Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012
- Nomor
- 38
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 7
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor: 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4844);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK .
Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penilaian kinerja unit pelayanan publik di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini, maka Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik dinyatakan tidak berlaku lagi.
Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2012 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI ttd AZWAR ABUBAKAR MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI [1] LAMPIRAN-1 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK NOMOR : 38 TAHUN 2012 TANGGAL : 5 JULI 2012 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pendayagunaan aparatur negara pada dasarnya adalah pembinaan, penertiban, dan penyempurnaan aparatur negara baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, tatalaksana, dan pengawasan. Percepatan pendayagunaan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan sasaran mengubah pola pikir (mindset), budaya kerja (culture-set), dan sistem manajemen pemerintahan, sehingga peningkatan kualitas pelayanan publik lebih cepat tercapai. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan yang berujung pada pelayanan publik yang prima. Dalam rangka percepatan reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, terutama dalam melaksanakan evaluasi kinerja serta dalam upaya mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, maka perlu disusun pemeringkatan kinerja pelayanan publik, sebagaimana diamanahkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009. Pelaksanaan evaluasi kinerja juga ditujukan untuk memberikan apresiasi terhadap unit pelayanan yang mempunyai peringkat tertinggi atau telah melaksanakan pelayanan prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat, murah, aman, berkeadilan, dan akuntabel. Pemberian apresiasi berupa penghargaan sebagai bagian dari pembinaan aparatur negara. Pemberian penghargaan tersebut merupakan langkah strategis sebagai upaya mendorong perbaikan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memberikan stimulus atau motivasi, semangat perbaikan, dan inovasi pelayanan, serta melakukan penilaian untuk mengetahui gambaran kinerja yang obyektif dari unit pelayanan. Agar evaluasi kinerja tersebut dapat dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel, diperlukan suatu pedoman penilaian kinerja unit pelayanan publik. B. Maksud … MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI [2] B. Maksud dan Tujuan
C. Sasaran Sasaran pedoman ini adalah terlaksananya penilaian kinerja unit pelayanan publik secara efektif sehingga penilaian dapat menghasilkan pemeringkatan unit pelayanan publik sebagai dasar pemberian penghargaan sehingga mendorong unit pelayanan publik mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. D. Ruang Lingkup Penilaian Ruang lingkup penilaian unit pelayanan publik adalah kinerja unit pelayanan publik yang meliputi: visi, misi, dan motto pelayanan; standar pelayanan dan maklumat pelayanan; sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan; Sumber Daya Manusia (SDM); sarana dan prasarana pelayanan; penanganan pengaduan; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); sistem informasi pelayanan publik; dan produktivitas dalam pencapaian target pelayanan. E. Pengertian Umum Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI [3]
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI [4]
BAB II ... MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI [5] BAB II ORGANISASI, MEKANISME, DAN INSTRUMEN PENILAIAN A. Organisasi Organisasi penilaian adalah sebagai berikut:
Keanggotaan Tim Pantuhir terdiri dari: Ketua : Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Wakil Ketua : Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Sekretaris : Deputi Bidang Pelayanan Publik Anggota : Tokoh Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan pemerhati pelayanan publik.
Keanggotaan Tim Panel Ahli terdiri dari: para pejabat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ombudsman RI, serta lembaga independen lainnya yang secara fungsional melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada bidang tertentu.
Tim Penilai meliputi :
Keanggotaan Tim Penilai Tingkat Pusat terdiri dari: Ketua : Deputi Bidang Pelayanan Publik Sekretaris : Asisten Deputi Pengembangan dan Standarisasi Pelayanan Anggota : Pejabat Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, instansi terkait, perguruan tinggi, LSM dan media massa yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri PAN dan RB. (Kerjasama dengan Lembaga lain)
Hasil seleksi dan penilaian disampaikan kepada Menteri PAN dan RB melalui pengusulan pimpinan kementerian/lembaga atau pejabat yang ditunjuk. Keanggotaan Tim Penilai Kementerian/Lembaga terdiri dari unsur-unsur yang terkait dengan masalah penyelenggaraan pelayanan publik, dengan susunan: ketua, sekretaris dan anggota.
