DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2021

Nomor: 59
Tahun: 2021
Ditetapkan: 4 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi www.peraturan.go.id 2021, No.1248 Birokrasi tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 200, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6411);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907); www.peraturan.go.id 2021, No.1248
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 505);
9.Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan adalah jabatan yang diduduki PNS dan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan tugas tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati.
3.Pejabat Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang selanjutnya disebut Pemeriksa Karantina Tumbuhan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang www.peraturan.go.id 2021, No.1248 Berwenang untuk melaksanakan Tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati.
4.Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
5.Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin, dan/atau mengelola unit organisasi.
6.Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
7.Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan kegiatan karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN, JENJANG, DAN KOMPETENSI

Pasal 2

(1)Pemeriksa Karantina Tumbuhan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati pada Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian.
(2)Pemeriksa Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS. www.peraturan.go.id 2021, No.1248
(3)Kedudukan Pemeriksa Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan.
(2)Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pemeriksa Karantina Tumbuhan Pemula;
2. b.Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil;
3. c.Pemeriksa Karantina Tumbuhan Mahir; dan
4. d.Pemeriksa Karantina Tumbuhan Penyelia.

Pasal 4

(1)Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan dalam menjalankan tugas jabatan harus memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan.
(2)Standar kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), meliputi:
1. a.Identitas jabatan;
2. b.Kompetensi jabatan; dan
3. c.Persyaratan jabatan.
(3)Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)menjadi acuan paling sedikit untuk:
1. a.perencanaan Pemeriksa Karantina Tumbuhan ;
2. b.pengadaan Pemeriksa Karantina Tumbuhan;
3. c.pengembangan karier Pemeriksa Karantina Tumbuhan;
4. d.pengembangan Pemeriksa Karantina Tumbuhan;
5. e.penempatan Pemeriksa Karantina Tumbuhan; www.peraturan.go.id 2021, No.1248
6. f.promosi dan/atau mutasi Pemeriksa Karantina Tumbuhan;
7. g.uji kompetensi Pemeriksa Karantina Tumbuhan;
8. h.sistem informasi manajemen Pemeriksa Karantina Tumbuhan; dan
9. i.kelompok rencana suksesi (talent pool) Pemeriksa Karantina Tumbuhan.

Pasal 5

(1)Identitas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
1. a.nama jabatan;
2. b.uraian/ikhtisar jabatan; dan
3. c.kode jabatan.
(2)Kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.Kompetensi Teknis;
2. b.Kompetensi Manajerial; dan
3. c.Kompetensi Sosial Kultural.
(3)Persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c paling sedikit terdiri atas:
1. a.pangkat;
2. b.kualifikasi pendidikan;
3. c.jenis pelatihan;
4. d.ukuran kinerja jabatan; dan
5. e.pengalaman kerja.

Pasal 6

(1)Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati
2. b.pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan;
3. c.pengawasan dan/atau pengendalian keamanan hayati nabati;
4. d.deteksi dan indentifikasi media pembawa; dan www.peraturan.go.id 2021, No.1248
5. e.Pemantauan Daerah Sebar Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/Organisme Tumbuhan Karantina (OPTK).
(2)Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.integritas;
2. b.kerja sama;
3. c.komunikasi;
4. d.orientasi pada hasil;
5. e.pelayanan publik;
6. f.pengembangan diri dan orang lain;
7. g.mengelola perubahan; dan
8. h.pengambilan keputusan.
(3)Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c yaitu perekat bangsa.

Pasal 7

Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berdasarkan pada:

a.kamus Kompetensi Teknis;
b.kamus Kompetensi Manajerial; dan
c.kamus Kompetensi Sosial Kultural.

Pasal 8

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2021, No.1248 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 November 2021 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI ttd. TJAHJO KUMOLO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 November 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. BENNY RIYANTO www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id 2021, No.1248 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN, JENJANG, DAN KOMPETENSI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN, JENJANG, DAN KOMPETENSI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017