Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2015
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 12
menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan.
BAB II . . . BAB II PENCEGAHAN GRATIFIKASI
BAB II
1) Penerimaan yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis, berupa seminar kits, sertifikat dan plakat/ cinderamata; 2) Penerimaan yang diperoleh secara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum;
1) penerimaan . . . 1) penerimaan yang diperoleh dari hadiah langsung/door prize/undian, diskon/rabat, voucher, point reward, atau cinderamata/souvenir, yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan; 2) diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/ kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan; 3) diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan; 4) penerimaan yang diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau dalam garis keturunan ke samping sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi berupa hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat dan tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi. 5) Penerimaan . . . 5) Penerimaan yang diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau dalam garis keturunan ke samping sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi berupa hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat dan tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi; 6) Penerimaan yang diperoleh dari pihak lain yang tidak mempunyai hubungan keluarga terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat dan tradisi dengan batas nilai setinggi- tingginya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang. 7) Penerimaan yang diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana setinggi-tingginya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang; 8) Pemberian hadiah antar sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, dan promosi jabatan yang tidak dalam bentuk uang setinggi-tingginya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang; dan 9) Penerimaan . . . 9) Penerimaan lainnya yang diperoleh dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi, dan tidak berhubungan dengan jabatan, serta tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. BAB III UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BAB III
UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas melakukan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
.
BAB IV MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI
BAB IV
upg@menpan.go.id disertai bukti foto wujud gratifikasi.
Pasal 8. . .
(5).UPG . . .
KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2015 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI ttd YUDDY CHRISNANDI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 28 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN PANRB Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)