Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012
- Nomor
- 36
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 4
PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik sudah tidak sesuai lagi dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN, PENETAPAN, DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN.
Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam peraturan ini digunakan sebagai acuan bagi penyelenggara pelayanan dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan; Pasal 3 ... DAFTAR ISI PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PENETAPAN, DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN iv DAFTAR ISI vi DAFTAR TABEL v BAB I PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang 2 B. Maksud, Tujuan, dan Sasaran 2 C. Ruang Lingkup 2 BAB II PENGERTIAN, PRINSIP, DAN KOMPONEN STANDAR PELAYANAN 3 A. Pengertian 3 B. Prinsip 4 C. Komponen 5 BAB III PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN 7 A. Penyiapan Rancangan Standar Pelayanan 7
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap Penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang tersebut, diperlukan petunjuk teknis penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan. Juknis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penyelenggara dan masyarakat dalam menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan Selama ini penyusunan standar pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik yang pada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa dalam penyusunan dan penetapan standar pelayanan publik penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, agar standar pelayanan dapat dilaksanakan dengan baik dan konsisten sesuai dengan kemampuan penyelenggara, maka penyusunan standar pelayanan perlu diselaraskan antara kemampuan sumber daya yang dimiliki penyelenggara dengan kebutuhan masyarakat serta kondisi lingkungan di mana satuan kerja Penyelenggara tersebut berada. B. Maksud … MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI [2] B. Maksud, Tujuan, dan Sasaran
C. Ruang Lingkup Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi: penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. B A B I I … MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI [3] B A B I I P E N G E R T I A N , P R I N S I P , D A N K O M P O N E N S T A N D A R P E L A Y A N A N A. Pengertian Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI [4]
B. Prinsip Dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip:
C. Komponen … MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI [5] C. Komponen Komponen standar pelayanan adalah komponen yang merupakan unsur-unsur administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap standar pelayanan dipersyaratkan harus mencantumkan komponen sekurang-kurangnya meliputi:
BAB III ... MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI [7] B A B I I I P E N Y U S U N A N S T A N D A R P E L A Y A N A N A. Penyiapan Rancangan Standar Pelayanan Agar penyusunan standar pelayanan dapat terlaksana dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam penyusunan standar pelayanan perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
Dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan yang didasarkan pada implementasi standar pelayanan, maka pembentukan Tim SP sebaiknya memperhatikan pihak-pihak yang berperan dalam Tim yang menentukan keberhasilan penyusunan dan penerapan standar pelayanan (pengambil keputusan) di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Tim SP anggotanya dipilih dan ditugaskan oleh Pimpinan Satuan Kerja Penyelenggara Pelayanan secara formal tertulis yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Penyelenggara Pelayanan. Struktur keanggotaan Tim SP sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Anggota Tim Standar Pelayanan dipilih oleh Pimpinan Satuan Kerja Penyelenggara Pelayanan.
1) mengidentifikasi kapasitas dan karakteristik pengelolaan unit pelaksana pelayanan (UPP) serta hal-hal yang terkait dengan komponen Standar pelayanan pada masing-masing jenis pelayanan; 2) menyusun … MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI [8] 2) menyusun rancangan standar pelayanan setiap jenis pelayanan; 3) membahas rancangan standar pelayanan bersama dengan unsur perwakilan masyarakat dan pihak terkait; 4) mempublikasikan rancangan standar pelayanan yang telah disepakati kepada masyarakat umum, dan menyempurnakan rancangan standar pelayanan (bilamana terdapat masukan dari publik) disiapkan untuk kemudian ditetapkan oleh Penyelenggara; 5) menyiapkan konsep Maklumat Pelayanan untuk ditetapkan oleh Penyelenggara; 6) mempublikasikan Maklumat Pelayanan; 7) menyiapkan mekanisme monitoring dan evaluasi penerapan standar pelayanan
Hasil dari identifikasi akan menjadi bahan analisis dan pertimbangan dalam penyusunan rancangan standar pelayanan Hal-hal yang perlu diidentifikasi dalam proses penyusunan standar pelayanan, antara lain meliputi:
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI [9]
1) Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan; 2) apa saja yang dimiliki/dilaksanakan oleh organisasi (unit/satuan kerja pelayanan; 3) Bagaimana bentuk/struktur, tugas, fungsi, dan kewenangan dari kelembagaan satuan kerja (satker) pelayanan yang ada saat ini; 4) Instansi/Unit/Satker mana saja yang terkait dengan proses penyelenggaraan pelayanan dari jenis pelayanan yang akan disusun Standar pelayanannya; 5) Peraturan/ketentuan apa saja yang terkait dan mendasari dengan kewenangan penyelenggaraan pada jenis pelayanan yang akan disusun standar pelayanannya. Selanjutnya jawaban dari masing-masing pertanyaan tersebut dibuat catatan untuk dituangkan dalam Lembar Kerja-1 sebagai berikut: Lembar Kerja-1 … MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI [10] Lembar Kerja-1 Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Dasar Hukum Kelembagaan Unit/Satker Pelayanan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . No. Unsur/Aspek Manajemen Uraian Dasar Hukum/Ketentuan yang terkait 1 Tugas dan fungsi 2. Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan, meliputi: 3. Instansi/Unit/Satker yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan
Setiap jenis pelayanan wajib dilakukan penyusunan standar pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit/ satker pelayanan. Berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan organisasi unit/satker pelayanan, perlu diidentifikasi untuk diketahui jenis-jenis pelayanan apa saja yang diselenggarakan oleh unit/instansi yang bersangkutan. Contoh: Pada unit/satker puskemas atau rumah sakit, terdapat berbagai jenis pelayanan seperti: pelayanan klinik gigi, pelayanan klinik umum, pelayanan klinik bersalin, klinik penyakit dalam, pelayanan instalasi/apotik farmasi dan lain-lain masing-masing harus disusun standar pelayanan-nya. Pada unit/satker PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), di dalamnya terdapat aneka jenis pelayanan, maka masing-masing jenis pelayanan harus disusun standar pelayanannya. Selanjutnya untuk memudahkan proses identifikasi aspek jenis pelayanan dan masyarakat, dapat dipandu dengan menjawab pertanyaan, antara lain: 1) apa produk ... MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI [11] 1) apa produk pelayanan yang diselenggarakan atau dihasilkan, dan yang diberikan kepada masyarakat atau instansi lain sesuai tugas fungsi; 2) apa dasar hukum dalam penyelenggaraan pada setiap jenis pelayanan tersebut; 3) siapa pengguna produk layanan baik yang langsung maupun tidak langsung menggunakan dari hasil penyelenggaraan pelayanan tersebut; 4) apa atau siapa pengguna layanan: masyarakat umum, instansi lain, atau internal; 5) siapa pemangku kepentingan yang terkait dengan produk pelayanan yang diberikan. Proses identifikasi pada tahap ini sekaligus dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi apa dan siapa pemangku kepentingan yang terkait dengan jenis pelayanan yang akan disusun standar pelayanan-nya. Selanjutnya jawaban atau hasil penelitian/kajian dari masing-masing pertanyaan tersebut di atas dibuat catatan untuk dituangkan dalam Lembar Kerja-2 sebagai berikut: Lembar Kerja-2 Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat, dan Pihak Terkait Unit/Satker Pelayanan : ……………………………….. No. Jenis Pelayanan Produk Pelayanan Dasar Hukum Penyelenggaraan pelayanan Masyarakat/ Pengguna Layanan Pihak Terkait
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI [12]
Untuk mengidentifikasi mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya, dan waktu penyelenggaraan pelayanan pada saat ini, dapat dilakukan dengan mempelajari, mencermati, meneliti kondisi prosedur persyaratan, biaya dan waktu pelayanan yang telah diberlakukan saat ini. Setiap jenis pelayanan diidentifikasi seluruh aktivitasnya, dan urutan/langkah kegiatan pelayanannya, dimulai sejak kegiatan awal melayani ketika masyarakat datang, diproses menurut urutan prosedur layanan sampai selesai menerima pelayanan. Pada proses ini perlu dicatat siapa saja pelaksana/petugas/meja/simpul yang terlibat menyelesaikan setiap tahapan pekerjaan tersebut. Juga dicatat bagaimana peran masing-masing pelaksana/petugas melakukan pekerjaan apa dalam proses penyelesaian pelayanan tersebut dan memerlukan waktu berapa menit/jam. Alur mekanisme, urutan prosedur kegiatan dalam proses pelayanan tersebut agar dibuat atau digambarkan dalam suatu diagram/bagan alir (flowchart), sehingga dapat jelas dan mudah dikenali alur pekerjaan. Setelah melakukan pengamatan dan mempelajari, meneliti, dan mencatat realita, kemudian hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Lembar Kerja-3 berikut: Lembar Kerja-3 Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan, Biaya, dan Waktu Unit/Satker Pelayanan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jenis Pelayanan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No. Produk Pelayanan Persyaratan pelayanan Mekanisme dan Prosedur (sebutkan urutan kegiatan layanan dan unit/simpul yang terkait) Biaya Waktu Penanggung Jawab
Setelah melakukan pengamatan, mempelajari, dan mendata mengenai kondisi ketersediaan sarana, prasarana, dan dukungan anggaran, selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Lembar Kerja-4 berikut: Lembar Kerja-4 Sarana Prasarana dan Anggaran No. Produk Pelayanan Sarana Prasarana Pelayanan Anggaran Keterangan*) *) Kolom Keterangan diisi penjelasan kondisi sarana prasarana, sumber anggaran pelayanan, dan sebagainya.