Keanggotaan Tim Penilai Provinsi terdiri dari unsur-unsur yang terkait dengan masalah penyelenggaraan pelayanan publik, dengan susunan: ketua, sekretaris dan anggota.
Keanggotaan … MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI [7] Keanggotaan Tim Penilai Kabupaten/Kota terdiri dari unsur- unsur yang terkait dengan masalah penyelenggaraan pelayanan publik, dengan susunan: ketua, sekretaris dan anggota. B. Mekanisme Penilaian, Seleksi, dan Pengajuan Unit pelayanan yang ditentukan (baik wajib maupun pilihan) di lingkungan kementerian/lembaga dinilai oleh Tim Penilai Kementerian/Lembaga dan diusulkan oleh pimpinan instansi kepada Menteri PAN dan RB beserta hasil penilaian dan dokumen pendukungnya. Unit pelayanan yang ditentukan (baik wajib maupun pilihan) di lingkungan pemerintah provinsi dinilai oleh Tim Penilai Provinsi dan diusulkan oleh gubernur kepada Menteri PAN dan RB beserta hasil penilaian dan dokumen pendukungnya. Unit pelayanan yang ditentukan (baik wajib maupun pilihan) di lingkungan pemerintah kabupaten/kota dinilai oleh Tim Penilai Kabupaten/Kota dan diusulkan oleh bupati/walikota kepada Menteri PAN dan RB melalui gubernur beserta hasil penilaian dan dokumen pendukungnya. Mekanisme pengajuan unit pelayanan terbaik adalah sebagai berikut:
C. Instrumen … MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI [8] C. Instrumen Penilaian Instrumen penilaian sebagaimana termuat dalam lampiran-2 yang mencakup komponen dan indikator penilaian sebagai berikut:
Komponen ini berkaitan dengan visi, misi, dan motto pelayanan yang memotivasi pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik. Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi:
Dalam rangka memberikan kepastian, meningkatkan kualitas, dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan Penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat, maka penyelenggara pelayanan perlu menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar pelayanan. Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi:
Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi:
Komponen ini berkaitan dengan profesionalisme pegawai, yang meliputi: sikap dan perilaku, keterampilan, kepekaan, dan kedisiplinan. Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi:
Komponen ini berkaitan dengan daya guna sarana dan prasarana pelayanan yang dimiliki. Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi:
Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi:
Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi:
Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi:
Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi:
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI [12] BAB III Penyerahan Penghargaan Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia dalam acara yang disiapkan dan dijadwalkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. BAB IV Penutup Untuk mendukung kelancaran dalam melaksanakan tugas penilaian unit pelayanan publik, maka setiap anggota tim penilai wajib mentaati dan menggunakan pedoman penilaian ini dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan penilaian secara obyektif dan akuntabel. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI ttd AZWAR ABUBAKAR [1] LAMPIRAN-2PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIKNOMOR : 38 TAHUN 2012 TANGGAL : 5 JULI 2012 TABEL PENILAIAN KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK No Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai 1 Visi-Misi-Motto1.1 – 1.3(bobot 5%)Nilai maksimum: 50 (1.1) Adanya visi dan misi yang dijabarkandalam perencanaan (Renstra, Renja) mengacu UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Visi dan Misi a. Mengacu UU 25/2009 dan dijabarkandalam perencanaan b. Mengacu UU 25/2009 dan tidak dijabarkandalam perencanaan c. Tidak mengacu UU 25/2009 dan dijabarkandalam perencanaan d. Tidak mengacu UU 25/2009 dan tidakdijabarkan dalam perencanaan 251510 0 (1.2) Penetapan motto pelayanan yangmampu memotivasi pegawai untukmemberikan pelayanan terbaik Motto a. Ada, dipahami, dan memotivasi pelaksana b. Ada, tidak dipahami pelaksana c. Tidak ada 15 50 (1.3) Motto pelayanan diumumkan secaraluas kepada pengguna layanan Pengumuman Motto a. Diumumkan secara luas melalui berbagaimedia massa b. Diumumkan terbatas c. Tidak diumumkan 10 70 2 Standar Pelayanan danMaklumat Pelayanan2.1 – 2.2(Bobot 25%)Nilai maksimum: 250 (2.1) Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan yangmengacu Undang-undang Nomor 25Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Standar Pelayanan a. Standar Pelayanan untuk semua jenispelayanan mengacu UU 25/2009 b. Standar Pelayanan tidak semua jenis atautidak sepenuhnya mengacu UU 25/2009 c. Standar Pelayanan sama sekali tidak mengacu UU 25/2009 d. Tidak ada Standar Pelayanan 200100 50 0 [2] No Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai (2.2) Maklumat Pelayanan yangdipublikasikan MaklumatPelayanan a. Disusun dan dipublikasikan b. Tidak ada Maklumat pelayanan 50 0 3 Sistem, Mekanisme, danProsedur3.1-3.4(Bobot 10%)Nilai maksimum: 100 (3.1) Memiliki sertifikat ISO 9001:2008 dalam menyelenggarakan pelayanan publik dengan ruang lingkup semuajenis mengacu UU 25/2009 Sertifikat ISO 9001:2008 a. Sertifikat mencakup semua jenis pelayananmengacu UU 25/2009 b. Sertifikat tidak mencakup semua jenispelayanan atau tidak sepenuhnya mengacuUU 25/2009 c. Tidak memiliki 2510 0 (3.2) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu(SMM), namun tidak memiliki sertifikat ISO 9001:2008 SMM a. SMM mencakup semua jenis pelayananmengacu UU 25/2009 b. SMM tidak mencakup semua jenispelayanan atau tidak sepenuhnya mengacuUU 25/2009 c. Tidak menerapkan 2510 0 (3.3) Penetapan Standar OperasionalProsedur (SOP) SOP a. Ada, dan diterapkan b. Ada, tidak diterapkan c. Tidak ada 2510 0 (3.4) Penetapan uraian tugas yang jelas Uraian tugas a. Ada, dan dipampangkan b. Ada, dan tidak dipampangkan c. Tidak ada uraian tugas 2510 0 4 Sumber Daya Manusia(4.1 – 4.6)(Bobot 17%)Nilai maksimum: 170 (4.1) Penetapan dan penerapan pedomankode etik pegawai Kode etik a. Ada, dan diterapkan b. Ada, tidak diterapkan c. Tidak ada 3010 0 (4.2) Sikap dan perilaku pegawai dalammemberikan pelayanan kepadapengguna layanan Sikap dan perilaku a. Baik b. Cukup c. Kurang 3010 0 (4.3) Tingkat kedisiplinan pegawai dalammemberikan pelayanan kepadapengguna layanan Kedisiplinan a. Disiplin b. Kurang disiplin c. Tidak disiplin 3010 0 (4.4) Tingkat kepekaan/ respon pegawaidalam memberikan pelayanan kepadapengguna layanan Responsivitas a. Responsif b. Kurang responsif c. Tidak responsif 3010 0 [3] No Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai (4.5) Tingkat keterampilan pegawai dalammemberikan pelayanan kepadapengguna layanan Keterampilan a. Terampil b. Kurang terampil c. Tidak terampil 2510 0 (4.6) Penetapan kebijakan pengembanganpegawai dalam rangka peningkatanketerampilan/ profesionalismepegawai dengan tujuan meningkatkankualitas pelayanan kepada penggunapelayanan Pengembanga n pegawai a. Ada, sesuai kebutuhan b. Ada, tidak sesuai kebutuhan c. Tidak ada 2510 0 5 Sarana dan PrasaranaPelayanan(5.1-5.3) (5.1) Sarana dan prasarana yangdipergunakan untuk proses pelayanantelah didayagunakan