DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2021

Nomor: 49
Tahun: 2021
Ditetapkan: 12 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap; 2021, No.1201 Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 273);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
8.Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 2021, No.1201 Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengelolaan produksi perikanan tangkap.
3.Pejabat Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yang selanjutnya disebut Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengelolaan produksi perikanan tangkap.
4.Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengelolaan produksi perikanan tangkap yang menyangkut aspek 2021, No.1201 pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu.
5.Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
6.Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin, dan/atau mengelola unit organisasi.
7.Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB II

KEDUDUKAN, JENJANG, DAN KOMPETENSI

Pasal 2

(1)Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan teknis dan operasional pengelolaan produksi perikanan tangkap pada instansi pusat dan instansi daerah.
(2)Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.
(3)Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di 2021, No.1201 bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap.

Pasal 3

(1)Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan.
(2)Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pelaksana Pemula;
2. b.Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Terampil;
3. c.Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pelaksana Mahir; dan
4. d.Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Penyelia.

Pasal 4

(1)Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dalam menjalankan tugas jabatan harus memenuhi Standar Kompetensi.
(2)Standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)meliputi:
1. a.identitas jabatan;
2. b.kompetensi jabatan; dan
3. c.persyaratan jabatan.
(3)Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menjadi acuan paling sedikit untuk:
1. a.perencanaan Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap; 2021, No.1201
2. b.pengadaan Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap;
3. c.pengembangan karier Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap;
4. d.pengembangan Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap;
5. e.penempatan Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap;
6. f.promosi dan/atau mutasi Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap;
7. g.uji kompetensi Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap;
8. h.sistem informasi manajemen Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap; dan
9. i.kelompok rencana suksesi (talent pool) Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap.

Pasal 5

(1)Identitas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
1. a.nama jabatan;
2. b.uraian/ikhtisar jabatan; dan
3. c.kode jabatan.
(2)Kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.Kompetensi Teknis;
2. b.Kompetensi Manajerial; dan
3. c.Kompetensi Sosial Kultural.
(3)Persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c paling sedikit terdiri atas:
1. a.pangkat;
2. b.kualifikasi pendidikan;
3. c.jenis pelatihan;
4. d.ukuran kinerja jabatan; dan
5. e.pengalaman kerja. 2021, No.1201

Pasal 6

(1)Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.pemantauan dan analisis pengelolaan sumberdaya ikan;
2. b.rancang bangun dan standardisasi serta tata kelola kapal perikanan;
3. c.perlindungan, standardisasi, dan sertifikasi awal kapal perikanan;
4. d.permesinan dan operasi kapal perikanan;
5. e.identifikasi, pengembangan, tata operasional, dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan; dan
6. f.perizinan usaha perikanan.
(2)Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.integritas;
2. b.kerja sama;
3. c.komunikasi;
4. d.orientasi pada hasil;
5. e.pelayanan publik;
6. f.pengembangan diri dan orang lain;
7. g.mengelola perubahan; dan
8. h.pengambilan keputusan.
(3)Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c yaitu perekat bangsa.

Pasal 7

Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berdasarkan pada:

a.kamus Kompetensi Teknis urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
b.kamus Kompetensi Manajerial jabatan aparatur sipil negara; dan
c.kamus Kompetensi Sosial Kultural jabatan aparatur sipil negara. 2021, No.1201

Pasal 8

Rincian Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2021, No.1201 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2021 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI ttd TJAHJO KUMOLO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd BENNY RIYANTO 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201 2021, No.1201

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN, JENJANG, DAN KOMPETENSI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN, JENJANG, DAN KOMPETENSI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017