DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 28)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyesuaian manajemen talenta Aparatur Sipil Negara perlu segera dilakukan agar sesuai dengan kebutuhan dan dinamika organisasi pemerintahan;
c.bahwa terdapat pembaruan hukum di bidang Aparatur Sipil Negara yang mengatur pengembangan talenta dan karier dilaksanakan melalui manajemen talenta, sehingga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); SALINAN jdih.menpan.go.id
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6.Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 374);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 28);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 66); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 28) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai jdih.menpan.go.id Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
5.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
6.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
8.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
9.Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
10.Sistem Merit adalah penyelenggaraan sistem Manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi.
11.Talenta adalah Pegawai ASN yang memenuhi syarat tertentu untuk masuk ke dalam kelompok Rencana Suksesi.
12.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
13.Jabatan Target adalah Jabatan yang sedang atau akan lowong yang akan diisi kandidat Talenta dalam pengembangan karier PNS.
14.Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara disingkat Manajemen Talenta ASN adalah Manajemen Talenta ASN Nasional dan Manajemen Talenta ASN Instansi. jdih.menpan.go.id
15.Manajemen Talenta ASN Nasional adalah sistem manajemen karier ASN yang meliputi tahapan Akuisisi Talenta, Pengembangan Talenta, Retensi Talenta, dan Penempatan Talenta yang diprioritaskan untuk menduduki Jabatan Target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pemerintah secara nasional dalam rangka akselerasi pembangunan nasional.
16.Manajemen Talenta ASN Instansi adalah sistem manajemen karier ASN yang meliputi tahapan Akuisisi Talenta, Pengembangan Talenta, Retensi Talenta, dan Penempatan Talenta yang diprioritaskan untuk menduduki Jabatan Target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
17.Kotak Manajemen Talenta adalah bagan yang terdiri dari 9 (sembilan) kategori yang menunjukkan sekumpulan Pegawai ASN berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja.
18.Rencana Suksesi adalah perencanaan sistematis melalui pemetaan Suksesor yang diproyeksikan dalam Jabatan Target.
19.Kelompok Rencana Suksesi Instansi adalah kelompok Talenta pada masing-masing Instansi Pemerintah yang berasal dari kotak 9 (sembilan), 8 (delapan), dan 7 (tujuh) yang disiapkan untuk menduduki Jabatan Target di lingkungan instansinya.
20.Kelompok Rencana Suksesi Nasional adalah kelompok Talenta yang berasal dari kotak 9 (sembilan) pada masing-masing Instansi Pemerintah yang dihimpun oleh Komite Talenta ASN Nasional untuk disiapkan menduduki Jabatan Target dalam lingkup nasional.
21.Suksesor (successor) adalah Talenta yang dicalonkan menjadi pengganti Pejabat yang menduduki Jabatan Target saat ini dan disiapkan untuk mendudukinya pada saat jabatan tersebut lowong dan/atau sesuai kebutuhan.
22.Akuisisi Talenta adalah strategi mendapatkan Talenta yang dilaksanakan melalui tahapan analisis Jabatan Target, analisis kebutuhan Talenta, penetapan strategi akuisisi, identifikasi, penilaian dan pemetaan Talenta, penetapan kelompok Rencana Suksesi, serta pencarian Talenta melalui mekanisme mutasi dan/atau promosi antar instansi dan pertukaran pegawai melalui mekanisme penugasan.
23.Pengembangan Talenta adalah strategi pengembangan karier dan kompetensi Talenta dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, potensi, integritas, moralitas dan kebutuhan Instansi Pemerintah. jdih.menpan.go.id
24.Retensi Talenta adalah strategi mempertahankan Talenta melalui pemantauan, penghargaan, dan manajemen suksesi untuk menjaga dan mengembangkan kompetensi dan karier agar siap dalam penempatan jabatan.
25.Penempatan Talenta adalah strategi Penempatan Talenta yang tepat pada Jabatan Target di waktu yang tepat.
26.Mobilitas Talenta adalah perpindahan dan/atau pergeseran Pegawai ASN dari satu jabatan ke jabatan lain, baik dalam satu instansi maupun antar-Instansi Pemerintah, yang dilaksanakan berdasarkan Sistem Merit.
