DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011

Nomor: 63
Tahun: 2011
Ditetapkan: 28 Desember 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian tunjangan kinerja kepada Pegawai Negeri harus adil dan layak sesuai dengan bobot pekerjaan dan tanggung jawabnya serta tingkat (indeks) kemahalan daerah dimana Pegawai Negeri tersebut bekerja;
c.bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan pedoman penataan sistem tunjangan kinerja Pegawai Negeri dengan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATl!R NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR <.e3 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATMN SISTEM TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI \: I I Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)

3.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah. terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
9.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

Pasal 3

Pemberian tunjangan kinerja kepada Pegawai Negeri didasarkan pada:

a.tingkat capaian pelaksanaan retormasi birokrasi instansi;
b.nilai dan kelas jabatan;
c.indeks harga nilai jabatan;
d.faktor penyeimbang; dan Pasal 2

(1)Tunjangan kinerja merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan retormasi birokrasi atas dasar kinerja yang telah dicapai oleh seorang individu pegawai;
(2)Kinerja individu pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sejalan dengan kinerja yang hendak dicapai oleh instansinya.

Pasal 1

Tunjangan kinerja dalam pelaksanaan retormasi birokrasi menggunakan prinsip-prinsip:

a.Efisiensi I optimalisasi pagu anggaran belanja Kementerian I Lembaga dan Pemerintah Daerah;
b.Equal pay for equal work, pemberian besaran tunjangan kinerja sesuai dengan harga jabatan dan pencapaian kinerja. MEMUTUSKAN: : PERATURAN MENTERI PENDAYAGU NAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PEDOMAN PENATAAN SISTEM TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI.
1. 10.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010 - 2014;
2. 11.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan; Menetapkan

Pasal 3

Pemberian tunjangan kinerja kepada Pegawai Negeri didasarkan pada:

a.tingkat capaian pelaksanaan reformasi birokrasi instansi;
b.nilai dan kelas jabatan;
c.indeks harga nilai jabatan;
d.faktor penyeimbang; dan Pasal 2

(1)Tunjangan kinerja merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi atas dasar kinerja yang telah dicapai oleh seorang individu pegawai;
(2)Kinerja individu pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sejalan dengan kinerja yang hendak dicapai oleh instansinya.

Pasal 1

Tunjangan kinerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi mengg unaka n pri nsip-pri nsip:

a.Efisiensi I optimalisasi pagu anggaran belanja Kementerian I Lembaga dan Pemerintah Daerah;
b.Equal pay for equal work, pemberian besaran tunjangan kinerja sesuai dengan harga jabatan dan pencapaian kinerja. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PEDOMAN PENATAAN SISTEM TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERJ.
1. 10.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010 - 2014;
2. 11.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan; Menetapkan Menteri Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 5

Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 4

Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja ini digunakan sebagai panduan dalam menetapkan besaran tunjangan kinerja di lingkungan Instansi Pemerintah yang telah melaksanakan reformasi birokrasi.