Setelah … MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI [14] Setelah dilakukan pengamatan, penelitian, dan pendataan mengenai kondisi kapasitas SDM, selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Lembar Kerja-5 sebagai berikut: Lembar Kerja-5 Jumlah dan Kompetensi SDM Unit/Satker Pelayanan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No. Produk Pelayanan Kualifikasi SDM yang tersedia Jumlah SDM Keterangan*) *) kolom keterangan diisi penjelasan kemungkinan penggunaan SDM oleh beberapa jenis atau produk pelayanan.
Setelah itu selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Lembar Kerja-6 sebagai berikut: Lembar Kerja-6 … MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI [15] Lembar Kerja-6 Pengawasan Internal Unit/Satker Pelayanan : ……………………….. Status/Bentuk Organisasi Prosedur Dukungan SDM Sarana Keterangan
Setelah itu selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Lembar Kerja-7 sebagai berikut: Lembar Kerja 7 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Unit/Satker Pelayanan : ……………………….. No. Jenis Penanganan Prosedur Tindak Lanjut Dukungan SDM Sarana Bentuk Organisasi 1 Pengaduan 2 Saran dan Masukan
Perlu dicermati dan diteliti apakah ada upaya atau kebijakan yang telah dibuat, diciptakan, yang terkait dengan usaha untuk menjaga pelaksanaan pelayanan dapat berjalan lancar, cepat, mudah, pasti, aman, dengan tidak menimbulkan risiko bahaya, misalnya menciptakan rambu-rambu antrian, menyiapkan sarana/fasilitas untuk keselamatan dan keamanan bagi pengguna layanan. Bentuk penciptaan sarana/fasilitas tersebut perlu diteliti dan diidentifikasi, termasuk, apakah sudah didukung standar teknis yang menjamin keamanan maupun keselamatan pengguna layanan.
Bagi unit pelayanan yang telah memiliki standar pelayanan, kegiatan identifikasi dapat dilakukan dengan mempelajari dan meneliti Standar pelayanan yang ada. B. Penyusunan Rancangan Standar Pelayanan Berdasarkan catatan data dari hasil identifikasi terhadap unsur- unsur dan fungsi manajemen tersebut di atas, kemudian dilakukan analisis, perhitungan, dan menjadi bahan pertimbangan untuk keperluan penyusunan masing-masing komponen rancangan standar pelayanan pada setiap jenis pelayanan. Penyusunan ... MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI [17] Penyusunan materi dari tiap komponen standar pelayanan, disamping mendasarkan hasil identifikasi dan analisis dari kondisi riil mengenai unsur dan fungsi manajemen tersebut, juga perlu memperhatikan perkembangan kemajuan teknologi, tuntutan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dan prospek kemampuan Penyelenggara kedepan, selanjutnya dilakukan perumusannya sebagai berikut:
Sebagai penuntun dalam perumusan dapat dibantu dengan mencermati data/informasi pada lembar-lembar kerja yang mengandung informasi mengenai dasar hukum.
Perumusan persyaratan pelayanan perlu dibantu dengan mengidentifikasi melalui cara melihat dasar hukum atau kebijakan/ketentuan dari tiap aktivitas jenis pelayanan, sehingga kemudian dalam proses pelayanan dapat ditentukan keseluruhan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Dalam … MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI [18] Dalam merumuskan persyaratan, agar memperhatikan prinsip kesederhanaan, keterkaitan, konsistensi, dan akuntabilitas, artinya persyaratan harus mudah dipenuhi, diikuti, tidak memberatkan, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kepastiannya. Sebagai penuntun dalam perumusannya, dapat dibantu dengan mempelajari data/informasi pada Lembar Kerja-3, dan disesuaikan dengan perkembangan kebijakan/ketentuan, penggunaan teknologi yang lebih baik, dan/atau tuntutan untuk kemudahan bagi masyarakat.
Untuk menunjang kepastian dan tertib dalam pelaksanaan mekanisme/tatakerja dan prosedur, harus didukung dengan ketentuan SOP (Standard Operating Procedures). Dalam merumuskan komponen mekanisme dan prosedur, agar memperhatikan prinsip kesederhanaan, dan akuntabilitas, artinya langkah pelaksanaannya harus mudah dijalankan, tahapan/hierarkinya dipadatkan, diupayakan tidak banyak simpul/meja, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran maupun kepastiannya. Untuk … MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI [19] Untuk memberikan kejelasan alur mekanisme, urutan prosedur kegiatan dalam proses pelayanan tersebut, agar dibuat atau digambarkan dalam suatu diagram/bagan alir (flowchart).