27.Komite Talenta ASN Nasional adalah tim penilai akhir yang memberikan rekomendasi dalam pengambilan keputusan atau pertimbangan dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian bagi Pegawai ASN yang akan dan sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan fungsional ahli utama.
28.Komite Talenta ASN Instansi adalah tim yang memberikan rekomendasi dalam pengambilan keputusan atau pertimbangan dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian bagi Pegawai ASN selain yang menduduki jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan fungsional ahli utama.
29.Potensial adalah kepemilikan potensi/kemampuan terpendam (underlying capabilities) yang memungkinkan Talenta untuk mengembangkan dan menerapkan kompetensi yang diperlukan dalam Jabatan Target yang diperkirakan dapat diperankan melalui metode asesmen terpadu (assessment center) meliputi penilaian potensi dan penilaian kompetensi, Uji Kompetensi, rekam jejak jabatan, dan pertimbangan lain sesuai ketentuan.
30.Kompetensi adalah kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang perlu dimiliki oleh setiap Pegawai ASN agar dapat melaksanakan tugas secara efektif.
31.Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Jabatan adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
32.Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
33.Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
34.Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat jdih.menpan.go.id diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan Jabatan.
35.Uji Kompetensi adalah pengukuran dan penilaian Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya.
36.Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai ASN pada organisasi/unit.
37.Penilaian Kinerja adalah penilaian terhadap kinerja yang merupakan penggabungan nilai Sasaran Kinerja Pegawai dan nilai Perilaku Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38.Pemeringkatan Kinerja adalah perbandingan antara Kinerja Pegawai ASN dengan Pegawai ASN lainnya dalam 1 (satu) unit kerja dan/atau instansi.
39.Bimbingan Kinerja adalah suatu proses terus- menerus dan sistematis yang dilakukan oleh atasan langsung dalam membantu Pegawai ASN agar mengetahui dan mengembangkan kompetensi Pegawai ASN dan mencegah terjadinya kegagalan Kinerja.
40.Konseling Kinerja adalah proses untuk melakukan identifikasi dan membantu penyelesaian masalah Perilaku Kinerja yang dihadapi Pegawai ASN dalam mencapai target Kinerja.
41.Rotasi Jabatan (job rotation) adalah pemindahan Talenta secara sistematik dari satu jabatan ke jabatan lain.
42.Perluasan Jabatan (job enlargement) adalah peningkatan Kinerja Talenta melalui penambahan tugas dan fungsi dalam lingkup jabatan yang sama.
43.Pengayaan Jabatan adalah peningkatan motivasi Talenta melalui pengayaan peran dan tanggung jawab, meningkatkan otonomi (kendali) dan memberikan kesempatan untuk pertumbuhan pribadi maupun profesional.
44.ASN Corporate University adalah entitas kegiatan pengembangan kompetensi ASN yang berperan sebagai sarana strategis untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam bentuk penanganan isu strategis melalui proses pembelajaran tematik dan terintegrasi dengan melibatkan Instansi Pemerintah terkait dan tenaga ahli dari dalam/luar Instansi Pemerintah.
45.Sekolah Kader adalah sistem pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk menyiapkan pejabat administrator melalui jalur percepatan peningkatan jabatan.
46.Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai Pegawai ASN yang disusun secara jdih.menpan.go.id sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
47.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
2.Judul bagian kesatu BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
3.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Manajemen Talenta ASN Nasional dilaksanakan oleh Komite Talenta ASN Nasional yang terdiri atas unsur:
1. a.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
2. b.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sekretariat negara;
3. c.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional/lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
4. d.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
5. e.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
6. f.lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN; dan
7. g.lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen ASN.
(2)Menteri mengusulkan Komite Talenta ASN Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden. jdih.menpan.go.id