e.indeks tunjangan kinerja daerah provmsi (Locality-Based Comparability Payments / Locality Pay Rate). Ditetapkan di Jakarta pada tanggal:')8 Desember 2011 PEDOMAN PENATAAN SISTEM TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI PERATURAN MENTER! NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR TAHUN 2011 LAMPIRAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI ii Halaman BABI PENDAHULUAN 1 I. 1. Latar Belakang 1 I. 2. Maksud dan Tujuan 2 I. 3. Ruang lingkup 2 I. 4. Pengertian 2 BAB II PENATAAN SISTEM TUNJANGAN KINERJA 5 11.1. Tunjangan Kinerja di lingkungan Instansi Pemerintah 5 11.2. Faktor Yang Mempengaruhl Tunjangan Kinerja di lingkungan Instansi Pemerintah 6 11.3. Contoh Perhitungan Tunjangan Kinerja di lingkungan Instansi Pemerintah 14 11.4 Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri 17 BAB III PENUTUP 20 DAFTAR lSI MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASr BIROKRASI 1 1.1. LATAR BELAKANG Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dinyatakan bahwa setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya. Selanjutnya dalam Pasal 7 Ayat (2) dinyatakan bahwa gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya. Gaji yang adil dan Jayak adalah gajl yang mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga Pegawai Negeri tersebut, sehingga Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat memusatkan perhatian, pikiran, dan tenaganya hanya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Gaji yang adil dimaksudkan untuk mencegah kesenjangan kesejahteraan, baik antar Pegawai Negeri maupun antara Pegawai Negeri dengan swasta. Sedangkan gaji yang layak dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok dan dapat mendorong produktivitas dan kreativitas Pegawai Negeri. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan seluruh KementerianfLembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan reformasi birokrasi. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan reformasi birokrasi diberikan penghargaan dalam bentuk tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan diharapkan dananya bersumber dari efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dan/atau peningkatan penerimaan yang dihasilkan. Tunjangan kinerja diberikan secara bertahap sesuai kemajuan keberhasilan/capaian pelaksanaan reformasi birokrasi. Saat ini sudah ada 16 Kementerian/Lembaga yang telah mendapatkan tunjangan kinerja. Besaran Tunjangan kinerja yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga BABI PENDAHULUAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2 1.4. PENGERTIAN
1. 1.Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 1.3. RUANG LlNGKUP Ruang lingkup Penataan Sistem Tunjangan Kinerja ini meliputi seluruh jabatan di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja ini dimaksudkan sebagai panduan dalam menentukan besaran tunjangan kinerja di lingkungan lnstansl Pemerintah yang melaksanakan Reformasi Birokrasi. Tujuan Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja ini adalah untuk memperoleh besaran tunjangan kinerja Pegawai Negeri yang adil dan layak yang didasarkan pada: tingkat capaian pelaksanaan reformasi birokrasi instansi, nilai dan kelas jabatan, indeks harga nilai jabatan, faktor penyeimbang, dan indeks tunjangan kinerja daerah provinsi (Locality-Based Comparability Payments I Locality Pay Rate). dan untuk memacu produktivitas serta menjamin kesejahteraan Pegawai Negeri. tersebut bervariasi tergantung pada tingkat capaian reformasi birokrasi instansi masing masing. Agar terdapat keseragaman dalam pemberian besaran tunjangan kinerja Pegawai Negeri yang adil dan layak yang sesuai dengan bobot pekerjaan dan tanggung jawabnya serta tingkat (indeks) kemahalan daerah dimana Pegawai Negeri tersebut bekerja, dan untuk memacu produktivitas serta menjamin kesejahteraan Pegawai Negeri, disusunlah suatu pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri yang dituangkan dalam suatu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 3 Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. 2.Instansi pemerintah yang selanjutnya dalam pedoman ini disebut instansi adalah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
3. 3.Pegawai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang disebut dengan Pegawai adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lain yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu [abatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
4. 4.Tunjangan kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawa! Negeri yang rnerupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan didasarkan pada capaian kinerja Pegawai Negeri tersebut yang sejalan dengan eapaian kinerja organisasi dimana Pegawai Negeri tersebut bekerja. Oleh karena itu, tunjangan kinerja individu Pegawai Negeri dapat meningkat atau menurun sejalan dengan peningkatan atau penurunan kinerja yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama Instansi
