Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2021. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2020 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI ttd TJAHJO KUMOLO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1148 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. FAKTOR PERTIMBANGAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA Tunjangan Kinerja diberikan berdasarkan faktor pertimbangan kehadiran, kedisiplinan, dan pemberian cuti. Pemberian Tunjangan Kinerja dapat mengalami pengurangan yang dinyatakan dalam persentase secara kumulatif selama satu bulan. Pengurangan Tunjangan Kinerja dilakukan paling banyak sebesar 100% (seratus persen). Faktor pertimbangan pemberian Tunjangan Kinerja adalah sebagai berikut:
a.Kehadiran Pemberian Tunjangan Kinerja setiap bulan dilakukan dengan mempertimbangkan ketaatan terhadap aturan Hari dan Jam Kerja. Ketentuan mengenai Hari dan Jam Kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai hari dan jam kerja mengakibatkan pengurangan terhadap pemberian tunjangan kinerja, dengan rincian sebagai berikut:
1.4% (empat persen) per hari bagi yang tidak hadir tanpa Keterangan yang Sah;
2.2% (dua persen) per hari bagi yang tidak masuk kerja dengan surat keterangan tidak masuk kerja;
3.0.5% (nol koma lima persen) baik bagi yang terlambat hadir lebih dari 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit;
4.1% (satu persen) bagi yang terlambat hadir 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit;
5.1.25% (satu koma dua puluh lima persen) bagi yang terlambat hadir 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit;
6.1.5% (satu koma lima persen) bagi yang terlambat hadir lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit.
7.0.5% (nol koma lima persen) bagi yang pulang 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit sebelum jam kerja berakhir;
8.1% (satu persen) bagi yang pulang 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit sebelum jam kerja berakhir;
9.1.25% (satu koma dua puluh lima persen) bagi yang pulang 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit sebelum jam kerja berakhir;
10.1.5% (satu koma lima persen) bagi yang pulang lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit sebelum jam kerja berakhir; dan
11.1.5% (satu koma lima persen) bagi yang lebih dari 2 (dua) hari tidak menyampaikan surat keterangan lupa melakukan presensi.
b.Kedisiplinan Faktor pertimbangan kedisiplinan dalam pemberian Tunjangan Kinerja dilakukan dengan memperhatikan jenis hukuman disiplin. Jenis hukuman disiplin mengacu pada ketentuan yang berlaku. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin diberikan pengurangan Tunjangan Kinerja, kecuali hukuman disiplin terkait dengan pelanggaran Hari dan Jam Kerja.
Pengurangan Tunjangan Kinerja berdasarkan faktor pertimbangan kedisiplinan, diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin diberlakukan. Apabila Pegawai melakukan upaya administratif dalam proses hukuman disiplin, pemberian pengurangan Tunjangan Kinerja pada bulan berikutnya berdasarkan keputusan hasil banding yang sudah final dan mengikat. Dalam hal Pegawai dijatuhi hukuman disiplin lebih dari satu jenis hukuman disiplin, terhadap Pegawai yang bersangkutan diberikan pengurangan Tunjangan Kinerja berdasarkan hukuman disiplin yang paling berat. Pengenaan hukuman disiplin terhadap Pegawai mengakibatkan pengurangan pemberian tunjangan kinerja dengan rincian sebagai berikut:
1.Hukuman disiplin ringan dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 15% (lima belas persen) selama 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan;
2.Hukuman displin sedang dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan; atau
3.Hukuman disiplin berat dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 90% (sembilan puluh persen) selama 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan.
c.Cuti Faktor pertimbangan cuti dalam pemberian Tunjangan Kinerja dilakukan dengan memperhatikan jenis cuti. Jenis cuti mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai tata cara pemberian cuti. Pengurangan Tunjangan Kinerja dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1.cuti sakit:
a) dengan rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari Puskesmas atau rumah sakit, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen) untuk paling lama 25 (dua puluh lima) Hari, dan 2% (dua persen) per Hari untuk Hari berikutnya; b) dengan rawat jalan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua persen) per Hari dimulai dari Hari ke-4 (empat) dan seterusnya; c) Cuti sakit dengan rawat jalan setelah selesai menjalani rawat inap, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, diberlakukan pengurangan Tunjangan sebesar 0% (nol persen) untuk paling lama 3 (tiga) hari kerja, dan 2% (dua persen) setiap harinya untuk hari kerja berikutnya; d) dengan rawat inap atau rawat jalan karena mengalami gugur kandungan, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua persen) per Hari dimulai dari Hari ke-26 (dua puluh enam) dan seterusnya; atau e) dengan rawat inap atau rawat jalan karena mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kedinasan, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen) untuk paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan (hari kalender);
2.Bagi pegawai wanita yang menjalani cuti melahirkan anak pertama sampai dengan anak ketiga dan seterusnya, diberlakukan pengurangan Tunjangan sebesar 0% (nol persen).
3.cuti alasan penting:
a) dengan alasan mendampingi istri yang melahirkan, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua persen) per Hari dimulai dari Hari ke-11; b) dengan alasan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a), diberikan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua persen) per Hari dimulai dari Hari ke- 6 (enam);
4.cuti besar:
a) dengan alasan menjalankan ibadah keagamaan untuk menunaikan ibadah haji, umrah dan ziarah (bagi katolik), dan kegiatan keagamaan bagi penganut agama lainnya yang diakui oleh negara untuk yang pertama kali, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua persen) per Hari untuk Hari sebelum dan/atau sesudah kurun waktu pelaksanaan ibadah keagamaan yang bersangkutan; b) dengan alasan kelahiran anak keempat dan seterusnya bagi Pegawai perempuan, diberlakukan pengurangan Tunjangan sebesar 0% (nol persen) untuk paling lama 3 (tiga) bulan; c) dengan alasan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a), diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua persen) per Hari dimulai dari Hari ke-13 (tiga belas) atau setelah sejumlah cuti tahunan tahun berjalan yang belum dipergunakan;
5.cuti di luar tanggungan negara diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen).
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI ttd TJAHJO KUMOLO