4.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan Manajemen Talenta ASN Instansi berdasarkan analisis kebutuhan yang mengacu pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta, strategi organisasi guna mewujudkan prioritas pembangunan nasional.
(2)Penyelenggaraan Manajemen Talenta ASN Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Komite Talenta ASN Instansi.
(3)Manajemen Talenta ASN Instansi diatur dalam:
1. a.peraturan menteri/lembaga, untuk Instansi Pusat; atau
2. b.peraturan kepala daerah, untuk Instansi Daerah.
  1. 5.Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 7 (tujuh) pasal yakni Pasal 8A, Pasal 8B, Pasal 8C, Pasal 8D, Pasal 8E, Pasal 8F, dan Pasal 8G yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1)Komite Talenta ASN Instansi diusulkan oleh Pejabat yang Berwenang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
(2)Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan Komite Talenta ASN Instansi.

Pasal 8B

(1)Komite Talenta ASN Instansi terdiri atas:
1. a.ketua merangkap anggota; dan
2. b.anggota.
(2)Jumlah anggota Komite Talenta ASN Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang.
(3)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Pejabat yang Berwenang.
(4)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.pejabat pimpinan tinggi yang menangani bidang pembinaan kepegawaian;
2. b.pejabat pimpinan tinggi yang menangani bidang pengawasan; dan
3. c.pejabat pimpinan tinggi lain di lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan kebutuhan.
(5)Anggota Komite Talenta ASN Instansi yang akan menjadi kandidat Talenta suatu jabatan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan Manajemen Talenta ASN Instansi yang bersangkutan. jdih.menpan.go.id

Pasal 8C

(1)Komite Talenta ASN Instansi terdiri atas:
1. a.Komite Talenta ASN kementerian/lembaga;
2. b.Komite Talenta ASN pemerintah daerah provinsi; dan
3. c.Komite Talenta ASN pemerintah daerah kabupaten/kota.
(2)Komite Talenta ASN Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.melakukan verifikasi Pemeringkatan Kinerja tahunan Pegawai ASN dan tingkatan Potensial Pegawai ASN;
2. b.menetapkan Kotak Manajemen Talenta Pegawai ASN untuk seluruh jenjang jabatan;
3. c.merekomendasikan Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan untuk masuk dalam kelompok Rencana Suksesi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
4. d.merekomendasikan rencana Penempatan Talenta PNS, rencana Pengembangan Talenta PNS, dan rencana Akuisisi Talenta ASN kepada Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
5. e.merekomendasikan hasil evaluasi pelaksanaan Penempatan Talenta PNS, rencana Pengembangan Talenta PNS, dan rencana Akuisisi Talenta ASN.
(3)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling sedikit melalui:
1. a.asesmen;
2. b.ujian tertulis;
3. c.wawancara;
4. d.presentasi; dan/atau
5. e.rekam jejak.
(4)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d wajib dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
(5)Dalam hal Pejabat Pembina Kepegawaian tidak melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan rekomendasi yang diusulkan oleh Komite Talenta ASN Instansi yang mencakup:
1. a.kelompok Rencana Suksesi;
2. b.Penempatan Talenta PNS;
3. c.rencana Pengembangan Talenta PNS; dan
4. d.rencana Akuisisi Talenta ASN.
(7)Kelompok Rencana Suksesi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilaksanakan dan ditetapkan setiap tahun.
(8)Penempatan Talenta PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, rencana Pengembangan Talenta PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, dan rencana Akuisisi Talenta ASN sebagaimana jdih.menpan.go.id dimaksud pada ayat (6) huruf d ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 8D

Pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian yang dilaksanakan oleh Komite Talenta ASN Instansi mencakup:

a.jabatan pimpinan tinggi pratama;
b.jabatan administrator;
c.jabatan pengawas;
d.jabatan fungsional selain jabatan fungsional ahli utama; dan
e.jabatan pelaksana.

Pasal 8E

Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8C ayat (2) huruf c dan huruf d tidak dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian maka akan dipertimbangkan sebagai faktor koreksi dalam pengukuran penerapan Sistem Merit. Pasal 8F

(1)Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Talenta ASN Instansi dibantu oleh sekretariat komite.
(2)Sekretariat komite sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi pelaksanaan Manajemen Talenta ASN Instansi.
(3)Sekretariat komite sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang kepegawaian di Instansi Pemerintah.
(4)Sekretariat komite sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit terdiri atas unsur dari unit kerja yang menangani bidang:
1. a.kepegawaian;
2. b.organisasi dan tata laksana; dan
3. c.pengembangan sumber daya manusia.
(5)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.penyiapan data Pemeringkatan Kinerja tahunan Pegawai ASN dan data kepegawaian lain yang dibutuhkan oleh Komite Talenta ASN Instansi;
2. b.pengelolaan dan pemutakhiran data profil Talenta;
3. c.penyiapan dukungan administrasi penetapan pembentukan Komite Talenta ASN Instansi, kelompok Rencana Suksesi, rencana Penempatan Talenta PNS, rencana Pengembangan Talenta PNS, dan rencana Akuisisi Talenta ASN yang akan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
4. d.pengidentifikasian dan penginformasian jabatan yang lowong dan yang akan lowong;
5. e.penginformasian jabatan yang lowong dan yang akan lowong ke dalam sistem informasi ASN; jdih.menpan.go.id
6. f.pemfasilitasian pelaksanaan rencana Penempatan Talenta PNS, rencana Pengembangan Talenta PNS, dan rencana Akuisisi Talenta ASN;
7. g.pemberian dukungan pelayanan Uji Kompetensi yang dibutuhkan Komite Talenta ASN Instansi;
8. h.pemberian dukungan informasi profil Talenta baik dari internal Instansi Pemerintah maupun profil Talenta dari Kelompok Rencana Suksesi Instansi Pemerintah lain; dan
9. i.pemberian layanan dan dukungan teknis lain kepada Komite Talenta ASN Instansi. Pasal 8G
(1)Komite Talenta ASN Instansi menggunakan profil Talenta sebagai salah satu bahan pertimbangan objektif dalam penyelenggaraan Manajemen Talenta ASN berdasarkan prinsip meritokrasi.
(2)Profil Talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan informasi kepegawaian dari setiap Talenta ASN paling sedikit terdiri atas:
1. a.data pegawai ASN, meliputi:
  1. 1.nama pegawai ASN dan gelar;
  2. 2.nomor induk pegawai (NIP);
  3. 3.jabatan dan kelas jabatan;
  4. 4.tempat tanggal lahir dan usia;
  5. 5.tanggal melaksanakan tugas sebagai Calon PNS; dan
  6. 6.tanggal melaksanakan tugas sebagai ASN.
2. b.riwayat pendidikan;
3. c.rekam jejak jabatan yang meliputi:
  1. 1.riwayat jabatan dan masa kerja jabatan;
  2. 2.pencapaian dan prestasi;
  3. 3.penugasan dalam tim kerja;
  4. 4.Pemeringkatan Kinerja; dan
  5. 5.sanksi;
4. d.riwayat Kotak Manajemen Talenta;
5. e.riwayat kompetensi yang meliputi:
  1. 1.penilaian kompetensi dan penilaian potensial;
  2. 2.rencana pengembangan individu;
  3. 3.riwayat pengembangan kompetensi; dan
  4. 4.riwayat pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan;
6. f.riwayat hasil Penilaian Kinerja paling singkat 1 (satu) tahun terakhir;
7. g.rencana pengembangan karier individu baik jabatan maupun bidang kerja; dan
8. h.riwayat organisasi.
(3)Talenta melakukan pemutakhiran data profil secara mandiri dan berkala. jdih.menpan.go.id

6.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan Manajemen Talenta ASN Instansi dan Nasional untuk PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
1. a.Akuisisi Talenta;
2. b.Pengembangan Talenta;
3. c.Retensi Talenta;
4. d.Penempatan Talenta; dan
5. e.Pemantauan dan evaluasi.
(2)Dalam hal penyelenggaraan Manajemen Talenta ASN Instansi untuk PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
1. a.Akuisisi Talenta; dan
2. b.Pemantauan dan evaluasi.
  1. 7.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Manajemen Talenta ASN didukung infrastruktur yang terdiri atas:

a.peta jabatan yang sedang/akan lowong dan Jabatan Target;
b.profil Talenta;
c.standar metode dan penilaian dalam metode asesmen terpadu (assessment center) dan Uji Kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
d.Standar Kompetensi Jabatan setiap Instansi sesuai Peraturan Menteri;
e.standar Penilaian Kinerja riil;
f.pola karier;
g.Komite Talenta;
h.program Pengembangan Talenta (ASN Corporate University/Sekolah Kader/Tugas Belajar);
i.dihapus
j.basis data sumber daya manusia (SDM);
k.sistem informasi manajemen Talenta ASN; dan
l.anggaran.
1. 8.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…