5. 5.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri dalam suatu satuan organisasi Negara.
6. 6.Nilai Jabatan adalah akumulasi poin faktor evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang digunakan untuk menentukan kelas jabatan.
7. 7.Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi negara yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.
8. 8.Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan seeara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nlla. jabatan dan kelas jabatan. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI • 4 B. Mekanisme Penetapan Tunjangan Kine~a Kebijakan dan alokasi anggaran untuk reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja bagi suatu Kementerian/lembaga harus disetujui oleh Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR Komisi terkait) serta diajukan melalui Menteri Keuangan RI. Bila suatu Kementerian/Lembaga tidak memerlukan tambahan pagu untuk reformasi 11.1. TUNJANGAN KINERJA 01 L1NGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH A. Prinsip Pelaksanaan Tunjangan kinerja merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan diharapkan dananya bersumber dari efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja KementerianlLembaga dan Pemerintah Daerah dan/atau peningkatan penerimaan yang dihasilkan. Tunjangan kinerja diberikan secara bertahap sesuai kemajuan keberhasilan/capaian pelaksanaan reformasi birokrasi. Tunjangan kinerja pegawai diberikan berdasarkan kinerja yang telah dicapai oleh seseorang individu pegawai. Kinerja individu pegawai harus sejalan dengan kinerja yang hendak dicapai oleh instansl. Oleh karena itu, tunjangan kinerja individu pegawai dapat meningkat atau menurun sejalan dengan peningkatan atau penurunan kinerja yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama Instansi. Tunjangan kinerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi menggunakan prinsip- prinsip: 1) efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. 2) equal pay for equal work. pemberian besaran tunjangan kinerja sesuai dengan harga jabatan dan pencapaian kinerja. 1) kesiapan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalarn melaksanakan retormasi birokrasi secara berkesinambungan. dan 2) dampak potensial strategis dan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. birokrasi dan tunjangan kinerja. namun memerlukan realokasi anggaran, perlu mendapat persetujuan DPR Kornisi terkait. Bila suatu Kernenterian/Lembaga memerlukan tambahan pagu untuk reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja. pagu tersebut perlu mendapat persetujuan DPR Badan Anggaran. Hasil penilaian pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga yang dilakukan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) digunakan oleh Menter; Keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam perhitungan besaran tunjangan kinerja dan digunakan dalam proses penetapan persetujuan besaran tunjangan kinerja dalam Rapat KPRBN. Selanjutnya. besaran tunjangan kinerja setelah mendapatkan persetujuan DPR ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Penetapan tunjangan kinerja pegawai negeri di lingkungan pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan program dan kegiatan retormasi birokrasi pemerintah daerah oleh TRBN dengan persetujuan KPRBN. I MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 6 11.2. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TUNJANGAN KINERJA 01 LlNGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH Besarnya tunjangan kinerja yang diberikan kepada Pegawai Negeri yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah yang telah melaksanakan reformasi birokrasi didasarkan pada faktor-faktor berikut: 1) tingkat capaian pelaksanaan reformasi birokrasi instansi: 2) nilai dan kelas jabatan; 3) indeks harga nilai jabatan; 4) faktor penyeimbang; dan 5} indeks tunjangan kinerja daerah provinsi (Locality-Based Comparability Payments / Locality Pay Rate). Sebagai gambaran dalam penggunaan faktor-faktor tersebut, dibawah ini diberikan contoh penggunaan kelima faktor tersebut sebagai berikut: 1) Contoh Tingkat Capalan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi (TCPRBI) Pelaksanaan reformasi birokrasi pada suatu instansl pemerintah harus mengacu pada tahapan-tahapan sebagaimana yang sudah digariskan Grand Design Reformasi Bjrokrasi 2010-2025. Dalam rangka memberikan jaminan pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Nasional terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerlan/Lembaga dan Pemerintah Daerah oleh Tim Independen. UPRBN memproses hasil monitoring dan evaluasi, serta masukan Tim Quality Assurance