Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 47
menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2
4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108);
3
4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
Memperhatikan : 1. Usul Sekretaris Kementerian PAN dan RB Nomor B/87/S.PAN- RB/1/2012 tanggal 10 Januari 2012;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN ANGKA KREDITNYA.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini yang dimaksud dengan:
4
BAB II RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK
BAB II
Jabatan fungsional Analis Kebijakan termasuk dalam rumpun manajemen.
5
Tugas Pokok Analis Kebijakan adalah mengidentifikasi masalah kebijakan, memformulasi kebijakan, menyampaikan hasil analisis kebijakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kebijakan pada kementerian/lembaga Pemerintah Non Kementerian dan pemerintah daerah. BAB III INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA
BAB III
Instansi Pembina jabatan fungsional Analis Kebijakan yakni Lembaga Administrasi Negara.
Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus:
6 BAB IV JENJANG JABATAN DAN PANGKAT
BAB IV
Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
7 BAB V UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN
BAB V
Unsur dan sub unsur kegiatan Analis Kebijakan yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari:
8 BAB VI RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT
BAB VI
9
10
11
12
13
Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Analis Kebijakan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), maka Analis Kebijakan lain yang berada di atas atau di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)