan berupa penetapan target jdih.menpan.go.id tahunan yang akan dicapai menuju tahun 2024 guna optimalisasi periode akhir dalam Road Map RB 2020-2024. 2.2 Capaian Quick Wins Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indeks RB yang diraih oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merupakan hasil dari berbagai langkah dan upaya perbaikan. Upaya tersebut telah dilakukan dalam tata kelola pemerintahan dan membawa perubahan yang cukup signifikan, khususnya melalui quick wins. Quick wins sebagai langkah percepatan dan pemecahan isu strategis, dilakukan dalam rangka memberikan dampak positif jangka pendek. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dinyatakan bahwa quick wins Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdiri atas satu mandatory dan lima mandiri. Capaian quick wins hingga akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut:
Hasilnya struktur organisasi menjadi lebih ramping karena birokrasi hanya terdiri dari dua level dan kinerja individu lebih nyata dan terukur. Sebanyak total 141 orang pejabat, baik jabatan administrator (Eselon III) dan jabatan pengawas (Eselon IV), masing-masing dialihkan menjadi jabatan Fungsional Ahli Madya dan jabatan Fungsional Ahli Muda. Struktur organisasi dengan pejabat Eselon III dan IV hanya ada pada Bagian Tata Usaha dan Layanan Pengadaan dengan Subbagian Protokol dan Rumah Tangga. Transformasi dilakukan kembali pada tahun 2021 atas dasar hasil evaluasi penyelenggaraan fungsi. Berbagai perubahan organisasi dilakukan berupa penguatan, penambahan, dan penajaman fungsi, simplifikasi perumusan fungsi serta adanya struktur organisasi dengan pejabat Eselon III dan IV yang ada hanya pada Bagian Tata Usaha dan Layanan Pengadaan serta Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan dengan Subbagian Protokol, Subbagian Tata Usaha Menteri, dan Subbagian Tata Usaha Sekretariat Kementerian.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyusun cascading kinerja secara berurutan dari jabatan tertinggi hingga jabatan level bawah. Pada Jabatan Tinggi Pratama dan Jabatan Tinggi Madya, cascading kinerja dibuktikan melalui penyusunan Perjanjian Kinerja (PK). Penyusunan PK memastikan bahwa setiap target memiliki kaitan dengan target pada level jabatan di atasnya. Sedangkan pada level jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, cascading kinerja dibuktikan dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Setiap pegawai yang menyusun target kinerja pada SKP harus mendapatkan penugasan dari Jabatan Tinggi Madya di atasnya terlebih dahulu sesuai dengan target PK. jdih.menpan.go.id Adapun penyelarasan perencanaan dan penilaian kinerja individu, telah dilakukan integrasi sistem informasi perencanaan dan evaluasi kinerja organisasi melalui aplikasi SiPebe dengan sistem informasi sasaran kinerja pegawai melalui aplikasi SKP online. Setiap pegawai yang menyusun SKP dan membuktikan hasil kerjanya melalui aplikasi SKP online harus melakukan tagging sesuai dengan keterkaitan output PK unit kerja yang telah ditetapkan dan dijabarkan pada aplikasi SiPebe.
Adanya pedoman manajemen talenta, dalam jangka pendek, diharapkan memudahkan pengelola sumber daya manusia dalam menyiapkan talenta internal sebagai pemimpin masa depan, mendorong peningkatan profesionalisme jabatan, kompetensi dan kinerja talenta, mewujudkan rencana suksesi serta memastikan tersedianya pasokan talenta yang tepat pada waktu yang diperlukan. Sedangkan dalam jangka panjang, pedoman manajemen talenta diharapkan pada meningkatkan pencapaian tujuan strategis dan peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui pengelolaan sumber daya manusia yang optimal.