secara optimal Sarana dan Prasarana a. Dipergunakan secara optimal b. Dipergunakan, tidak optimal c. Tidak dipergunakan 3015 0 (bobot 8%)Nilai maksimum: 80 (5.2) Sarana dan prasarana pelayanan yangtersedia memberikan kenyamanankepada pengguna layanan(perhatikan: kebersihan,kesederhanaan, kelayakan dankemanfaatan) Kebersihan a. Sangat Bersih b. Bersih c. Tidak bersih 3015 0 (5.3) Sarana pengaduan (Kotak pengaduan,loket pengaduan, telepon tol, emaildan lainnya) Sarana Pengaduan a. Ada, dan efektif b. Ada, tidak efektif c. Tidak ada 2010 0 6 Penanganan Pengaduan6.1-6.4(bobot 10%)Nilai maksimum: 100 (6.1) Sistem/prosedur pengelolaanpengaduan pengguna layanan Sistem Pengaduan a. Ada, dan dikelola dengan baik b. Ada, tidak dikelola dengan baik c. Tidak ada 3010 0 (6.2) Petugas khusus/ unit yangmenangani pengelolaan pengaduan Petugas pengaduan a. Ada b. Tidak ada 30 0 (6.3) Persentase jumlah pengaduan yangdapat diselesaikan Jumlah pengaduan a. 71% - 100 % diselesaikan b. 51% - 70% diselesaikan c. 10% - 50% diselesaikan d. < 10% diselesaikan 2010 50 (6.4) Pengelolaan pengaduan yangmengacu Peraturan Menteri PAN-RBNomor 13 Tahun 2009 dalam rangkapeningkatan kualitas pelayanan Pengelolaanpengaduan a. Mengacu b. Tidak mengacu 20 5 [4] No Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai 7 Indeks KepuasanMasyarakat7.1-7.4(bobot 10%)Nilai maksimum: 100 (7.1) Pelaksanaan survei IKM dalamperiode penilaian Survei IKM a. Dilaksanakan untuk seluruh jenispelayanan b. Dilaksanakan untuk sebagian jenispelayanan c. Tidak dilaksanakan 2510 0 (7.2) Survei IKM yang dilakukan yangmengacu Kepmenpan 25 Tahun 2004dalam periode penilaian. Survei IKM a. Mengacu untuk seluruh jenis pelayanan b. Mengacu untuk sebagian jenis pelayanan c. Tidak mengacu 2510 0 (7.3) Rata –rata skor IKM yang diperoleh Rata-rataSkor IKM a. 80 -100 b. 60 – 79 c. < 60 2510 0 (7.4) Tindak lanjut dari hasil survei IKM Tindak lanjut a. Ada tindak lanjut b. Tidak ada tindak lanjut 25 0 8. Sistem InformasiPelayanan Publik 8.1- 8.3(bobot 7%)Nilai maksimum: 70 (8.1) Sistem informasi pelayanan secaraelektronik Sistem Informasi a. Ada, berfungsi dan di-update b. Ada, berfungsi sebagian dan sebagian di-update c. Tidak ada 2510 0 (8.2) Penyampaian informasi pelayananpublik kepada pengguna layanan Penyampaian informasi a. Ada b. Tidak ada 20 0 (8.3) Tingkat keterbukaan informasipelayanan kepada pengguna layanan Keterbukaan informasi a. Sangat terbuka b. Terbuka c. Tidak terbuka 2510 0 9. Produktivitas dalampencapaian targetpelayanan9.1-9.2(bobot 8%)Nilai maksimum: 80 (9.1) Penetapan target kinerja pelayanan Target kinerja a. Ada b. Tidak ada 40 0 (9.2) Tingkat Pencapaian target kinerja Pencapaian Target kinerja a. Tercapai/Melampaui (> 100%) b. Tidak Tercapai (80%-99%) c. Tidak Tercapai (40%-79 %) d. Tidak tercapai (<40%) 403020 0 TOTAL NILAI 1000 [5] Petunjuk Penggunaan Form Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik Penilaian dibagi atas 9 (sembilan) komponen penilaian:
Format ... [6] Format Berita Acara Penilaian: BERITA ACARA PENILAIAN Pada hari ini…………….., tanggal……………., Tahun……………, kami Tim Penilaian Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi, dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, telah memperoleh hasil sebagai berikut:
Pada Berita Acara Penilaian ini dilampirkan hasil penilaian dan catatan pendukung unit pelayanan publik tersebut di atas. Demikian berita acara ini dibuat untuk dibuat sebagaimana mestinya. Ketua : Anggota : 1. …………………..
3…………………… Mengetahui, Pejabat yang berwenang, ……………………………….
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)