kemudian disampaikan kepada TRBN untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan KPRBN: Penetapan pemberian tambahan/pengurangan anggaran tunjangan kinerja terutama didasarkan hasil evaluasi dengan fokus pertimbangan pada: 1) kemajuan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara berkeslnarnbunqan: dan 2) dampak strategis dari pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 7 yang bertugas antara lain untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan reformasi birckrasi Nasional (Pasal 3 ayat (3) Keppres Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 23 Tahun 2010). Untuk melaksanakan tugas tersebut, dibentuklah Tim Independen dan Tim Quality Assurance yang berperan antara lain melakukan monitoring dan evaluasi serta memastikan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Tim Independen dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih obyektif tentang kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan menilai hasil pelaksanaannya. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan retormasi birokrasi bertujuan untuk membantu Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional dalam rangka: 1) mendapatkan informasi tentang kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi pada kementerianllembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan; 2) menilai keberhasilan pelaksanaan retormasi birokrasi dalam suatu periode tertentu; 3) menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan retormasi birokrasi; dan 4) memberikan saran/rekomendasi berkaitan dengan reward dan punishment sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ruang Lingkup kegiatan evaluasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah atas pelaksanaan program reformasi birokrasi di tingkat mikro meliputi: 1) manajemen perubahan; 2) penataan peraturan perundang-undangan; 3) penataan dan penguatan organisasi; 4) penataan tatalaksana; 5) penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur; 6) penguatan pengawasan; 7) penguatan akuntabilitas kinerja; 8) peningkatan kualitas pelayanan publik; dan 9) monitoring, evaluasi, dan pelaporan. MENTERI PENOAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 8 Hasil evaluasi dinyatakan dalam persentasi (%) tingkat capaian pelaksanaan retormasi birokrasi instansi (TCPRBI). Contoh hasil evaluasi Tingkat Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (TCPRBI) Kementerian Pertanian dan Badan Kepegawaian Negara adalah 90%. 2) Contoh Nilai dan Kelas Jabatan Evaluasi jabatan merupakan suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan. Setiap Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota melakukan evaluasi Jabatan untuk menyusun peringkat (kelas) jabatan di lingkungannya masing-masing. Pelaksanaan evaluasi jabatan di lingkungan instansi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang- undangan (Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan). Nilai jabatan (job value) dan kelas jabatan (job class) di lingkungan instansi pemerintah ditetapkan sebagai berikut:
a.Oi lingkungan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang pimpinannya setingkat Menteri. Jabatan struktural tertinggi: Sekretariat Kementerian I Sekretariat Jenderal, Deputi I Direktorat Jenderal. Inspektorat Jenderal, dan Badan, digunakan sebagai dasar evaluasi jabatan dengan kelas jabatan tertinggi adalah kelas 17. Jabatan Wakil Menteri merupakan jabatan tanpa kelas [abatan (non-pradinq). Nilai jabatan (job value) dan kelas jabatan (job class) di lingkungan Kementerian dan LPNK yang pimpinannya setingkat Menteri adalah sebagai berikut: MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 9
b.Oi lingkungan LPNK. Jabatan struktural tertinggi: Sekretariat Utama, Deputi, dan Inspektorat Utama. digunakan sebagai dasar evaluasi jabatan dengan kelas jabatan tertinggi adalah kelas 16. Jabatan Kepala, Wakil Kepala, dan Wakil Gubemur Lemhannas, merupakan jabatan non-grading. Pimpinan LPNK yang setingkat Menteri adalah antara lain: Kepala 8adan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kepala 8adan Intelijen Negara (BIN). 