Dalam melakukan analisis waktu harus memperhatikan dan dilakukan sejalan dengan rumusan komponen mekanisme, prosedur ataupun persyaratan yang dilalui dalam proses penyelenggaraan pelayanan. (dapat dibantu dengan melihat Lembar Kerja-3). Selanjutnya perlu mempertimbangkan adanya kemampuan internal diantaranya: sarana, peralatan, fasilitas, dan teknologi yang digunakan, beban atau volume pekerjaan rata-rata, dukungan tenaga kerja baik dari aspek kuantitas maupun aspek kualitas yakni dan tingkat kompetensinya atau keterampilan kerjanya, kedisiplinan, tanggungjawab serta pengalaman dalam pemberian pelayanan selama ini, dan harapan masyarakat. Bila perlu dapat dilakukan uji coba secara parsial bersamaan dengan uji coba komponen prosedur, sehingga kemudian dapat ditentukan waktu yang ideal. Dengan mengetahui analisis waktu yang dibutuhkan untuk setiap aktivitas pada setiap simpul yang dilakukan dalam proses penyelenggaraan pelayanan, maka akan dapat ditentukan jumlah waktu yang diperlukan untuk melayani satu jenis pelayanan, sejak awal pemohon/masyarakat memasukkan permohonan kepada petugas pelayanan sampai dengan proses pelayanan selesai dilakukan.
Untuk selanjutnya dapat merumuskan analisis dan perhitungan biaya/tarif pelayanan sebagai bahan untuk usulan perubahan penetapan biaya lebih lanjut apabila dipandang perlu untuk disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Dalam merumuskan biaya/tarif pelayanan perlu mempertimbangkan, diantaranya kondisi sosial, daya beli masyarakat, perkembangan harga yang terjadi, dan biaya operasional dalam proses produksi pelayanan.
Dalam menyusun komponen produk pelayanan, menyebutkan berupa apa saja wujud atau bentuk yang dihasilkan dan diberikan kepada masyarakat, selanjutnya menyebutkan bagaimana standar kualitas, ukuran, atau spesifikasi dari produk layanan yang diberikan, misalnya: produk berupa dokumen/sertifikat dengan kertas A4, 80 gram, resmi dengan tanda tangan dan cap stempel basah. Produk … MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI [21] Produk pelayanan harus dapat dijamin kualitasnya, yang meliputi:
Rumusan yang dituangkan dalam standar pelayanan ialah pernyataan bahwa produk pelayanan telah memenuhi standar kualitas yang ditentukan oleh penyelenggara.
Sarana pelayanan dapat berbentuk berbagai fasilitas, peralatan kantor yang digunakan dalam proses memproduksi, menyediakan, atau memberikan pelayanan, antara lain: meja, kursi, filling cabinet, almari, brankas, rak buku, mesin ketik, mesin hitung, alat tulis kantor, formulir, papan tulis, fasilitas pengolahan data, penyimpan data (database), peralatan kontrol/monitoring, komputer, fasilitas telekomunikasi: pesawat telepon, faximile, kendaraan dan lainnya. Sedangkan prasarana dapat berupa berbagai fasilitas atau peralatan yang mendukung dan melengkapi berfungsinya sarana penyelenggaraan pelayanan secara baik dan optimal, antara lain: berupa instalasi listrik, telpon, air, ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi, ruang sistem kontrol, laboratorium, gudang, ruang tunggu tamu, ruang/halaman parkir dan lain-lainnya yang digunakan langsung atau menunjang dalam proses penyelenggaraan pelayanan. Untuk menyusun kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan, perlu mengidentifikasi dan membuat analisis kebutuhannya, dengan memperhatikan karakteristik aktivitas pada setiap jenis … MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI [22] jenis layanan, yang disinkronkan dengan sifat atau model sistem mekanisme, prosedur serta kebutuhan teknologi dalam proses penyelenggaraan pelayanan. Untuk membantu identifikasi kebutuhan dapat memanfaatkan Lembar Kerja-4. Kemudian dibuat daftar inventaris sarana dan prasarana atau peralatan - fasilitas penunjang penyelenggaraan pelayanan pada unit/satker jenis pelayanan tertentu yang dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Lembar Kerja-8 sebagai berikut: Lembar Kerja-8 Daftar Inventaris Kebutuhan Sarana dan Prasarana (Penunjang Penyelenggaraan pelayanan) Unit/Satker Pelayanan : ……………………. N0. Sarana dan Prasarana Spesifikasi/ Type/seri/ Tahun Kondisi/Ukuran / luas/Jumlah Keterangan*) 1 Sarana 2 Prasarana *) Keterangan : milik sendiri, sewa dan lain-lain.
