DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2021

Nomor: 45
Tahun: 2021
Ditetapkan: 12 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum; www.peraturan.go.id 2021, No.1178 Mengingat : : Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593); www.peraturan.go.id 2021, No.1178
8.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 903); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG KURIKULUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengembangan kurikulum.
3.Pejabat Fungsional Pengembang Kurikulum yang selanjutnya disebut Pengembang Kurikulum adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan Pengembangan Kurikulum.
4.Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang Pengembang Kurikulum dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum. www.peraturan.go.id 2021, No.1178
5.Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
6.Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin, dan/atau mengelola unit organisasi.
7.Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan.
8.Menteri adalah adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB II

KEDUDUKAN, JENJANG JABATAN, DAN KOMPETENSI

Pasal 2

(1)Pengembang Kurikulum berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pengembangan Kurikulum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
(2)Kedudukan Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. www.peraturan.go.id 2021, No.1178

Pasal 3

(1)Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
(2)Jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pengembang Kurikulum Ahli Pertama;
2. b.Pengembang Kurikulum Ahli Muda;
3. c.Pengembang Kurikulum Ahli Madya; dan
4. d.Pengembang Kurikulum Ahli Utama.

Pasal 4

(1)Pengembang Kurikulum dalam menjalankan tugas jabatan harus memenuhi Standar Kompetensi.
(2)Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.identitas jabatan;
2. b.kompetensi jabatan; dan
3. c.persyaratan jabatan.
(3)Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menjadi acuan paling sedikit untuk:
1. a.perencanaan Pengembang Kurikulum;
2. b.pengadaan Pengembang Kurikulum;
3. c.pengembangan karier Pengembang Kurikulum;
4. d.pengembangan kompetensi Pengembang Kurikulum;
5. e.penempatan Pengembang Kurikulum;
6. f.promosi dan/atau mutasi Pengembang Kurikulum;
7. g.uji kompetensi Pengembang Kurikulum;
8. h.sistem informasi manajemen Pengembang Kurikulum; dan
9. i.kelompok rencana suksesi (talent pool) Pengembang Kurikulum.

Pasal 5

(1)Identitas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
1. a.nama jabatan;
2. b.uraian/ikhtisar jabatan; dan www.peraturan.go.id 2021, No.1178
3. c.kode jabatan.
(2)Kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.Kompetensi Teknis;
2. b.Kompetensi Manajerial; dan
3. c.Kompetensi Sosial Kultural.
(3)Kode jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf c paling sedikit terdiri atas:
1. a.pangkat;
2. b.kualifikasi pendidikan;
3. c.jenis pelatihan;
4. d.indikator kinerja Jabatan; dan
5. e.pengalaman kerja.

Pasal 6

(1)Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2)huruf a terdiri atas:
1. a.advokasi kebijakan pendidikan;
2. b.perencanaan kurikulum;
3. c.pengembangan kurikulum;
4. d.evaluasi kurikulum; dan
5. e.pengembangan metodologi pembelajaran.
(2)Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2)huruf b terdiri atas:
1. a.integritas;
2. b.kerja sama;
3. c.komunikasi;
4. d.orientasi pada hasil;
5. e.pelayanan publik;
6. f.pengembangan diri dan orang lain;
7. g.mengelola perubahan; dan
8. h.pengambilan keputusan.
(3)Kompetensi Sosial Kultural Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c yaitu perekat bangsa. www.peraturan.go.id 2021, No.1178

Pasal 7

Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disusun berdasarkan pada:

a.kamus Kompetensi Teknis urusan pemerintahan dibidang pendidikan;
b.kamus Kompetensi Manajerial jabatan aparatur sipil negara; dan
c.kamus Kompetensi Sosial Kultural jabatan aparatur sipil negara.

Pasal 8

Rincian Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2021, No.1178 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2021 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI ttd. TJAHJO KUMOLO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. BENNY RIYANTO www.peraturan.go.id 2021, No.1178 www.peraturan.go.id 2021, No.1178 www.peraturan.go.id 2021, No.1178 www.peraturan.go.id 2021, No.1178 www.peraturan.go.id 2021, No.1178 www.peraturan.go.id 2021, No.1178 www.peraturan.go.id 2021, No.1178 www.peraturan.go.id 2021, No.1178 www.peraturan.go.id 2021, No.1178 www.peraturan.go.id 2021, No.1178 www.peraturan.go.id 2021, No.1178 www.peraturan.go.id 2021, No.1178 www.peraturan.go.id 2021, No.1178 www.peraturan.go.id 2021, No.1178 www.peraturan.go.id 2021, No.1178 www.peraturan.go.id 2021, No.1178 www.peraturan.go.id 2021, No.1178 www.peraturan.go.id 2021, No.1178 www.peraturan.go.id 2021, No.1178 www.peraturan.go.id 2021, No.1178 www.peraturan.go.id 2021, No.1178 www.peraturan.go.id 2021, No.1178 www.peraturan.go.id 2021, No.1178 www.peraturan.go.id 2021, No.1178 www.peraturan.go.id 2021, No.1178 www.peraturan.go.id 2021, No.1178 www.peraturan.go.id 2021, No.1178 www.peraturan.go.id 2021, No.1178 www.peraturan.go.id 2021, No.1178 www.peraturan.go.id 2021, No.1178 www.peraturan.go.id 2021, No.1178 www.peraturan.go.id 2021, No.1178 www.peraturan.go.id 2021, No.1178 www.peraturan.go.id 2021, No.1178 www.peraturan.go.id 2021, No.1178 www.peraturan.go.id 2021, No.1178 www.peraturan.go.id 2021, No.1178 www.peraturan.go.id 2021, No.1178 www.peraturan.go.id 2021, No.1178 www.peraturan.go.id 2021, No.1178 www.peraturan.go.id 2021, No.1178 www.peraturan.go.id 2021, No.1178 www.peraturan.go.id 2021, No.1178 www.peraturan.go.id 2021, No.1178 www.peraturan.go.id 2021, No.1178 www.peraturan.go.id 2021, No.1178 www.peraturan.go.id 2021, No.1178 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN, JENJANG JABATAN, DAN KOMPETENSI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN, JENJANG JABATAN, DAN KOMPETENSI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017