8adan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). dan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Non-Kementerian (LPNK) yang pimpinannya setingkat Menteri I , Kenaikan Nilai dari No Kelas Jabatan Batas Nilai Nilai Rata- Nilai Rata-Rata Jabatan Jabatan Rata Jabatan dibawahnva I Tanpa Kelas - 4723 (Nilai 445 Wakil Menteri (Non-grading) Tertinggi) 2 17 4055-ke atas 4278 450 Jabatan Struktural 3 16 3605-4050 3828 450 Tertinggi dan 4 15 3155-3600 3378 425 jabatan dibawahnya 5 14 2755-3150 2953 400 6 13 2355-2750 2553 325 7 12 2105-2350 2228 250 8 11 1855-2100 1978 250 9 10 1605-1850 1728 250 10 9 1355-1600 1478 250 II 8 1105-1350 1228 250 12 7 855-1100 978 225 13 6 655-850 753 200 14 5 455-650 553 140 15 4 375-450 413 75 16 3 305-370 338 65 17 2 245-300 273 58 18 1 190-240 215 - Contoh Perhitungan Nilai dan Kelas Jabatan Di lingkungan Kementerian dan Lembaga Pemerintah MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 10 3) Contoh Indeks Harga Nilai Jabatan (IHNJ) Nilai Jabatan merupakan akumulasi poin faktor evaluasi Jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang digunakan untuk menentukan kelas jabatan. Indeks Harga Nilai Jabatan (IHNJ) merupakan nilai rupiah yang diberikan untuk setiap nilai jabatan (nilai rata-rata). IHNJ ditetapkan berdasarkan Upah Minimum Regional Provinsi (UMRP). UMRP merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap yang berlaku di satu propinsi. UMRP ditetapkan berdasarkan Kelas Nilai Rata- Kenaikan Nilai dari Nilai Nilai Jabatan (Nilai No Batas Nilai Rata labatan Jabatan Rata-Rata Jabatan dibawahnya Rata-Rata) 4478 200 Kepala LPNK Tanpa Kelas Wakil Kepala BKPM 1 (Non- 4055-ke atas 4278 200 Wakil Kepala BIN grading) Wakil Gubernur Lemhannas 4078 250 Wakil Kepala LPNK 2 16 3605-4050 3828 450 Jabatan Struktural 3 15 3155·3600 3378 425 Tertinggi danjabatan dibawahnya 4 14 2755-3150 2953 400 5 13 2355-2750 2553 325 6 12 2105-2350 2228 250 7 II 1855-2100 1978 250 8 10 1605-1850 1728 250 9 9 1355-1600 1478 250 10 8 1105-1350 1228 250 II 7 855-1100 978 225 12 6 655-850 753 200 13 5 455-650 553 140 14 4 375450 413 75 15 3 305-370 338 65 16 2 245-300 273 58 17 1 190-240 215 - Nilai jabatan (job value) dan kelas jabatan (job class) di lingkungan LPNK adalah sebagai berikut Contoh Perhitungan Nilai dan Kelas Jabatan Di lingkungan LPNK MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (. 11 4) Contoh Faktor Penyeimbang Faktor penyeimbang merupakan angka yang digunakan untuk meneari keseimbangan perbandingan tunjangan kinerja Pegawai Negeri kelas tertinggi dengan tunJangan kinerja Pegawai Negeri kelas terendah. Maksud dari ketentuan ini adalah untuk melandaikan perbedaan penghasilan antara Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kelas jabatan terendah dengan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kelas jabatan tertinggi. Sebagai contoh, tunjangan kinerja kelas 1 (terendah) adalah Rp 1.290.000,- sesuai dengan UMRP OKI Jakarta dan tunjangan klnerja kelas 17 (nilai tertinggi) adalah Rp. 28,338,000,- Perbandingan tunjangan kinerja Pegawai Negeri kelas tertinggi dengan tunjangan kinerja Pegawai Negeri kelas terendah adalah sebesar 21,96. Oengan memperhitungkan faktor penyembang, maka tunjangan kinerja kelas 1 (terendah) menjadi Rp 1,935,000,-. Sehingga perbandingan tunjangan kinerja peraturan perundangan-undangan (Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-01IMENI1999 Tentang Upah Minimun). UMRP ditetapkan setiap tahun dan peninjauan dilakukan selambat-Iambatnya 2 (dua) tahun sekali. UMRP ditetapkan dengan mempertimbangkan: 1) kebutuhan; 2) indeks harga konsumen (IHK); 3) kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan; 4) upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah; 5) kondisi pasar kerja; dan 6) tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan per kapita. Sebagai contoh perhitungan IHNJ digunakan UMRP OKI Jakarta Tahun 2011 sebesar Rp 1.290.000,-. Kelas Jabatan terendah adalah kelas 1 dengan nilai rata-rata adalah 215 poin. Maka: IHNJ = UMRP DKI Jakarta 1 nilai rata-rata = Rp 1.290.000,-/215 = Rp. 6.000,- MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI ( 12 5) Contoh Indeks Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi (ITDKP) (Locality-Based Comparability Payments I Locality Pay Rate) Dalam rangka upaya mewujudkan penghasilan yang adil bagi Pegawai Negeri yang bekerja diberbagai daerah provinsi dengan tingkat kemahalan yang berbeda-beda, perlu ditetapkan Indeks Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi (ITDKP). Kenaikan Indeks Tunjangan Tunjangan Kelas Batas Nilai Nilai dari Harga Kinerja di Faktor Kinerja di Jabatan Nilai Rata-Rata Nilai Rata- Jabatan wilayah Penye- wilayah Jabatan Rata Jabatan (Rp) DK! imbang DKl dibawahnya Jakarta Jakarta Tanpa 4723 Kelas {Nilai 245 6.000,- 28,338,000 1.00 28,338,000 (Non-gra 4055-ke Tertinggi) ding) atas 4478 200 6.000,- 26,868,000 1.00 26,868,000 4278 200 6.000,- 25,668,000 1.00 25,668,000 17 4078 250 6.000,- 24,468,000 1.00 24,468,000 )6 3605-4050 3828 450 6.000,- 22,968,000 1.00 22,968,000 15 3155-3600 3378 425 6.000,- 20,268,000 1.00 20,268,000 14 2755-3150 2953 400 6.000,- 17,718,000 1.00 17,718,000 13 2355-2750 2553 325 6.000,- 15,318,000 1.00 15,318,000 12 2105-2350 2228 250 6.000,- 13,368,000 1.00 13,368,000 11 1855-2100 1978 250 6.000,- 11,868,000 1.00 11,868,000 10 1605-1850 1728 250 6.000,- 10,368,000 1.00 10,368,000 9 1355-1600 1478 250 6.000,- 8,868,000 1.00 8,868,000 8 1105-1350 1228 250 6.000,- 7,368,000 1.00 7,368,000 7 855-1100 978 225 6.000,- 5,868,000 1.10 6,454,800 6 655-850 753 200 6.000,- 4,518,000 1.10 4,969,800 5 455-650 553 140 6.000,- 3,318,000 1.20 3,981,600 4 375-450 413 75 6.000,- 2,478,000 1.30 3,221,400 3 305-370 338 65 6.000,- 2,028,000 1.35 2,737,800 2 245-300 273 58 6.000,- 1,638,000 1.40 2,293,200 1 190-240 215 - 6.000,- 1,290,000 1.50 1,935,000 Contoh Perhitungan Penggunaan Faktor Penyeimbang Pegawai Negeri kelas tertinggi dengan tunjangan kinerja Pegawai Negeri kelas terendah menjadi sebesar 14,64. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 13 oIIMEN/1999) No. Propinsi UMRP 2011 (Rp) ITKDP 1 NaI!ggt"oeAceh Darussalam 1,350,000 1.047 2 Sumatera Utara 1,035,500 0.803 3 Sumatera Barat 1,055,000 0.818 4 Riau 1,120,000 0.868 5 Kepulauan Riau 975,000 0.756 6 Jambi 1,028,000 0.797 7 Sumatera Selatan 1,048,440 0.813 8 Bangka Belitung 1,024,000 0.794 9 Bengkulu 815,000 0.632 10 Lam~un_g_ 855,000 0.663 II JawaBarat 732,000 0.567 12 DKI Jakarta 1,290,000 1.000 13 Banten 1,000,000 0.775 14 Jawa Tengah 675,000 0.523 15 Yogyakarta 808,000 0.626 16 Jawa Timur 705,000 0.547 17 Bali 890,000 0.690 18 Nusa Tenggara Barat 950,000 0.736 19 Nusa Tenggara Timur 850,000 0.659 20 Kalimantan Barat 802,500 0.622 21 Kalimantan Selatan 1,126,000 0.873 22 Kalimantan Tengah 1,134,580 0.880 23 Kalimantan Timur 1,084,000 0.840 24 Maluku 900,000 0.698 25 Maluku Utara 889,350 0.689 26 Gorontalo 762,500 0.591 27 Sulawesi Utara 1,050,000 0.814 - 28 Sulawesi Tenggara 930,000 0.721 29 Sulawesi Teng_ah 827,500 0.641 30 Sulawesi Selatan 1,100,000 0.853 31 Sulawesi Barat 1,006,000 0.780 32 Papua 1,403,000 1.088 33 Papua Barat 1,410,000 1.093 Contoh ITDKP Tahun 2011 yang dihitung berdasarkan Upah Minimum Regional Provinsi (UMRP) yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menter; Tenaga Kerja Nomor: PER-01IMENI1999 Tentang Upah Minimun). Contoh Perhitungan Indeks Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi (ITDKP) Tahun 2011 Yang Didasarkan pada Upah Minimun Regional Provinsi Tahun 2011 Yang Ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nornor: PER- MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 14 Refonnasi Birokrasi (TePREI) 90% Tunjangan Tingkat Capaian Pelaksanaan Reformasi Nilai Indeks Kincrja di Birokrasi (TCPRBI 90% Kelas Rata- Harga Faktor wilayah OKI ITOKP ITOKP ITOKP Jabatan Rata Jabatan labatan Penye- Jakarta Provinsi Provinsi Provinsi Jabatan (Rp) imbang untuk DKI Jambi Gorontalo TCPRBI Jakarta 100% (1,000) (0.797) (0.591) Tanpa Kelas 4723 Wakil 6.000,- J.OO 28.338,000 25.504,200 - . (Noll- Menteri grading) 17 4278 Jabatan 6.000,- 1.00 25,668,000 23,101,200 18,411,656 13,652,809 3828 Srruktu-ral 6.000,- 1.00 22,968,000 20,671,200 16,474,946 12,216,67916 Tertinggi 15 3378 danjabatan 6.000,- ),00 20,268.000 18,241,200 14,538,236 10,780,549 14 2953 dibawah- 6.000,- 1.00 17,718,000 15,946,200 12,709,121 9,424,204 nya 15,318,000 13,786,200 10,987,601 8,147,64413 2553 6.000,- 1.00 11.3. CONTOH PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA 01 LlNGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH Oengan mempertimbangkan faktor-faktor tingkat capaian pelaksanaan reformasi birokrasi instansi (TCPRBI), nilai dan kelas jabatan, indeks harga nilai jabatan (IHNJ). faktor penyeimbang, dan indeks tunjangan kinerja daerah provinsi (lTKDP), perhitungan tunjangan kinerja instansi pemerintah dilakukan seperti contoh berikut A. Oi lingkungan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang pimpinannya setingkat Menteri. Sebagai contoh: Tim Independen memberikan nilai persentasi tingkat capaian pelaksanaan retormasi di lingkungan Kementerian Pertanian (TCPRBI) adaJah 90%. Perhitungan besaran tunjangan kinerja Pegawai Kementerian Pertanian yang bekerja: 1) di wilayah OKI Jakarta dengan Indeks Tunjangan Kinerja Oaerah Provinsi (ITOKP) adalah 1,000; 2) di wilayah Provinsi Jambi dengan ITDKP adalah 0,797; dan 3) di wilayah Provinsi Gorontalo dengan ITDKP adalah 0.591; adalah seperti tabel berikut: Contoh Perhitungan Tunjangan kinerja Pegawai Kementerian Pertanian yang bekerja di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jambi, dan Provinsi Gorontalo, dengan Tingkat Capaian Pelaksanaan MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 15 B. Oi lingkungan LPNK Sebagai contoh: Tim Independen memberikan nilai persentasi tingkat capaian pelaksanaan reformasi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (TCPRBI) adalah 90%. Perhitungan besaran tunjangan kinerja Pegawai Badan Kepegawaian Negara yang bekerja: 1) di wilayah OKI Jakarta dengan Indeks Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi (ITDKP) adalah 1,000; 2) di wilayah Provinsi 01 Yogyakarta dengan ITDKP adalah 0,626; dan 3) di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dengan ITDKP adalah 0.814; adalah seperti label berikut Maka tunjangan kinerja