Penyusunannya disesuaikan dengan kebutuhan dalam beban/volume, sifat pekerjaan, mekanisme dan prosedur yang dijalankan serta penggunaan teknologi dalam proses penyelenggaraan pelayanan. Dalam … MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI [23] Dalam uraian komponen ini pada standar pelayanan perlu diberikan gambaran mengenai kapasitas berapa jumlah dukungan pelaksana/petugas yang ditempatkan sesuai bidang tugasnya, dan uraian kualifikasi pendidikan dan kompetensinya. Perlu dilakukan analisis yang cermat terhadap kebutuhan kompetensi pelaksana - pegawai/pejabat yang ada untuk diatur penempatannya pada tugas yang sesuai dalam penyelenggaraan pelayanan. Untuk mengantisipasi tuntutan kualitas pelayanan yang terus berkembang, penyelenggara perlu memberikan kesempatan kepada pelaksana pejabat/pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan mengikuti pendidikan/pelatihan sesuai keahlian/keterampilan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan.
Pengawasan ini perlu dilakukan secara terus menerus, untuk mencegah dan meluruskan bila terjadi kesalahan/ penyimpangan, membina dan membangun iklim dan budaya kerja yang tertib, taat asas, mengembangkan etos kerja, disiplin dan produktif. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan, baik oleh atasan langsung dan/atau oleh pejabat/petugas pada UPP yang ditunjuk melaksakan pengawasan secara fungsional, maupun oleh aparat pengawasan fungsional. Pejabat/ petugas yang bertanggung jawab dalam pengawasan tersebut perlu ditetapkan dan dicantumkan dalam standar pelayanan
Merupakan mekanisme pengelolaan pengaduan, masukan berupa kritikan, saran/usulan dari masyarakat sebagai reaksi terhadap permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan. Masukan masyarakat penting untuk dikelola secara proporsional sebagai bahan untuk koreksi dan upaya perbaikan kebijakan pelayanan ke depan. Untuk itu penyelenggara harus menyediakan sarana pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat, dan menunjuk petugas untuk mengelola dan menindaklanjuti secara tepat. Perlu dikenali faktor-faktor penyebab timbulnya pengaduan/keluhan masyarakat, antara lain: lemahnya komunikasi, kurang terbukanya informasi, lemahnya sistem pencatatan dan dokumentasi, pelayanan yang kurang memberikan kemudahan bagi kepentingan atau kebutuhan masyarakat, kurang konsisten petugas dalam menjalankan tugas pekerjaan pelayanan dengan penerapan Standar pelayanan, dan lainnya. Dalam pengelolaan pengaduan perlu disiapkan tatacara penanganan atau SOP-nya, disiapkan sarana pengaduan yang mudah dimanfaatkan masyarakat, seperti: kotak pengaduan, tunjuk petugas atau bentuk unit pengaduan, menyiapkan SMS Gateway atau Email, dan perlengkapan lain yang memadai. Nama/judul model atau bentuk dan tatacara pengelolaan pengaduan tersebut dicantumkan pada format standar pelayanan (Dapat juga menerapkan metode pengelolaan pengaduan masyarakat menurut PermenPAN Nomor 13 Tahun 2009 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat).
Menggambarkan … MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI [25] Menggambarkan berapa besar jumlah petugas/pegawai yang berfungsi sebagai pelaksana dan bertanggung jawab dalam menangani pekerjaan pelayanan sesuai struktur, jabatan, tugas, dan kewenangan yang ditentukan pada instansi/UPP. Jumlah pelaksana terkait dengan informasi komponen kompetensi pelaksana. Dalam standar pelayanan harus dicantumkan jumlah pelaksana tersebut, yang dilengkapi dengan dukungan kualifikasi dan kompetensi yang memadai sesuai bidang tugas dan beban kerja di bidang pelayanan yang bersangkutan.
Cantumkan nama/judul tata tertib, kode etik atau slogan sebagai janji dalam format standar pelayanan, dan secara nyata juga harus dilaksanakan.
Untuk mengimplementasi komitmen tersebut, cara yang sama dengan komponen jaminan pelayanan, yaitu perlu upaya kreatif menciptakan suatu kebijakan, ketentuan (aturan main) atau tindakan program kegiatan yang berorientasi untuk menjaga keamanan dan keselamatan dalam memproses atau memproduksi/menyediakan layanan barang/jasa … MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI [26] barang/jasa dan administratif sesuai dengan komponen standar pelayanan. Di samping itu perlu mengacu “standar teknis” untuk memberikan jaminan keamanan ataupun keselamatan atas penyelenggaraan pelayanan.
Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan terutama untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. Untuk mempermudah penilaian kinerja sebagai bagian dari proses pengawasan internal, dapat digunakan Lembar Kerja-9 berikut sebagai alat bantu. Lembar Kerja-9 ... MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI [27] Lembar Kerja-9 Evaluasi Kinerja Pelaksana Unit/Satker Pelayanan : .......................................... NO. Komponen Penilaian Kinerja Pelaksana Penyebab Tidak Sesuai Alternatif Solusi Keterangan Sesuai Tidak Sesuai 1 Dasar Hukum 2 Persyaratan 3 Sistem, mekanisme dan prosedur 4 Jangka waktu penyelesaian 5 Biaya/tarif 6 Produk Pelayanan 7 Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas 8 Kompetensi pelaksana 9 Pengawasan internal 10 Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan 11 Jumlah Pelaksana 12 Jaminan Pelayanan 13 Jaminan Keamanan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana Sebagai … MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI [28] Sebagai hasil analisis dan penyusun terhadap masing-masing komponen standar pelayanan tersebut diatas, selanjutnya akan dituangkan dalam satu format rancangan standar pelayanan untuk masing-masing jenis pelayanan, sebagaimana diuraikan dalam Bab IV. Apabila pada unit/satker pelayanan, yang bertugas menyelenggarakan pelayanan mencakup beberapa jenis layanan, dan bila terdapat komponen Standar pelayanan yang sama, maka format penyusunan komponen dapat dipadukan, dan bagian komponen yang tidak sama, harus tetap diuraikan dan dicantumkan dalam format standar pelayanan. Demikian pula apabila terdapat komponen yang tidak ada datanya, atau karena kebijakannya tidak memberlakukan, misalnya komponen biaya/tarif, maka cukup dibuat dengan “komponen biaya: tidak ada biaya /gratis”. BAB IV ... MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI [29] BAB IV PENETAPAN STANDAR PELAYANAN Rancangan standar pelayanan yang telah disusun oleh Tim Penyusun Standar Pelayanan, selanjutnya sebelum ditetapkan dilakukan pembahasan, dengan kegiatan sebagai berikut: A. Keikutsertaan Masyarakat dalam Pembahasan Standar pelayanan Rancangan standar pelayanan yang sudah dibuat, selanjutnya disiapkan untuk dibahas bersama dengan masyarakat dan/atau pihak- pihak terkait. Sebagaimana amanat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, bahwa dalam penyusunan penetapan standar pelayanan publik wajib dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak-pihak terkait. Kegiatan pengikutsertaan mayarakat tersebut dilakukan dalam forum pembahasan rancangan standar pelayanan (SP), dan sekurang-kurangnya dilakukan 2 (dua) kali, yaitu pada tahapan pembahasan rancangan standar pelayanan, dan setelah SP selesai disusun dan ditetapkan, sekaligus dilanjutkan untuk mendiskusikan proses penyusunan Maklumat Pelayanan (MP). Tujuan dari pengikutsertaan masyarakat dalam forum pembahasan bersama adalah untuk menyelaraskan kemampuan Penyelenggara pelayanan dengan kebutuhan/kepentingan masyarakat dan kondisi lingkungan, guna mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas. Pembahasan rancangan standar pelayanan ditujukan untuk membangun kesepakatan, kompromi antara harapan masyarakat dan kesanggupan penyelenggara, terutama menyangkut kemampuan yang dimiliki, meliputi:
B. Penentuan ... MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI [30] B. Penentuan Wakil Unsur Masyarakat Prinsip yang digunakan dalam keikutsertaan masyarakat berorientasi pada keterkaitan dengan masyarakat, atau pihak pemangku kepentingan dalam penyusunan standar pelayanan Masyarakat yang akan diikutsertakan dalam pembahasan rancangan Standar pelayanan, perlu diseleksi untuk ditentukan sebagai perwakilan peserta dari unsur masyarakat. Untuk tertibnya dalam pemilihan unsur masyarakat atau pihak pemangku kepentingan, maka perlu disiapkan kriteria seleksi. Untuk keperluan ini, maka hasil identifikasi yang tercermin dalam Lembar Kerja-2, dapat dimanfaatkan sebagai bahan menyusun/menetapkan kriteria seleksi calon unsur masyarakat, misalnya dengan kriteria: - harus dapat mewakili atau mencerminkan keterwakilan kepentingan unsur masyarakat sesuai keterkaitan jenis pelayanan; - harus dapat mewakili baik dari kelompok masyarakat maupun dari wakil asosiasi/korporasi/badan usaha; - memiliki kepedulian terhadap jenis pelayanan yang bersangkutan dalam arti bahwa yang bersangkutan pernah mendengar, mengetahui atau merasakan langsung pelayanan; - memiliki kompetensi, keahlian atau pengetahuan sesuai dengan jenis pelayanan yang bersangkutan; - dapat mengedepankan musyawarah, mufakat dalam pembahasan dan pengambilan keputusan, dan kriteria lainnya sesuai kondisi jenis pelayanan atau kebutuhan karakteristik pada instansi/unit pelayanan yang bersangkutan. C. Pembahasan Standar pelayanan Langkah–langkah dalam proses pembahasan Standar pelayanan, dapat dilakukan sebagai berikut:
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI [31]
D. Metode… MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI [32] D. Metode Pembahasan Rancangan Standar Pelayanan Untuk mengefektifkan dalam pembahasan rancangan standar pelayanan, perlu menentukan metode atau bentuk/cara pembahasan yang dianggap mudah dan praktis dapat digunakan dalam forum bersama keikutsertaan masyarakat dalam pembahasan standar pelayanan, antara lain dapat memilih salah satu dari metode berikut:
E. Penetapan Standar Pelayanan Rancangan standar pelayanan yang telah dihasilkan melalui proses pembahasan dengan masyarakat kemudian disiapkan untuk ditetapkan oleh penyelenggara menjadi standar pelayanan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
Contoh:
(Contoh Surat Keputusan Pimpinan Penyelenggara tentang Standar pelayanan dapat dilihat dalam Lampiran SK Penetapan Standar pelayanan). Dalam penetapan standar pelayanan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
Lembar Kerja-10 … MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI [34] Lembar Kerja-10 Standar Pelayanan Nama Unit Pelayanan : .............................. Jenis Pelayanan : .............................. No. Komponen Uraian 1 Dasar Hukum 2 Persyaratan 3 Sistem, mekanisme dan prosedur 4 Jangka waktu penyelesaian 5 Biaya/tarif 6 Produk Pelayanan 7 Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas 8 Kompetensi pelaksana 9 Pengawasan internal 10 Penanganan pengaduan 11 Jumlah Pelaksana 12 Jaminan Pelayanan 13 Jaminan Keamanan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana 15 *)............................................... Catatan: *) Apabila dipandang perlu, dapat ditambahkan komponen lain sesuai dengan kebutuhan.
Masyarakat … MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI [35] Masyarakat atau pihak terkait dapat mengajukan tanggapan atau masukan terhadap rancangan standar pelayanan secara tertulis yang disampaikan kepada penyelenggara. Penyampaian tanggapan atau masukan diterima oleh Penyelenggara paling lama 7 (tujuh) hari sejak dipublikasikan. Penyelenggara wajib memperbaiki rancangan standar pelayanan berdasarkan tanggapan atau masukan dengan melakukan pembahasan dan pertimbangan secara internal, apabila tanggapan atau masukan masyarakat tersebut dapat diterima sebagai perbaikan rancangan Standar pelayanan Apabila tidak dapat digunakan untuk memperbaiki standar pelayanan, maka tanggapan atau masukan tersebut ditolak. Perbaikan rancangan standar pelayanan ini paling lama 14 (empat belas) hari sejak batas akhir pengajuan tanggapan atau masukan dari masyarakat atau pihak terkait.
Bentuk penguatan standar pelayanan dapat berupa Keputusan Pembina atau Keputusan Kepala Unit/ Satuan Kerja Instansi atau dalam bentuk pengesahan langsung pada dokumen standar pelayanan F. Penetapan Maklumat Pelayanan Sebelum menerapkan standar pelayanan, penyelenggara diwajibkan untuk menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan. Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban senyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan Maklumat Pelayanan wajib dipublikasikan kepada masyarakat secara jelas dan luas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah standar pelayanan ditetapkan. Hal-hal ... MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI [36] Hal-hal yang perlu dimuat dalam Maklumat Pelayanan adalah:
Maklumat Pelayanan yang telah disusun wajib dipublikasikan secara luas, jelas, dan terbuka kepada masyarakat, melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat. Contoh: (KOP SURAT) MAKLUMAT PELAYANAN “DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU” Jakarta,.......................................... Pimpinan Penyelenggara Pelayanan BAB V ... MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI [37] BAB V PENERAPAN STANDAR PELAYANAN A. Sosialisasi dan Internalisasi Standar Pelayanan
Proses sosialisasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan fungsi- fungsi humas, media massa, dan forum warga yang memiliki kepentingan yang sama sesuai jangkauan pelayanan. Instrumen sosialisasi yang dapat membantu adalah melalui pemuatan Standar pelayanan yang akan diberlakukan dalam majalah organisasi; pengumuman dalam rapat formal; pada papan pengumuman; surat kabar dan radio/televisi lokal. Proses sosialisasi ini agar didokumentasikan oleh penyelenggara.