Sertifikat elektronik dimiliki bagi setiap pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan adanya sertifikat dimaksud, setiap surat yang ditandatangani pejabat akan memiliki password tertentu sehingga naskah dinas yang dikeluarkan benar-benar diyakini kebenarannya. Keaslian naskah dinas juga dapat dilakukan pengecekan dengan kode tertentu sebagai dokumen yang sah. jdih.menpan.go.id
Adapun perbaikan standar pelayanan berupa simplifikasi alur proses layanan, percepatan jangka waktu penyelesaian layanan dan penambahan media pengaduan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2.3 Isu Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Isu strategis merujuk pada isu ataupun permasalahan kunci yang harus diintervensi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Penting bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dapat mengidentifikasi dan mengatasi isu strategis secara efektif, karena kegagalan dalam mengatasi isu-isu tersebut dapat berdampak negatif pada pencapaian kinerja. Pada Road Map RB nasional disampaikan adanya dua jenis isu, isu hulu dan hilir. Secara umum, isu strategis pada tingkat hulu ialah birokrasi yang belum kolaboratif, transformasi digital yang belum optimal, penyederhanaan struktur dan mekanisme kerja baru yang belum tuntas, dan integritas penyelenggaraan pemerintahan yang masih menghadapi kendala. Isu strategis tersebut disesuaikan pada kondisi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjadi lebih rinci dan relevan. Beberapa hal yang menjadi isu strategis pelaksanaan RB Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diantaranya ialah:
Mekanisme kerja bagi pegawai juga perlu didorong agar lebih fleksibel, tidak terlalu terikat ruang dan waktu, dengan penekanan utama pada hasil kerja, sehingga perlu mekanisme kerja baru yang sesuai kebutuhan, jdih.menpan.go.id mengakomodir work-life balance, sekaligus mendorong produktivitas dan peningkatan kualitas kerja.
jdih.menpan.go.id Menghadapi situasi tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tim RBI khususnya, perlu menyiapkan strategi dan mengantisipasi segala potensi risiko yang dapat menghambat proses pencapaian kinerja. Hal tersebut dilakukan dengan terus melakukan update informasi dan konsolidasi para pihak yang terkait di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Padahal program tersebut tersebar pada berbagai kementerian/lembaga dan diharapkan adanya kolaborasi. Untuk itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai non- implementing agency yang memiliki kekuatan pada pembuatan kebijakan yang dapat mempengaruhi program pengentasan kemiskinan diharapkan dapat memberikan kontribusi. Kontribusi secara tidak langsung melalui kebijakan atau bentuk lainnya sesuai dengan kewenangan, akan menjadi langkah strategis sebagai kolaborasi yang utuh.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dapat mengambil peran secara tidak langsung dalam peningkatan investasi melalui langkah keterpaduan yang mampu menyelesaikan masalah dalam hal alur proses, baik terkait investasi maupun layanan yang berujung pada kemudahan berinvestasi.
jdih.menpan.go.id BAB III Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Sesuai dengan arah kebijakan reformasi birokrasi nasional, pelaksanaan RB dibagi menjadi tiga level (makro, meso, dan mikro) dengan dua fokus pendekatan (double track) yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik. Dalam konteks pelaksanaan RB Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi artinya pelaksanaan RB pada tataran mikro yang juga menyasar isu hulu (general) maupun hilir (tematik). Pelaksanaan RB pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi didasari pada dua dimensi, yaitu dimensi Prioritas Nasional dan dimensi Prioritas Instansional. Prioritas nasional artinya kebijakan RB Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diselaraskan dengan kebijakan nasional di level makro dan meso yang bersifat mandatory, sedangkan dimensi instansional didasari pada prioritas instansional sesuai kebutuhan peningkatan kualitas tata kelola internal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tujuan yang terdapat pada Road Map RB Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman adalah “Terwujudnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berkualitas dan Kapabel”, sedangkan tujuan dari Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman adalah “Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang efektif, berintegritas, dengan pelayanan berkualitas”. Tujuan diarahkan untuk memperkuat kapasitas internal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar organisasi mampu berkontribusi dalam menciptakan RB yang berdampak pada Pembangunan nasional. Berkaitan dengan sasaran, terdapat dua sasaran strategis yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang Digital, Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel” sebagai hard element atau bentuk penguatan terhadap kapasitas dan tata kelola organisasi, dan “Terwujudnya budaya birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi BerAKHLAK dengan Aparatur Sipil Negara yang profesional” sebagai soft element atau bentuk penguatan terhadap profesionalitas dan integritas pegawai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Uraian rincian terhadap tujuan dan sasaran strategis mencakup indikator, baseline (capaian 2022), rata-rata kementerian/lembaga 2022 dan target 2024 terlihat dalam Tabel 3.1 dan Tabel 3.2. Tabel 3.1 Tujuan, Indikator, dan Target Kinerja RB Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tujuan Indikator Baseline Rata-Rata kementerian/lembaga Target 2024 Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang efektif, Indeks RB Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 86,13 76,53 86,50 jdih.menpan.go.id Tujuan Indikator Baseline Rata-Rata kementerian/lembaga Target 2024 berintegritas, dengan pelayanan berkualitas Tabel 3.2 Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja RB General Sasaran Strategis Indikator Baseline Rata-Rata kementerian/lembaga Target 2024 SS.1 Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang Digital, Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 3,01 2,78 3,2 Capaian Akuntabilitas Kinerja n/a* - n/a* Capaian Akuntabilitas Keuangan WTP WTP WTP SS.2 Terwujudnya budaya birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi BerAKHLAK dengan Aparatur Sipil Negara yang profesional Nilai Survei Indeks BerAKHLAK 54,3% (Cukup Sehat) 57,25 (Cukup Sehat) 75% (Sehat) Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) 78,04 78,65 81,00 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 89,06 90,66 91,00 Keterangan: *: ditargetkan minimal baik dan akan ditentukan setelah mendapatkan instrument serta data Berdasarkan identifikasi sebagaimana dijelaskan di atas, kegiatan utama pada Road Map RB internal berjumlah 18 yang semuanya bersifat mandatory dengan 26 indikator. Dari indikator tersebut terbagi menjadi 24 indikator bersifat mandatory dan 2 bersifat mandiri. Uraian secara lengkap atas sasaran, Kegiatan utama, indikator, baseline (capaian 2022), rata-rata kementerian/lembaga (2022), target kinerja, waktu pelaksanaan dan koordinator pelaksanaan RB General sebagaimana dalam Tabel 3.3. jdih.menpan.go.id Tabel 3.3 Sasaran, Kegiatan Utama, dan Indikator Kegiatan Utama RB General Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Sasaran Kegiatan Utama Indikator Kegiatan Utama Baseline Rata- Rata keme nteria n/lem baga Target Unit Kerja 2023 2024 Koordinato r SS.1: Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang Digital, Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel S.1 Terimpleme ntasikannya Kebijakan Penyederha naan Birokrasi 1. Penyederhana an Birokrasi (Penyederhana an Struktur Organisasi)/tr ansformasi organisasi berbasis kinerja dan agile
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
Pelaksanaan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas
Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital 9. Transformasi Layanan Digital n.a* - n/a* n/a* Biro DKIP S.6 Meningkatn ya Kualitas Pengawasan 6. Pembangunan Zona Integritas di unit kerja
Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan- undangan
Pelaksanaan Arsip Digital
Pelaksanaan Data Statistik Sektoral
Pelaksanaan Core Values
Persentase rencana aksi Agen Perubahan berdasarkan core values BerAKHLAK yang terlaksana ** n/a* - n/a* 85 % Biro MKKS 18. Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima
*: ditargetkan minimal baik dan akan ditentukan setelah mendapatkan instrument serta data **: indikator ini bersifat mandiri (tidak terdapat pada mandatory Road Map RB Nasional) ***: belum dapat ditentukan karena terdapat metode pengukuran baru Di samping RB General, juga terdapat RB Tematik, meskipun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi teridentifikasi sebagai non-implementing agency, yang berarti tidak secara langsung mengeksekusi empat tema RB tematik, namun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat tercapainya prioritas pembangunan nasional. Pada RB Tematik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah dirumuskan 4 sasaran dengan 8 indikator kinerja. Uraian secara lengkap atas sasaran, indikator, koordinator dan strategi penguatan tata kelola internal Tematik sebagaimana dalam Tabel 3.4. Tabel 3.4 Tema, Sasaran, Indikator, dan Strategi Penguatan Tata Kelola Internal RB Tematik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Sasaran Tematik Indikator Strategi Penguatan Tata Kelola Internal Tematik Unit Kerja Koordinator
fungsi terkait layanan pendidikan, kesehatan dan bantuan sosial
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur jdih.menpan.go.id Sasaran Tematik Indikator Strategi Penguatan Tata Kelola Internal Tematik Unit Kerja Koordinator Aparatur Sipil Negara
Perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggunakan Komponen Dalam Negeri Biro UK jdih.menpan.go.id BAB IV Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Anggaran dimaksud dapat dipetakan sesuai dengan indikator kinerja, baik pada RB General maupun Tematik. Terkait upaya pengelolaan RB yang baik dalam hal sumber daya manusia, perlu dibentuk Tim atau Unit Pengelola RB Internal yang dinamakan Strategic Transformation Unit (STU). Tim tersebut berperan melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan serta melakukan monitoring secara berkala. Tim ini berperan sebagai penggerak, pelaksana dan pengawal pelaksanaan RB di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tugas dari Tim atau Unit Pengelola RB Internal dalam pelaksanaan RB adalah:
Dalam rangka untuk memastikan kegiatan program pelaksanaan RB serta monitoring dan evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi sesuai dengan yang diharapkan, maka pada tingkat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Gambar 4.1 Alur Tugas Tim Pengelola RB Internal jdih.menpan.go.id Negara dan Reformasi Birokrasi Tim atau Unit Pengelola RB Internal (Strategic Transformation Unit) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Pelaksanaan RB di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian. Selanjutnya untuk monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan RB di internal dilaksanakan oleh Inspektur Kementerian. Adapun dalam pengelolaan RB berdasarkan dua fokus RB General dan RB Tematik dibentuk tim sebagai berikut: Selain itu, diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja, untuk memastikan bahwa setiap rencana kegiatan atas sasaran pelaksanaan RB telah dilaksanakan secara sistemik dan komprehensif oleh semua unit kerja di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Gambar 4.2 Pelaksana RB Level Mikro Gambar 4.3 Tim Pengelola RB Internal jdih.menpan.go.id
Evaluasi dibedakan menjadi dua jenis Evaluasi RB, yaitu Evaluasi Eksternal dan Evaluasi Internal. Evaluasi Eksternal RB dilakukan oleh evaluator meso dan evaluator nasional dengan tujuan mendapatkan gambaran objektif mengenai perkembangan dan dampak RB jika dibandingkan dengan sasaran dan tujuan RB. Sedangkan evaluasi internal dilakukan oleh evaluator internal, yaitu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan RB. Pelaksanaan evaluasi internal dilakukan dalam kurun waktu triwulanan (per tiga bulan). Evaluasi tersebut bertujuan untuk menilai kemajuan pelaksanaan RB secara keseluruhan, termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan dimulai dari evaluasi tahap perencanaan (ex-ante) dan evaluasi tahap pelaksanaan (on-going). Sedangkan evaluasi eksternal dilakukan pasca pelaksanaan rencana aksi (ex-post). Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan perbaikan terhadap pelaksanaan RB di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. jdih.menpan.go.id BAB V PENUTUP Pelaksanaan RB Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bertujuan mewujudkan birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang efektif, berintegritas dengan pelayanan berkualitas. Road Map RB internal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini merupakan penyesuaian dari regulasi sebelumnya agar selaras dengan penajaman Road Map RB Nasional. Dalam pedoman ini telah diuraikan mengenai penajaman tujuan dan sasaran RB Internal, penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak serta strategi RB General (penanganan isu hulu) dan RB Tematik penanganan isu hilir) sesuai konteks Kementerian PANRB. Dengan penajaman reformasi birokrasi internal tersebut, kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diharapkan semakin meningkat, begitu juga dengan kualitas layanan yang diberikan. Layanan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada pihak internal maupun eksternal seperti kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan masyarakat diharapkan dapat dirasakan dampaknya secara nyata, sehingga turut mendukung pencapaian pembangunan nasional. Kesuksesan pelaksanaan RB Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merupakan tanggung jawab seluruh pimpinan dan pegawai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Road Map RB internal beserta rencana aksi yang ada di dalamnya diharapkan dapat menjadi panduan pelaksanaan RB internal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang jelas dan terarah, dilaksanakan secara penuh komitmen, konsisten, kolaboratif dan sinergis. Hasil dari pelaksanaan Road Map ini tentunya tidak sekedar menguatnya kapasitas internal organisasi, namun juga memberi dampak pada isu-isu prioritas pembangunan nasional. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI ABDULLAH AZWAR ANAS ttd
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)