Pegawai Kementerian Pertanian yang mempunyai Kelas Jabatan 10 yang bekerja: 1) di wilayah OKI Jakarta sebesar Rp. 9,331,200 2) di wilayah Provinsi Jambi sebesar Rp. 7,436,966; dan 3) di wilayah Provinsi Gorontalo sebesar Rp. 5,514,739; 12 2228 6.000,- 1.00 13,368,000 12,031,200 9,588,866 7,110,439 I I II 1978 6.000,- 1.00 11,868,000 10,681,200 8,512,916 6,312,589 I 10 1728 6.000,- 1.00 10,368,000 9.331,200 7,436,966 5,514,739 9 1478 6.000,- 1.00 8,868,000 7,981,200 6,361,016 4,716,889 8 1228 6.000,- 1.00 7,368,000 6,631,200 5,285,066 3,919,039 7 978 6.000,- 1.10 6,454,800 5,809,320 4,630,028 3,433,308 6 753 6.000,- 1.10 4,969,800 4,472,820 3,564,838 2,643,437 5 553 6.000,- 1.20 3,981,600 3,583,440 2.856,002 2,117,813 4 413 6.000,- 1.30 3,221,400 2,899,260 2,310,710 1,713,463 3 338 6.000,- 1.35 2,737,800 2,464,020 1,963,824 1,456,236 2 273 6.000,- lAO 2,293,200 2,063,880 1,644,912 1,219,753 ) 215 6.000,- 1.50 1,935,000 1,741,500 1,387,976 1,029,227 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 16 Maka besaran tunjangan kinerja Pegawai Badan Kepegawaian Negara yang mempunyai Kelas Jabatan 10 yang bekerja: 1) di wilayah OKI Jakarta sebesar Rp. 9,331,200; 2) di wilayah Provinsi 01 Yogyakarta sebesar Rp. 5,841,331; dan 3) di wilayah Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp. 7,595,597; Pelaksanaan Reforrnasi Birokrasi (TCPR.B!l90% Tunjangan Tingkat Capaian Pelaksanaan Reformasi Nilai lndeks Kinerja di Birokrasi (TCPRBI) 90% Kelas Rata- Harga Faktor wilayah DKI ITDKP ITDKP ITDKP Jabatan Rata Jabatan Jabatan Penyci Jakarta Provinsi Provinsi DI Provinsi Jabatan (Rp) mbang untuk DKI Yogyakarta Sulawesi TCPRBI lakarta Utara 100% (I.OOO) (0.626) (0.814) Tanpa 4478 Kepala 6.000,- 1.00 26,868,000 24,181,200 - - BKN Kelas Wakil (Non- grading) 4078 Kepala 6.000.- /.00 24,468,000 22,021,200 - - BKN 16 3828 labatan 6.000,- 1.00 22,968,000 20,671,200 12,940,171 16,826,357 3378 Struktur 6.000,- 1.00 20,268,000 18,241,200 11,418,99115 a1 14,848,337 14 2953 Terting 6.000,- ),00 17,718,000 15,946,200 9,982,321 12,980,207 13 2553 gidan 6.000,- 1.00 15,318,000 13,786,200 8,630,161 11,221,967 jabatan 12 2228 dibawah 6.000,- 1.00 13,368,000 12,031,200 7,531,531 9,793,397 11 1978 nya 6.000,- 1.00 11,868,000 10,681,200 6,686,431 8,694,497 10 1728 6.000.- 1.00 10,368,000 9.331,200 5,841,331 7.595,597 9 1478 6.000,- 1.00 8,868,000 7,981,200 4,996,231 6,496,697 8 1228 6.000,- 1.00 7,368,000 6,631,200 4,151,131 5,397,797 7 978 6.000,- 1.10 6,454,800 5,809,320 3,636,634 4,728,786 6 753 6.000,- 1.10 4,969,800 4,472,820 2,799,985 3,640,875 5 553 6.000,- 1.20 3,981,600 3,583,440 2,243,233 2,916,920 4 413 6.000,- 1.30 3,221,400 2,899,260 1,814,937 2,359,998 3 338 6.000,- \.35 2,737,800 2,464,020 1,542,477 2,005,712 2 273 6.000,- 1.40 2,293,200 1,063,880 1,291,989 1,679,998 1 215 6.000,- 1.50 1,935,000 1,741,500 1,090,179 1,417,581 Contoh Perhitungan Tunjangan kinerja Pegawai Badan Kepegawaian Negara yang bekerja di wilayah Provinsi DKl Jakarta, Provinsi DI Yogyakarta, dan Provinsi Sulawesi Utara, dengan Tingkat Capaian MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 17 B. Penambahan Tunjangan Kinerja Pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada hurut A diatas tetap dilaksanakan apabila pegawai dapat mempertahankan kinerjanya dengan nilai paling rendah adalah nilai Baik. Jika pegawai mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan adalah nilai Sangat (Amat) Baik, maka pada tahun berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan penambahan tunjangan kinerja paling tinggl 50% (lima puluh persen) dari selisih 11.4. PEMBERIAN, PENAMBAHAN, DAN PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI A. Pemberian Tunjangan Kinerja Pemberian tunjangan kinerja untuk setiap jabatan yang ada dilingkungan instansi yang telah mendapatkan tunjangan kinerja Reformasi Birokrasi harus didasarkan pada Dokumen Berita Acara Hasil Validasi Job Grading yang ditandatangani oleh Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB, Kepala BKN, Sekretaris Kementerian/Lembaga. Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai Instansi yang terdiri dari Pegawai Negeri dan Pegawai lain yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan instansL Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada: 1) Pegawai Instansi yang nyata-nyata tidak mempunyai tugasljabatan/pekerjaan tertentu pada Instansi tersebut; 2) Pegawai Instansi yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; 3) Pegawai Instansi yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; 4) Pegawai Instansi yang diperbantukan/dipekerjakan pada Badanllnstansi lain di luar lingkungan Instansi; 5) Pegawai lnstansi yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk rnenjalani masa persiapan pensiun; MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASr 18

(3)Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka pada bulan berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerja sebagai berikut:
(2)Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjaJan. maka pada bulan berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerja:
1. a.sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
2. b.paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
3. c.Pengurangan Tunjangan Kinerja Pengurangan Tunjangan Kinerja diberlakukan kepada:
(1)Pegawai yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan dibawah nilai Bsi«, sebagai berikut:
1. a.Pegawai yang mendapatkan nllal kinerja pada tahun berjaJan adalah nilai Cukup, maka pada tahun berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tunjangan klnerja yang diterimanya.
2. b.Pegawai yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan adalah nilai Kurang (Sedang). maka pada tahun berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 50% (lima puluh persen) dari tunjangan kinerja yang diterimanya.
3. c.Pegawai yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan adaJah nilai Buruk (Kurang). maka pada tahun berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tunjangan kinerja yang diterimanya. tunjangan kinerja antara kelas jabatan 1 (satu) tingkat diatas kelssnya dengan tunjangan kinerja yang diterimanya. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 19 E. Pagu Anggaran Tunjangan Kinerja Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana diuraikan pada Huruf A, Huruf B, dan Huruf C diatas, tidak dapat melebihi pagu anggaran tunjangan kinerja yang ditetapkan pada instansi masing-masing. Penambahan tunjangan kinerja kepada pegawai yang berkinerja Sangat (Amat) Baik diambil dari pengurangan tunjangan kinerja pegawai: 1) yang berkinerja Cukup, Kurang (Sedang). maupun Buruk (Kurang); 2) yang tidak masuk kerja; 3) yang terlambat masuk kerja; dan 4} yang pulang kerja sebelum waktunya. D. Pelaksanaan Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Mengingat kondisi dan situasi berbagai jenis jabatan di lingkungan instansi yang sanqat beragam, maka pelaksanaan Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana diuraikan pada Huruf A, Huruf B, dan Huruf C diatas, diatur lebih lanjut dalam peraturan instansi masing-masing. PULANG SEBELUM LAMA MENINGGALKAN PERSENTASE PEKERJAAN SEBELUM WAKTU(PSW) WAKTUNYA PENGURANGAN FSW I 1 menit s.d. < 31 men it 0,5 % PSW2 31 menit s.d. < 61 menit 1% PSW 3 61 menit s.d. < 91 menit 1,25 % PSW4 ~ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar 1,5 % hadir pulang kantor
(4)Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka pada bulan berikutnya kepada pegawai terse but diberikan pengurangan tunjangan kinerja sebagai berikut: KETERLAMBAT AN LAMA KETERLAMBAT AN PERSENTASE ( TL) PENGURANGAN TL 1 1 menit s.d. < 31 rnenit 0,5% TL2 31 menit s.d. < 61 menit 1% TL3 61 menit s.d. < 91 menit 1,25 % TL4 2: 91 menit dan atau tidak mengisi 1,5 % daftar hadir masuk kerja MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI • .. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal: 'J..f1 Desember 2011 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan seluruh KementerianlLembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan reformasi birokrasi. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan reformasi birokrasi diberikan penghargaan dalam bentuk tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan diharapkan dananya bersumber dari efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dan/atau peningkatan penerimaan yang dihasilkan. Tunjangan kinerja diberikan secara bertahap sesuai kemajuan keberhasilan/capaian pelaksanaan reformasi birokrasi. Agar ada standar I acuan dalam pemberian besaran tunjangan kinerja yang adil dan layak yang sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggungjawab jabatan, dan untuk memacu produktivitas serta menjamin kesejahteraan Pegawai Negeri disusunlah suatu pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja ini dimaksudkan sebagai panduan dalam menentukan besaran tunjangan kinerja di lingkungan Instansi Pemerintah yang melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 4

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 4

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2018