Internalisasi … MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI [38] Internalisasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman dan penguasaan untuk mengimplementasikan standar pelayanan kepada seluruh jajaran organisasi. Sasaran internalisasi tersebut adalah agar Penyelenggara siap memberlakukan standar pelayanan baru yang harus dipahami, dipatuhi, dan diterapkan oleh setiap pelaksana. B. Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Aksi Dalam proses penerapan standar pelayanan yang baru, penyelenggara menyusun dan melaksanakan rencana aksi yang mencakup kegiatan sebagai berikut:
Contoh Format Rencana Aksi: UNIT PELAYANAN ……………………………………………………… NO. RENCANA KEGIATAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN KET. JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES
2. Pengangkatan, pengisian, penyesuaian pelaksana; 3. Dst.……………… Penyesuaian … MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI [39] Penyesuaian sumber daya tersebut di atas perlu dituangkan dalam sebuah dokumen rencana aksi. Berdasarkan rencana aksi yang ditetapkan, penyelenggara melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar pelayanan yang telah ditetapkan. C. Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan
Untuk melakukan monitoring, penyelenggara harus menentukan:
Monitoring penerapan SP dilakukan untuk melihat apakah pelayanan sudah diberikan sesuai standar, bagaimana kesenjangan antara kondisi nyata penyelenggaraan pelayanan dengan standar pelayanan (terutama komponen pelayanan), dan apa yang menjadi masalah. Berdasarkan hal ini, penyelenggara dapat menyusun alat bantu/ instrumen untuk melakukan monitoring. Untuk mempermudah dalam melakukan monitoring, dapat digunakan Lembar Kerja-11 berikut sebagai alat bantu. Lembar Kerja-11… MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI [40] Lembar Kerja-11 Alat Bantu Monitoring Penerapan Standar Pelayanan Kwartal/ catur wulan/ semester ke...... tahun........ NO. Komponen/Aspek/ Variabel/Indikator Standar pelayanan Pencapaian/ Realisasi Kesenjangan antara standar dan pencapaian Masalah
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI [41] Berdasarkan kensenjangan antara Pencapaian/ Realisasi dalam penerapan SP dengan standar pelayanan yang ditentukan, selanjutnya penyelenggara pelayanan dapat merumuskan permasalahan yang ada. Selanjutnya, analisis lebih mendalam tentang masalah dapat dilakukan pada bagian evaluasi. Sehubungan dengan metode/ teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data terdapat sejumlah cara, antara lain:
Evaluasi terhadap standar pelayanan dilakukan baik terhadap komponen standar pelayanan maupun proses penerapannya. Dari sisi substansi, evaluasi dapat dilakukan melalui pertanyaan antara lain:
Dari sisi proses penerapan, pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan dalam melakukan evaluasi antara lain sebagai berikut :
Minimnya pemberitahuan, pelatihan dan aksesibilitas terhadap standar pelayanan, cenderung akan menimbulkan sikap penolakan terhadap standar pelayanan
Supervisi memegang peranan penting dalam penerapan standar pelayanan Oleh karena itu, mekanisme supervisi yang baik juga akan mendorong keberhasilan penerapan standar pelayanan.
Evaluasi ini sekaligus pula untuk melihat sejauh mana identifikasi kebutuhan pelatihan secara tepat ditetapkan, bagaimana metoda pelatihannya, siapa instrukturnya serta evaluasi setelah mengikuti pelatihan.
D. Dukungan Kebijakan Penyusunan dan penerapan standar pelayanan pada organisasi penyelenggara pelayanan publik memerlukan dukungan kebijakan tersendiri dari pihak-pihak yang memiliki otoritas yang lebih luas dalam pengambilan keputusan. Dukungan kebijakan tersebut dapat berupa ketentuan yang secara jelas memberikan acuan terhadap:
BAB VI ... ( Contoh SK Penetapan Standar Pelayanan) [KOP INSTANSI] KEPUTUSAN PIMPINAN PENYELENGGARA PELAYANAN NOMOR ... TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . PIMPINAN PENYELENGGARA PELAYANAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
dengan Keputusan Kepala ............................... (Satker Penyelenggara Pelayanan). Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
MEMUTUSKAN: Menetapkan PERTAMA : Standar pelayanan pada (Satker Pelayanan. . . . . . . . . . . ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. KEDUA : Standar pelayanan pada Satuan Kerja . . . . . . . . . . . . meliputi ruang lingkup pelayanan:
KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di . . . . . . . . . . . pada tanggal . . . . . . . . . . . (Pimpinan Penyelenggara Pelayanan), (Nama) Dikuatkan dengan pengesahan oleh Pembina/Penyelenggara, (Nama) Lampiran : Keputusan Pimpinan Penyelenggara Pelayanan Nomor : ...... Tahun ...... Tanggal : A. PENDAHULUAN Memuat gambaran umum secara singkat tentang tugas dan fungsi serta keberadaan unit Penyelenggara pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. B. STANDAR PELAYANAN Sebutkan jenis pelayanan yang akan dibuat SP-nya. Contoh: Jenis Pelayanan …………………………………………………… NO. KOMPONEN URAIAN
*) Komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit penyelenggara pelayanan, bila dipandang perlu. KEPALA ........................... Nama ...............................
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen